Transcript realisasi apbn 2011 - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Palembang, 6 September 2013
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
1
Pokok Bahasan
I. Latar Belakang
II. Ruang Lingkup
III. Tujuan
IV. Modul Bimtek Penganggaran
V. Modul Pemantauan dan Penyetoran PNBP
VI. Modul Penyusunan Sumbangan SBM
VII. Isu-isu Penganggaran:
1. Realisasi Anggaran
2. Blokir TA 2013
3. DIPA Tanpa Blokir
4. Pagu Minus
5. Penyelesaian Dokumen APBN & APBNP
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
I. Latar Belakang
 Peningkatan pelayanan Kementerian Keuangan di daerah sebagai
perpanjangan tangan dari Kantor Pusat Kementerian Keuangan (Lintas Unit
Eselon I)
 Kanwil DJPB berdasarkan PMK Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Ortaker
Instansi Vertikal DJPB, Kanwil DJPB antara lain memiliki tusi untuk
membantu pelaksanaan tugas penganggaran di daerah.
 Untuk menyamakan persepsi dan petunjuk teknisnya, pelaksanaan tugas
Kanwil DJPB tersebut telah disediakan pedomannya secara lebih rinci
dengan peraturan bersama DJPB & DJA Nomor Per-26/PB/2013 dan Per02/AG/2013 tanggal 30 Juli 2013.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
3
II. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pelaksanaan tugas Kanwil DJPB dibidang penganggaran dan PNBP
meliputi :
 Pembinaan dan Bimbingan Teknis Penganggaran
 Meliputi: kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh
pemerintah
 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan PNBP
 Meliputi: a. Penyetoran PNBP ke kas negara,
b. Penggunaan belanja yang bersumber dari PNBP
 Penyiapan Sumbangan Bahan Penyusunan SBM
 Meliputi: kegiatan pengumpulan dan validasi data dari Kanwil DJPB untuk
selanjutnya disampaikan kepada DJA sebagai bahan penyusunan SBM
secara nasional.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
4
III. Tujuan .... (1/3)
Pembinaan dan bimbingan teknis penganggaran
 Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran satker K/L di
daerah .
 Memastikan kesamaan pemahaman/persepsi atas kerangka konseptual
dan kebijakan terkini tentang perencanaan dan penganggaran.
 Mendorong kemandirian, peningkatan pengetahuan dan kompetensi
satker K/L dalam penyusunan RKA-K/L.
 Meningkatkan kualitas belanja dan program/kegiatan K/L dalam
memberikan dampak ekonomi yang nyata di daerah.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
5
III. Tujuan .... (2/3)
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan PNBP
 Memastikan PNBP yang diterima disetorkan ke kas negara:
 Tepat waktu
 Tepat jumlah
 Tepat aturan (sesuai aturan)
 Menjamin kepatuhan satker K/L, pengguna PNBP, dan satker BLU dalam
menggunakan dana PNBP yang dikelolanya sesuai ketentuan.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
6
III. Tujuan .... (3/3)
Bahan Sumbangan SBM
 Mendapatkan data dan informasi harga input yang handal dan akurat
sebagai komponen utama penyusunan SBM.
 Mendapatkan data dan informasi pembanding berupa standar biaya
umum yang berlaku pada pemerintah daerah.
