Transcript Corporate 2 Template

Sistem Pelayanan Informasi Dan
Perizinan Investasi Secara Elektronik
(SPIPISE)
oleh :
Yayat Subachtiar
Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi
Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)
BKPM
1
http//:nswi.bkpm.go.id
LATAR BELAKANG
• Iklim
Usaha di Indonesia belum kondusif
Berdasarkan studi kemudahan berusaha oleh Bank Dunia/ IFC tahun 2006 – 2010
2006 131Tahun
2007 135
127 2009 129 2010 122
Rank2008
#
2006
2007
2008
2009
2010
131
135
127
129
122
http//:nswi.bkpm.go.id
KEBIJAKAN DAN LANGKAH
1.
Perbaikan iklim usaha yang kondusif sehingga dapat meningkatkan iklim
investasi di dalam negeri:
- Penataan dan harmonisasi peraturan dalam bidang penanaman modal
2.
Pembentukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman
modal di provinsi dan di kabupaten/kota;
3.
Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE)
4.
Kebijakan Penanaman Modal :
- Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Perpres 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal
- Daftar Negatif Investasi (DNI)
5.
INPRES No.3 Tahun 2004, INPRES No. 6 tahun 2007 , dan INPRES No.5 Tahun
2008, INPRES No I Tahun 2010 yang pengembangan dan penerapan SPIPISE di
PTSP Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3
http//:nswi.bkpm.go.id
PERATURAN TERKAIT OPERASIONALISASI SPIPISE
Perka BKPM
No.11 2009
Perka BKPM
No.12 2009
Perka BKPM
No.13 2009
Perka BKPM
No.14 2009
•
•
•
•
Perka BKPM No.11 Tahun 2009 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pelaporan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang
Penanaman Modal
Perka BKPM No.12 Tahun 2009 Tentang
Pedoman Dan Tata Cara Permohonan
Penanaman Modal.
Perka BKPM No.13 Tahun 2009 jo. No. 7 Tahun
2010 Tentang Pedoman Dan Tatacara
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Perka BKPM No.14 Tahun 2009 Tentang Sistem
Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi
Secara Elektronik.
4
http//:nswi.bkpm.go.id
DEFINISI PENANAMAN MODAL
(PERKA NO. 12 Tahun 2009)
•
•
•
•
Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal,
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal
asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang
dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal
asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal
dalam negeri.
Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal
untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang
dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan
modal dalam negeri.
Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang
melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal
dalam negeri dan penanam modal asing.
http//:nswi.bkpm.go.id
DESKRIPSI UMUM
• SPIPISE merupakan singkatan dari Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan
Investasi Secara Elektronik yang merupakan sebuah sistem informasi pelayanan
informasi dan pelayanan perizinan investasi yang dikembangkan berdasar atas
asas:
1) keterbukaan/transparansi;
2) efisiensi (single submission);
3) Akuntabilitas;
4) keadilan dan kesamaan dalam memberikan perlakuan
pelayanan penanaman modal;
5) terintegrasi;
6) kolaboratif & interaktif;
7) menggunakan teknologi yang tepat guna
6
http//:nswi.bkpm.go.id
SPIPISE ini haruslah memungkinkan terjadinya:
1. Single submission of data & information, artinya bahwa pengiriman data
yang sama yang terkait dengan persyaratan yang dibutuhkan dalam
permrosesan perizinan cukup dilakukan sekali oleh investor.
2. Single and synchronous processing of data and information, artinya bahwa
data dapat dengan mudah dipertukarkan antar pemangku kepentingan SPIPISE
3. Single Decision-making for investment information & licensing process,
artinya bahwa setiap pemohon baik itu penanam modal asing maupun
penanam modal dalam negeri akan mendapatkan perlakuan yang sama terkait
dengan pelayanan informasi dan perizinan investasi.
