Transcript PRESENTASI PENYEDERHANAAN SPJ-24-10-26 EDIT 17.35

PENYEDERHANAAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
Rapat Terbatas Kabinet
Ruang Rapat Istana Presiden
Selasa, 25 Oktober 2016
Agenda
1. Latar Belakang
2. Identifikasi Permasalahan dan Solusi
a.
b.
c.
Laporan FGD Bantuan Pemerintah
Laporan Kegiatan “Sehari Menjadi Kepala Sekolah/ Penyuluh”
Analisa Permasalahan Dan Solusi
3. Rencana Tindak Tahun 2016
Penyederhanaan Laporan Bantuan Pemerintah melalui revisi PMK168/PMK.05/2015 dan Juknis K/L
4. Rencana Tindak Tahun 2017
2
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
LATAR BELAKANG
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
Latar Belakang
Arahan Presiden RI pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016
tanggal 20 September 2016 :
1. Sebagian besar energi dari birokrasi digunakan untuk
mengurus SPJ/LPJ (hampir 60% - 70%). Banyak guru dan
kepala sekolah yang tidak fokus konsentrasi pada kegiatan
belajar mengajar serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
yang tidak berada di lapangan karena sibuk mengurus
SPJ/LPJ.
2. Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian
diminta
untuk
menyederhanakan
pertanggungjawaban keuangan.
4
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN DAN
SOLUSI
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
Identifikasi Permasalahan dan Solusi
Kementerian Keuangan telah melakukan identifikasi permasalahan dan
upaya solusinya melalui :
1.
Focus Group Discussion (FGD) mengenai pengelolaan bantuan
pemerintah, di tingkat pusat dengan kementerian terkait
(Kemendikbud, Kemenag, Kementan, Kemenkes) dan di daerah pada 15
Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan kepala sekolah, guru, penyuluh
dan dinas/SKPD, tanggal 19 – 26 September 2016;
2.
Menggali pengalaman menjadi Kepala Sekolah/Penyuluh dalam
menerima bantuan dan membuat laporan pertanggungjawaban melalui
kegiatan “Sehari Menjadi Kepala Sekolah/Sehari Menjadi Penyuluh”
pada seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan, pada tanggal 15-17
Oktober 2016.
Dengan tujuan memperoleh informasi dari stakeholders mengenai jenis
dan tata kelola masing-masing jenis bantuan, permasalahan, dan upaya
solusinya.
6
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
LAPORAN FGD
BANTUAN PEMERINTAH
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
1. Kewenangan Penetapan Regulasi
Bantuan Pemerintah ke Sekolah
1. Menkeu berwenang mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran yang
bersumber dari APBN dan hibah yang diterima entitas pusat.
• PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Pemerintah Pada K/L
• PMK Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada K/L
• PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah
• PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara
2. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA, berwenang mengatur lebih lanjut
pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
• Pedoman Umum bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga (PA);
• Juknis bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Satker (KPA);
• Kemenag terkait dengan dana BOS pada madrasah negeri dan swasta
3. Mendagri dan/atau Kepala Daerah berwenang mengatur mekanisme
pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD (termasuk hibah yang
diterima entitas SKPD), dan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
untuk pelaporan BOS pada SD, SMP dan SMA/SMK.
8
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
2. Mapping Jenis Bantuan dan SPJ/LPJ untuk
Sekolah
REHAB RKB
REHAB KECIL
PRASARANA
OPERASIONAL
DAK Fisik
bidang
Pddkn
DAK Non
Fisik (BOS)
2 Jenis
Laporan
REHAB GEDUNG/
PEMBANGUNAN
REHAB KECIL
BOS
11 Jenis
Laporan
PEMDA
9 Jenis
Laporan
(SD/SMP
/SMA)
SARPRAS
PEMDA
4 Jenis
Laporan
PUSAT
(Murni
APBD)
LAPORAN
Operasional
OPERASIONAL
REHAB GEDUNG/
PEMBANGUNAN
MIN/MTs
/MAN
BANSOS
PIP
4 Jenis Laporan
SARPRAS
Operasional
Sekolah
NGO/
MASY
1.
2.
3.