 Meyajikan data dan informasi penyusunan SBM dengan cakupan sampai
dengan tingkat kabupaten/kota.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
7
IV. Modul Bimtek Penganggaran ... (1/3)
Ruang Lingkup Materi










Gambaran umum sistem penganggaran dan pelaksanaan anggaran
Ruang lingkup keuangan negara
Azas umum pengelolaan keuangan negara
Penyusunan RKA-K/L
Penyelesaian revisi anggaran
Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK)
Perumusan output dan indikator kinerja kegiatan
Penyelesaian dan pengesahan DIPA
Pengoperasian aplikasi terkait RKA-K/L dan PNBP
Kebijakan-kebijakan terbaru di bidang penganggaran
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
8
IV. Modul Bimtek Penganggaran ... (2/3)
Fokus Bimtek Penganggaran
Untuk menjaga konsistensi kebijakan penganggaran di DJA, substansi kegiatan
workshop/sosialisasi/bimtek di fokuskan pada hal-hal sbb:
 Penyesuaian angka dasar (baseline)
 Tata cara pengisian KPJM
 Penyusunan inisiatif baru
 Pengoperasian aplikasi RKA-KL-DIPA
 Penyusunan RKA-K/L
 Pengoperasian aplikasi Standar Biaya
 Penyelesaian revisi anggaran
 Pengoperasian aplikasi TR PNBP
 Penyusunan TOR & RAB
 Pengoperasian aplikasi Monev
 Penyusunan SBK
 Pengoperasian aplikasi Simponi
 Perumusan output dan IKK
 Pengoperasian aplikasi RKAK/L-DIPA online
 Penyelesaian dan pengesahan DIPA
 Penetapan Reward and Punishment
 Kebijakan-kebijakan terbaru di bidang
penganggaran
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
9
IV. Modul Bimtek Penganggaran ... (3/3)
Proses dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
10
V. Modul Pemantauan dan Penyetoran PNBP
... (1/4)
Ruang Lingkup
Obyek monitoring meliputi:
1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah
2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam
3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang
dipisahkan
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah
5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari
pengenaan denda administrasi
6. Penerimaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan tersendiri
Unsur yang di pantau:
 Kualitas /akurasi laporan
 Ketepatan waktu pengiriman laporan sesuai ketentuan
 Kesesuaian dan konsistensi format laporan untuk mengakomodasi
kebutuhan-kebutuhan informasi
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
11
V. Modul Pemantauan dan Penyetoran
PNBP... (2/4)
Proses dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
12
V. Modul Pemantauan dan Penyetoran
PNBP... (3/4)
Output Kegiatan
 Laporan Hasil Pemantauan PNBP, mencakup:
 Gambaran umum kondisi satker
 Hasil pemantauan (temuan) satker terkait penyetoran PNBP
 Analisis terhadap hasil pemantauan
 Rekomendasi atas hasil pemantauan
 SE kepada satker untuk mematuhi peraturan yang terkait
dengan penyetoran PNBP berdasarkan hasil pemantauan
 Surat penyampaian hasil pemantauan penyetoran PNBP dan
hasil monev pada kantor pusat DJPB dan DJA (triwulanan).
 (jika diperlukan) dapat dilakukan sosialisasi terkait peraturan
penyetoran PNBP kepada satker di lingkup Kanwil DJPB
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
13
V. Modul Pemantauan dan Penyetoran
PNBP... (4/4)
PMK 3/2013 tentang Penyetoran PNBP
oleh Bendahara Penerima
 Kepala Satker dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penyetoran
secara berkala atas PNBP yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu kepada Kakanwil DJPb disertai dengan
penjelasan perlunya penyetoran PNBP dilakukan secara berkala.
 Atas permohonan tsb. Kanwil DJPB melakukan penelitian dan penilaian,
untuk kemudian menerbitkan surat penolakan atau persetujuan kepada
Kepala Satker untuk melakukan penyetoran PNBP secara berkala
 Surat penolakan/persetujuan tsb, dapat ditinjau kembali oleh Kakanwil DJPb
 Surat persetujuan atau penolakan penyetoran PNBP secara berkala
ditembuskan kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Direktur Jenderal Anggaran, dan Pimpinan Instansi Pemerintah Satuan Kerja
yang bersangkutan
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
14
VI. Modul Penyusunan Sumbangan SBM... (1/3)
Ruang Lingkup Materi
 Penyusunan buku pedoman pelaksanaan kegiatan pengumpulan
data (sesuai modul dari DJA)
 Bimbingan teknis
 Pengumpulan data bahan masukan penyusunan SBM
 Kompilasi dan pelaporan data dari Kanwil DJPB ke Kantor Pusat
DJPB & DJA
 Pengecekan atas data-data yang outlier
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
15
VI. Modul Penyusunan Sumbangan SBM...(2/3)
Proses dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
16
VI. Modul Penyusunan Sumbangan SBM... (3/3)
Output Kegiatan
 Hasil survei yang dikompilasi kedalam satu tabel (beserta
lampiran/dokumen pendukung)
 Laporan Akhir sebagai sumbangan penyusunan standar biaya
masukan
Catatan:
Pelaksanaan tugas penyusunan sumbangan SBM saat ini sudah
pada tahap Bimtek ke seluruh Kanwil DJPB (melibatkan seluruh
KPPN), selanjutnya pelaporan hasil survei harus sudah sampai di
DJA paling lambat tanggal 25 Oktober 2013 sebagai dasar
penyusunan PMK SBM TA 2015 yang diharapkan selesai akhir
tahun 2013
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
17
VII. Isu-Isu Penganggaran
1. Realisasi Anggaran Tahun 2013
A. Data Realisasi Anggaran
Berdasarkan data realisasi TA 2013 (per 4 September 2013) diketahui
bahwa:
1. Dari pagu total keseluruhan K/L (nasional) sebesar Rp.
621.679.875.875.000,- realisasi hingga saat ini sebesar Rp
266.902.547.803.315 atau 42,93%
2. Kementerian yg mempunyai realisasi tertinggi adalah Kementerian
Sosial (74,41%) sedangkan yg terendah adalah BPW Suramadu
(5,03%);
3. Terdapat 18 K/L yang mempunyai realisasi lebih dari 50%;
4. Terdapat 29 K/L yang mempunyai realisasi antara 40% s.d. 50%;
5. Terdapat 22 K/L yang mempunyai realisasi antara 30% s.d. 40%;
6. Terdapat 12 K/L yang mempunyai realisasi antara 20% s.d. 30%;
7. Terdapat 5 K/L yang mempunyai realisasi kurang dari 20%.
Sumber: Database Bussines Intelegence (BI) DJA
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
18
B. Identifikasi Kendala Penyerapan Belanja K/L
1. Lambatnya proses administrasi di K/L a.l lambatnya proses pelelangan, penetapan
pejabat perbendaharaan dan belum siapnya pelaksana kegiatan di lapangan;
2. Adanya kebijakan penghematan/pemotongan anggaran belanja K/L tahun 2013,
yang memerlukan identifikasi kegiatan terlebih dahulu untuk dihemat/dipotong;
3. Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena menunggu payung hukum
pelaksanaannya, diantaranya audit BPKP terhadap tagihan/tunggakan pembayaran
tahun lalu, atau eskalasi harga;
4. Anggaran masih diblokir karena belum adanya persetujuan DPR, PHLN belum efektif,
dasar hukum belum diterbitkan, dan ketidaklengkapan data dukung.
5. Khusus belanja modal, triwulan I kegiatan yg dilaksanakan baru berupa penyiapan
lokasi, penyiapan lahan,dan pekerjaan pendahuluan lainnya,sehingga seringkali
proyek fisiknya sendiri baru diselesaikan di triwulan ketiga atau keempat;
6. Faktor kehati-hatian K/L dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan anggaran;
7. Kebiasaan menyelesaikan pekerjaan, terutama yang bersifat administrasi keuangan
dan pelaksanaan kegiatan pada saat-saat terakhir;
8. Kendala Teknis di Lapangan :
a) Adanya permasalahan pengadaan/pembebasan lahan;
b) Bencana alam dan masalah sosial;
9. Adanya berbagai upaya peningkatan efisiensi yang dilakukan K/L.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
19
C. Alternatif Solusi Percepatan Realisasi Anggaran
1. Menyampaikan surat resmi kepada K/L agar segera menerbitkan peraturan yang
diperlukan dalam pelaksanaan revisi (buka blokir);
2. Telah melakukan penyederhanaan bisnis proses (SOP) a.l mulai Th 2013 kebijakan
pengesahan DIPA dilakukan satu pintu di Ditjen Anggaran;
3. Telah membagi kewenangan revisi DIPA antara Ditjen Anggaran dan Ditjen
Perbendaharaan/Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan di seluruh provinsi.
4. Pemberlakuan Business Process dan IT yang baru untuk mengintegrasikan database
RKA-KL dan DIPA ke dalam server bersama;
5. Memberi fleksibilitas/kewenangan lebih luas kepada KPA dalam melakukan revisi
anggaran (Peraturan Menteri Keuangan No.32/PMK.02/2013);
6. Berkoordinasi dengan Bappenas dan Ditjen Pengelolaan Utang guna memastikan
terbitnya Naskah Perjanjian PHLN (NPPHLN) serta nomor register-nya;
7. Mendorong K/L untuk :
a. mengusulkan Pengurangan PHLN yang tidak dapat ditarik dananya dari pagu
anggaran.
