Transcript PERDATA -PIDANA - Etika & Hukum Kesehatan

PERDATA -PIDANA
ASPEK YURIDIS
PELAYANAN KESEHATAN
• Aspek Hukum Perdata
• Aspek Hukum Pidana
• Aspek Hukum Administrasi
ETIK
HUKUM PIDANA- HUKUM PERDATA
HUKUM TATA USAHA NEGARA
• MALPRAKTEK
• KELALAIAN
• PEMBUKTIAN
• INFORMED CONSENT
• REKAM MEDIS
• ABORTUS
• BAYI TABUNG
• EUTHANASIA
• TRANSPLANTASI
HAK ATAS KESEHATAN
HAK MENENTUKAN
NASIB SENDIRI
HUKUM PIDANA
Sri Rejeki-KARS
Pengertian hukum pidana
• Keseluruhan larangan dan keharusan
yang pelanggaran terhadap nya dikaitkan
dengan suatu nestapa (pidana) oleh
negara
• Keseluruhan aturan tentang syarat
• Cara menjatuhkan dan menjalankan
pidana tsb
Tujuan
• Memenuhi rasa keadilan
• Melindungi masyarakat
• Melindungi kepentingan individu dan
kepentingan masyarakat
dengan
negara
• Menyelesaikan masalah konflik
Tanggung jawab hukum pidana
 Terdapat perbuatan melanggar hukum, actus
reus mens rea, dapat dipertanggung
jawabkan
 The wrong-doer yang bertanggung jawab
 Dapat terdapat penyertaan, perbantuan, per
barengan
 Kebenaran material,pembuktian dengan
tingkat kepastian tinggi “beyond a reasonable
doubt “
 Sanksi sesuai ketentuan per UU-an ybs
PENANGANAN HUKUM PIDANA
• Sesuai peraturan per UU-an yang berlaku
• Meliputi
pidana yang diatur dalam KUHP
- pidana yang diatur dalam UU Praktik
kedokteran,
UU kesehatan, UURumah Sakit
kelalaian hanya pada CULPA LATA
• Penyidik :POLRI dan PPNS
Teori hukum pidana
1. Teori mutlak
2.
Teori relatif
TEORI MUTLAK
Berdasarkan filosofi bahwa kejahatan tidak
boleh ada dan tidak diijinkan ,baik menurut
Norma Kesusilaan maupun Norma Hukum
 kejahatan itu harus di pidana
Teori mutlak dapat diterima karena sesuai pengalaman
manusia setiap serangan yang dilakukan orang lain akan
menimbulkan reaksi serangan balasan dari pihak yang
diserang
Teori Relatif
Bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk pembalasan,melainkan
untuk
a. Prevesi umum ; bhw pemerintah berwenang menjatuhkan
pidana utk mencegah rakyat umum melakukan tindak pidana
b. Prevesi khusus : bhw pelaku tindak pidana dikemudian hari akan
menahan diri spy tidak berbuat perbuatan yang sama (bersifat
mendidik)
c.
Fungsi perlindungan : dengan di pidananya si pelaku kejahatan
dengan dicabut kebebasannya,maka masyarakat akan terhindar
dari kejahatan yang dilakukannya
Peristiwa Pidana
• Suatu perbuatan yang melawan hukum
yang diancam pidana, dilakukan dengan
kesalahan oleh orang yang dapat
dipertanggung jawabkan atas perbuatan
itu. Sering juga disebut dengan tindak
pidana atau delik
Aspek hukum pidana
• Berlaku azas PRIBADI
• Masing-masing pelaku tindakan
bertanggung jawab atas tindakannya
 TIDAK DAPAT DIALIHKAN
KEPADA
ORANG LAIN
TANGGUNG JAWAB HUKUM PIDANA
Didasarkan pada “ mens rea-reactus reus”
• Adanya kesalahan (fault based)
 kesengajaan (DOLUS)
 kelalaian berat (CULPA LATA)
• Kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab
• Faktor pemberat dan peringan pidana
• Kejahatan (kelalaian terhadap tubuh manusia)
 psl 359 KUHP menyebabkan hilangnya
nyawa orang
 psl 360 KUHP menyebabkan luka
Dasar pemidanaan
nulla poena, sine praevia, lege poenali”
Tidak ada perbuatan yang dapat di
pidana tanpa penetapan sebelumnya
oleh Undang Undang
SYARAT YG HARUS DIPENUHI
Adanya sikap tindak/perbuatan
- Perbuatan tsb. diatur oleh UU
- Perbuatan pelaku melanggar hukum
- Terdapat unsur kesalahan pelaku
-
CONTOH
 Psl 267 KUH Pidana
(1) seorang dokter yang dengan sengaja
memberikan surat keterangan palsu tentang
ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau
cacat, diancam dengan pidana penjara paling
lama 4 tahun
(2) jika keterangan diberikan dengan maksdu
seseorang ke dalam RS gila atau untuk
menahannya disitu, dijatuhkan pidana penjara
paling lama 8 tahun 6 bulan
• Psl 268 KUH Pidana
(1) barang siapa membuat secara palsu atau
memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau
tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan
maksud untuk menyesatkan penguasa atau
penanggung diancam dengan pidana penjara paling
lama 4 tahun
(2) diancam dengan pidana yang sama, barang siapa
dengan maksud yang sama memakai surat keterangan