4. Ease of licensing process tracking, artinya bahwa setiap pemangku
kepentingan dapat dengan mudah melakukan tracking terhadap status
pemrosesan perizinan.
http//:nswi.bkpm.go.id
http//:nswi.bkpm.go.id
KONSEP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL
http//:nswi.bkpm.go.id
PEMANGKU KEPENTINGAN SPIPISE
Unit Promosi
dan
Kerjasama
Penanaman
Modal
Unit
Kebijakan &
Perencanaan
Penanaman
Modal
Unit
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
modal
Dinas
Propinsi/
Kabupaten/
Kotamadya
SPIPISE
Penanam
Modal
Unit
Pelayanan
Publik
Lembaga
Pemerintah
Pusat
Yang
saat ini
sudah
Publik:
masyarakat
Penanam
modal:
PTSP: perangkat
Lembaga
Bagian
Promosi
terintegrasi
dalamdan
umum
pemerhati
Bagian
Pengendalian
perseorangan
pemerintah (baik
Pemerintah
Kerjasama
Pusat:
SPIPISE
adalah
penanaman
modal
Pelaksanaan
ataudan
badan
pusat
daerah)
khususnya
Penanaman
Modal:
di
Indonesia,
baik
Penanaman
Modal,
usaha
yang
yang berkewajiban
departemen
perangkat
teknis
itu
intelektual,
yaitu
perangkat
melakukan
untuk memberikan
pemerintah
(baik
pelajar,
wartawan
pemerintah
(baik
penanaman
pelayanan perizinan
Republik
pusat
dan
Indonesia
daerah)
dan
sebagainya
pusat
dan
daerah)
modal
yang
penanaman
modal
yang
berkewajiban
memiliki
yang
membutuhkan
yang
berkewajiban
dapat
berupa
secara
terintegrasi.
wewenang
untuk
melakukan
untuk
informasi
terkait
untuk
melakukan
penanam
modal
memberikan
promosi
baik izin
di
dengan
pengendalian
dalam penanaman
negeri
yang
dalam
terkait
maupun
dengan
di
modal
dalam
negeri
pelaksanaan
dan penanam
penanaman
luar
negeri dan
modal.di
maupun
penanaman
modal
modal asing.
melakukan
penanaman modal
Indonesia.
kerjasama
luar negeri di
.penanaman
modal
10
Indonesia.
http//:nswi.bkpm.go.id
KOMPONEN PORTAL NSWI
Subsistem
Informasi
Investasi
• Informasi kelayakan dan panduan penanaman modal di Indonesia
serta proses pengembangan SPIPISE
Subsistem
Pelayanan
Investasi
• Core system: pelayanan perizinan penanaman modal di Indonesia
Subsistem
Pendukung
Pelayanan
Perizinan
• Sistem pendukung operasionalisasi pelayanan perizinan penanaman
modal dan komunikasi pemangku kepentingan SPIPISE
http//:nswi.bkpm.go.id
- SUBSISTEM INFORMASI
Subsistem
Informasi
Subsistem yang
menyajikan informasi
yang terkait dengan
penanaman modal di
Indonesia dan proses
serta rencana
pengembangan SPIPISE
1. Potensi dan peluang penanaman modal;
2. Peraturan perundangan terkait kegiatan
penanaman modal;
3.Prosedur/Tatacara /SLA proses
permohonan perizinan dan
nonperizinan;
4. Informasi umum tentang biaya terkait
melakukan usaha: utilitas, upah, dan
tanah;
12
http//:nswi.bkpm.go.id
- SUBSISTEM PELAYANAN & PENGENDALIAN INVESTASI
Subsistem Pelayanan&
Pengendalian Investasi
Subsistem yang
merupakan core
system SPIPISE yaitu
aplikasi pelayanan
perizinan dan
nonperizinan yang
terkait dengan
penanaman modal di
Indonesia
Modul Investor
Investor dashboard
Layanan permohonan izin secara online
Pengelolaan Hak Akses
Modul Instansi Pemerintah
Instansi Pemberi Layanan:
Pusat: BKPM
Daerah: PDKPM, PDPPM
Instansi teknis:
Departemen Teknis
Dinas
Pengelola:
Pengelolaan pengguna, Pengelolaan
dokumen, pengelolaan data, jejak audit
13
http//:nswi.bkpm.go.id
-
SUBSISTEM PENDUKUNG
Subsistem Pendukung A. Sistem Manajemen Hubungan dengan
Subsistem yang
mendukung
operasionalisasi
pelayanan perizinan
penanaman modal
dan memudahkan
interaksi dan
komunikasi
pemangku
kepentingan SPIPISE
Penanam Modal
1. Investor Support (call center)
2. Investor Forum
3. Invesment Messaging Services (by email,
SMS, instant messaging)
4. Sistem Kolaborasi dan komunikasi antar
pemangku kepentingan
5. Investment FAQ (Frequently asked question)
6. Sistem Pengaduan Pelaksanaan Pelayanan
Investasi di Indonesia (bagi penanam modal,
bagi instansi pengguna SPIPISE)
7. Business Match making
B. Sistem Manajemen Services & Keamanan
1.