PUSAT
REHAB GEDUNG/
PEMBANGUNAN
SD/SMP/SMA/SMK
MI, MTs, MA
PAUD
Laporan
Sesuai MoU
14 Jenis Laporan
BANPER
Catatan:
1. Setiap jenis bantuan mengharuskan pembuatan LPJ, dengan jumlah dan frekuensi yang
berbeda-beda
2. Semakin banyak jenis dan sumber bantuan yang diterima, semakin banyak LPJ
3. PIP : Program Indonesia Pintar
4. RKB : Ruang Kelas Baru
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
SARPRAS
15 Jenis Laporan
BANTUAN
OPERASIONAL
11 Jenis Laporan
9
No
1
2
Pemberi
Bantuan
Kemendikbud
Kemenag
Penerima
Bantuan
JUMLAH
BANTUAN
3. Jenis Bantuan Untuk Sekolah dari APBN :
Belanja Pemerintah Pusat dan DAK/Transfer
Jenis Bantuan (Belanja
Pemerintah Pusat)
Banper
(PMK168/PMK
.05/2015
BOS
Bansos
DAK (transfer)
DAK Fisik
Bidang
PDDKN
DAK
Non
Fisik
(BOS)
BOP
PAUD
SD
SMP
6
5
-
-
-
SMA/SMK
5
-
-
-
PAUD
5
-
-
M Ibtidaiyah
6
M Tsanawiyah
5
M Aliyah
Raudhatul Atfal
-
-
-
-
-
5
-
-
-
6
-
-
Catatan:
1. Bantuan Pemerintah (Banper PMK-168/PMK.05/2015) meliputi : Sarpras, Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan, Bantuan Operasional
2. DAK Fisik bidang Pendidikan (Kab/Kota) untuk : Rehab/Pemb. Ruang Kelas Baru (RKB), Prasarana;
3. DAK Non Fisik berupa BOS (Prop) untuk : Biaya Operasional, Rehab
4. BOP PAUD/RA (Kab/Kota) untuk: Biaya Operasional, Rehab
5. Entitas-entitas tersebut bisa menerima lebih dua Banper PMK-168/PMK.05/2015.
6. Khusus Entitas pusat (MIN/MTs/MAN), masih pula membuat laporan keuangan, LPJ Bendahara, Renkas, rekonsiliasi data, dll.
7. Entitas-entitas tersebut seringkali masih menerima bantuan dari Pemda dan sumber lainnya.
8. Jenis Bantuan yang paling banyak diterima oleh Sekolah berupa Bantuan Pemerintah berdasarkan PMK 168/PMK.05/2015
10
9. Oleh karena itu, selanjutnya fokus pembahasan dilakukan pada jumlah dan jenis laporan Bantuan Pemerintah.
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
4. Mapping Jenis Bantuan dan SPJ/LPJ yang
Melibatkan Penyuluh Pertanian
PENINGKATAN KINERJA
PETANI/PENYULUH
PENINGKATAN KELEMBAGAAN
PETANI/PENYULUH
DANA
DEKON
KENDARAAN
RODA 2
1. Penyuluh Propinsi : 14 Jenis Lap
2. Penyuluh Kab/kota : 9 Jenis Lap
3. Penyuluh Kec. : 7 Jenis Lap
PRASARANA
REHAB
DAK Fisik
Subbidang
Pertanian
Sistem Informasi Penyuluhan
melalui internet (Cyber
Extentions)
DANA
PEMBINAAN
Sistem Informasi Penyuluh
Pertanian ( SIMLUHTAN)
PEMDA
PROV.