b. Koordinasi K/L dengan DPR, guna mempercepat proses pembukaan blokir atas
alokasi yang memerlukan persetujuan DPR dan membahas RKA-KL atas
kegiatan dari program Direktif Presiden yang sudah di review oleh Setwapres
dan/atau Kemnko selaku Koordinator
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
20
VII. Isu-Isu Penganggaran
2. Blokir Anggaran TA 2013
A. Progres Blokir
 Posisi Blokir anggaran s.d. 19 Agustus 2013 sebesar
Rp22,173 triliun terdiri dari :
1. Blokir Reguler Rp17,88 triliun;
2. Blokir APBN-P Rp529,0 miliar; dan
3. Self blokir dalam rangka pemotongan Rp3,75 triliun.
 Blokir Reguler tersisa Rp17,88 triliun, termasuk revisi buka
blokir yang DIPA-nya dalam proses penandatangan oleh K/L
untuk disahkan Kemenkeu (a.l. KemenPU & Kemenhub)
 Atas blokir reguler Rp.17,88 triliun,dari laporan K/L
berpotensi Blokir Abadi Rp1,4 triliun
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
21
Pagu dan Progress Penyelesaian Blokir Th 2013
(Posisi : 5 Desember 2012 s.d 19 Agustus 2013)
PAGU DAN PEMBLOKIRAN ANGGARAN 2013 (MILIAR RP)
BLOKIR
5 desember 2012
19-Agust-13
BLOKIR
NO.
KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
PAGU APBN
2013
1 KEMENHAN
81.963,6
2 KEMEN PU
77.978,0
3 KEMENDIKBUD
73.087,5
4 POLRI
45.622,0
5 KEMENAG
BLOKIR
35.503,6
dari Pagu
REGULER
SELF BLOKIR
DALAM
TAMBAHA
RANGKA
N BLOKIR
PENGHEMATAN
APBNP
/PEMOTONGAN
43,3%
5.737,1
0,0
6.996,5
9,0%
1.429,7
0,0
62.068,6
84,9%
4.497,0
0,0
7.758,9
17,0%
2.036,7
43.960,5
21.602,7
49,1%
6 KEMENHUB
36.679,2
33.540,9
91,4%
7 KEMENKES
34.582,0
4.677,5
13,5%
51,6
8 KEMEN ESDM
18.803,9
4.991,1
26,5%
733,7
9 KEMENKEU
18.234,4
538,2
3,0%
108,8
10 KEMENTAN
17.819,5
283,8
1,6%
11 KEMENDAGRI
JUMLAH
BLOKIR
% dari
Pagu
reguler
5.737,1
7,0%
1.429,7
1,8%
5.026,0
6,2%
0,0
2.036,7
4,5%
71,5
0,0
71,5
0,2%
381,9
0,0
381,9
1,0%
0,0
51,7
0,1%
1.075,9
1.809,6
3,9%
0,0
108,8
0,6%
33,8
1.403,3
1.437,2
0,2%
529,0
15.782,6
15.142,5
96%
446,7
0,0
446,7
2,8%
12 KPU
8.492,0
7.538,9
89%
174,3
0,0
174,3
2,1%
13 KEMENHUKHAM
7.575,3
137,2
2%
24,8
0,0
24,8
0,3%
14 KKP
7.077,4
361,1
5%
69,7
476,4
546,1
1,0%
15 KEMENHUT
6.717,5
317,0
5%
12,5
0,0
12,5
0,2%
Jumlah 15 K/L
494.375,5
201.458,5
40,8%
15.809,9
2.955,6
529,0
19.294,5
3,2%
K/L Lainnya
100.222,1
41.653,4
41,6%
2.076,3
802,1
0,0
2.878,5
2,1%
Jumlah
594.597,6
243.111,9
40,9%
17.886,2
3.757,8
529,0
22.173,0
3,0%
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
22
Progress Pencairan Blokir Belanja K/L Th 2013
(Posisi : 5 Desember 2012 s.d. 19 Agustus 2013)
Persen
Miliar Rupiah
300.000
45,0%
40,9%
40,0%
250.000
35,0%
200.000
30,0%
25,0%
150.000
243.111,9
20,0%
14,6%
100.000
Blokir Rp (M)
% dari APBN
15,0%
12,3%
10,0%
50.000
86.676,6
5,4%
72.893,3
31.933,8
4,6%
27.171,9
3,9%
3,7%
23.087,8
22.176,7
0
5,0%
0,0%
BLOKIR
05
Desember
2012
30 April
2013
06 Mei 2013
24 JUNI
2013
26 JULI
2013
13
AGUSTUS
2013
19
AGUSTUS
2013
Blokir pada awal DIPA disahkan APBN 2013 (5 Desember 2013) adalah Rp243,1 triliun
(40,9% dari pagu APBN), sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013 blokir tersisa Rp22,1
triliun (3,7% dari APBN)
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
23
B. Langkah Percepatan Pembukaan Blokir Belanja K/L
Tahun 2013 ...(1)
Langkah-langkah proaktif Kementerian Keuangan:
1. Melaksanakan pembukaan blokir melalui ralat otomatis di bulan Desember 2012,
dengan menerbitkan Peraturan Dirjen Anggaran Nomor 01 Tahun 2012
 Ralat otomatis adalah perbaikan atas kesalahan atau kekeliruan terhadap data isian
yang dituangkan dalam DIPA dan/atau penghapusan tanda bintang (blokir) dalam
DIPA yang dilakukan pada bulan Desember 2012 sebelum DIPA berlaku efektif;
 Dengan mekanisme ralat otomatis, revisi buka blokir atas belanja K/L TA 2013
dapat dilakukan di TA 2012 sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan
tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2013.
