Transcript rencana aksi pengembangan pelayanan kesehatan 2012-2019

PUSAT PEMBIAYAAN & JAMINAN KESEHATAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL (JKN) SESUAI
UU SJSN DAN UU BPJS
SISTEMATIKA
KEMENKES
1. LANDASAN HUKUM DAN DESAIN JKN
2. IURAN, CARA PEMBAYARAN FASKES DAN TARIF
3. PEMANFAATAN DANA JKN SESUAI ATURAN KEU DAERAH
4. KESIAPAN PUSAT DALAM IMPLEMENTASI JKN
5. PERAN KEMENKES & DAERAH DALAM PELAKSANAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
6. JAMKESDA DALAM ERA JKN
7. PENUTUP
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
2
KEMENKES
LANDASAN HUKUM DAN DESAIN
JAMINAN KESEHATAN NAS
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
3
LANDASAN HUKUM
KEMENKES
UU No 40 / 2004
• Tentang SJSN
UU No 36 / 2009
• Tentang Kesehatan
UU No 24 / 2011
• Tentang BPJS
PP No 101 / 2012
• Tentang PBI
Perpres No 12 / 2013
• Tentang Jaminan Kesehatan
Roadmap JKN, Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan
Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS
Jaminan Kesehatan merupakan bagian dari prioritas
reformasi pembangunan kesehatan
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
4
DESAIN JAMINAN KES NASIONAL
BPJS Kesehatan
Regulator
Kendali Biaya & kualitas Yankes
KEMENKES
Pemerintah
Regulasi Sistem Pelayanan
Kesehatan (rujukan, dll)
Regulasi (standarisasi)
Kualitas Yankes, Nakes,
Obat, Alkes
Regulasi Tarif Pelayanan
Kesehatan,
Pembayar tunggal, regulasi, kesetaraan
Peserta
Jaminan Kes
Memberi Pelayanan
Mencari Pelayanan
Fasilitas
Kesehatan
Sistem Rujukan
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
5
PENGERTIAN DAN PRINSIP JKN
KEMENKES
 Jaminan Kesehatan
adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau
iurannya dibayar oleh pemerintah.
PRINSIP ASURANSI SOSIAL MELIPUTI:
a. kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua
dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah;
b. nirlaba;
c. keterbukaan;
d. kehati-hatian;
e. kepesertaan yang bersifat wajib ;
f. akuntabilitas;
g. portabilitas;
h. dana amanat
i. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk
pengembangan program dan untuk sebesar besar kepentingan peserta
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
6
KEMENKES
KEPESERTAAN JKN
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
7
PESERTA JAMINAN KES
KEMENKES
Peserta Jaminan Kes adalah setiap orang yang telah membayar
iuran atau untuknya telah dibayarkan iuran menjadi peserta
Jaminan Kesehatan
PESERTA MELIPUTI*):
1. Penerima Bantuan
Jaminan Kesehatan
Iuran
(PBI)
2. Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Jaminan Kesehatan
a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan
meliputi orang yang tergolong fakir
miskin dan orang tidak mampu
b. Penetapan Peserta PBI Jaminan
Kesehatan dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan
a. Pekerja penerima upah dan anggota
keluarganya
b. Pekerja bukan penerima upah dan
anggota keluarganya
c. Bukan
pekerja
dan
anggota
keluarganya
*) PERPRES No. 12/2013, Ps. 2, 3 dan 4 ay 1
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
8
PESERTA JAMINAN KES
KEMENKES
PEKERJA PENERIMA UPAH
a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Anggota TNI;
c. Anggota Polri;
d. Pejabat Negara;
e. Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri;
f. pegawai swasta; dan
g. Pekerja yang tidak termasuk
huruf a sampai dengan huruf
f yang menerima Upah
PEKERJA BUKANPENERIMA UPAH
a. Pekerja di luar
hubungan kerja atau
Pekerja mandiri;
b. Pekerja yg tdk termasuk
huruf a yg bukan
penerima Upah
*) PERPRES No. 12/2013, Ps. 4 ay 2 & 3
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
9
PESERTA JAMINAN KES
KEMENKES
BUKAN PEKERJA
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Investor;
Pemberi Kerja;
Penerima pensiun;
Veteran;
Perintis Kemerdekaan; dan
bukan pekerja yang tidak
termasuk huruf a sampai
dengan huruf e yang
mampu membayar iuran
Warga negara asing yang bekerja
di Indoensia paling singkat 6
(enam) bulan)
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
WNI DI LUAR NEGERI
Jaminan kesehatan
bagi Pekerja Warga
Negara Indonesia yg
bekerja di luar negeri
diatur dgn ketentuan
peraturan perundangundangan tersendiri.
