Transcript File - Prof. Said M. Mas`ud, Ph.D., Professor of

PENEGASAN KEWENANGAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR
Prof. M. Mas’ud Said, PhD
Asisten Staf Khusus Presiden
Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah
INDONESIA KITA HARI INI
Indonesia memang Raya dan Bhinneka Tunggal Ika. Propinsi Propinsi dan
Kabupaten di Indonesia adalah simetris dan sekaligus asimetris. Artinya 33
propinsi dan 392 kota dan kabupaten yang ada di negeri ini memiliki beberapa
kesamaan (simetrisme) namun lebih banyak mereka memiliki kekhususan
(asimetrisme).
Sebagaimana diketahui, secara legalitas, SISTEM otonomi daerah kita hanya
mengenal dua sistem YAITU otonomi daerah (otda) berdasarkan UU Nomor 32
Tahun 2004 yang kita sebut sebagai otonomi simetris dan ada beberapa propinsi
yang menggunakan otonomi khusus dan propinsi istimewa seperti Aceh, Papua,
DKI Jakarta dan Yogyakarta MEMAKAI SISTEM otonomi khusus (otsus)
Secara Perundangan dan Legislasi di Indonesia ada yang bertumpu pada sektor
sektor dan juga bertumpu pada wilayah wilayah. Artinya kementrian diberi posisi
dan otoritas untuk mengelola kawasan yang berkaitan dengan sektornya,
disamping itu kepala daerah dan kepela wilayah juga memiliki otoritas untuk
mengatur sektor yang ada di wilayahnya.
MACAM MACAM KONFLIK KEWENANGAN
• KONFLIK KARENA
PERBEDAAN DATA
DASAR
KONFLIK KARENA
TABRAKAN
KEPENTINGAN
ANTAR INSTITUSI
PENGELOLAAN
DAN PENYELESAIAN
KONFLIK
KONFLIK STRUKTURAL
DIKARENAKAN OLEH
BASIS PERUNDANGAN
KONFLIK MANAGERIAL
YAITU PERBEDAAN
MEMPERLAKUKAN
OBYEK
Konflik Peraturan Perundangan
(Sumber Aji Sularso, 2012)
KEHUTANAN
KELAUTAN
DAN PERIKANAN
UU no 5 Th 1990 tentang
Konservasi:
UU no 31 Th 2004 tentang
Perikanan:
Pasal 1
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang
Dalam Undang-undang ini yang
dimaksudkan dengan:
dimaksud dengan:
5. Satwa adalah semua jenis sumber
daya alam hewani yang hidup di
8. Konservasi sumber daya ikan
darat,dan atau di air, dan atau di
adalah upaya perlindungan,
udara.
pelestarian, dan pemanfaatan
sumber daya ikan, termasuk
ekosistem, jenis dan genetik untuk
menjamin keberadaan,
ketersediaan, dan
kesinambungannya dengan tetap
memelihara dan meningkatkan
kualitas nilai dan keanekaragaman
sumber daya ikan.
PEMERINTAH DAERAH
UU no 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah
Pasal 18
(4) Kewenangan untuk mengelola
sumber daya
di wilayah laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling jauh
12 (dua belas) mil laut diukur dari
garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah
perairan kepulauan untuk provinsi
dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah
kewenangan provinsi untuk
kabupaten/kota.
Konflik Peraturan Perundangan
(Sumber Aji Sularso, 2012)
KEHUTANAN
PP no 28 tahun 2011 ttg Pengelolaa
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PP no 60 tahun 2007 tentang Konservasi
Sumberdaya Ikan
Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
1. Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat dengan:
KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, 1. Konservasi sumber daya ikan adalah
baik di daratan maupun di perairan .
upaya perlindungan,pelestarian dan
2. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya
pemanfaatan
disingkat KPA adalah kawasan daratan
sumber daya ikan,
maupun di perairan
. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan
perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem
4. Satwa adalah semua jenis sumber daya zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber
alam hewani yang hidup di darat
daya ikan dan lingkungannya secara
dan/atau di air dan/atau di udara.
berkelanjutan.
Miss Management Pengelolaan
Environmental Distruction
Coral distruction
 Illegal fishing
 water Pollution
 Global warmingAnimal
distictions
 Flodding
 Abrasi
 Sedimentasi

