Transcript POKOK_HK_INT.ppt

Hukum Internasional
I. Pengertian
1.
2.
Klasifikasi Hukum nasional dan internasional
Sejarah:
Zaman Romawi:
Ius Gentium: Aturan hukum yang berlaku baik warga negara
Romawi atau orang asing
Ius civile: Hanya untuk WN Romawi
3. Pengertian:
Franz Saures:
Membedakan antara:
a.Hukum Int dalam artian ius gentium: Peraturan yang dibuat oleh
suatu negara yang berlaku untuk bangsa asing di negara tersbut.
b. Hukum internasional yang sebenarya: hukum yang timbul dari
persesuaian kehedak negara-negara sehingga sehingga
perubahannya harus dengan kesepakatan negara ybs.
Grotius: HI adalah peraturan yang kekuatan mengikatnya
diperoleh dari persesuaian kehendak dari segala bangsa
atau sebagian besar bangsa dan oleh karena itu tiap-tiap
negara tidak boleh menyimpang darinya.
Kekuatan mengikat HI : Pacta sunt Servanda
Subjek HI; negara yang berdaulat, lembaga internsional,
pihak yang berperang.
Sifat HI: Ada dua pandangan
a. HI tidak bersift hukum melainkan hanya sebagai
pandangan moril yang berlaku dalam pergaulan
inernasional (commitas gentium).
b, HI adalah benar-benar hukum dan punya kekuatan
menngika seperti hukum
Sumber HI:
-Perjanjian int
-kebiasaan
-jurisprudensi
Sumber utama yakni perjanjian:
- Kepsepatan yang diadakan ole dua
negara atau lebih
Unang-Undang
Perjanjian Int.
Pengertian
a. Mochtar K: Perjanjian yang diaakan anatara angt
bangsa-bangsa dan persetujuan yang melahirkan
akibat hukum
b. Bentuk-bentuk traktak:
Traktat, Konvensi, Agreement
Jenis-jenis perjanjian:
a. Dari segi jumlah peserta: bilateral / multilteral
b. Dari struktur:
i. Law making treaty
ii. Trety contrac.
c. Dari objek: politik, ekonomi, sosial, budaya
Prosedur Perjanjian Internasional
Prosedur pembuatan perjanjian internasiona diatur oleh
masing-masing negara
Dalam praktek dikenal dua prosedur:
a. Prosedur Normal (Klasik)
b. Prosedur yang disederhanakan (simplified)
Ad.a: i. Perundingan/negosiasi
ii.Penandatanganan/signature
iii.Persetujuan parleman masing-masing
negara /approval
iv. Ratifikasi oleh kepala negara
Ad.b. dibuat dalam perundingan tingkat menteri dan
ratifikasi secara sederhana.
Hukum Acara
1. Pengertian: Keseluruhan Hukum yang mempertahankan hukum
materil.
2. Jenis: Hukum Acara Perdata
Hukum Acara Pidana
Hukum Acara PTUN
3. Hukum Acara Perd :
Aturan hukum yang memuat cara bagaimana orang harus
bagaimana berbuat dan bertidak di depan pengadilan utuk
melaksanakan hukum perdata materil.
4. Sumber:
-HIR (Stb 1841 No.4
-UU Kekuasaan Kehakiman dan MA
-Yurispridensi
Azas H Acara Pdt.
i. Hakim pasifak
ii. Inisiatif dari para pihak
iii. Openbaarheid
iv. Audi et altera partem
v. Mondeling procedure
vi. Alasan keputusan hakim
Tahapan Perkara Pdt
1. Gugatan: Peryataan sesorang bahwa haknya
telah dilanggar dana memintahakim untuk
memulihkan haknya.
2. Pengajuan gugatan:
a. Benda bergerak: PN dilokasi benda ada
b. Benda tetap: di PN terggt berdomgisili
c. Lebih satu terggt di sagtlah satu tergt.
d. Di tempat trggt, bila tggt tidak diketahui
e. Gugatan disampaikan kpd ketua PN
Isi Gugat
a.
Formil :identitas para pihak
b.
Materil:
kejadian perkara, fakta-fakta, hukum yang dilanggar, tuntutan
Posita – Petitm :
c. Intervensi: Masuknya pihak ketiga:
a. memihak salah satu pihak/
b. Membela kepenting sendiri (toekogms
d. Verstek: -Penggt tdak hadir: memanggl lagi, bila tdk hadir gugatan
gugur
Terggt tdk hadir: dipagl lagi. Bila tidak hadir lagi gugatan
dikabulkan tanpa kedadiran tggt (verstek
E. Tuntutan rekonvensi
Tergt yang punyaa tuntutan tersendiri thdp tergt dpt mengjukan tun
tutan rekonvensi.
F. Jawaban terggt: Setelah pembacaan dakwaan: Tergt dpt mengjkan
eksepsi:
-hakim tdk berwenang
-nebis in iden
-penggt tdk berwenang
-ggt belum waktunya
g. Persidangan.
Dasar: Barang siapa endalilkan bwh dia punya sest ak atau
mengajukan sua tu peristiwa untuk menguatkan hak, atau
membantah hak orang lain harus membuktikan.
Alat Bukti
Psl 164 HIR
a. Surat; Otentik, di bawah tangan
b. Keat saksi: yang melihat, mendengar, mengalami
sendiri.
Unus testis nulus testis.
Saksi Biasa, saksi ahli, tertimonium de auditum
c. Persangkaan:Sst yang dapt membantu menjelaska:n
suatu peristiwa hukum.
4. Sumpah :
a. Tambahan (suplatoir eed)
c. Sumpah memutus (decisoir eed)
Putusan hakim
Sifat: Menghukum (condemnatoir)
Penyataan (deklaratoir)
Menciptakan (konstitutif
Bentuk Putusan:
-Prepatori
-interlokutoir
-putusan akhir
Fungsi vonis:
-Kekuatan mengikat, alat bukti, eksekutorial
Upaya hukum:
1. Banding
2. Kasasi
3. PK/ Reques civil
Hukum Acara Pidana
I. Pengertian HAP:
Van Bemmelen: Keseluruhan Aturan hukum
yang dibuat oleh negara karena adanya
dugaan terjadinya pelanggaran hukum
pidana materil.
Bambang Pgoernomo: Segala aspek proses
penyelengaraan perkara pidana dalam hal
dugaan pelangaran hukum pidana.
Fungsi Hukum Acara Pidana
1. Fungsi:
a. Pencarian dan penemuan fakta /
fungsi penyidikan /investigatif
b. Melaksanakan
penuntutan/prosequtorial
c. Mencari dan menemukan kebenaran
dalam suatu putusan/ fungsi yudisial
d. Melaksanakan putusan/ eksekutorial
Tujuan HAP
1. Mencari kebenaran
2. Mencari keadilan/rechtbelijkheid
3. Menciptakan kepastian
hukum/rechzekerheid.
Pembagian HAP:
1. HAP Umum: UU No.8 1981
2. HAP khusus: UU Pid khusus
Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana (SPP)
Hukum Acara Pidana merupakan sebagian dari landasan
hukum bekerjanya SPP
Sistem Peradilan Pidana merupakana satu kesatuan dari
upaya untuk mencapai tujuan hukum pidana
Sistem Peradilan Pidana terdiri dari sub sistem:
a. Sub sistem kepolisian
b. Sub sistem Kejaksaan
c. Sub sistem Peradilan
d. Sub sistem Lembaga pelasyarakatan
Semua sub-sistem merupakan satu kesatuan saling kontrol
dan menapai tujuan yang sama
Aparat Penegak Hukum
Hukum pidana dilaksanakan oleh pihak yang terkait dalam
Peradilan Pidana yang merupakan subjek hukum Pidana
Ius Poenale dan Ius Poeniendi
Ius Poeniendi dilaksanakan oleh Penegak hukum:
Kepolisian : Penyidik
Kejaksaan : Penuntutan, Pelaksanaan Putusan
Pengadilan : memeriksa dan memutus perkara
Pengacara : Melindungi kepentingan tersangka.
Terdakwa
Lembaga pemasyarakatan: Pembinaan terpidana
Asas-Asas HAP
1. Persamaan/equality
2. Praduga tidak bersalah/presumtion of
innocence
3. Terbuka untuk umum/openbaarheid
4. Peradilan yang cepat dan murah
5. Kebebasan peradilan
6. Pemeriksaan di pengadilan dengan kehadiran
terdakwa
7. Oral debat
8. Perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa
Tahapan Perkara pidana
1.
Penyidikan
Serangkaian tindakan penyidik untuk menancari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu me mbuat
teurang suatu Tindak pidana yang terjadi guna
menemukan tersangkanya.
Mulainya penyidikan: Setelah diketahui terjadinya
suatu TP
Mengetahui terjadinya suatu TP:
a. Tertangkap tang
b. Laporan
c. Pengaduan
PHI
Lapangan Hukum Perdata
Terminologi: Zaman Romawi hukum dibedakan atas
hukum publik dan privat
Hukum Publik: “Publicum just est quod specter roi
romance” Hukum publik mengatur kepentingan negara
romawi
Hukum privat: “Privatum quod simgulrum utilatum”
Hukum privat mengatur kepentingan khusus warga
negara.
Diterjemahkan kedalam hukum perdata, berasal dari
pradoto: hukum bagi kalula mataram
Van Vollen hoven: Hukum yang mengatur hubunganhubungan perorangan
Pembagian Hukum Perdata
1.
2.
Hukum Perdata Tertulis
Hukum Perdata tidak tertulis
Tertulis: mengatur hubungan hukum yang tertulis dan dibuat serta
disahkan oleh lembaga yang berwenang
Tidak tertulis: hukum yang hidup di tengah masyarakat sepeti
hukum adat dan kebiasaan.
Perbedaan hukum perdata tertulis dan tidak tertulis:
1. tertulis dalam uu v.dalam masyarakat
2. dibuat oleh lembaga resmi v. lahir dari masy.
3. Heteronom v. otonom
4. sanksi yang tegas dan dipaksakan v tidak tegas
5. tertulis dan statis tidak terulis dan dinamis
6. menjamin kepastian hukum v. kurang menjamin kepastian
hukum.
2. Pembagian hukum perdata:
Perdata Barat, Perdata Islam, Perdata adat dan Perdata
internasional
Hukum Perdata barat: Hukum perdata dan hukum
dagang
Sumber Hukum Perdata: BW dan WvK.
Beda hukum perdata Barat dan adat:
1. Individualisme v. komunalisme
2. liberalisme
v. kolektivisme
3. sekularisme v religious
4.Kolonialisme dan liberalisme
KUHPdt
1.
Sejarah
diberlakukan tahun 1848 dengan Stb. No.23 tahun 1957 dengan
asas konkordansi
2. Hal yang diatur dalam BW
a. Hukum perorangan/pribadi: hukum yang mengatur hak dan
kewajiban perorangan dan kedudukan perorangan dalam hukum
(persoonrecht)
b. Hukum Kekeluargaan: hubungan hukum antara orang terikat
perkawinan/vermogenrecht
c. Hukum kekayaan; mengatur hak-hak yang diperoleh dalm
hubungan dengan orang lain yang bernilai uang.
d. hukum waris: cara pemimindahan hak dari orang (vermogen
recht) yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. (erfrecht)
Sistimatika BW:
Buku I. perihal orang /van personen
Buku II. Perihak benda / van zaken
Bukum III. Perihal perikatan/van
berbintennis
Buku IV Perihal bukti dan kadalauarsa /van
bewijs en verjaring
Hukum tentang Orang
Hukum tentang orang
Mengatur pribadi sebagai subjek hukum yang punya hak
dan kewajiban
Setiap manusia adalah subjek hukum, yakni pendukung
hak dan kewajiban
Psl 2 BW Anak yang dalam kandungan dianggap telah
dilahirkan kalau kepentingannya menghendaki.
Setiap subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum
dan hubungan hukum.
Namun tidak setiap subjek hukum dapat bertindak dan
melakukan perbuatan hukum. Undang-undang
menetapkan orang yang tidak capat berbuat
(onberwaamheid).
Tidak cakap:
a. Anak di bawah umum
b. Sakit ingatan/ pemboros
c. Wanita bersuami
Di bawah umur (minderjarig): belum mencapai usia 21
tahun dan sebelumnya tidak menikah.
Perbuatan hukum oleh wali sampai dewasa
Dapat dilakukan pendewasaan
Sakit ingatan/ pemboros: dilakukan oleh ahli atau
pengampu/ curatele.
Wanita bersuami: decabut dengan Perma No.3 tahun 1969
Hukum Kekeluargaan:
Mengatur hubungan hukum antara seorang pria dan
wanita yang terikat perkawinan
Sumber : BW, UU No.1/1974 tentang Perkawinan
Keturunan:
Asal usul Keturunan seorang anak hanya dapat
dibuktikan dengan akta kelahiran yang dibuat oleh
pejabat yang berweang. Bila akata tidak ada, pengadilan
dapat menetapkan asal usul seorang anak.
Anak yang sah adalah anak yang lahir dari suatu
perkawninan yang . Anak yang lahir di luar perkawinan
hany punya hubungan keperdataan dengan ibunya.
Kekuasaan orang tua: psal 45 UU 1/74: kedua orang ta wajib
memelihara anak-anaknya sebaik-baiknya.
Kewajiban anak: Seorang anak yang telah dewasa menurut
kemampuannya wajib memelihara kedua orang tuanya dalam gairs
keturunan ke atas kalau mereka memerlukn bantuan.
Perwalian: Anak yang belum mencapai usai 18 tahun atau belum
menikah, wajiba berada di bawah kekuasaan oarang tuanya.
Kekuasaan orang tua dapat dicabut bila:
a. Melalaikan kewajiban sebagai orang tua
b. berkelakuan buruk
Anak yang belum mencapai 18 tahun yang tidak di bawah kekuasaan
roang tua berada dibawah perwalian:
Perkawinan:
Pengertian: UU 1/74: Ikatan lahir batinanatar seorang pria
dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk
membentuk keluarga dan rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Tetuhahan YME.
Sahnya Perkawinan:
Psl 2: a. Dilaksanakan menurut agama dan epercayaan
masing-masng.
Tiap perkawinaa dicatat menurut peraturan yang berlaku.
Asas Perkawinan:
Monogami: sweorang pria hanya untuk seorang istri dan
seorang wanita hanya untuk seorang suami.
Hukum Benda
Pengertian Benda:
Segala sesuau yang dapat menjadi objek hukum dan dapat dimiliki oleh
subjek hukum.
Benda melahirkan hak kebendaan bagi subjek hukum
Benda dapat diklasifikasikan atas berbagai dasar:
1. Menurut sifatnya: benda bergerak dan tidak bergerak
2. Benda berwujud dan tidak berwujud
Pembagian yang terpenting bagi hukum yakni benda bergerak dan tidak
bergerak/tetap
Benda tidak bergerak dapat karena sifatnya sepeti tanah dan bangunan,
karena tujuannya seperti mesin dan alat-alat berat karena undang-undang
seperti hak hipotik dan HGB
Benda bergerak karena sifatnya, seperti kendaraan, alat-alat rumah tangga,
ternak, karena undang-undang seperti hak pakai atas benda bergerak
Pembedaan benda bergerak dan tetap penting
untuk:
1.Untuk menentukan pemegang hak
2.Penyerahannya
3. Kadaluarsa
4. Pembebanannya
Penyerahan benda tetap harus dicatatkan didaftar
umum/dengan balik nama.
Penyerahahn benda bergerak dapat dilakukan
dengan nyata/fisik
Jenis-Jenis hak:
1. Hak milik: Hak terkuat dan terpebuh untuk menikmati
suatu benda dan menguasasi benda itu sebebasbebasnya atas tidak bertentangan dengan uu dan
kepentingan orang lain.
2. Hak bezit (kedudukan berkuasa)
Keadaan memegang kenikmatan suatu benda yang dikuasai
seseorang baik secara sendiri atau bersam orang lain.
3. Hak Gadai
Hak kreditur atas suatubenda bergerak yang diberikan debitur
atau orang lain sebagai jaminan suatu hutang yang
memeberikan wewenang kepada kreditur untuk mendapat
pelusan dari penjualan benda itu
4. Hak Hipotik: Adalah hak kebendaan atas suatu benda tidak
bergerak untuk memngambil pelunasan suatu utang.
Hukum Perikatan
Pengertian: Mengatur hubungan hukum antara
dua pihak atau lebih yang mengakibatkan pihak
yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain
berkewajiban untuk melakukan sesuatu.
Pihak yang berhak atas sesuatu disebut
kreditur.
Pihak yang berkewajiban atas sesuatu disebut
Debitur.
• Dalam Perikatan K dan D berkewajiban untuk memenuhi
suatu prestasi yang menjadi objek perikatan.
Prestasi dapat berbentu:
*Memeberikan sesuatu;
*Berbuat sesuatu
*Tidak berbuat sesuatu
Sesuatu dapat berwujud bendadalam artian tangible
atau intangible.
Bila masing-masing pihak tidak memenuhi prestasi maka
terjadilah wanprestasi atau inkar janji atau default .
Wanprestasi melahirkan suatu hak bagi masing masing
pihak untuk melakukan tuntutan melalui negara dengan
mengajukan gugatan ke pengadilan
• Sebelum mengajukan gugatan pihak yang merasa
dirugikan harus terlebih dahulu melakukan Somasi:
yakni pemberitahuan bahawa salah satu pihak telah lalai
memenuhi prestasinya dan meminta yang bersangkutan
untuk memenuhinya.
• Bila somasi tidak diindahkan maka pihat yang dirugikan
dapat mengajukan gugaan ke pengadilan:
• Kalau tuntutan itu terbukti maka pengadilan harus
memenuhi gugatan:
• Gugatan dapat berupa :
a. Tuntuan pemenuhan kewajian
b. Ganti rugi
• Batalnya Perikatan
Suatu Perikatan dapat:
Batal demi Hukum: Bila tidak dipenuhi syarat-syarat suatu
perikatan. Sejak awal perikatan ini batal sehingga
dianggap tidak ada.
Dapat dibatalkan: Perikatan itu sudaj berjalan kemudia
salah satu pihak mengajukan pembatalan dengan
alasan:
a. perikatan itu batal demi hukum
b. Salah satu pihak tidak cakap
b. Perikatan terjadi karena paksaan, penipuan dan
kekhilafan
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Berakhirya perikatan:
Pembayaran
Subrogasi: pengantian debitur/kreditus
Novasi:Pembaruan utang
Persamaan utang
Percampuran utang
Pembebasan utang
Karena berlaku syarat-syarat batal
Karena lewat waktu/ kadaluarsa
Kontrak
• Sumber perikatan
a. Perjanjian (Kontrak)
b. Undang-Undang
Kontrak: Perbuatan hukum yang terjadi antara dua
orang atau lebih yang mengikatkan diri kepada
seseorang lainnya atau lebih
Kontrak melahirkan akibat hukum yakni masingmasing pihak terikat atas perjanjian yang
diadakan (Pacta sunt servanda).
Kontrak juga mengikat ahli waris dan pihak ketiga
terkait lainnya.
• Syarat-Syarat Kontrak:
a. Kesepakatan Para pihak
b. Cakap untuk melakukan perikatan
c. Sesuatu hal tertentu
d. Sebab yang halal
Syarat Tambahan:
*Tertulis
*Dengan akta Notaris
*Dengan Akta Pejabat Tertentu
ad. Sepakat: Pernyataan kehendak oleh salah satu pihak dan disetujui
oleh pihak lainnya.
Dalam kesepakatan terjadi pernyataan kehendak pihak yang
menawarkan (offer) dan pernyataan penerimaan tawaran
(acceptance).
Kapan kesepakatan lahir:
a. Teori Pengetahuan: yang mewarkan
mengetahui bahwa tawarannya ditrima
b. Teori Kehenda: Bila adanya pernyataan
kehendak dari yang menerima
c. Teori Pengiriman: Kehendak suadah
dikirimkan oleh yang menerima
d. Teori Kepercayaan: Pernyataan kehendak
dianggap layak diterima
e. Teori Ucapan : Saat kesepakatan
diucapkan
Ad.b. Cakap Berbuat
Cakap berbuat yakni seseorang dapat melakukan perbuatan hukum
dan hubungan hukum:
UU hanya menetukan kapan seseorang tidak cakap berbuat:
*Belum dewasa
*i bawah pengampuan:
a. Sakit jiwa
b. Tidak mampu mengurus diri sendiri
*Orang Tertentu yang dilarang undang-undang
Ad. C. Sesuatu hal tertentu
Perjanjian harus mempunyai suatu objek yak prestasi yakni benda
dengan segala bentuknya.
Ad.d. Sebab yang halal: Maksud dan isi perjanjian harus tidak
bertentangan dengan norma hukum dan kesusialaan
Konsekwensi perjanjian:
a. Perjanjian harus dipatuhi. Alasan yang
dibenarkan untuk tidak melaksanakan
hanyalah Force Majour.
b. Tidak dapat dibatalkan kecuali dengan
kesepakatan kedua pihak dan alasan yang
dibenarkan hukum
c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad
baik
d. Perikatan tidak bisa merugikan pihak ketiga
•
a.
Isi kontrak
Syarat Essensialia: Syarat yang harus ada dalam suatu
perjanjian. Tidak dipenuhi syarat ini, maka perjanjian batal.
Misalnya dalam jual beli harus ada barang dan harga.
b.
Syarat Naturalia: Syarat yang melekat dalam perjanjian. Tetap
dianggap ada walaupun tidak dibuat secara tegas.
Misalnya penjuan harus menjamin barang tersebut tidak cacat
tersembunyi atau secara hukum.
c. Syarat eksidentalia: Bagian yang secara tegas dinyatakan dalam
perjanjian dan tergantung kepada para pihak untuk
mengadakanya misalnya ketentuan penyerahan barang, tentang
sanksi pelanggaran perjanjian.
Anatomi kontrak
Perjanjian atau kontrak yang dibuat secara tertulis akan
berfungsi sebagai alat bukti baik itu sebagai akta otentik
atau di bawah tangan.
Kontrak secara tertulis mempunyai kekuatan pembuktian
butlak artinya hakim harus memutuskan berdasarkan
akta tersebut kecuali ada hal-hal yang membatalkan
keabsahannya.
Agar kontrak yang dibuat dapat berfungsi sebagai akta
harus diperhatikan syarat-syarat kontrak, serta
anatomi/susunan kontrak.
Para Pihak bebas menentukan bentuk kontrak asal
memenuhi syarat-syarat subektif objektif dan isinya.
•
1.
Secara umum anatomi kontrak terdiri dari:
dul: Sesuai dengan jenis kontrak seperti jual beli,
kredit, sewa, leasing , dll.
2. Kepala: Waktu dan tempat perjanjian
3. Komparisi: penyebutakn para pihak
termasuk identitas lengkap
4. Sebab/dasar perjanjian: Menyangkut identitas objek
perjanjian, dasar kepemilikan dan kesepakatan kedua
pihak.
5. Syarat-Syarat: yang meliputi syarat esensialia, naturalia
dan eksidentalia
6. Penutup: Menutup Perjanjian: Ex. Demikianlah
perjanjian ini dibuat… Tanda tangan: para pihak dan
saksi
Pengantar Hukum Indonesia
Sumber Hukum
Pengertian sumber hukum:
a. Dari mana hukum itu berasal
b. Dimana ditemukan hukum tersebut
Ad.a. Menunjukkan dari mana asal norma hukum atau
isi,atau substansi suatu aturan hukum atau norma
hukum tersebut. Disebut juga sumber hukum dalam
artian mareril.
a. agama, keyakinan
b. Masyarakat
c. filsafat
d. budaya
e. Iptek
Ad.b. Menunjukkan tempat atau wadah dimana aturan
hukum bisa ditemukan. Disebut juga sumber hukum
dalam artian formil
a. UU
b. Kebiasaan
c. jurisprudensi
d. Traktat
e. Doktrin
Teori sumber Hukum
1. Teori Hukum murni (Hans Kalsen)
2. Teori sejarah Hukum (Von Savigny)
UU merupakan sumber hukum utama
UU dibuat oleh lembaga yang berwenang
Unsur UU:
-Rechtssaze/isi hukum
-Anordnung/ penetapan secara tegas dan resmi
Asas UU
-Tidak berlaku surut (non retro actif)
-Yang lebih rendah tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi
-Undang-undang yang khusus mengenyampingkan yang umum
(Lex specialis derigat lexi generalis)
-Undang-undang yang kemudian membatalkan yang terdahuku. (lex
posteriori derogat lexi anteriori)
-Asas fiksi
-Undang-undang tidak boleh digangu gugat (absolut)
Kebiasaan: Kebiasaan sebagai sumber hukum karena UU
bersifat tidak lengkap dan selalu terlambat dengan
perkembangan masyarakat.
Kebiasaan:
1. Pola perilaku yang dilakukan berulang-ulang oleh
sekelompok masyarakat.
2. Adanya perasaan dan keyakinan masyarakat bahwa
perilaku tersebut harus dilakukan (dalam situasi dan
kondisi yang sama)
3. Adanya sanksi terhadap perilaku yang tidak sesuai
dengan kebiasaan
4. Menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat
Unsur Kebiasaan:
1. Perilaku yang berulang-ulang
2. Perasaan dan keyakinan masyarkat (opinio
cesecititas)
Bentuk –Bentuk Kebiasaan:
a. Berlakunya menambah UU
b. Berlakunya mengenyampingkan UU
Perbedaan Kebiasaan dengan UU
1. Dari bawah (otonom)
2. Bersifat elastis
3. Sanksi tidak tegas
4. Bersifat lokal
HUKUM TATA NEGARA
Kedudukan HTN dalam lapangan
hukum: Sebagai salah satu
bagian hukum publik
Pengertian Negara
1.
Pengertian Negara:
a. Logemann: Suatu organisasi Kemasyarakatan
yang dengan kekuasaannya bertujua untuk mengatur
dan menyelenggarakan kehidupan bersama warganya
dalam mencapai tujuan-tujuannya.
b. van Vollen Hoven: membedakan pengertian negra
atas beberapa bagian/sudut pandang:
i. Negara dalam pengertian penguasa,
menunjukkan orang-orang yang
melaksanakan kekuasaan tertinggi atas
persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dala
suatu wiayah tertentu.
ii. Negara dalam pengertian Persekutuan
rakyat, menunjukkansekelompok orang
atau suatu bangsa yang hidup dalam
suatu wilayah yang berada dalam suatu
kekuasaan tertinggi menurut kaedah
hukum yang berlaku bersaa
Lanjutan….
• iii. Negara dalam pengerian wilayah, yang
menunjukkan suatu daerah tempat berdian
suatu persekutuan masyarakat atau bangsa
yang berada di bawah suatu kekuasaan
tertinggi.
• iv. Negara dalam pengertia fiskus/ keuangan,
yang menunjukkan kekayaan yang dipegang
oleh penguasa suatu persekutuan rakyat yang
tinggal dalam suatu wilayah, dan didunakan
untuk mencapai tujuan bersama.
Unsur-unsur Negara
1.
Rakyat (staatsvolk):
Rakyat adalah orang-orang yang mendiami wilayah suatu negara
yang oleh hukum hukum negara tersebut dinyatakan sebagai
warga dari negara tersebut (warga negara)
Warga negars suatu negara ditetapkan berdaarkan:
a. Asas Ius sangunis: yang menjadi dasar warga negara adalah
keturunan (orang tua) sesorang.
b. Ius Soli: Yang menjadi dasar warga negara seseorang adalah
tempat kelahirannya.
2. Wilayah Suatu negara: Bagian dari permungkaan bumi yang
dijadikan tempat untuk berdiam dan menjalankan kehidupan
kenegaraan.
Wilayah suat negara meliputi: Darat, laut dan udara
Lanjutan……..
a.
Wilayah darat: daratan suatu negara yang berbatasan
dengan negara lain atau wilayah teritorial negara
tersebut.
b. Wilayah Laut disebut juga perairan teritorial yakni
wilayah laut yang tinyatakan sebagai wilayah suatu
negara yang berbatasan dengan laut lepas
Wilayah laut ditentukan berdasarkan:
Prinsip landasan kontinen
c. Wilayah udara adalah udara yang ada di atas wilayah
daratan dan laut teritorial suatu negara dengan tinggi
yang tidak terbatas.
Fungsi wilayah: kedaulatan, konomis dan keamanan,
3. Pemerintahan yang berdaulat (staatsorgaan)
Negara sebagai organisasi. Terdapat lembaga yang
akan melaksanakan organisasi untuk mencapai tujuan.
Lembaga negara: Montesueau: Trias politica. Legislatif Eksekutif - Yudikatif
Kekuasaan dalam negara dibagi atas:
Vertikal: Menunjukkan pembagian atas lembaga negara
yang kedudukannya sama/sedrajat tapi bisang
kekuasaan berbeda.
Horizontal: Pembagian atas hirakhi atau tingkatan dari
yang tinggi ke terendah
4. Pengakuan darinegara lain:
Pengakuan de facto - pengakuan de jure
Bentuk-Bentuk negara
1.Berdasakan pembentukan
Negara kesatuan: Kesepakatan untuk membentuk satu
pemerintahan yang berdaulat dengan pelaksanaan
kekuasaan secara terpusat/sentralisasi
Negara Federal: Negara yang dibentuk oleh beberapa
negara untuk membentuk suatu pemerintahan. Negara
negara menyerahkan kedaulatan kepada satu
pemerintahan.
Negara konfederasi: Beberapa negara berdaulat
bergabung untuk membentuk suatu wadah persatuan
dalam pemerintahan, namun negara anggota masih
tetap punya kedaulatan.
2. Berdasarkan pemegang kekuasaan:
-Demokrasi: Kekuasaan dipegang oleh rakyat
-Otokrasi dipegang oleh satu pemegang
kekuasaan biasanya raja
Ologarkhi: Oleh sekelompok orang
3. BerdasarkanSifat pengaturan
a. Negara hukum (rechtstaat) : Diatur oleh
hukum
b. Negara kekuasaan (Machtstaat): Diatur oleh
pemegang kekuasaan
Bentuk/Sistem Pemerintahan
1.
Berdasarkan pembagian kekuasaan
a. Sentralisasi: kekuasaan secara terpusat, daerah
hanya menjalankan
b. Desentralisasi: Adanya penyerahan kekuasaan ke
daerah
c. Dekonsentrasi Pemerintahan daerah memberikan
kebebasan yang agak luas kepada daerah
2. Berdasarkan Partai yang berkuasaan
Pemerintahan satu partai (Mono party): Hanya satu
pemerintahan yang berkuasan an menjalankan
pemerintahan
Multi partai: banyak partai yang membetuk pemertha
3. Berdasarkan pembentukan kabinet:
a. Kabinet presidensil: Kepala pemerintahan
oleh seorang presiden dan kabinet dibentuk oleh
preden dan bertanggungjawab kepada presiden.
b. Kabinet parlementer: Kabinet dibentuk
berdasarkan kekuatan yang ada dalam
parlemen dan kabinet bertanggung jawab
kepada parlemen. Kepala pemerintahan
dipimpin oleh seorang perdana mentri. Kepaka
negara biasanya oleh presiden atau raja
Pengertian HTN
Terminologi: Hukum – Tata – Negara
Tata = susunan
Negara =
Van Vollen Hoven: Himpunan peraturan yang mengadakan
lembaga yang memebrikan kekuasaan kepada lembaga
negara tersebut untuk menjalankan kekuasaan dari
lembaga yang tertinggi sampai yang terendah
WLG Lemeire: Sistem norma hukum yang mengatur
bentuk negara, lembaga negara , penyelengaraan
pemerintahan negara, kewenanagn lembaga negara dan
hubungan lembaga negara satu sama lain.
Hal- hal yang diatur dalam HTN:
Bentk negara, sistem pemerintahan, lembaga
negara, susunan dan kewenangan lembaga
negara, hubungan anatar lembaga negara hakhak dan kewajiban warga negara, hubungan
anatar megara dengan lembaga negara
Istilah HTN : Staatsrecht, Droit constitutionale,
Vervassungsrehct, constitutional law.
Sumber HTN: Tertulis dan tidak tertulis: UU traktar
kebiasaan yurisprudensi, doktrin
HTN Indonesia
Sejarah:
1. Zaman kolonial Belanda: Sumber utama Algemene
Bepalingen van Wetgeving
2. Zaman Jepang: UU Bla Tentara Jepang, Ni.1 tahun
1942: Mempertahankan undang-undan warisan
belanda
3. Indonesia merdeka: Jepang membentuk BPUPKI
menyeleidi persiapn indonesia meredeka
PPKI menyiapkan uud : UUD 1945
Proklamasi: Lahirnya negara indonesia, puncak
perjuangan lahirnya tata hukum nasional
Sistematika UUD 1945:
1. Pembukaan terdiri dari empat aline
2. Batang tubuh, XVI 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan
dan 2 ayat aturan tambahan
3. Pembukaan memuat:
-pernyataan kemerdekaan, dasar ketuhanan
-tujuan negara
dasar negara
Lembaga negara dalam UUD 45;
-Lembaga tertinggi negara yakni MPR
-lembaga tinggi negara: DPR, BPK, Presiden, DPA
dan MA
UUD 1945 setelah diamendemen
1. Bentuk negara (psl 1 ayat (1) : Negara
kesatuan yang berbentuk republik
2. Kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan
menurut (ayt (2)
3. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum
(rechtstaat):
FJ Stahl:-jaminan HAM
-pembagian kekuasaan
- Pemerintahan berdasarkan hukum
- Peradian
Decey: -Supmacy of law
-equality before the law
-protction of humanrihgt
Kesimpulan: Prinsip legalitas
-pembagian kekuasaan
-peradilanang bebas
-perlindungan HAM
Lebaga Negara:
1.MPR: -mengubah dan menetapkan UUD
-Melanti presiden dan wakil
-Memberhentikan presiden
MPR terdiri dariDPR dan DPD
2. Prediden:
-Memegang kekuasaan pemeintahan
-Mengajukan RUU
-Menetapkan PP., Pemegang kekuaaan tertinggTNI,
Menyatakan peran perdamaian dan perjanjian dengan
negara lain, menyatakan keada berbahaya,mengangkat
duta dan konsul, memberi gelar dan tanda jasa,
mengangkat/memberhentikan menteri
3. DPR: Fungs: legislasi anggaa, kontrol
4. DPD: Mengajuakan RUU yang berkaitan dengan
ononomi daerah
Membahas RUU tentang otonomi
Pengawasan terhadap otonomi daerah
5. BPK: Memeriksan pengelola dan tanggung jawab
keuangan negara.
6. Kekuasaan kehakiman:
MA
MK
7. Komisi Negara: Komisi yudisial, Komnas HAM, BI
Hukum Pidana
1.
Pengertian Hukum Pidana
Hukum yang mengatur tentang perbuatan apa yang
boleh dan tidak boleh dilakuan serta mengatur tentang
sanksi terhadap pelanggarannya.
Simon: Keseluruhan perintah/larangan yang diadakan
oleh negara dan diancam dengan suatu
penderitaan/nestapa bagi barang siapa yang tidak
mentaatinya.
Pompe:Keseluruhan aturan hukum yang menentukan
perbuatan apa saja g dijatui pidana dan apaka pidana
yang bisa dijatuhkan.
Mulyatno: Bagian dari keseluruhan hukum yang
berrlaku dalam suatu negara yang mengadakan
dasar – dasar untuk:
a. menentuan perbuatan mana yang tidakboleh
dilakukan, yang dilarang dengan dietai ancaman
sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang
melanar.
b. Menentukan kapan dan dalam hal apa bagi
yang melanggar dapat dikenakan pidana
c. Menentukan dengan cara apa penggunaan
pidana dapat dilaksanakan apabila yang
disangka telah melanggar larang tersebut
Hukum Pidana:
a. Mengatur perbuatan yang dilarang
b. Siapa yang dapat dipidana
c. Pidana apa yang dapat dijatuhkan
2. Tujuan untuk melindungi kepentingan
umum; Termasuk lapangan hukum publik.
Hukum Pidana
Daad
Dader
Straf
Pembagian Hukum Pidana:
1. Hukum Pidana materil dan formil
2. Hukum pidana umum dan khusus
3. Sumber hukum Pidana:
KUHAP dan diluar KUHP
KUHP: Hukum pidana Umum
Luar KUHP Hukum Pidana khusus (UU
Korupsi, TPE, UU Narkotika dll)
4. KUHP: Buku I Ketentuan Umum
Buku II. Kejahatan
Bukum III. Pelanggaran
5. Kandungan KUHP:
1. Tentang perbuatan (daad)
2. Tentang pelaku (dader)
3. Tentang pidana (straf)
Asas-Asas Hukum Pidana
1. Asas Legalitas (Nullum delictum Nulla poena sinne
praevia lege peonali)
Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP)
1. Harus ada aturan hukum tertulis
2. Tidan perlaku surut (non retro actief)
3. Tidak menggunakan analogi
2. Asas Culpabilitas ( pertanggungjawaban pidana)
Harus ada kesalahan
Berlakunya hukum pidana
1. Asas Teritorialitas (pasal 2 dan 3 KUHP)
2. Asas Nasional aktif/ personalitas pasal 5
ayat (1)
3. Asas nasional pasif (pasal 4 KUHP
4. Asas Universalitas: Pasal 4 sub
2,(tentang mata uang) dan pasal 4 sub 4
(pembajakan di laut)
Tindak Pidana
1.
Terminologi
Strafbaar dan delict (Belanda)
Crime (inggris)
2. Pengertian:
a. Mulyatno:
b. Simons: Kelakuan (handeling) yang diancam pidana
yang bersifat melawan hukum yang berhubungan
dengan kesalahan yang dilakukan ole orang yang
bertanggung jawab.
b. van Hamel: Kelakuan manusia (menselijke
gedraging) yang dirumuskan oleh uu yang bersifat
melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan
Unsur suatu tindak pidana:
a. Perbuatan:
-positif/ melakukan
-negtif/ tidak berbuat
-kelalaian
b. Bertentangan dengan hukum:
a. formil / uu
b. materil/ hukum dalam arti luas
c. Adanya kesalahan/ sikap batin:
a. Kesengajaan /dolus
b. kealpaan / culpa
Dipenuhi semua unsur
melakukan tindak pidana
Jenis-jenis Tindak Pidana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tindak pidana umum dan khusus
Kejahatan dan pelanggaran
Delik materil/ formil
Delik biasa/ delik aduan
Delik comissionis / ommisionis
Delik dolus/ delik culpa
Pertanggungjawaban Pidana
Seoarang yang melakukan tindak pidana akan
melahirkan pertanggungjawaban pidan. Namun
tidak semua orang yang melakukan tindak
pidana bertangungjawab terhadap perbuatan
yang dilakukan. Untuk itu yang bersangkutan
harus dapat dimintai pertanggungjawabannya.
Pertangungjawaban pidan kemudian melahirkan
pidana. Artinya pelaku dapat dipudana:
Tindak pidana
Pertanggungjawaban
pidana
Pidana
Unsur pertanggungjawaban pidana:
a. Kemampuan bertanggungjawab
b. Kesalahan : kesalahan dan kealpaan
c. Tidak ada alasan pemaaf
Ad. a. Tidak diatur tetapi sebaliknya yakni tidak
mampu bertgjwb(ontoerekeningvaatbaarheid)
yakni pasal 45.
Ad.b Kesalahan dan kealpaan dengan segala
bentuknya
Ad.c. perbuatan tersebut tidak dapat dibebankna
kepadanya.
Pidana dan Pemidanaan
Inti hukum pidana yakni pidana
Pengertian: Prof. Sudarto: penderitaan yang sengaja
dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan
yang dilarang oleh hukum pidana.
Pidana: Penderitaan
Tujuan pidana:
a. Pembalasan/ vergelding
b. Penjeraan/ deteren
c. Pencegahan/preventie
d. Rehabilitasi
e. pemasyarakatan
Jenis-Jenis Pidana
Pasal 10 KUHP
a. Pidana pokok:
1. pidana mati
2. pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana tutupan
5. Pidana denda
b. Pidana tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim
Pidana Pokok:
Bersifat alternatif: hanya bisa dijatuhkan salah satu pidana
pokok
Pidana tambahan bersifat aanvullen: dijatuhkan di samping
pidana pokok
Pidana mati: ditembak sampi mati
Pidana Penjara: Dalam lembaga pemasyarakatan;
Pidana penjara seumur hidup dan untuk masa tertentu;
Untuk masa tertentu : Minimal satu hati maksimal 15
tahun. Dalam hal terjadi pemberatan dapat 20 tahun
Lembaga Hukum Pidana
1.
2.
3.
4.
Percobaan (poging)
Turut serta (deelneming)
Gabungan Tindak Pidana (samenloop)
Pengulangan tindak pidana (residiv)
Hukum Administrasi Negara
• 1. Pengertian HAN
a. AM Donner: “Untuk memahami pengertian HAN dan apangan
kerjanyatidak ada salahnya melepaskan diri dari Trian Politika dan
mendasarakn diri pada dua lapangan pemerintahan yang nejadi
segala usaha pemerintahan.
Lapangan pertama menentukan tujuan dan tugas negara,
sedangkan lapangan kedua perwujudan dan dari tugas dan tujuan
yang sudah ditetapkan.
Kedua lapangan ini sesuai dengan fase kehidupan negara. Fase
pertama adalah lapangan politik yakni membuat keputusan
keputsan dan fase kedua menyelenggarakan keputusan-keputusan
untuk mencapai tujuan. Lapangan kedua dan fase kedua inilah yang
dimaksud dengan HAN.
Jadi dalam lapangan HAN aturan hukum yang bertujuan untuk
mewujudkan keputsan tentang arah dan kebijakan negarayang
dilaksanakan oleh suatu pemerintahan (bestuur) yang diberi
kebebasan yang luas.
2. Utrecht: HAN adalah gabungan jabatan-jabatan
dalam pemerintah untuk melaksanakan sebagai
tugas pemerintahan dalam bidang tugas dan
kewenangan yang tidak diserahkan kepada
badan pengadilan dan eksekutif
3. Logemann: Serangkaian kaedah-kaedah hukum
yang mengatur hubungan hukum yang dibuat
untuk memungkinkan penjabat tugas-tugas yang
tetapkan untuknya.
Hubungan HTN dan HAN
1.
2.
3.
4.
WLG Lameire: HTN (het staatsrecht in ruime zin) dalam arti luas
di dalamnya termasuk HTN dalam arti sempit (het sttatsrecht in
enge zin) dan HAN yang merupakan aturan yang harus diikuti
oleh pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya
Romeyn: HTN mengatur dasar-dasar dari negara sedangkan
HAN mengatur mengenai pelaksanaan teknis selanjutnya.
Van Vollen Hoven: Alat perlengkapan negara tanpa HTN akan
lumpuh karena kekuasaan dan kewenangannya tida ada
sedangkan alat perlengkapan negara tanpa HAN akan bebas
karena tidak ada batasan kewenangannya.
Openheimer: Hukum tata negara mengatur negara dalam
keadaan diam (staat in rust) sedangkan HAN mengatur negara
dalam kedaan bergerak (staat in beweging)
Lapangan HAN
• Lapangan HAN meliputi selurh tugas dan kewenangan
pemerintah. Kewenangan tersbut meliputi:
a. Membuat aturan (regeling)
b. Membuat keputusan (beschiking)
c. melakukan perbutan materil (materiele daad)
Regeling: membuat peraturan segai pelaksanaan dari uu
yang dibuat oleh lembaga pembuat uu/legislatif
Beschikking: pelaksanaan tugas pemerntahan dalam
bentuk konkrit
Perbuatan materil : perbuatan dalam langan
keperdataan oleh pmerintah;
Pertanggungjawaban kewenangan pemerintah:
1. regeling: Sesai denga prinsip perundangundanga, kalau tidak sesuai dapat diuji secara
materil:
2. Keputusan: sesuai dengan prinsip sebuah
keputusan: Kalau tidak, dapat diuji dalam
peradilan tata usaha negara
3. Sesuai dengan hukum perdata: Kalau tidak
dapat diajukan ke peradilan perdata, yakni
melalui suatu gugatan keperdataan ke
pengadilan neger.
Keputusan
Keputusan : Tindakan sepihak yang
dilakukan oleh pemerintah yang berada
dalam lapangan HAN berdasarkan
kewenangan istimewa yang ada padanya.
Utrecht: Keputusan adalah perbuatan
hukum publik yang bersegi satu yang
dilakukan oleh alat-alat pemerintahan
berdasarkan kekuasaan ang khusus.
Bentuk-Bentuk Keputusan
1. Dari akibat hukum yang ditimbulkan
a. Bersifat positif
-melahirkan keadaan hk baru: pemberian izin
-Melhirkan keadaan hukum baru bagi objek tertentu
-Mendirikan atau membubarkan badan hukum
-Memberikan hak-hak baru: sertifikat
-Membebankan kewaajiban: bayar denda
a. Bersifat negatif: Sebagai reaksi dari permohonan
-Pernyataan tidak berwenang
-Tidak dapat diterima
-Penolakan
2. Dari sifatnya:
a. Konstitutif: Menimbulkan suatu hak baru yang
sebelumnya tidak ada oleh orang yang namanya ada
dalam keputusan
b. Deklaratoir/menyatakan: Kep untuk mengakuai hak
yang sudah ada: pemberian cuti.
3. Lama berlakunya:
a. Keputusan kilat: Keputusan yang berlakunya hanya
seketika saja: kep merubah redaksi lama, penarikan
suaut keputusan, pernyataan suatu keputusan dapat
dilaksanakan
b. Keputusan tetap: Mempunyai akibat hukum yang
tetap sampai dibatalkan.dicabut lagi.
Sahnya suatu keputusan
Syarat-syarat:
1. Dibuat oleh badan yang berwenang
2. Diberi bentuk sesuai peraturan yang menjadi
dasar
3. Memenuhi prosedur pembuatannya
4. Tidak memuat cacat juridis
a.penipuan, paksaan, kesesatan/kelalaian
5. Isi dan tujuan sesuai dengan isi dan tujuan
peraturan yang mendasarinya.
Akibat Hukum Keputusan yang tidak sah:
a. Kep. Yang batal demi hukum mengakibatkan keadaan
kembali seperti semula dan tidak menimbulkan akibat
hukum apapun.
b. Kep. Yang bata mutlak yakni pembatalan dapat
dituntut semua orang
c. Kep. Yang batal nisbi hanya dapat dituntut pihak
tertentu saja.
d. Keputusan yang dapat dibatalkan: Pembatalan hanya
dapat ditetapkan hakim atau instansi yang berwenang.
Pembatalan tidak berlaku surut.
Keputusan yang tidak sah:
1. Keputusan yang batal demi hukum: Keputusan yang
oleh hukum dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak
mempunyai akibat hukum apapun.
a. batal mutlak: pembatalannya apat dituntut oleh
setiap orang
b batal nisbi: dapat dituntut oleh orang terentu saja
2. Kep yang dapat dibatalkan: Keputusan yang oleh hukum
dianggap masih sah sampai adanya pembatalan oleh
lembaga yang berwenang, sehingga perbuatan dan
akibat hukum masih sah sampai ada pembatalan.
Pengantar Hukum Indonesia
Politik Hukum
I.
Pengertian:
A. Politk Hukum berasal ari kata Politik dan hukum.
Politik berasal dari kata Yunani yakni politikos, yang
berasal dari polis = kota dan tikos = negara.
B. Berkembang menjadi suatu disiplin ilmu yang
mengkaji ketatanegaraan atau pemerintahan
C. Pilitik hukum berasal dari kata Belanda yakni
rechtspolitiek atau legal policy dari bahasa Inggris.
II. Definisi
1. T.M.Radie: Pernyataan kehendak penguasa negara
mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan
mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan.
2. Sudarto: Politik hukum meliputi:
a. Usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik
sesuai dengan keadaan adan situasi pada suatu waktu.
b. Kebijakan negara melalui badan yang berwenang
untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang
digunakan untuk mengekpressikan apa yang terkandung
dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicitacitakan: Pemilihan penetapan dan pemberlakuan
Pengertian Politk hukum mencakup:
1. Usaha untuk menetapkan dan menerapkan
suatu peraturan perundang-undangan.
2. Menyesuaikan peraturan dengan keadaa dan
konidisi dan perkembangan masyarakat.
3. Usaha dan upaya untuk mencapai tujuan
nasional
4. Usaha yang dilakukan olerh badan atau
lembaga negara yang berwenang.
III. Politik Zaman Hindia Belanda
A. Politik hukum diarahkan untuk sesuai
dengan tujuan penjajahan atau
kolonialisme, yakni membuat aturan
hukum untuk melindungi kepentingan
penjajah.