2. Mengingatkan K/L untuk segera menyampaikan usul pembukaan blokir antara lain :
 Surat Dirjen Anggaran Nomor S-493/AG/2013 tanggal 26 Maret 2013,
 Surat Kakanwil DJPB Jabar No.S-279/WPb.13/ BD.0203/2013 tgl 6 Maret 2013.
Catatan:
Khususnya blokir akibat kekurangan data dukung TOR/RAB, yang masih harus
dilengkapi (PMK No.32/PMK.02/2013 ttg Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2013).
3. Peningkatan peran unit layanan DJA dlm memberikan informasi & fasilitasi
penyelesaian revisi anggaran, al. fasilitasi/desk utk upload data & konsultasi revisi.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
24
4. Peningkatan peran dan fungsi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu di
seluruh Provinsi, sebagai mitra Satuan Kerja K/L dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan anggaran, termasuk bimbingan teknis revisi (buka blokir).
5. Melakukan sosialisasi kepada seluruh K/L tentang mekanisme dan tata cara revisi
anggaran (termasuk buka blokir), sebagaimana diatur dalam PMK Nomor
32/PMK.02/2013.
6. Menyederhanakan format dan persyaratan dalam pengajuan revisi, sesuai PMK Nomor
32/PMK.02/2013, antara lain melalui standardisasi format surat, format SPTJM.
7. Menyampaikan surat kepada DPR terkait usul buka blokir dan revisi pergeseran
anggaran antar program/kegiatan, yang memerlukan persetujuan DPR.
Contoh :
•
S-17/MK.02/2013 tanggal 9 Januari 2013
•
S-283/MK.02/2013 tanggal 10 April 2013
•
S-296/MK.02/2013 tanggal 11 April 2013
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
25
VII. Isu-Isu
3. DIPA Tanpa Blokir
 Sesuai PMK Nomor 94/2013 tentang Juknis RKA KL, sudah tidak ada
pencantuman tanda bintang /blokir dalam RKAKL/DIPA TA 2014;
 Dalam hal terdapat alokasi anggaran yang :
• Belum mendapatkan persetujuan DPR
• Belum ada dasar hukumnya (misalnya : K/L yang melaksanakan kegiatan
diluar tusi-nya dan tidak sesuai RPJM/RKP);
• Satker baru yang belum mendapat persetujuan MenPAN
• Dana yang belum ditetapkan/belum jelas penggunaannya
• Terdapat ketidaksesuaian (atau kurangnya relevansi) antara indikator
kinerja, output, dan sub output/komponen
Maka terhadap alokasi anggaran di atas tidak diblokir, tetapi dapat:
• Dituangkan dalam output cadangan; dan/atau
• Diberikan catatan bahwa rincian alokasi tidak dapat dilaksanakan (catatan
ini pada akhirnya akan tercantum di halaman IV DIPA)
 KPPN tidak dapat melakukan pencairan SP2D atas alokasi anggaran tsb.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
VII. Isu-Isu
4. Pagu Minus
A. Potensi Pagu Minus DIPA Satker TA 2013, al. karena:
 Revisi pergeseran anggaran antar jenis belanja, sementara kegiatan pada
jenis belanja yang akan direvisi telah dilakukan kontraktual dgn pihak ke-III;
 Kesalahan pencantuman lokasi;
 Revisi antar output (keterlambatan persetujuan DPR);
 Revisi karena perubahan kode akun;
 Perbedaan DIPA Revisi Terakhir yg disahkan DJA, dgn DIPA sebelumnya, yg
sebagian kegiatannya tlh dicairkan dananya di KPPN;
 Contoh I
Revisi I: Kanwil DJPB merevisi kode lokasi kegiatan (mis: semula 15.00
menjadi 15.01 dan selanjutnya dananya dicairkan),
Revisi II: DJA merivisi kode tersebut kembali lagi ke 15.00, sehingga kode
15.01 menjadi pagu minus;
 Contoh II
Sebagian kegiatan A tlh dilaksanakan, namun hal tersebut tlh menjadi bagian
dari Revisi Self Blocking oleh DJA.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
B. Penyelesaian Pagu Minus
Untuk mencegah adanya pagu minus dalam TA 2013, terkait dengan
penyelesaian dokumen APBNP 2013, perlu dilakukan langkahlangkah, antara lain:
• Menyegerakan penyelesaian revisi DIPA APBN-P;
• Meningkatkan komitmen K/L untuk berkoordinasi dengan
satker/UPT di daerah, untuk tidak mencairkan anggaran yang
memang direncanakan akan dipotong;
• Satker di daerah agar melaksanakan rekonsiliasi data dengan KPPN
setempat, sebelum mengajukan anggaran untuk dipotong ke Unit
Eselon I nya;
• Memberi kewenangan penuh kepada Kanwil DJPB untuk
mengesahkan revisi anggaran, atas adanya pagu minus
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
VII. Isu-Isu
5. Penyelesaian Dokumen APBN & APBNP
A. Latar Belakang
Surat Menteri Keuangan Nomor 407/MK.02/2013 tentang
Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2013
kepada K/L diatur bahwa perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L
TA 2013 disebabkan :
a. Pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan
Sosial (P4S);
b. Pelaksanaan Program Khusus;
c. Pemotongan anggaran belanja K/L;
d. Pemberian Penghargaan atas pelaksanaan anggaran belanja K/L
TA 2012;
e. Realokasi anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA K/L;
f. Anggaran Belanja Tambahan;
g. Perubahan anggaran pendidikan;
h. Tambahan pagu penggunaan PNBP/BLU;
i. Pemanfaatan hasil optimalisasi APBNP TA 2013.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
29
B. Tindak Lanjut
 K/L diminta melakukan penyesuaian terhadap RKA-K/L
mengacu pada lampiran Surat Menteri Keuangan tersebut, serta
menyiapkan data pendukungnya a.l.: TOR dan SPTJM (sesuai
PMK
Nomor
112/PMK.02/2012
dan
PMK
Nomor
32/PMK.02/2013)
 RKA-K/L sebagaimana dimaksud di atas yang telah mendapat
persetujuan berupa tanda tangan dari pimpinan komisi terkait di
DPR RI, disampaikan kepada Menteri Keuangan cq. DJA untuk
dilakukan penelaahan.
C. Batas waktu penyampaian RKA-K/L
 Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S)
dan Program Khusus  paling lambat tanggal 20 Juni 2013;
 Program lainnya diluar Program Percepatan dan Perluasan
Perlindungan Sosial (P4S) dan Program Khusus  paling
lambat tanggal 26 Juni 2013
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
30
D. Jadwal Proses Penyelesaian Program P4S Dan
Program Khusus
JUNI
NO
KEGIATAN
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
1
2
Penyampaian Surat Menteri Keuangan tentang
Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran
2013 kepada K/L
Penyusunan RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2013
oleh K/L
3
Penyampaian RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2013
kepada Kemenkeu dan Bappenas
4
Penelaahan RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2013
5
Penerbitan SP-DIPA APBN-P Tahun Anggaran 2013
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
31
E. Progres penyelesaian dokumen APBN-P tahun 2013
 Jumlah K/L seluruhnya sebanyak 86 K/L
 Sebanyak 4 K/L tidak mengalami perubahan pagu APBNP 2013,
yakni: Kemenko Perekonomian (035); Kementerian PAN dan RB (048);
KPU (076); dan BNPP (111)
 Total ADK yang diterima di Pusat Layanan DJA sebanyak 81 ADK
dikarenakan 1 K/L belum menyerahkan ADK, yakni Kemhan dan DIPA
yang sudah diterbitkan sebanyak 60 DIPA.
F. Kendala yang Dihadapi K/L antara lain :
 Belum adanya persetujuan DPR
 K/L belum menjawab klarifikasi persetujuan DPR
 Persetujuan DPR sudah diterima, namun karena terdapat perubahan
rincian belanja, maka dimintakan persetujuan DPR kembali
 Menunggu proses perbaikan ADK dan kelengkapan data dukung
 Terdapat perbedaan DS (Digital Stamp) DIPA KL dan SP DIPA
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
32
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
33