PUSAT
LAPORAN
REHAB GEDUNG/
PEMBANGUNAN
SARPRAS
PEMDA
KAB/
KOTA
Penyuluh
Pertanian
7 Jenis Laporan
Jlh. Lap setahun : 27 Lap
(Lap akhir dan per tahap)
PUSAT
LAPORAN
REHAB
GEDUNG/
PEMBANGUNAN
Banper
-
OPERASIONAL
Kelompok
Tani/
Gapoktan
14 Jenis Laporan
Jlh. Lap setahun : 15 Lap
(Lap akhir dan per tahap)
Irigasi tersier
Embung
Rumah genset
SARPRAS
-
Hand tractor
Pupuk
Benih
Pompa air
11
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
5. Jenis Bantuan untuk Penyuluh Agama dan
Pertanian
1
2
Kemenag
Kementan
Penerima
Bantuan
Jenis Bantuan (Belanja Pemerintah Pusat)
JUMLAH
BANTUAN
No
Pemberi
Bantuan
Bantuan Pemerintah
Bantuan Operasional
Pertanian (BOP)
Penyuluh Agama
Islam
1
1 Jenis Laporan
(total jumlah laporan 12)
-
-
Penyuluh Agama
Kristen
1
1 Jenis Laporan
(total jumlah laporan 12)
-
-
Penyuluh Agama
Katholik
1
1 Jenis Laporan
(total jumlah laporan 1)
-
-
Penyuluh Agama
Hindu
1
1 Jenis Laporan
(total jumlah laporan 12)
-
-
Penyuluh Agama
Budha
1
1 Jenis Laporan
(total jumlah laporan 96) **)
-
-
Penyuluh Pertanian
1
*)
*)
Catatan :
*) Penerima Bantuan Pemerintah adalah Kelompok Tani, namun pembuatan laporan
pertanggungjawaban dibantu oleh Penyuluh
**) Laporan disusun 8 kali per Bulan
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
1 Jenis Laporan
(total jumlah
laporan 12)
12
6. Perbandingan Jenis dan Jumlah SPJ/LPJ PMK
dengan Juknis K/L
Jenis Bantuan
PMK-168/
PMK.05/2015
Juknis
Kemendikbud
Kemenag
Kementan
3 jenis laporan
(total jumlah
laporan : 8 )
9 jenis laporan
(total jumlah
laporan : 9 )
9 jenis laporan
(total jumlah
laporan : 9 )
Banper Sarpras
(2 tahap pencairan)
6 jenis laporan
(total jumlah
laporan : 7 )
15 jenis laporan
Banper
Rehab/Pembangunan
Gedung/ Bangunan
(2 tahap pencairan)
6 jenis laporan
(total jumlah
laporan : 7)
14 jenis laporan
(total jumlah
laporan : 15)
3 jenis laporan
(total jumlah
laporan : 8 )
Banper Bantuan
Operasional
(1 tahap atau 4 tahap)
6 laporan
(total jumlah
laporan : 9)
11 jenis laporan
9 jenis laporan
(total jumlah
laporan : 16 )
(total jumlah
laporan : 78 *)
(total jumlah
laporan : 34) **)
-
Catatan :
1. Juknis dibuat oleh masing masing KPA tiap tahun, dan sering kali terlambat untuk ditetapkan;
2. Banyaknya jenis dan jumlah LPJ antara lain berakibat kepala sekolah/guru mendapat tugas
tambahan diluar tugas mengajar.
3. *) Laporan bulanan, triwulanan, tahunan
4. **) Laporan triwulanan, tahunan
13
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
LAPORAN KEGIATAN
“SEHARI MENJADI
KEPALA SEKOLAH/
PENYULUH”
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
1. Kegiatan “Sehari Menjadi Kepala Sekolah/
Penyuluh” Pada 27 Kab/Kota
Banda Aceh
Medan
Tobelo
Singkawang
Gorontalo
Palu
Manokwari
Jayapura
Padang
Palangkaraya
Pontianak
Muko-muko
Bengkulu
Baturaja
Samarinda
Jambi
Palembang
Kendari
Banjarmasin
Jakarta
Maluku
Surakarta
Magelang
Mataram
Ende
Yogyakarta
Pacitan
15
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
Program Sehari Menjadi
Kepala Sekolah dan Penyuluh Pertanian
16
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
2. Kendala dan Harapan Kepala Sekolah
Kendala
Harapan
Perbedaan format
laporan antar jenis bantuan
Penyederhanaan Pelaporan
Syarat pencairan dana
terlalu banyak lampiran dan
detail
Syarat dan prosedur
pencairan lebih sederhana
Juknis sangat rinci
Juknis yang mudah dan
simpel
Laporan disusun secara
manual
Minimnya
jumlah dan kemampuan
SDM penyusun laporan
Pelaporan dilaksanakan
dengan aplikasi
Penempatan PNS khusus
sebagai TU dan Bendahara
Transfer dana BOS dari
provinsi terlambat
Pencairan dana BOS tidak
terlambat
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
17
3. Kendala dan Harapan Penyuluh Pertanian
Kendala
Harapan
Juknis laporan terlalu detail
Juknis lebih mudah dan
sederhana
Frekuensi laporan terlalu
sering
Penyederhanaan
pembuatan laporan (tulis
tangan)
Laporan dilampiri berbagai
dokumen
Penyederhanaan tata cara
pertanggungjawaban
Penyuluh merangkap tugas
membuat lap, proposal,
Perjanjian Kerja Sama
Penambahan SDM di Kec.
