Transcript T DNI
PERATURANPEMERINTAH PERATURANPEMERINTAH NO. 76/2007 NO. 76/2007 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN TENTANG PENYUSUNAN BIDANG USAHA KRITERIA DAN PERSYARATAN YG TERTUTUP DAN BIDANG PENYUSUNAN BIDANG USAHA USAHA TERBUKADAN DENGAN YG TERTUTUP BIDANG PERSYARATAN DIBIDANG USAHA TERBUKA DENGAN PENANAMAN MODAL PERSYARATAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL PELAKSANAAN PASAL 12 AYAT (4) DAN PASAL 13 AYAT (1) UU.NO.25/2007 TENTANG PENANAMAN MODAL PERPRES NO.76/2007 BKPM JENIS USAHA TERTENTU YG DILARANG DIUSAHAKAN SEBAGAI KEGIATAN PENANAMAN MODAL BIDANG USAHA YANG TERTUTUP LINGKUP KEGIATAN DAN TUJUAN BIDANG PENANAMAN MODAL BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN JENIS USAHA TERTENTU YG DAPAT DIUSAHAKAN SEBAGAI KEGIATAN PENANAMAN MODAL DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN DAFTAR BIDANG USAHA TERBUKA DGN PERSYARATAN RUJUKAN PENANAM MODAL DALAM MELAKUKAN PILIHAN BIDANG USAHA KEGIATAN PENANAM MODAL PERSYARATAN BENTUKAN BADAN USAHA YANG BERBADAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL ASING SEBELUM MELAKUKAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA BKPM BKPM PRINSIP DASAR PENENTUAN BIDANG USAHA PENYEDERHANAAN TERTUTUP KEPATUHAN TERHADAP PERJANJIAN DAN KOMITMEN INTERNASIONAL TRANSPARANSI TERBUKA DENGAN PER SYARATAN KEPASTIAN HUKUM KESATUAN WILAYAH INDONESIA SEBAGAI PASAR TUNGGAL BKPM 1 PER LINDUNG AN SUMBER DAYA ALAM 2 3 PER LINDUNG AN DAN PENGEM BANGAN UMKMK PE NGAWA SAN PRODUK SI DAN DISTRI BUSI 4 5 6 PENING KATAN KAPASIT AS TEKNO LOGI PAR TISIPASI MODAL DALAM NEGERI KERJA SAMA DGN BADAN USAHA YG DITUNJUK OLEH PEMERIN TAH KRITERIA BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN BKPM BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN PERLINDUNGAN DAN PENGEM BANGAN TERHADAP UMKMK PERTIMBANGAN KEWAJARAN DAN KELAYAKAN EKONOMI UNTUK MELINDUNGI UMKMK KEMITRAAN BIDANG USAHA DICADANGKAN DAN TIDAK DICADANGKAN DGN PERTIMBANGAN KELAYAKAN BISNIS KEPEMILIKAN MODAL MEMBERIKAN BATASAN KEPEMILIKAN MODAL BAGI PENANAMAN MODAL ASING BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN LOKASI TERTENTU PERIZINAN KHUSUS BKPM PEMBATASAN WILAYAH ADMINISTRATIF UNTUK PENANAMAN MODAL REKOMENDASI DARI INSTANSI/ LEMBAGA PEM/NON PEM YG MEMILIKI KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP SUATU BU TERMASUK MERUJUK KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YG MENETAPKAN MONOPOLI ATAU HARUS BEKERJASAMA DGN BUMN TATA CARA PENYUSUNAN BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DIEVALUASI DAN DISEMPURNAKAN SECARA BERKALA MEMBENTUK TIM UTK MENILAI,MENYUSUN, MENGEVALUASI, MENYEMPURNAKAN DBU DIKOOR DINASIKAN KEMENTERIAN KOORDINATOR PER EKONOMIAN PEMERINTAH PROV DAN KABUPATEN MENGUSULKAN DBU TERTUTUP DAN TERBUKA DENGAN PERSYARATAN MENTERI/PIMPINAN INSTANSI TERKAIT MENGUSULKAN BIDANG USAHA - PERKEMBANGAN EKONOMI - KEPENTINGAN NASIONAL : KAJIAN,TEMUAN, USULAN PENANAM MODAL 1 2 DAFTAR BIDANG USAHA 3 MENKO BIDANG PEREKONOMIAN 4 BKPM BERTANGGUNG JAWAB MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN PERPRES ALASAN PENDUKUNG, KRITERIA DAN PERTIM BANGAN BERDASARKAN PERPRES NO.76/2007 BKPM BKPM