*) PERPRES No. 12/2013, Ps. 4 ay 2, 3 , 6 & 7
10
PESERTA JAMINAN KES
KEMENKES
Anggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi:
istri atau suami yg sah dari Peserta
anak kandung, anak tiri &/atau anak angkat yg sah dari Peserta, dgn
kriteria:
1. tidak atau belum pernah
menikah
atau
tdk
mempunyai
penghasilan
sendiri
2. belum berusia 21 tahun atau
blm berusia 25 tahun yg msh
melanjutkan
pendidikan
formal
Peserta
bukan
PBI
Jaminan
Kesehatan
mengikutsertakan anggota keluarga yang lain
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
dapat
juga
11
PESERTA JAMINAN KES
KEMENKES
KEPESERTAN JAMKES BERSIFAT WAJIB DAN DILAKUKAN SECARA BERTAHAP
TAHAP I
PBI (86,4 JUTA JIWA)
ASKES PNS + ANGGOTA KELUARGA
TNI/PNS + ANGGOTA KELUARGA
1 JAN
2014
POLRI/PNS + ANGGOTA KELUARGA
PENSIUNAN
VETERAN
BPJS
KES
JPK JAMSOSTEK
TAHAP II
SELURUH PENDUDUK YG BELUM
MASUK SEBAGAI PESERTA BPJS
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PLG
LMBT
2019
12
KEMENKES
PELAYANAN KESEHATAN
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
13
PAKET MANFAAT JKN
KEMENKES
Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan
perseorangan mencakup pelayanan promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan
obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.
Manfaat Jamkes
Manfaat Medis
Manfaat Non Medis
Akomodasi & Ambulan
Ambulans hanya diberikan utk pasien
rujukan dr Faskes dgn kondisi tertentu
*) Perpres No. 12 Pasal 20 ay 1 & 2
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
14
PAKET MANFAAT JKN
KEMENKES
Manfaat pelayanan promotif & preventif meliputi;
Penyuluhan Kes
perorangan
 Penyuluhan
mengenai
pengelolaan
faktor risiko
penyakit
 Perilaku
hidup bersih
dan sehat
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
Imunisasi Dasar
 BCG
 DPT
dan
Hepatitis-B
(DPT-HB)
 Polio
 Campak
Keluarga
Berencana (KB)
 Konseling
 Kontrasepsi
dasar
 Vasektomi
 Tubektomi
Vaksin & Alat KB  Pemerintah
& atau Pemerintah Daerah
*) Perpres No. 12 Pasal 21
Skrining
Kesehatan
Diberikan secara
selektif yang
bertujuan untuk
mendeteksi
risiko penyakit
dan mencegah
dampak lanjutan
15
PAKET MANFAAT JKN
KEMENKES
YANKES
DIJAMIN
1. Yankes Tk Pertama
2. Yankes Rujukan Tk
Lanjutan
a. Rawat Jalan
b. Rawat Inap
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
TIDAK DIJAMIN
a. Tidak sesuai prosedur
b. Di Faskes yg tidak bekerjasama dengan BPJS (kecuali utk kasus
gawat darurat)
c. Yankes yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan
kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja
atau hubungan kerja
d. Yankes yang dilakukan di Luar Negeri
e. Yankes untuk tujuan estetik
f. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas
g. Meratakan gigi (ortodonsi)
h. Ganggauan kes/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau
alkohol
i. Gangguan kes akibat sengaja menyakiti diri sendiri
j. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional
k. Pengobatan yang dikatagorikan sebagai percobaan
l. Alat kontrasepsi, kosmetik, makan bayi dan susu
m. Perbekalan rumah tangga
n. Yankes akibat bencana pd masa tanggap darurat, KLB
o. Biaya pelayanan lainnya yg tidak ada hub dengan manfaat
