Transcript Hukum Investasi Swasta Pertemuan 11

Pertemuan 11
Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) dan Penyelenggara Urusan
Penanaman Modal.
1
Pasal 27 UU No.25/2007 tentang Koordinasi
dan Kebijakan Penanaman Modal mengatur:
1.
2.
Pemerintah mengkoordinasi kebijakan penanaman
modal baik koordinasi antara instansi
pemerintah,antarinstansi Pemerintah dengan Bank
Indonesia antarainstansi Pemerintah dengan
pemerintah daerah maupun antarinstansi pemerintah
daerah.
Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
BKPM,
2
3.
4.
BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin
oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab langsung
kepada Presiden,
Kepala BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Adanya desentralisasi dan otonomi pemerintah
daerah sangat erat pengaruhnya terhadap masuknya
investasi di Indonesia, dan dimana UU 25/2007
melaksanakan sistim pelayanan satu pintu dalam
pemberian perizinan penanaman modal.
3
Pelayanan satu pintu menurut pasal 26 ayat (2)
UU No.25/2007 dilakukan oleh lembaga dan
instansi yang berwenang di bidang penanaman
modal yang dapat pendelegasian atau
pelimpahan wewenang dari lembaga yang
memiliki kewenangan perizinan dan non
perizinan di tingkat Pusat atau
lembaga/instansi yang berwenang
mengeluarkan perizinan dan non perizinan di
Propinsi atau Kabupaten.
4
Jadi perlu koordinasi sinergis antara lembaga dan antara
pemerintah dan antara pemerintah pusat dan daerah
dan antar pemda.
Dengan demikian untuk mengatur koordinasi di
serahkan ke BKPM dalam melaksanakan tugas dan
fungsi serta pelayanan terpadu satu pintu.
Dalam pelayanan tersebut BKPM harus melibatkan
perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan
daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai
kompetensi dan kewenangan dan BKPM melaksanakan
tugas pelayanan penanaman modal berdasarkan
ketentuan peraturan undang-undang.
5
BKPM berdasarkn Keppres No.122 /1999
sebagai suatu “one stop service center “dan
fungsinya :
• Penetapan kebijakan dibidang investasi dan
penciptaan usaha sesuai dengan kebijakan
umum yang ditetapkan,
• Pengkoordinasian kegiatan investasi dan sistem
pelayanannya secara lintas sektoral dan regional
serta potensi sumber daya manusia,
6
•
•
1.
2.
3.
Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas
serta pelayanan tehnis dan bisnis di bidang
inventasi,
Pelaksanaan kerja sama luar negeri dan di
bidang investasi dan pendayagunaan bantuan
tehnik luar negeri dan lain-lain.
Bentuk persetujuan dan perizinan dari BKPM :
Surat persetujuan (SP) PMDN/PMA,
Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPPP)
Surat Persetujuan Fasilitas dan izin penanaman modal
(izin lokasi,izin HO,IKTA,APIT,surat pembebasan
7
bea masuk dan fasilitas perpajakan lain dan pengimporan
barang-barang modal, IMB dan IUT.
1.
2.
3.
Dalam Keppres No.29/2005 tentang penyelenggaraan
penanaman modal dalam rangka PMDN/PMA.
Usaha BKPM dalam mengundang investasi yaitu
Mempermudah izin investasi (mempersingkat waktu perizinan
10 hari jadi 1 hari (one day service, perluasan izin investasi dari
BKPM ke BKPMD, hapus rekomendasi departemen tehnis )
Memperpanjang jangka waktu ( HGU = 90 tahun),
Menjamin kepastian hukum dalam rangka pengadaan tanah bagi
pembangunan dan untuk kepentingan umum.
8
BKPMD mempunyai tanggung jawab a.l :
membantu investor untuk perleh izin lokasi,IMB,Izin
HO,IMB, IKTA serta hak2 atas tanah.
Instansi terkait dengan BKPM dan BKPMD yaitu
Dep. ESDM,Dep.Kehutanan, Dep.Keuangan
(keuangan dan perbankan),
Dep.Kominfo,Dep.Pedagangan, dan
Dep.Perindustrian,Dep.Naker .
9
Tugas dan fungsi BKPM
{(pasal 28 ayat (1)}
Yaitu a.l.
1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang Penanaman Modal,
2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan
penanaman modal,
3. Menetapkan norma,standar dan prosedur pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan penanaman modal,
4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman
modal di daerah dan memberdayakan badan usaha,
5. Membuat peta penanaman modal Indonesia,
6. Mempromosikan penanaman modalal,
10
7.
8.
9.
10.
Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui
pembinaan penanaman modal a.l : meningkatkan kemitraan,
meningkatkan daya saing,menciptakan persaingan usaha yang
sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam
lingkup penyelenggaraan penanaman modal,
Membantu menyelesaikan berbagai hambatan dan konsultansi
permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam
menjalankan kegiatan penanaman modal,
Mengkoordinasikan PMDN yang menjalankan modalnya di luar
negeri wilayah Indonesia,
mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu
pintu.
11
Penyelenggaran Urusan Penanaman Modal
(Ps.30 UU No.25/2007)
yaitu pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan
penyelenggara urusan kegiatan penanaman modal
dengan sistem pembagian dan pendelegasian wewenang
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam pasal 30 UU No.25/2007 diatur wewenang
pemerintah pusat a.l :
• Menyelenggaraan penanaman modal ruang lingkupnya
lintas propinsi, menjadi urusan Pemerintah,(ps.30 ayat 4
)
• Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal
menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi ;
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam tidak
terbarukan dengan resiko tingkat resiko kerusakan tinggi,
Penanaman modal bidang industri perioritas tinggi pada skala
nasional,
Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan
penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas
propinsi,
Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi
pertahanan dan keamanan nasional,
Penanaman modal asing dan penanam modal yang
menggunakan modal asing, yang berasal ari pemerintah negara
lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah
dan pemerintah negara lain ,
Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah
menurut undang-undang, (Ps.30 ayat 7)
13
Kewenangan Pemerintah Daerah
1.
2.
3.
4.
5.
Pemerintah daerah menjadi penyelenggara urusan penanaman
modal yang kewenangannya, kecuali urusan Pemerintah
Pusat,(ps.30 ayat 2)
Penyelenggaran penanaman modal urusan wajib pemda atas
kriteria eksternalitas,akuntabilaitas dan efisiensi pelaksanaan
kegiatan penanaman modal,(ps.30 ayat 3),
Penyelenggara penanaman modal yang ruang lingkup nya
Kebupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(ps.30 ayat 6),
Penyelenggara penanaman modal yang ruang lingkupnya
Kabupaten jadi Urusan Pemda,(ps.30 ayat 6)
Penyelenggara penanaman modal didelegasikan oleh pusat
sebagaimana dimaksud diatas.(ps.30 ayat 8)
14
Jadi Pemda dalam kaitan investasi harus mampu
menangkap :
• Peluang dan tantangan persaingan global dengan
peningkatan daya saing daerah atas potensi daerah
masing-masing;
• Harus mampu mempercepat pelayanan kepada
masyarakat (pelaku usaha yang akan menanamkan
modalnya di daerah secara lebih cepat,efektif dan
efisien.
15
Tugas Mahasiswa :
1.
2.
3.
4.
5.
Jelaskan apa yang Saudara ketahui tentang BKPM dan
bagaimana tanggung jawabnya an apa bentuk
organisasi ?
Jelaskan fungsi BKPM dalam hal one stop service
center ?
Apa saja tugas dan fungsi BKPM menurut No.25
Tahun 2007.?
Jelaskan siapa penyelenggara urusan penanaman
modal di Indonesia ?
Jelaskan kewenangan pem.pusat dan pem daerah
dalam kaitan penanaman modal ?
16