untuk adm dan pelaporan
Minimnya kapasitas
Gapoktan utk menyusun
Laporan
Besaran Ban. Ops Penyuluh
dapat ditingkatkan
Penyaluran bantuan
terlambat diterima
Penyaluran bantuan agar
tepat waktu
18
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
ANALISA
PERMASALAHAN
DAN SOLUSI
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
Ringkasan Hasil Identifikasi Permasalahan
dan Solusinya
NO
PERMASALAHAN
SOLUSI
1.
Banyaknya jenis dan jumlah
laporan, dengan format
yang beragam
Mengurangi jenis dan jumlah laporan
dengan format standar
2.
Penambahan jumlah & jenis
laporan pada Juknis K/L
Membatasi jumlah dan jenis laporan
pada Juknis K/L
3.
Penetapan Juknis oleh
masing-masing KPA setiap
tahun, dan sering terlambat
Juknis K/L ditetapkan oleh
penanggung jawab program dan
berlaku lintas tahun
4.
Penetapan penerima
bantuan sering terlambat
Seleksi dilaksanakan sebelum tahun
anggaran berjalan
5.
Tahapan pencairan kurang
fleksibel
Fleksibilitas pencairan bantuan
khususnya untuk yang nilainya
dibawah Rp 50 juta
6.
Laporan disusun secara
manual dengan formulir
kertas (paper base)
Bersama dengan K/L dan Unit terkait
mengambang sistem IT yang
terintegrasi untuk pengelolaan
Bantuan Pemerintah
Koordinasi dengan K/L & Unit
terkait untuk mengembangkan desain dan rencana
implementasinya (2017)
7.
Kepala sekolah/penyuluh
harus menghabiskan waktu
untuk mengerjakan laporan
Menyediakan tenaga administrasi
yang kompeten sepanjang
dibutuhkan
Koordinasi dengan K/L untuk
menganalisis kebutuhan
tenaga administrasi (2016)
untuk diimplementasikan di
tahun 2017
20
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
RENCANA TINDAK
Revisi PMK dan Juknis terkait
dengan Bantuan Pemerintah
(2016)
RENCANA
TINDAK LANJUT 2016
Penyederhanaan Laporan Bantuan
Pemerintah melalui revisi PMK168/PMK.05/2015
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
1. Pokok-Pokok Revisi PMK No 168/PMK.05/2015
Pedoman
Umum dan
Juknis
Pedoman Umum dan Juknis disusun oleh Penanggungjawab Program (Eselon
I), ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan, dan dapat terus berlaku pada
tahun berikutnya bila tidak ada perubahan.
Verifikasi &
seleksi Calon
Penerima
Seleksi penerima bantuan dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan dan
penetapan setelah DIPA efektif.
Skema
Pencairan
Bantuan
Bantuan Operasional diberikan opsi dicairkan sekaligus atau bertahap (maks
4 tahap), dan Bantuan Sarpras dan Rehab/Pemb.Ged/Bangunan sd ≤ Rp100
juta dicairkan sekaligus.
Dokumen
Pencairan
a. Pencairan Sekaligus atau Tahap I (cukup PKS dan kuitansi)
b. Pencairan Tahap II dst. (cukup kuitansi & Lap. yang terstandar).
Dokumen
Pertanggungjawaban
Penyederhanaan, standarisasi, pengurangan jenis dan jumlah laporan
pertanggungjawaban.