Jaminan kes yg diberikan
*) Perpres No. 12 Pasal 22 & 25
16
PAKET MANFAAT JKN
MANFAAT NON MEDIS  AKOMODASI
KEMENKES
RUANG PERAWATAN
KELAS III
 PBI
 Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan
pekerja dngn iuran untuk manfaat di klas III
RUANG PERAWATAN
KELAS II




PNS & Pensiun PNS Gol I , II beserta anggota keluarga
Anggota TNI & Pensiunan TNI setara dengan PNS Gol I & II
Anggota Polri & Pensiunan Polri setara dg PNS Gol I & I
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Pemerintah yg disetarakan
PNS Gol I & II
 Pejabat Negara & anggota keluarga
RUANG
PERAWATAN
KELAS I
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
 PNS & Penerima Pensiun Gol III & IV + Anggota Kel
 TNI & Penerima pensiun + Keluarga yg setara PNS Gol III & IV
 Polri & Penerima pensiun + Keluarga yg setara PNS Gol III &
IV
 Pegawai pemerintah Non PNS yg setara PNS Gol III & IV
 Veteran & Perintis Kemerdekaan + anggota keluarga
 Pekerja penerima upah bulanan lebih dari 2 kali PTKP
*) Perpres No. 12 Pasal 21
17
FASKES DALAM PENYELENGGARAAN JKN
KEMENKES
FASKES TK I
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
FASKES TK LANJUTAN
PKS DENGAN BPJS
18
KEMENKES
IURAN, CARA PEMBAYARAN
FASKES DAN TARIF
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
19
SUMBER DANA JKN
PBI
PNS
TNI  AKTIF & PNS
+ ANGGOTA KEL
POLRI  AKTIF &
PNS + ANGGOTA KEL
PENSIUNAN
VETERAN
JPK JAMSOSTEK 
PEKERJA & PEMBERI
KERJA
BAYAR IURAN
PEMERINTAH
KEMENKES
BPJS
KES
PEKERJA TDK MENERIMA
UPAH (MANDIRI)
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
20
BESARAN IURAN PBI
KEMENKES
SASARAN
PBI
SUMBER
PEMBIAYAAN
Masyarakat
APBN
miskin dan
tidak mampu
sejumlah 86,4
juta jiwa
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
BESARAN
IURAN PBI
(RP)
KEBUTUHAN
ANGGARAN
(RP)
19.225/jiwa/
bulan
19,93 T
/tahun
21
Iuran JKN (Perubahan Perpres 12/2013)
KEMENKES
PESERTA
BENTUK IURAN
BESARAN IURAN
PBI
NILAI NOMINAL
(per jiwa)
Rp. 19.225,-
PNS/TNI/POLRI/
PENSIUN
5%
(per keluarga )
2% dari pekerja
3% dari pemberi kerja
Ranap kelas 1, kelas 2
Pasal 16B, 23
s/d 30 Juni 2015:
0,5% dari pekerja
4% dari pemberi kerja
Ranap kelas 1, kelas 2
Pasal 16C, 23
PEKERJA
4,5 % (per keluarga)
PENERIMA UPAH
dan
SELAIN PNS DLL
5% (per keluarga)
KET
Ranap kelas 3
Pasal 16A, 23
mulai 1 Juli 2015:
1% dari pekerja
4% dari pemberi kerja
PEKERJA BUKAN
PENERIMA UPAH
dan BUKAN
PEKERJA
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
NILAI NOMINAL
(per jiwa)
1. Rp 25,500,2. Rp 42,500,3. Rp 59,500,-
1. Ranap kelas 3
2. Ranap kelas 2
3. Ranap kelas 1
Pasal 16F, 23
22
PEMBAYARAN FASKES DALAM JKN
KEMENKES
BPJS BID KES
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PEMBAYARAN
FASKES TK. PERTAMA
a) KAPITASI
b) Mekanisme lain yg lebih berhasil
guna (FFS)
FASKES TK. DUA/TIGA (LANJUTAN)
23
TARIF FASKES PRIMER
KEMENKES
TARIF KAPITASI
NO
JENIS FASILITAS
KESEHATAN TK PERTAMA
1. Puskesmas
2. RS Pratama/Klinik
Pratama/Dokter Praktek
3. Dokter Gigi Praktek
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
KAPITASI
Rp
3000 – 6000
8.000 – 10.000
2.000
24
TARIF FASKES PRIMER
KEMENKES
TARIF NON KAPITASI (RAWAT INAP)
No.
JENIS FASILITAS
KESEHATAN
TARIF
1. Puskesmas
100.000/Hr
2. RS Pratama
100.000/Hr
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
25
TARIF PELAYANAN KEBIDANAN & NEONATUS
KEMENKES
TARIF NON KAPITASI
NO
PELAYANAN KESEHATAN
TARIF
1.
Pemeriksaan ANC
25.000
2.
Persalinan Normal
600.000
3.
Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan
pervaginam dg tindakan emergensi dasar
750.000
4.
Pemeriksaan PNC/neonatus
5.
Pelayanan tindakan paska persalinan (mis placenta manual)
175.000
6.
Pelayanan pra rujukan pd komplikasi kebidanan & neonatal
125.000
7.
Pelayanan KB pemasangan IUD/Implant dan Suntik
100.000
15.000
8.
Penanganan komplikasi KB paska persalinan
125.000
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
25.000
26
TARIF FASKES LANJUTAN
KEMENKES
KELOMPOK KELAS RS TARIF INA-CBG’S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
RS kelas A
RS kelas B
RS kelas C
RS kelas D
RSU Rujukan Nasional
RSK Rujukan Nasional
Tarif RS Swasta = Tarif RS Pemerintah
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
27
TARIF FASKES LANJUTAN
KEMENKES
TARIF KELOMPOK KELAS RAWAT INAP PADA TARIF INA-CBG’S
KELAS
KELAS A
KELAS B
KELAS C
KELAS D
KENAIKAN
29,66%
37,62%
53.92%
53.19%
HASIL SIMULASI : KENAIKAN PENDAPATAN RS PADA TARIF
PERAWATAN KELAS 3 DG TARIF INA-CBG’S JKN
Perawatan kelas 1, 2 dan 3
Kenaikan kelas 3 ke 2: 20%
Kenaikan kelas 3 ke 1: 40 %
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
28
KEMENKES
PEMANFAATAN DANA JKN
SESUAI ATURAN KEU DAERAH
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
29
REGULASI KEU
KEMENKES
PP No 58 / 2005
• Tata Kelola Keuangan Daerah
PASAL 17
(1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang
dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD
(3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah
dianggarkan secara bruto dalam APBD
PASAL 59
(1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan
langsung untuk pengeluaran
(3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila
berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang
menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
30
REGULASI KEU
KEMENKES
PERMENDAGRI
No 13/2006
• Pedoman
Pengelolaan
Keuangan Daerah
PERMENDAGRI
No 27/2013
• Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Tahun 2014
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PASAL 122
(1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola
dalam APBD
(3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk
membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan
(4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke
rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja
PENERIMAAN DAERAH
Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang
dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh
SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan
PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan,
kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi
Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian
obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
31
ALUR PENDANAAN JKN
KEMENKES
PEMERINTAH
(KEMENKES)  PBI
PEMERINTAH  PNS
JPK JAMSOSTEK  PEKERJA
& PEMBERI KERJA
PENSIUNAN
TNI  AKTIF & PNS
+ ANGGOTA KEL
VETERAN
POLRI  AKTIF &
PNS + ANGGOTA KEL
PEKERJA TDK
MENERIMA UPAH
IURAN/PREMI
BPJS KES
UU No. 17/2003
UU APBN
UU No. 40/2004
UU No. 24/2012
PEMANFAATAN  STATUS FASKES
FASKES LANJUTAN
FASKES DASAR
PP No. 58/2005
PERMENDAGRI
No. 13/2005
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
32
KEU NEGARA  APBD
KEMENKES
UU No, 17/2003
KEU NEGARA
PENDAPATAN
DAERAH
JENIS PENDAPATAN:
RETRIBUSI DAERAH
OBJEK PENDAPATAN:
RETRIBUSI JASA UMUM
RINCIAN OBJK PENDPTN:
RETRIBUSI PELAY KES
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
APBD
PENGELUARAN/
BELANJA DAERAH
PERMENDAGRI
PENYUSUNAN APBD
PEMBIAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB DAN PILIHAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
(RKA/RBA-DPA)
33
ALUR PERENC ANGGARAN
KEMENKES
PERBUP/PERWALI TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN APBD
SESUAIKAN DI P-APBD
3
2
APBD
PERUBAHAN
APBD
INDUK
4
LAP
PERTGJWBN
APBD
1
PERBUP/PERWALI TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN APBD
1.
2.
No. 1 & 2 dalam kondisi normal
No. 3 & 4 dalam kondisi khusus
SESUAIKAN DI LRA
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
34
PENGATURAN SESUAI APBD
KEMENKES
PERMENDAGRI No. 27 TH 2013
III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD
1. PENDAPATAN DAERAH
Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya
bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang
belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan,
kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah,
obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan
Retribusi Pelayanan Kesehatan
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
35
PENGATURAN SESUAI APBD
KEMENKES
2. BELANJA DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN
PRIORITAS: untuk
melindungi
dan
meningkatkan
kualitas kehidupan
masyarakat dalam
upaya memenuhi
kewajiban daerah
Peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas
sosial dan fasilitas umum yang
layak serta mengembangkan
sistem jaminan sosial
PROGRAM DAN KEGIATAN
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
36
KEMENKES
PERAN KEMENKES & DAERAH
DALAM PELAKSANAAN JKN
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
37
PERAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENKES
PERPRES No.12/2013 Ps. 43
(1) Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri bertanggung
jawab untuk:
a. penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
b. pertimbangan klinis (clinical advisory) dan Manfaat Jaminan Kes;
c. perhitungan standar tarif; dan
d. monitoring & evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kes.
(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pelayanan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, Menteri berkoordinasi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional.
DIBENTUK TIM
KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS
38
REGULATOR
KEMENKES
PERAN PEMERINTAH
REGULASI
STANDARISASI KUALITAS YANKES,
NAKES, ALKES
TARIF YANKES
PENYIAPAN INFRASTRUKTUR
PENYIAPAN & PENYEBARAN NAKES
CAPACITY BUILDING
MONEV
PERPRES No. 12/2013, Ps. 41 s/d 44
KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS
3939
PERAN DAERAH DLM PELAKSANAAN JKN
KEMENKES
PENATAAN JAMKESDA (Regulasi, Kepesertaan,
Pembiayaan)  Integrasi ke JKN
MAPPING KEPESERTAAN JAMKES
MAPPING FASYANKES
PENYIAPAN INFRASTRUKTUR
MAPPING, PENYIAPAN & PENYEBARAN NAKES
MEMBUAT PERENC PENGEMBALIAN DANA DARI
PELAKSANAAN JKN YG TELAH DISETOR KE KASDA
MONEV PELAKSANAAN JKN
KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS
4040
DALAM PELAKSANAAN JKN  TIM
KEMENKES
No.
1.
TIM
KETERANGAN
Tim Pengawalan JKN
a. Pusat
b. Propinsi
c. Kabupaten/Kota
2.
Tim Tarif JKN
3.
Tim Iuran
4.
Tim Manfaat dan HTA
5.
Tim Clinical Advisory
6.
Tim Koordinasi
Lintas Sektor
a. Pusat
b. Propinsi
c. Kabupaten/Kota
KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS
41
TIM KOORDINASI JKN  LINTAS SEKTOR
KEMENKES
No.
