Transcript overview pengelolaan keuangan negara siklus pkn

OVERVIEW
PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
SIKLUS PKN
•
•
•
•
•
•
Perencanaan
Penganggaran
Pelaksanaan/perbendaharaan
Penatausahaan/akuntansi
Pemeriksaan
Pertanggungjawaban
POKOK BAHASAN






Perencanaan
Penganggaran
Pelaksanaan Anggaran
Pengelolaan Aset dan Utang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN
Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
PERENCANAAN
(SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL)
TUJUAN SPPN





menjamin adanya koordinasi diantara pelaku
pembangunan, baik ditingkat pusat, pusat dengan
daerah maupun antar daerah;
menjamin terciptanya intergrasi, sinkronisasi, dan
sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu,
antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
daerah;
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan;
mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
TAHAP PERENCANAAN




penyusunan rencana;
penetapan rencana;
pengendalian pelaksanaan rencana; dan
evaluasi pelaksanaan rencana.
JENIS
PERIODE
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional
20 tahun
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional
5 tahun
Rencana Strategis Kementerian / 5 tahun
Lembaga
Rencana Kerja Pemerintah
tahunan
Rencana Kerja Kementerian /
Lembaga
tahunan
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP)
Penjabaran Tujuan Nasional kedalam:
 Visi;
 Misi;
 Arah Pembangunan Nasional;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN)
dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun
RPJMN
visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi
pembangunan Nasional, kebijakan umum, program
prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang
mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh
termasuk arah kebijakan fiskal
Muatan
Pedoman
Jangka Waktu
Penetapan
RPJP Nasional
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
kepala negara dilantik
Ditetapkan dengan Peraturan Presiden
Rencana Kerja Pemerintahan (RKP)
Rencana Pembangunan
Tahunan
Memuat :
Rancangan kerangka ekonomi
Rencana Kerja
Pemerintah
dokumen perencanaan
untuk periode 1 (satu)
tahun
Prioritas pembangunan dan
kewajiban
Rencana kerja yang terukur dan
pendanaannya
Ditetapkan dengan Peraturan Presiden
PENGANGGARAN
ANGGARAN





rencana keuangan mendatang yang berisi
pendapatan dan belanja;
gambaran strategi pemerintah dalam
pengalokasian sumber daya untuk
pembangunan;
alat pengendalian;
instrumen politik; dan
disusun dalam periode tertentu
PRINSIP PENGANGGARAN





Transparansi dan Akuntabilitas
Anggaran
Disiplin Anggaran
Keadilan Anggaran
Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
Disusun dengan pendekatan kinerja
Anggaran Berbasis Kinerja



mengaitkan setiap biaya yang dituangkan
dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang
dihasilkan
dituangkan dalam program dan kegiatan untuk
mencapai kinerja tahunan
integrasi dari rencana kinerja tahunan
(Renja)/operasional Renstra dan anggaran
tahunan
Faktor Keberhasilan ABK





Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh
komponen organisasi
Fokus penyempurnaan administrasi secara terus
menerus
Sumber daya yang cukup untuk usaha
penyempurnaan tersebut (dana, waktu dan orang)
Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment)
Keinginan yang kuat untuk berhasil
Perencanaan Kinerja



aktivitas analisis dan pengambilan keputusan
ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja
yang diinginkan di masa mendatang
membantu pemerintah mencapai tujuan yang
sudah diidentifikasikan dalam rencana
stratejik, termasuk pembuatan target dan
ukuran kinerja
indikator kinerja: masukan, keluaran, hasil
Target Kinerja


tingkat kinerja yang diharapkan dicapai
terhadap suatu indikator kinerja dalam satu TA
dan jumlah pendanaan yang telah ditetapkan
Kriteria : Spesifik, dapat diukur, dapat dicapai
(attainable), realistis, kerangka waktu
pencapaian (time frame) jelas,
menggambarkan hasil atau kondisi perubahan
yang ingin dicapai
Faktor Penetapan Target Kinerja





Memiliki dasar penetapan sebagai justifikasi
penganggaran yang diprioritaskan pada setiap
fungsi/bidang pemerintahan
Memperhatikan tingkat pelayanan minimum yang
ditetapkan terhadap suatu kegiatan tertentu.
Kelanjutan setiap program, tingkat inflasi, dan tingkat
efisiensi menjadi bagian yang penting dalam
menentukan target kinerja.
Ketersediaan sumber daya dalam kegiatan tersebut:
dana, SDM, sarana, prasarana pengembangan
teknologi, dan lain sebagainya.
Kendala yang mungkin dihadapi di masa depan
Standar Analisis Belanja



dasar pengukuran kinerja keuangan
menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap
program atau kegiatan
manfaat antara lain:



mendorong setiap unit kerja untuk lebih selektif dalam
merencanakan program dan atau kegiatannya,
menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam
upaya pencapaian kinerja,
mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan
investasi dan non investasi.
Standar Biaya


harga satuan unit biaya yang berlaku
diperbaharui setiap tahun anggaran baru
RKA-KL


pendekatan penyusunan: KPJM, terpadu dan
berdasar prestasi kerja
memuat rencana pendapatan, belanja untuk
masing-masing program dan kegiatan menurut
fungsi, dirinci sampai dengan rincian objek
pendapatan, belanja, serta prakiraan maju
untuk tahun berikutnya
APBN





terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan
anggaran pendapatan merupakan estimasi
anggaran belanja merupakan batas tertinggi
yang diperkenankan
anggaran pembiayaan merupakan
sumber/penggunaan defisit/surplus
diklasifikasikan berdasar fungsi, organisasi
dan jenis belanja
PELAKSANAAN ANGGARAN
Pendelegasian Kewenangan dalam
Pelaksanaan Anggaran
Presiden
(sebagai CEO)
Menteri Teknis
(sebagai COO)
Menteri Keuangan
(sebagai CFO)
Kepala Kantor
(selaku Kuasa COO)
Kepala KPPN
(selaku Kuasa CFO)
Pendelegasian kewenangan pelaksanaan program
Pendelegasian kewenangan perbendaharaan
SISTEM PENERIMAAN



Azas Bruto
basis kas
disetor ke Rekening Kas Umum selambatlambatnya pada hari berikutnya
PELAKSANAAN ANGGARAN
APBN
PERPRES RINCIAN APBN
DIPA
KOMITMEN
PESANAN
VENDOR
VERIFIKASI
BARANG/JASA
PEMBAYARAN
KEWENANGAN PELAKSANAAN
PEMBAYARAN/BELANJA
Menteri Teknis
Pengguna Anggaran/Barang
PEMBUATAN
KOMITMEN
PENGUJIAN &
PERINTAH
PEMBEBANAN PEMBAYARAN
Pengurusan Administratif
(Administratief Beheer)
Menteri Keuangan
Selaku BUN
PENGUJIAN
PENCAIRAN
DANA
Pengurusan Komtabel
(Comptabel Beheer)
PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN
PENGELUARAN NEGARA
Menteri Teknis
Selaku Pengguna Anggaran
Tahapan Administratif
Menteri Keuangan
Selaku BUN
Tahapan Komtabel
PEMBUATAN
KOMITMEN
PENGUJIAN
PENGUJIAN
Pengujian :
• Wetmatigheid
• Rechtmatigheid
• Doelmatigheid
SPM
Pengujian :
• Substansial :
•Wetmatigheid
•Rechtmatigheid
• Formal
?
CHEQUE
PENGELOLAAN ASET
DAN UTANG
Kas &
Setara kas
Aset
Keuangan &
Utang
Piutang &
Utang
Persediaan
Investasi
Berwujud
ASET
PEMERINTAH
Dapat
Diidentifikasi
Aset
Tetap
Aset
Tidak
Berwujud
Non
SDA
keuangan
Tidak dapat
diidentifikasi
SDM
dll
CAKUPAN






Pengelolaan kas
Pengelolaan piutang
Pengelolaan investasi
Pengelolaan barang milik negara
Pengelolaan utang
Pengelolaan keuangan BLU
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBN
HUBUNGAN KONTRAK PRINSIPAL–
AGEN: SOLUSI
P
R
I
N
S
I
P
A
L
R
A
K
Y
A
T
L
E
M
B
A
G
A
P
E
R
W
A
K
I
L
A
N
Ketentuan Undang-Undang
Rencana Anggaran / Kerja
Akuntansi
Pelaporan
Auditing
AKUNTABILITAS
P
E
M
E
R
I
N
T
A
H
A
G
E
N
PAKET LAPORAN
KEUANGAN DAN KINERJA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
LRA
IKHTISAR
KINERJA
NERACA
IKHTISAR
LAIN
IKHTISAR LK
BUMN/BUMD
LAK
CALK
IKHTISAR
LAIN
9
PEMERIKSAAN
Lingkup Pemeriksaan



Pemeriksaan KN :
1. Pemeriksaan atas pengelolaan KN
2. Pemeriksaan atas tanggung jawab KN
Pelaksana : BPK
Bila UU mentetapkan pemeriksaan dilakukan oleh
akuntan publik, LHP wajib disampaikan kepada
BPK dan dipublikasikan (termasuk disampaikan
ke lembaga perwakilan)
Jenis Pemeriksaan



Pemeriksaan keuangan: pemeriksaan atas LK
Pemeriksaan kinerja: pemeriksaan atas
pengelolaan KN yang terdiri dari pemeriksaan
aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan
aspek efektivitas
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu :
a. pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan
keuangan
b. pemeriksaan investigatif
c. Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern
pemerintah