Pengaturan
mengenai
implementasi
Diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2017
22
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
2. Dampak Penyederhanaan Laporan Pasca Revisi
PMK Nomor 168/PMK.05/2014
Sebelum
Sesudah
Lap
Lap
BANTUAN
PEMERINTAH
Rehab/Gedung
Pembangunan
Lap
Lap
Lap
Lap
Lap
Lap
Lap
14 Jenis Laporan
Lap
Sarana
Prasarana
Lap
Lap
Lap
Lap
Lap
Lap
Lap
Lap
15 Jenis Laporan
Lap
1-2 Jenis Laporan
Lap
Lap
Lap
Dukungan IT
Lap
1-2 Jenis Laporan
Lap
Lap
Lap
Lap
Dukungan IT
Dampak
Lap
Lap
Lap
Lap
Lap
Lap
Lap
Lap
Lap
Lap
Lap
Lap
11 Jenis Laporan
Lap
Lap
Lap
Bantuan
Operasional
Lap
1-2 Jenis Laporan
Dukungan IT
Lap
Lap
Lap
1. Menyederhanakan dokumen
2. Menyederhanakan prosedur
3. Menfokuskan pada tugas dan fungsi
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
23
3. Time Frame Revisi PMK-168/PMK.05/2015
dan Juknis K/L TA 2016
1. Pagu dana dan realisasi pencairan Bantuan Pemerintah s.d. 18 Oktober 2016
K/L
Dikbud
Kemenag
Kementan
Pagu
Rp 10,37 T
Rp 404,05 M
Rp 17,14 T
Realisasi
Rp 7,10 T
Rp 145,18 M
Rp 9,79 T
%
68,47%
35,93%
57,03%
2. Dengan sisa waktu yang tinggal 2 bulan, time frame penyelesaian Revisi PMK/Juknis K/L dan
sosialisasi sangat ketat
No
Uraian Kegiatan
1.
Penyelesaian Revisi PMK
2.
Revisi Juknis K/L
3.
Sosialisasi
4.
Implementasi
Minggu IV Okt.
Nov 2016
Des 2016
Jan 2017
3. Perlu koordinasi intensif dan dukungan kuat dari berbagai pihak untuk penyelesaian Revisi PMK
dan Juknis K/L (Kemendikbud, Kemenag, Kementan) serta sosialisasinya sehingga dapat
dilaksanakan per 1 Januari 2017.
24
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
RENCANA
TINDAK TAHUN 2017
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
1. Penyederhanaan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
Regrouping dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), sehingga:
• Regrouping dua atau lebih DIPA di satu kantor menjadi satu DIPA yang dapat memuat
lebih dari satu program.
Contoh: regrouping beberapa DIPA menjadi satu DIPA pada kantor vertikal di Kanwil
Kemenag, Kanwil Kumham, Kanwil BPN ATR, dan POLDA;
• Regrouping satker kecil dengan SDM terbatas ke satker vertikal diatasnya.
Contoh: regrouping sebanyak 1.686 Satker MIN ke satker Kantor Kementerian Agama
Kab/Kota.
No
Satker
Jumlah 2016
Jumlah 2017
33
33
1.
Kanwil/Propinsi
2.
Kemenag Kab/Kota
468
468
3.
Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
765
765
4.
Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)
1.437
1.437
5.
Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)
1.686
0
4.389
2.703
TOTAL
26
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
2. Penyederhanaan Serah Terima Hibah BMN
Hasil Bantuan Pemerintah
1. Saat ini, serah terima hibah BMN hasil Bantuan Pemerintah masih memerlukan waktu
yang lama, sehingga perlu penyederhanaan.
2. Penyederhanaan : BMN yang dari perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk
dihibahkan, kewenangan penyerahan didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja (semula
Menteri/Pimpinan Lembaga).