PUSAT
PROP/KAB/KOTA
PELINDUNG
PELINDUNG
Menkes
Gubernur/Bupati/Walikota
Wamenkes
Penanggung Jawab
Penanggung Jawab
Sekretaris
Sekretaris
Anggota
Anggota
Kemenkes, Kemensos, Kemeninfo,
Dinas Sosial, Dinkes, Bappeda, BPJS
Bappenas, Kemendagri, Org. Profesi,
BPJS, Kemenkeu
OPERASIONAL TIM  APBN
KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS
OPERASIONAL TIM  APBD
42
KEMENKES
JAMKESDA DALAM ERA JKN
KEMENKES
JAMKESDA DALAM ERA JKN
JAMKESDA
KEBIJAKAN
BPJS
1. JKN DILAKSANAKAN SESUAI UU SJSN &
PERATURAN PELAKSANAAN LAINNYA,
BLM MENCAKUP MASY MISKIN YG SAAT
INI DIBIAYAI DAERAH
2. SECARA BERTAHAP PENYELENGGARAAN
JAMKESDA DIINTEGRASIKAN KE BPJS
3. INTEGRASI JAMKESDA KE BPJS DALAM
ROADMAP JKN DIHARAPKAN SELESAI
2019
2019
4. DALAM MASA TRANSISI, JAMKESDA
MASIH DAPAT DIBIAYAI DAERAH
KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS
44
KEMENKES
JAMKESDA DALAM ERA JKN
1. Fokus menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang
belum tercover oleh JKN
2. Penyelenggaran diarahkan didalam sistem JKN melalui
pengelolanya adalah BPJS Kesehatan
3. Besaran iuran mengikuti ketentuan iuran PBI JKN  Rp
19.225,- / jiwa/bulan
4. Bagi daerah yang tidak mampu membayar Rp 19.225,-:
• menyeleksi sasaran yang benar2 miskin dan tidak
mampu yang dibiayai Pemda
• Masyarakakat yang mampu dimotivasi untuk
mendaftarkan menjadi peserta ke BPJS Kesehatan dan
membayar iuran
KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS
45
KEMENKES
KETENTUAN JAMKESDA DALAM ERA SJSN
1. Perpres perubahan atas Perpres No 12 tahun 2013 ttg
Jaminan Kesehatan pasal 6A diatur bahwa:
“Penduduk yg belum termasuk sebagai Peserta
Jaminan Kesehatan dpt diikutsertakan dlm program
Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh
pemerintah daerah”.
2. Permendagri No 27 Th 2013 ttg Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014
“Pemda tetap menyediakan anggaran untuk
Jamkesda”
KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS
4646
PENGANGGARAN JAMKESDA
KEMENKES
PERMENDAGRI No. 27 TH 2013
V. HAL KHUSUS LAINNYA
10. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan
berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10%
(sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2)
UndangUndang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
37. Pemberian pelayanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS yang
bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk
program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan
kesehatan atau pemberian iuran kepada BPJS, yang dianggarkan pada PPKD, jenis
belanja bantuan sosial.
PENGANGGARAN JAMKESDA
KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS
47
PENUTUP
KEMENKES
• UU No 40/2004 ttg SJSN, UU No. 24/2011 ttg BPJS, PP No.
101/2012 tentang PBI dan PERPRES No. 12/2013 tentang Jaminan
Kesehatan telah memberi arah konkrit implementasi JK SJSN yang
dimulai 1 Januari 2014
• JK SJSN bertujuan memberi perlindungan terhadap kesulitan
akses pelayanan kesehatan bagi semua penduduk dengan
manfaat yang sama
• Pemerintah berperan melakukan monev dan sebagai regulator
dalam pelaksanaan JKN
• Pelaksanaan JKN akan dilakukan secara bertahap sampai
mencapai kepesertaan semesta pada tahun 2019 (Jaminan
Kesehatan Semesta/Jamkesta)
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
48
TERIMA
KASIH
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
Untuk Indonesia yang lebih sehat
49