Transcript Pengenalan SNP, SPM, SPMP

Sesi 1
Pengenalan
SNP, SPM, dan SPMP
untuk Perencanaan
Sekolah/Madrasah
Tujuan Sesi
Setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan
mampu menjelaskan:
 Standar Nasional Pendidikan (SNP).
 Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP).
 Penerapan SNP, SPM dan SPMP dalam
Perencanaan Sekolah/Madrasah.
Pokok Bahasan
1. Standar Nasional Pendidikan.
2. Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar.
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Penerapan SNP, SPM dan SPMP dalam
perencanaan sekolah/madrasah.
Latihan 1
Curah Pendapat
Standar Nasional Pendidikan
( SNP )
Apakah SNP itu?
UU No. 20 /2003
Sisdiknas (Ps. 35)
PP 19/2005 SNP
SNP
Definisi
Fungsi
Tujuan
Kriteria minimal tentang
sistem pendidikan di
seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Dasar dalam
perencanaan,
pelaksanaan, dan
pengawasan pendidikan,
dalam rangka
mewujudkan pendidikan
yang bermutu
Menjamin mutu
pendidikan nasional
dalam rangka
mencerdaskan kehidupan
bangsa dan membentuk
watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat
Standar Nasional Pendidikan
SNP dan Aturan Pelaksanaannya
8 Standar
Peraturan Pelaksanaan
Standar Kompetensi Lulusan
Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006
Standar Isi
Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006
Standar Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Permendiknas Nomor 12, 13,16, 18 dan 40
Tahun 2007
Standar Proses
Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007
Standar Pembiayaan
Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009
Standar Pengelolaan
Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007
Standar Penilaian
Permendiknas Nomor 20 & 39 Tahun 2007
Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
 Acuan tentang kualifikasi kemampuan lulusan
terkait pengetahuan, sikap dan keterampilan.
 Meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran,
kompetensi kelompok mata pelajaran, dan
kompetensi mata pelajaran.
 Sebagai pedoman penilaian dalam penentuan
kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
Standar Kompetensi Lulusan
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
STANDAR KOMPETENSI
KLP MATA PELAJARAN
STANDAR KOMPETENSI
MATA PELAJARAN
KOMPETENSI DASAR
MATERI POKOK
KEGIATAN PEMBELAJARAN
INDIKATOR PENCAPAIAN
Standar Isi
Mencakup ruang lingkup materi yang meliputi:
 Kerangka dasar kurikulum.
 Struktur kurikulum.
 Beban belajar.
 Kurikulum tingkat satuan pendidikan.
 Kalender pendidikan/akademik.
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 Kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik
maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
 Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan
kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Standar Pendidik
 Kualifikasi akademik (S1 / D4)
 Kompetensi:




Pedagogi,
Kepribadian,
Profesional, dan
Sosial.
 Sertifikasi pendidik.
 Sehat jasmani dan rohani.
 Kemampuan mewujudkan tujuan
pendidikan nasional.
Kualifikasi Kepala Sekolah/Madrasah
• Umum:
– Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV)
kependidikan atau non kependidikan pada PT
yang terakreditasi.
– Maksimum 56 tahun
– Pengalaman mengajar minimal 5 tahun
– Golongan minimal IIIc bagi PNS.
• Khusus :
– Status guru SD/MI atau SMP/MTs.
– Memiliki sertifikat pendidik.
– Memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah.
Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah
Supervisi
Kepribadian
Manajerial
Kompetensi
Kepala Sekolah/
Madrasah
Kompetensi
Sebagai Guru
Sosial
Kewirausahaan
Standar Proses
 Berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran
pada satu satuan pendidikan untuk mencapai
standar kompetensi lulusan.
 Meliputi:
(1) perencanaan proses pembelajaran;
(2) pelaksanaan proses pembelajaran;
(3) penilaian hasil pembelajaran; dan
(4) pengawasan proses pembelajaran.
Standar Sarana dan Prasarana
Persyaratan minimal tentang:
 Lahan: sesuai jumlah rombel dan jumlah siswa
 Prasarana: R. kelas, R. pimpinan, R. pendidik,
R. sirkulasi, R. perpustakaan, R. UKS, WC, tempat
berolahraga/tempat bermain, tempat beribadah,
gudang, dll.
 Sarana: perabot, peralatan pendidikan, media
pendidikan, sarana laboratorium, buku dan
sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta
perlengkapan lain yang diperlukan menunjang
proses pembelajaran, dll.
Standar Pembiayaan
Memberikan acuan tentang:
• Biaya Investasi: biaya pengembangan SDM, penyediaan
sarana dan prasarana, dan belanja modal lainnya
• Biaya Operasional:
• gaji & tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan,
• bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
• biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang
lembur, transportasi, pajak, asuransi, dsb.