SISI POSITIF DAN NEGATIF KONFLIK
SISI NEGATIF
SISI POSITIF
KONFLIK BISA MENCIPTAKAN
PERUBAHAN
 KONFLIK BISA MENCIPTAKAN
ENERGI
 KONFLIK BISA MENGGUGAH
KITA BERBUAT MEMPERBAIKI
 KONFLIK BISA MEMBAWA
PRODUKTIFITAS

KONFLIK BISA MENCIPTAKAN
PERPECAHAN
 KONFLIK BISA MENCIPTAKAN
DISHARMONI
 KONFLIK BISA MENGGUGAH
KITA BERBUAT JELEK
 KONFLIK BISA MEMBAWA
KERUSAKAN

JUSTIFIKASI DAERAH DI BAWAH INI
MENJADI INSPIRASI PARADIGMA PENANGANAN KHUSUS
KASUS PROPINSI KEPULAUAN RIAU:
Didirikan sebagai propinsi pemekaran berdasarkan UU 25/2002.
Penduduk 1.685.698, terdiri dari 2.408 pulau .
Tiga puluh persen Pulaunya belum bernama dan tidak berpenduduk.
Sekitar 95% adalah wilayah kepulauan, dan hanya 5% daratan.
Berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, Malaysia dan Singapura.
Perlukan UU khusus, atau bisakah dengan UU 32/2004. Kalau
ingin mengaspirasi kebaharian Kepri, bagaimana caranya?.
MENCARI SOLUSI
CARA MENGATASI MASALAH:
DUDUK BERSAMA
Pilih pengelolaan
Bersama kawasan khusus
UJI MATERI
DI MK
DOALOG
DIFASILITASI
DPR – ATAU
MENKO
MELAKUKAN
LEGAL AUDIT
PP DAN PERMEN
MOU DAN
KERJASAMA
PENGELOLAAN
VISUALISASI PROSES
MOU BALEKAMBANG
ORGANISASI
OBYEK GARAPAN
SISTEM KERJA
DURASI
GOAL RENCANA
PENGELOLAAN
BERSAMA
BUPATI
FORUM
DIRJEN
KELAUTAN
PERUM
PERHUTANI
MOU / LEGAL CONTRACT
BALEKAMBANG
MENKO
DPR
KOMISI IV
STANDARDISASI
DAN
LEGALITAS
ADVANTAGE
SHARING
CONTOH BENTUK KAWASAN KHUSUS

Kawasan Industri ( Keppres No. 41 Tahun 1996)

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu / KAPET (Keppres no. 150 Tahun 2000).

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, (UU No. 44 Tahun 2007,
Perppu No. 1 Tahun 2007)

Kawasan Ekonomi Khusus - BATAM (UU No. 25 Tahun 2007 dan UU No. 39 Tahun
2009).

BAGAIMANA TENTANG PESISIR MALANG ATAU BALEKAMBANG ?
EMPAT HAL YANG DIHINDARKAN DALAM
PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS
INGAT INGAT

Bahwa sebuah bangsa terwujud dan kuat apabila
memiliki syarat apa yang pernah disebut oleh
Soekarno—mengikuti pendapat Ernest Renan—
sebagai le desire d’etre ensemble atau kehendak
akan bersatu.

Soekarno mengingatkan syarat pendirian suatu
bangsa yang didasarkan pada keinginan yang kuat
dari setiap elemen masyarakat untuk bersatu.
INGAT INGAT

Dalam konteks kelangsungan bangsa, cukup
penting apa yang disebut dengan ‘mitos integrasi
total’, yakni kesempurnaan keadaan harmonis
tanpa konflik atau antagonisme di mana setiap
individu melebur dalam suatu komunitas yang
lebih besar.

Harmoni dalam keadaan yang sempurna, tidak
ada antagonisme atau konflik, sulit diwujudkan
tanpa desain integrasi bangsa.
•TERIMA KASIH BANYAK….
•
THANK YOU VERY MUCH….
•MATOR SEKELANGKONG
•
SYUKRON KATSIIROH…