SAAT INI
USULAN PERUBAHAN
PERUBAHAN PMK 4/PMK.06/2015 DAN PMK 111/PMK.06/2016
BMN antara lain berupa obat-obatan,
barang konsumsi lainnya, hewan, ikan,
tanaman, serta peralatan dan mesin
BMN antara lain berupa obat-obatan,
barang konsumsi lainnya, hewan, ikan,
tanaman, serta peralatan dan mesin
Kepala Satuan
Kerja
Kepala Satuan
Kerja
2
persetujuan
1
3
permohonan
persetujuan
Menteri/Pimpinan
Lembaga
Naskah Hibah
BAST
Penerima Hibah
Rata-rata memerlukan waktu 2 bulan sampai 6 bulan
BAST: Berita Acara Serah Terima
1
BAST
Penerima Hibah
Penyerahan BMN lebih dari 1 tahun sejak pengadaan, dan
BMN tertentu dengan nilai perolehan di atas Rp100 juta
per unit/satuan proses persetujuan hibah cukup dari
Kepala Satuan Kerja
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
27
3. Penyederhanaan Pelaporan Dana Transfer
Daerah dan Dana Desa ... 1/2
Penyederhanaan juga dilakukan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban
anggaran transfer ke daerah dan dana desa, yang meliputi :
a. Revisi PMK No. 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa, terutama untuk menyederhanakan format pelaporan.
b. Berkoordinasi dengan Kementerian Teknis dan Bappenas untuk
penyederhanaan format pelaporan DAK Fisik, tanpa mengurangi informasi
capaian outputnya.
c. Pengurangan beban kerja guru sekolah melalui penyederhanaan,
standarisasi, pengurangan jenis dan jumlah laporan untuk BOS/DAK NonFisik.
d. Hal-hal tersebut di atas, dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan
teknologi informasi terintegrasi, sehingga semua pihak terkait menggunakan
sistem dan mekanisme pelaporan yang seragam.
28
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
3. Penyederhanaan Pelaporan Dana Transfer
Daerah dan Dana Desa ... 2/2
e. Penggunaan aplikasi tunggal di seluruh desa untuk penyampaian laporan Dana
Desa juga akan dilakukan, sehingga memudahkan Perangkat Desa menyediakan
pelaporan yang dibutuhkan seluruh pemangku kepentingan (cukup sekali entry
ke aplikasi, dapat digunakan untuk berbagai macam pelaporan).
f. Mengantisipasi keterlambatan penyaluran Dana BOS dari Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD) Provinsi ke Sekolah, melalui:
1) Gubernur diminta tidak terlambat dalam penetapan SK Gubernur mengenai
penetapan jumlah siswa yang dijadikan sebagai dasar penyaluran BOS ke
sekolah.
2) Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan bank penyalur Dana BOS tidak
melakukan penundaan penyaluran Dana BOS ke sekolah.
3) Tenaga operator yang bertanggung jawab dalam entry data jumlah siswa dan
guru agar melakukan updating data secara lebih akurat dan tidak cepat
dimutasi, sehingga potensi lebih/kurang salur Dana BOS dapat diminimalisir.
29
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
4. Integrasi Sistem Pengelolaan Bantuan
Berbasis IT
Arsitektur IT (Topologi) penggunaan teknologi informasi dan penerapan dokumen
elektronik (less paper) untuk mempermudah penyaluran bantuan, pembuatan
laporan dan evaluasi.
Sebelum
Sekolah,
Penyuluh,
Penerima
Bantuan
Pembinaan
Lap
Operasional
Lap
Sarpras
Lap
Rehab Gedung/
Bangunan
Lap
Bansos
Lap
DAK Fisik
Lap
Sesudah
Kemenag/
Kemendikbud
/Kementan
Kemenag/
Kemdikbud/
Kementan
Pemda
Lainnya
PEMDA
DAK Non Fisk
Lap
APBD Murni
Lap
Hibah Lainnya
Lap
Lainnya
Sekolah, Penyuluh,
Penerima Bantuan
30
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
5. Lainnya
Langkah strategis lain yang akan dilakukan untuk menyederhanakan
proses bisnis pengelolaan bantuan pemerintah, meliputi :
1. Penyederhanaan pengelolaan rekening pada satuan kerja, dengan
prinsip satu satuan kerja, satu bendahara pengelola rekening dan satu
laporan keuangan.
2. Koordinasi dengan K/L, BPK, BPKP, KPK dan stakeholders terkait
lainnya dalam rangka sosialisasi dan pemantapan implementasi dan
supervisi proses bisnis baru dan penggunaan dukungan teknologi
informasinya.
31
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN