Transcript Unduh disini - Dinas Pendidikan Dasar – Kabupaten Bantul

PENGENALAN SNP, SPM DAN
IMPLEMENTASI SPM
EVALUASI SPM DIKDAS TAHUN 2014
Bantul, 1 Desember 2014
1
ACUAN MUTU DALAM PENDIDIKAN
TIGA ACUAN MUTU PENDIDIKAN
(PERMENDIKNAS 63/2009):
1. Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan
3. Standar mutu pendidikan di atas SNP
 RSBI, SBI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(SNP)
(PP 19/2005 jo PP 32/2013)
Standar Nasional
Pendidikan
UU No. 20 Th 2003
Tentang Sisdiknas (pasal 35)
PP 19/2005 jo PP 32/2013
Tentang SNP (17 Bab, 97 Pasal)
Definisi: kriteria minimal tentang
sistem pendidikan di seluruh wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Fungsi: Dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan
nasional yang bermutu
Tujuan: Menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka
pencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat
SNP dan Aturan Pelaksanaannya
Standar Nasional Pendidikan
8 Standar
Peraturan Pelaksanaan
Standar Kompetensi Lulusan
Permendikbud No. 54/2013
Standar Isi/Kurikulum
Permendikbud No. 67 /2013: Struktur
Kurikulum SD/MI; Permendikbud No. 68
/2013: Struktur Kurikulum SMP/MTs;
Permendikbud No. 81A /-2013 tentang
Implementasi Kurikulum
Standar Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Permendiknas No. 12/2007 Standar Pengawas
Sekolah; 13/2007 Standar Kepala Sekolah;
No. 16/2007: Standar Kualifikasi dan
Kompetensi Guru; No. 18 dan 40 /2007 ttg
Sertifikasi Guru
Standar proses
Permendikbud No. 65/2013
Standar Sarana dan Prasarana
Permendiknas No. 24 /2007
Standar Pembiayaan
Permendiknas No. 69 /2009
Standar Pengelolaan
Permendiknas Nomor 19 /2007
Standar Penilaian
Permendikbud Nomor 67 /2013
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM)
Permendiknas No. 15/2010
jo. Permendikbud No. 23/2013
Apakah SPM PENDIDIKAN?
• Ketentuan mengenai jenis dan mutu
layanan pendidikan yang disediakan oleh
Kab/Kota dan Sekolah/ Madrasah
• Memberikan rambu-rambu pelaksanaan
desentralisasi Penyelenggaraan
Kewenangan Bidang Pendidikan
• Tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan
yang diselenggarakan daerah;
• Pengelolaan kinerja menuju SNP secara
bertahap.
SPM: Langkah Antara Menuju SNP
Kualitas
SNP
(Isi, Kompetensi Lulusan, Pendidik
dan Tenaga Kependidikan, Sarana
dan Prasarana, Pengelolaan,
Penilaian, Proses, Biaya)
SPM
2014
2010
2009
2014
2012
2020
2014
Waktu
Mengapa Implementasi SNP Perlu
Bertahap?
• Ketentuan tentang input, proses, dan output dalam
SNP jauh lebih baik/tinggi dibanding kondisi saat ini;
• Implementasi SNP secara penuh membutuhkan
sumberdaya yang sangat besar, kapasitas SDM serta
kapasitas kelembagaan yang sangat tinggi, perlu
dilaksanakan secara bertahap;
• SPM didisain sebagai instrumen untuk memenuhi
SNP secara bertahap  SNP dapat dicapai setelah
implementasi serangkaian SPM yang meningkat
secara bertahap.
Indikator SPM Pendidikan Dasar
(Permendiknas 15/2010 jo. Permendikbud 23 tahun 2013)
1. Mencakup 27 indikator:
14 indikator tanggung jawab kabupaten/kota,
13 indikator tanggung jawab sekolah/madrasah.
2. Mencakup persyaratan minimal terkait dengan
prasarana dan sarana, guru, kepala sekolah/
madrasah, pengawas sekolah/madrasah, buku,
media pembelajaran, kurikulum, rencana
pembelajaran, proses pembelajaran; manajemen
sekolah/madrasah; serta penjaminan mutu dan
evaluasi pendidikan.
10
Pentahapan Pencapaian SNP melalui SPM
SNP:
-Semua guru sudah S-1/D-IV
SPM 2014 (SD/MI):
Kondisi 2009:
-Guru S-1/D-IV: 2 orang/
sekolah 6 rombel
-Guru S1/D4: 16%
-Guru bersertifikat: 2 orang
-Banyak sekolah tanpa -Buku 5 matapelajaran 1
guru dg sertifikasi
set/siswa
-Blm semua sekolah
-Kit IPA, tanpa ruang Lab
menyediakan buku utk
siswa
-Semua guru sudah sertifikasi
-Buku lengkap 1 set/siswa
-Memiliki Lab & Alat IPA
-Memiliki Lab Bahasa & Komputer
-Memiliki tenaga administratif
Hubungan SPM, SNP, Akreditasi
dan Penjaminan Mutu
BAN S/M
STANDAR INTERNASIONAL
A
STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN
Peningkatan
berkelanjutan
B
STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL
C
D
(Belum terakreditasi)
*)
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SPMP*)
Pembagian Tanggung Jawab
Standar Pelayanan Minimal – Pendidikan Dasar
Pemerintah
Kabupaten/ Kota
(14 Indikator)
• Prasaranan dan
sarana;
• Guru, kepala sekolah
dan pengawas;
• Penjaminan mutu.
Sekolah/Madrasah
(13 Indikator)
• Buku dan media
pembelajaran;
• Kurikulum dan rencana
pembelajaran;
• Proses pembelajaran;
• Penjaminan mutu dan
evaluasi pendidikan
• Manajemen sekolah
Tanggungjawab Pendanaan
• Pemerintah kabupaten/kota dan Kementerian
Agama:
– Investasi dan pemeliharaan infrastruktur dan peralatan;
– Investasi untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi
sumberdaya manusia;
– Operasional personil: gaji dan tunjangan guru dan tenaga
kependidikan;
– Operasional non-personil  discretionary, tidak sistematis.
– Sumberdana: DAU, DAK, Hibah, APBN (untuk Madrasah).
• Sekolah/Madrasah:
– Investasi dan pemeliharaan (minor): pengadaan buku, perawatan
infrastruktur dan peralatan sehari-hari;
– Operasional non-personil;
– Sumber dana: BOS.
Langkah Implementasi SPM di Kab/Kota
Pelatihan Pendataan &
Analisis SPM level Sekolah
bagi Ka SD/MI, SMP/MTs &
Pengawas Sekolah
Sosialisasi SPM di
Jajaran Dinas
Pendidikan
Analisa gap dan
perhitungan
kebutuhan
investasi di
Sekolah
Survey &
Pengumpulan data
berbasis SPM
Penyusunan
RKS &
RKAS
berbasis
SPM
Input Data dari
Sekolah & dari
Kabupaten/Kota
Pembentukan &
Pelatihan TIM SPM
Kabupaten/Kota
Analisa data, IP, gap &
perhitungan kebutuhan
investasi di Kabupaten/Kota
Perumusan
Kebijakan
Kabupaten/Kota
Penyusunan Renja
& RKA-APBD 2015
Renstra 2015-2020 &
Renja Tahunan 20152020
LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI SPM
DI SATUAN PENDIDIKAN
4
Evaluasi Diri
Sekolah (EDS)
Identifikasi
Kesenjangan (Gap)
antara kondisi nyata
dengan standar acuan
mutu
1
Merumuskan Program
Kegiatan dalam Kerangka
Jangka Menengah (RKS) dan
Rencana Tahunan (RKT)
2
Merumuskan
Target-Target Terukur
Capaian Mutu
3
MENGINTEGRASIKAN SPM KE DALAM
PENGELOLAAN SEKOLAH
PERENCANAAN
RKS/RPS
RKAS (RAPBS)
PELAKSANAAN
KEGIATAN
KEPEMIMPINAN
SEKOLAH
PELAPORAN
EVALUASI &
PERBAIKAN
HASIL SPM DIKDAS TAHUN 2014
KABUPATEN BANTUL
↘