• Biaya Personal: biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta
didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran.
Standar Pengelolaan
 Perencanaan program.
 Pelaksanaan rencana kerja.
 Pengawasan dan evaluasi.
 Kepemimpinan sekolah/madrasah.
 Sistem informasi manajemen.
Standar Penilaian Pendidikan
 Mengatur mekanisme, prosedur, dan instrumen
penilaian hasil belajar peserta didik
 Penilaian oleh pendidik: merancang indikator
KD dan teknik penilaian, melaksanakan,
mengolah, mengembalikan, memanfaatkan hasil.
 Penilaian oleh sekolah/madrasah:
mengkoordinasikan ulangan tengah semester,
akhir semester, kenaikan kelas, melaksanakan
ujian sekolah/madrasah, menentukan kenaikan/
kelulusan siswa.
 Penilaian oleh Pemerintah: UN
Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Pendidikan Dasar
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pendidikan Dasar
• Gunakan Lembar Kerja untuk pertanyaan-pertanyaan
terkait SPM.
• Setiap peserta membaca LBB 1 dalam waktu 5 menit.
• Setiap peserta membaca cepat LBB 2 selama 5 menit.
Alasan Implementasi SNP Perlu Bertahap
1. Beberapa standar dalam SNP terlalu tinggi dan
sulit dicapai oleh semua sekolah/madrasah
dengan kondisi saat ini.
2. Implementasi SNP secara utuh membutuhkan
sumberdaya besar, kapasitas SDM tinggi dan
kelembagaan yang produktif.
3. SPM dirancang sebagai tahapan awal untuk
mencapai SNP dan standar lainnya.
Pengertian SPM Pendidikan
• Standar jenis dan mutu layanan pendidikan yang
disediakan oleh kab/kota dan sekolah/madrasah.
• Rambu-rambu pelaksanaan desentralisasi
penyelenggaraan kewenangan bidang pendidikan.
• Tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah kab/kota.
• Pengelolaan kinerja menuju pencapaian SNP secara
bertahap.
SPM: Langkah Antara Menuju SNP
SNP
Kualitas
Standar Isi, SKL, Proses, Pengelolaan,
Sarpras, Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, Pembiayaan, dan
Penilaian
SPM
2009
20122013
2014
Waktu
SPM Pendidikan Dasar
Fokus
Sekolah/Madrasah :
Untuk memastikan
sekolah dapat
menyelenggarakan
proses pembelajaran
yang baik.
Ketentuan Minimal
Apa yang harus tersedia? Apa yang harus terjadi?
1.
Guru, kepala sekolah/
madrasah, pengawas
sekolah/madrasah, baik
jumlah serta kualifikasi dan
kompetensi;
2. Infrastruktur, peralatan,
media, buku.
Apa saja yang harus dilakukan
guru untuk mempersiapkan
dan menyelenggarakan
pembelajaran?
Apa saja yang harus dilakukan
kepala sekolah/madrasah
untuk memastikan terjadinya
pembelajaran yang baik di
sekolah/madrasah?
Apa saja yang harus dilakukan
oleh pengawas sekolah/
madrasah mendukung
pengendalian kualitas
pembelajaran?
Indikator SPM Pendidikan Dasar
(Permendiknas 15/2010)
1. Mencakup 27 indikator:
14 indikator tanggung jawab kabupaten/kota,
13 indikator tanggung jawab sekolah/madrasah.
2. Mencakup persyaratan minimal terkait dengan
prasarana dan sarana, guru, kepala sekolah/
madrasah, pengawas sekolah/madrasah, buku,
media pembelajaran, kurikulum, rencana
pembelajaran, proses pembelajaran; manajemen
sekolah/madrasah; serta penjaminan mutu dan
evaluasi pendidikan.
Contoh Indikator SPM Pendidikan Dasar
Penangggung jawab
Contoh SPM
• Di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang
memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dan 2 orang
Kelompok 1.
guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.
Pemerintah K/K dan
• Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi
Kantor Kementerian S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh di
Agama
antaranya (35% dari keseluruhan guru) telah
memiliki sertifikat pendidik.
• Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah
ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah
Kelompok 2.
mencakup matapelajaran Bahasa Indonesia,
Unit Pendidikan
Matematika, IPA, IPS, dengan perbandingan satu
(Sekolah/Madrasah)
set untuk setiap peserta didik.
• Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di
satuan pendidikan termasuk kegiatan tatap muka
di dalam kelas, merencanakan pembelajaran,
melaksanakan pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, membimbing dan melatih peserta
didik, serta melaksanakan tugas tambahan.
Pelaksana SPM
Standar Pelayanan Minimal – Pendidikan Dasar
(27 Indikator)
Pemerintah
Kabupaten/Kota
(14 Indikator)
• Prasarana dan
sarana;
• Guru, kepala sekolah
dan pengawas;
• Penjaminan mutu.
Sekolah/Madrasah
(13 indikator)
• Buku dan media
pembelajaran;
• Kurikulum dan rencana
pembelajaran;
• Proses pembelajaran;
• Penjaminan mutu dan
evaluasi pendidikan
• Manajemen sekolah
Tanggung Jawab Pendanaan SPM
• Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama:
– Investasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
– Investasi untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi
sumber daya manusia;
– Operasional personil: gaji dan tunjangan guru dan tenaga
kependidikan;
– Operasional non-personal;
– Sumber dana: DAU, DAK, hibah, APBN (untuk madrasah).
• Sekolah/Madrasah:
– Investasi dan pemeliharaan (minor) prasarana dan peralatan
sekolah/madrasah; pengadaan buku, pelatihan guru;
– Operasional: biaya untuk bahan habis lab, bahan & media
pembelajaran, dsb.
– Sumber dana: BOS.
SPM Sebagai Strategi Pentahapan
Menuju SNP
SNP (2014):
-Semua guru sudah S-1/D-IV
-Semua guru sudah sertifikasi
SPM 2010 (SD/MI):
-Buku lengkap 1 set/siswa
Kondisi 2009:
- Guru S-1/D-IV: 2 orang/
sekolah 6 rombel
-Memiliki Lab Bahasa & Komp.
- Guru S1/D4: 16%
-Guru bersertifikat: 2 orang -Memiliki tenaga administratif
- Banyak sekolah tanpa
guru bersertifikasi
- Blm semua sekolah
menyediakan buku
utk siswa
- Buku 4 matapelajaran 1
set/siswa
-Kit IPA, tanpa ruang Lab
-Memiliki Lab & Alat IPA
Langkah Implementasi SPM (1)
• Kumpulkan data, lakukan analisis apakah di setiap
sekolah/madrasah tersedia hal-hal berikut sesuai SPM:
– Sarana-prasana: ruang kelas, ruang guru, ruang
kepala sekolah, laboratorium IPA (utk SMP/MTs);
– Sumber daya manusia (guru, tenaga kependidikan)
 jumlah, kualifikasi, dan kompetensi (sertifikat
pendidik)
– Kunjungan pengawas sekali dalam sebulan sesuai
ketentuan; dsb.
• Tindakan untuk memenuhi kekurangan menjadi
tanggung jawab pemerintah/kemenag kab/kota
Langkah Implementasi SPM (2)
• Kumpulkan data, lakukan analisis apakah hal-hal
berikut tersedia/terlaksana sesuai SPM:
– Sekolah/madrasah menyusun dan menerapkan
KTSP;
– Guru membuat RPP berdasar silabus mata
pelajaran yang disusun oleh sekolah/madrasah;
– Siswa menempuh pembelajaran dengan jam
tatap muka yang memadai;
– Tersedia buku pegangan dan buku pengayaan;
– Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi
akademik, dsb.
• Tindakan untuk memenuhi kekurangan tersebut
merupakan tanggung jawab sekolah/madrasah.
Kapasitas yang Harus Dimiliki Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Kantor Kemenag.
 Kemampuan mengumpulkan data dan informasi terkait
pemenuhan indikator SPM(14 indikator), utamanya
terkait sumber daya manusia, infrastruktur, dan
peralatan;
 Keterampilan melakukan analisis dan agregasi data dari
seluruh sekolah/madrasah;
 Kemampuan menyusun perencanaan dan
penganggaran berdasarkan bukti kebutuhan investasi;
 Kemampuan untuk menuangkan rencana dan
kebutuhan anggaran dalam dokumen perencanaan
daerah.
Kapasitas yang Harus Dimiliki Sekolah/Madrasah
 Keterampilan mengumpulkan data dan informasi
terkait seluruh (27) indikator SPM;
 Kemampuan melakukan evaluasi diri terhadap semua
ketentuan SPM di sekolah/madrasah;
 Keterampilan menyusun rencana dan anggaran
investasi dan operasional sekolah untuk memenuhi 13
indikator SPM;
 Kemampuan menyampaikan data dan informasi
tentang tingkat pemenuhan 14 indikatorSPM di sekolah/
madrasah kepada pemkab/pemkot dan Kemenag.
Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan
(SPMP)
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
(SPMP)
• Mutu sebagai fokus utama.
• Perubahan mind set dalam melayani pendidikan.
• Perubahan paradigma dalam manajemen sekolah/
madrasah.
• Setiap komponen dalam pendidikan berfungsi
untuk pembelajaran yang bermutu.
• Terpadu, konsisten, dan berkelanjutan.
Pengertian SPMP
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
adalah kegiatan sistemik dan terpadu
oleh satuan atau program pendidikan,
penyelenggara satuan atau program
pendidikan, pemerintah daerah,
Pemerintah, dan masyarakat untuk
memperbaiki mutu pendidikan.
Alasan SPMP Dibutuhkan
 Mutu pendidikan bervariasi antar
sekolah/madrasah antar daerah;
 Setiap siswa berhak layanan pendidikan
bermutu;
 Perbaikan mutu sekolah/madrasah
berkelanjutan sebagai kebutuhan; dan
 Mutu pendidikan rendah menyebabkan
daya saing SDM rendah.
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Pemetaan
Mutu
Standar
Pendidikan
Perbaikan
Mutu
Analisis dan
Pelaporan
Mutu
SPMP terdiri 4 komponen: penggunaan standar, pemetaan mutu, analisis
data mutu, dan perbaikan mutu berkelanjutan.
Tiga Acuan Penjaminan Mutu Pendidikan
 SPM
 SNP
 Standar mutu pendidikan di atas SNP:
1. Berbasis keunggulan lokal.
2. Adaptasi standar internasional.
Pembagian Tanggungjawab dalam SPMP
MENTERI :
• Menetapkan SPM, SNP
• Menyelenggarakan UN
• Akreditasi
PROVINSI :
• Supervisi, pengawasan,
evaluasi, bantuan,
bimbingan.
• Membantu UN
• Membantu akreditasi
SATUAN PENDIDIKAN
• Pemenuhan standar
mutu acuan
• Penyusunan
Kurikulum sesuai
acuan mutu
• Menetapkan prosedur operasional
standar (POS).
• Didukung pemangku
kepentingan.
• Komite sekolah/
madrasah memberi
bantuan
KAB/KOTA:
• Supervisi, pengawasan,
evaluasi, bantuan,
bimbingan;
• Membantu UN
• Membantu akreditasi
• Melayani audit
penjaminan mutu
• Mengikuti akreditasi
• Mengikuti sertifikasi
mutu: lembaga,
pendidik, siswa.
• Mengembangkan
sistem informasi
mutu melalui TIK
• Mendukung
pemetaan mutu
12 Langkah Penjaminan Mutu Pendidikan
1. Menyusun program
penjaminan mutu
2. Pilih instrumen (EDS)
pengumpulan data
3. Pengumpulan/verifikasi
data (internal/eksternal)
4. Mengolah dan analisis
data
5. Pelaporan temuan
berbasis data
6. Gunakan temuan untuk
verifikasi pencapaian
standar
7. Pilih prioritas kebutuhan
untuk perbaikan mutu
8. Menyusun program dan
anggaran perbaikan mutu
9. Melaksanakan program
perbaikan mutu
10. Monitor kegiatan
perbaikan mutu
11. Pelaporan hasil perbaikan
mutu
12. Gunakan saran untuk
berikutnya (langkah 1).
Keterkaitan SNP, SPM, SPMP
dan Akreditasi Sekolah/Madrasah
BAN
AKREDITASI
STANDAR
DI ATAS SNP
A
STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN
B
Peningkatan mutu
berkelanjutan
C
TT
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
Belum Terakreditasi
Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan ditujukan untuk:
(1) memenuhi SPM, (2) Secara bertahap memenuhi SNP, (3) secara
bertahap memenuhi standar mutu di atas SNP.
Implementasi SPMP
dalam Proses Perencanaan
Sekolah/Madrasah
Pengelolaan Sekolah/Madrasah
PERENCANAAN
RKS/RPS
RKAS (RAPBS)
TRIMS
PELAPORAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN
KEPEMIMPINAN
SEKOLAH
Penatausahaan
dan Pencatatan
EVALUASI &
PERBAIKAN
Rencana Penjaminan Mutu Oleh Satuan Pendidikan
RKS
SPM
SNP
STANDAR
DI ATAS SNP
Sekolah
memenuhi
STANDAR
MUTU secara
bertahapberkelanjutan
Kerangka
Jangka
Menengah
Budaya
mutu
RKT
Target -Target
Capaian Terukur
SPM , SNP, dan Standar di atas SNP untuk satuan pendidikan dipenuhi secara
bertahap dan ditetapkan dalam rencana kerja sekolah (RKS) dan target-target
terukur capaiannya ditetapkan dalam rencana kerja tahunan (RKT);
Proses Perencanaan Sekolah/Madrasah
RKS dan RKAS
EVALUASI DIRI
SEKOLAH
ANALISIS
KESENJANGAN
SNP, SPM
RKS/M
RKAS/M
PENYUSUNANAN
PROGRAM &
RENCANA KERJA
Tanya Jawab
dan
Kesimpulan