2.
3.
4.
Sistem Helpdesk (support internal)
System Monitoring
Network Monitoring
Sistem Keamanan, satu akses dan satu
14
identitas (Identity management)
http//:nswi.bkpm.go.id
http://www.bkpm.go.id
http://nswi.bkpm.go.id
http://nswi.bkpm.go.id
√
√
c.Informasi Investasi
√
√
d.Pelayanan Investasi
√*
√
Komponen
a.Promosi Investasi
√
b.Peluang Investasi
√
e.Pendukung Pelayanan Perizinan Investasi
√
Fitur
a. Registrasi Online
√
b. Investment Step by Step
√
c. Help Desk
√
d. Investment Report
√
e. Login Entry
√(Link)
f. Detail Entry Search
√(Link?)
√
g. Press Release
√
h. Language Setting
√
√
√
√
http//:nswi.bkpm.go.id
http//:nswi.bkpm.go.id
http//:nswi.bkpm.go.id
PELAYANAN
http//:nswi.bkpm.go.id
http//:nswi.bkpm.go.id
JENIS PERIZINAN
berdasarkan PerKa BKPM No. 12/2009
1. Pendaftaran Penanaman Modal – 1 hari
2. Izin Prinsip Penanaman Modal – 3 hari
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal – 3 hari
4. Izin Prinsip Perubahan – 5 hari
5. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) – 5 hari
6. Izin Usaha – 7 hari
7. Izin Perluasan – 7 hari
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan/Merger – 7 hari
9. Izin Usaha Perubahan – 5 hari
Surat Pencatatan ( perubahan nama perusahaan, pemegang saham dll)
20
http//:nswi.bkpm.go.id
PENDAFTARAN
AKTA PENDIRIAN
PENDAFTARAN
PENGESAHAN BADAN HUKUM OLEH
MENTERI HUKUM & HAM
PENDAFTARAN
PERSETUJUAN PABEAN
PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR
MESIN/PERALATAN
IZIN PRINSIP
PERIZINAN DAERAH ( IMB,HO DLL)
IZIN TEKNIS SEKTOR
1.
API-P
2.
IZIN KERJA TENAGA ASING
IZIN USAHA (IU)
KOMERSIAL
PERSETUJUAN PABEAN
PEMBEBASAN BEA
MASUK IMPOR BAHAN
BAKU
21
21
http//:nswi.bkpm.go.id
Proses Perizinan Sektor Perdagangan
http//:nswi.bkpm.go.id
http//:nswi.bkpm.go.id
NSWI Sebagai Bagian Integral Dari SPIPISE
http//:nswi.bkpm.go.id
RENCANA PENGEMBANGAN
TAHAP 3
TAHAP 2
3
TAHAP 1
2
1
Pilot project: BATAM &
PUSAT untuk jenis
perizinan dan non
perizinan investasi
yang dilayani oleh
BKPM Pusat
Roll out ke wilayah potensial
yang mencakup 30% dari total
nilai investasi di Indonesia
Meliputi seluruh perizinan yang
sudah dilimpahkan dan
mengembangkan sistem
antarmuka dengan instansi lain
Melanjutkan Roll out ke wilayah
yang mencakup 70% dari total
nilai investasi di Indonesia
Meliputi seluruh perizinan yang
sudah dilimpahkan dan
integrasi dengan sistem instansi
lain, baik pada level data
maupun proses bisnis
25
http//:nswi.bkpm.go.id
TARGET IMPLEMENTASI SPIPISE AKHIR 2010:
33 PROVINSI DAN 40 KABUPATEN/KOTA
TELAH DIIMPLEMENTASIKAN:
PROVINSI
1. SUMATERA SELATAN
2. JAWA BARAT
3. JAWA TIMUR
4. LAMPUNG
5. NTB
6. DKI JAKARTA
7. BALI
KABUPATEN/KOTA:
•
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
BATAM
http//:nswi.bkpm.go.id
Matriks Layanan subsistem-subsistem SPIPISE
Subsistem/ aplikasi Layanan SPIPISE
Publik
Penanam Modal
Pelaksana
Pengelola
V
V
V
V
-Pendaftaran Penanaman Modal
No
V
Hak akses
Hak akses
-Izin Prinsip & Fasilitas
No
Hak Akses
Hak akses
Hak akses
-Izin Usaha
No
Hak akses
Hak akses
Hak akses
-Rekomendasi
No
Hak akses
Hak akses
Hak akses
-Izin & Non Izin daerah
No
Hak akses
Hak akses
Hak akses
B. Pencabutan/Pembatalan
No
No Online
Hak akses
Hak akses
C. LKPM
No
Hak akses
Hak akses
Hak akses
D. Penelusuran
No
Hak akses
Hak akses
Hak akses
E. Audit Trail
No
No
Hak akses
Hak akses
V
V
V
V
2) Business Intelligent
No
No
Hak akses
Hak akses
3) Knowledge Management
No
No
Hak akses
Hak akses
V
V
V
V
I
Informasi: Potensi dan Persyaratan
II
Pelayanan Penanaman Modal
A. Perizinan dan Nonperizinan
III
Pendukung
1) Panduan Penggunaan
4) Helpdesk/Call Center
Keterangan : V dapat mengakses tanpa hak akses
http//:nswi.bkpm.go.id
HAK AKSES
1. Penanam Modal:
• Penanam Modal atau yang dikuasakan datang
langsung ke BKPM, PDPPM, PDKPM yang
terhubung dengan SPIPISE.
• Pemberian hak akses diterbitkan selambatlambatnya dalam 1 jam
• Penanam modal harus mengganti kode akses
dalam 1 x 24 jam.
• Apabila tidak diganti setelah 24 jam, otomatis
nonaktif.
http//:nswi.bkpm.go.id
Hak Akses
2. Penyelenggara PTSP dan Instansi Teknis:
• Pengelola (BKPM) menetapkan jumlah hak akses PDPPM dan
PDKPM sesuai kebutuhan.
• Pimpinan PDPPM/PDKPM/Instansi Teknis mengajukan
permohonan Hak Akses dan menetapkan administator hak akses.
• Pengelola mengevaluasi kesiapan PDPPM/PDKPM dan
menetapkan.
• Proses evaluasi PDKPM dapat dilimpahkan kepada PDPPM.
• Administrator bertanggung jawab kepada Pimpinan
PDPPM/PDKPM/Instansi.
• PDPPM/PDKPM/Instansi Teknis bertanggungjawab terhadap Hak
Akses yang dikelola masing-masing instansi.
http//:nswi.bkpm.go.id
Ketentuan Hak akses
1. Pemilik hak akses wajib memelihara
keamanan hak akses dan kerahasiaan kode
akses
2. Kode Akses berlaku secara hukum sebagai
bentuk persetujuan dan bobot tanggung
jawabnya setara dengan tanda tangan
tertulis
3. Penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain
adalah tanggung jawab pemilik hak akses
http//:nswi.bkpm.go.id
2. Web SPIPISE (NSWI):
http://nswi.bkpm.go.id
http//:nswi.bkpm.go.id
SEKIAN DAN TERIMAKASIH
http//:nswi.bkpm.go.id