Transcript SPM

PENGERTIAN

SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib
pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga
secara minimal.

Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik
yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial,
ekonomi dan pemerintahan.
TUJUAN
Pedoman bagi BLU dalam penyelenggaraan layanan
kepada masyarakat;
 Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu
layanan;
 Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan
alokasi anggaran yang dibutuhkan;
 Alat akuntabilitas BLU dalam penyelenggaraan
layanannya;
 Mendorong terwujudnya checks and balances;
 Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan layanan BLU

PP 23 TAHUN 2005
Pasal 8
1)
2)
3)
Instansi pemerintah yang menerapkan PPK – BLU
menggunakan standar pelayanan minimum yang
ditetapkan
oleh
menteri/pimpinan
lembaga/gubernur/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya.
Standar
pelayanan
minimum
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh
instansi pemerintah yang menerapkan PPK – BLU.
Standar
pelayanan
minimum
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan
dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan
untuk mendapatkan layanan.
PP 23 TAHUN 2005
Standar
pelayanan
minimum
bertujuan
untuk
memberikan
batasan
layanan
minimum
yang
seharusnya dipenuhi oleh pemerintah. Agar fungsi
standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang
diharapkan, maka standar layanan BLU semestinya
memenuhi persyaratan SMART (Specific, Measurable,
Attainable, Reliable, and Timely), yaitu :
a.
b.
c.
d.
e.
fokus pada jenis layanan;
dapat diukur;
dapat dicapai;
relevan dan dapat diandalkan; dan
tepat waktu.
PMK 119 TAHUN 2007
Pasal 8
1)
2)
SPM merupakan ukuran pelayanan yang harus
dipenuhi oleh Satker yang menerapkan PK BLU yang
ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam
rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada
masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas
layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta
kemudahan memperoleh layanan.
SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman
pada
SPM
Kementerian
Negara/Lembaga/industri sejenis dan/atau peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai SPM.
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Penyajian SPM;

Kesesuaian SPM dengan perkembangan kebutuhan
dan kemampuan Satker;

Rencana Pencapaian SPM;

Indikator Pelayanan;

Ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.
PENYAJIAN SPM
SPM harus disajikan secara sederhana, realistis,
mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat
dipertanggungjawabkan.
KESESUAIAN SPM DENGAN
PERKEMBANGAN DAN KEMAMPUAN SATKER
SPM
disesuaikan
dengan
perkembangan
kebutuhan, prioritas, kemampuan keuangan,
kelembagaan, dan personil instansi pemerintah.
RENCANA PENCAPAIAN SPM
Satker menyusun rencana pencapaian SPM yang
memuat target tahunan pencapaian SPM dengan
mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai
dengan peraturan yang ada.
INDIKATOR PELAYANAN
Kualitas layanan meliputi teknis layanan, proses
layanan, tata cara, dan waktu tunggu untuk
mendapatkan layanan.
PENYUSUNAN SPM PERLU
MEMPERTIMBANGKAN





Keberadaan sistem informasi, pelaporan, dan evaluasi
penyelenggaraan operasi sehingga pencapaian SPM dapat
dipantau dan mudah dievaluasi secara berkelanjutan;
Standar pelayanan tertinggi yang telah dicapai dalam
bidang terkait;
Keterkaitan antar SPM dalam satu bidang dan antara SPM
suatu bidang dengan bidang lainnya;
Kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil pada
bidang terkait;
Pengalaman empiris tentang tata cara penyediaan
pelayanan dasar tertentu yang terbukti dapat menghasilkan
mutu pelayanan yang ingin dicapai.
DITANDATANGANI MENTERI/
PIMPINAN LEMBAGA
SPM yang disampaikan harus ditandatangani oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga Teknis.
CONTOH SPM BLU di
BIDANG PENDIDIKAN (1)


Surat Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga
Lampiran SPM
A. Standar Pelayanan Perspektif
Pemangku Kepentingan
T A H U N
No.
Standar Pelayanan
Satuan
2008
2009
2010
2011
2012
1.
Akseptasi Pasar thd. Lulusan
%
60
65
70
75
80
2.
Tingkat Kehadiran Dosen
%
80
80
80
95
95
3.
Layanan Pengambilan
Ijazah/Transkrip Nilai
Hari
15
20
10
8
6
4.
Indeks Kepuasan Mahasiswa thd.
Pelayanan di Perpustakaan
Skala
1-4
3
3.2
3.4
3.6
3.8
CONTOH SPM BLU di
BIDANG PENDIDIKAN (2)
B.
Standar Pelayanan Perspektif
Manajemen, Administrasi dan Keuangan
T A H U N
No.
Standar Pelayanan
Satuan
2008
2009
2010
2011
2012
1.
Jumlah Dosen Tetap
Orang
249
270
290
310
330
2.
Jumlah Tenaga Administrasi
Orang
67
80
96
116
139
3.
Jumlah Pustakawan
Orang
3
4
5
6
6
4.
Pengabdian
%
90
92
94
96
98
CONTOH SPM BLU di
BIDANG PENDIDIKAN (3)
C.
Standar Pelayanan Perspektif
Proses Pendidikan dan Pengembangan
T A H U N
No.
Standar Pelayanan
Satuan
2008
2009
2010
2011
2012
1.
Prosentase Dosen Tetap dengan
Jenjang Pendidikan
%
6
15
25
35
50
2.
Pemberian Beasiswa kepada
Mahasiswa
Orang
45
1255
1260
1265
1270
3.
Jumlah Dosen Penerima
Beasiswa S3
Orang
116
15
25
30
40
4.
Masa Studi Program S1
Semester
10
10
9
9
8
CONTOH SPM BLU di
BIDANG PENDIDIKAN (4)
D.
Standar Pelayanan Perspektif
Etos dan Budaya Kerja
T A H U N
No.
Standar Pelayanan
Satuan
2008
2009
2010
2011
2012
%
85
88
92
96
98
1.
Kehadiran Mahasiswa dlm.
Kegiatan Perkuliahan
2.
Kunjungan Rata-rata Dosen per
hari ke Perpustakaan
Orang
25
35
50
75
300
3.
Kunjungan Rata-rata Mahasiswa
per hari ke Perpustakaan
Orang
750
975
1268
1650
2250
4.
Kehadiran Mahasiswa dalam
Kegiatan Baragam di Ma’had
%
80
85
90
95
99
CONTOH SPM BLU di
BIDANG PENDIDIKAN (5)
PENJELASAN SPM
I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Daftar Istilah
II.
KOMPONEN SPM
A. Bagian yang berisi petunjuk pencapaian standar
nasional pendidikan
B. Bagian yang berisi indikaotr pencapaian kinerja
secara keseluruhan yang meliputi :
1. Standar Kepuasan Pemangku Kepentingan
2. Standar Manajemen
3. Standar Proses Pendidikan dan Pengembangan
4. Standar Etos dan Budaya Kerja