yang tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-
olah surat itu benar dan tidak palsu
DALAM HUKUM ACARA PIDANA
Terdapat 4 tahap dalam mencari kebenaran
a. Penyidikan
b. Penuntutan
c. Pemeriksaan di persidangan
d. Pelaksanaan, pengamatan, pengawasan
Acara pembuktian merupakan salah satu
faset dari hukum acara pidana
Psl. 183 KUHAP
“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada
seseorang
kecuali
dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang
sah , ia memperoleh keyakinan bahwa
suatu tindak pidana benar benar terjadi
dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya “
ALAT BUKTI YANG SAH
MENURUT PSL 184 KUHAP
1.Keterangan saksi
2.Keterangan ahli
3.Surat
4.Petunjuk
5.Keterangan terdakwa
6.Hal yang secara umum sudah diketahui
tidak perlu dibuktikan
Hakikat pembuktian
• Mencari kebenaran akan peristiwa-peristiwa
hingga dengan demikian akan diperoleh
kepastian bagi hakim kebenaran peristiwa
tertentu
Keterangan SAKSI
Saksi yang diharapkan yang ia:
- Mendengar
- Mengalami, atau
- Melihat dengan mata kepala sendiri
Sebagai salah satu alat bukti dalam perkara
pidana
BUKAN saksi yang mendengar atau
memperoleh keterangan dari orang lain
SAKSI
• Sebelum saksi memberikan keterangan, wajib
mengucapkan sumpah atau janji menurut
agama atau keyakinan masing-masing.
• Bahwa saksi akan memberikan keterangan
yang sebenarnya tidak lain daripada yang
sebenarnya.
KETERANGAN AHLI
• Keterangan ahli bukan alat bukti
• Dipakai guna memberikan penerangan
kepada Hakim
Dengan sistem KUHAP; keterangan ahli
merupakan alat bukti yang sah sehingga
Hakim terikat kepada pendapat AHLI.
1. PERBEDAAN ISINYA
2. PERBEDAAN PELAKSANAANNYA
Perbedaan isinya
• Hukum Perdata
mengatur hubungan hukum antara orang yang satu
dengan orang lain dengan menitik beratkan kepada
kepentingan perseorangan
• Hukum Pidana
mengatur hubungan hukum antara seorang anggota
masyarakat dengan negara yang menguasai tata
tertib masyarakat
Perbedaan pelaksanaannya
• Pelanggaran terhadap norma hukum Perdata
diambil tindakan oleh Pengadilan setelah ada
pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa
dirugikan
• Pelanggaran terhadap norma hukum Pidana
pada umumnya segera diambil tindakan oleh
pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang
dirugikan .
Terhadap beberapa tindak pidana tertentu tidak
diambil tindakan (DELIK ADUAN)
GUGATAN
• Gugatan
terjadi
“MASALAH HUKUM”
karena
ada
• Masalah hukum identik dengan
kesenjangan antara yang seharusnya
(das sollen) dan kenyataan yang ada
(das sein)
HUKUM PERDATA
HUKUM PERDATA
mengatur hubungan
hukum antar
orang, hak & kewajiban masing-masing
serta hak orang atas kebendaan
GUGATAN PERDATA
Gugatan apabila terdapat masalah hukum
SYARAT sesuai psl 1365 KUH Perdata :
1. harus ada perbuatan
2. perbuatan itu melanggar hukum
3. adanya kerugian
4. adanya causal perbuatan melawan
dengan kerugian yang diderita
5. adanya kesalahan
(perdata)
hukum
DASAR TUNTUTAN PERDATA
• Psl 1365 KUH Perdata
tiap perbuatan melanggar hukum, yangmembawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, menggantinya
• Psl 1366 KUH Perdata
juga yang disebabkan kelalaian
• Psl 1367 KUH Perdata
juga akibat respondeat superior
• Psl 1338 KUH Perdata : Wanprestasi
TUJUAN ADU/GUGAT
• Kompensasi (ganti rugi) : Hukum Perdata,
administrasi/profesi
• Apabila dokter/ Direksi bersalah  dipidana :
Hukum Pidana
• Status hukum kelembagaan pelayanan kesehatan
- Badan publik : Hukum Tata Usaha Negara (TUN) /
Hukum Administrasi
- Badan swasta : Hukum Perdata
ASPEK HUKUM PERDATA
Terjadi perikatan antara pemberi jasa dan
penerima pelayanan dibidang kesehatan 
berkaitan dengan masalah individu
Penyedia pelayanan wajib memberikan
prestasi
Penerima pelayanan wajib memberikan
kontra prestasi
PERIKATAN
Perikatan adalah hubungan hukum antar dua
orang atau lebih dari dua pihak; berdasarkan yang
mana pihak yang satu (kreditur) berhak menuntut
sesuatu hak dari pihak yang lain, dan pihak lain
(debitur) berkewajiban untuk memenuhi tuntutan
itu.
Menurut proses terjadinya :
• Perikatan yang lahir karena adanya Undang
undang
• Perikatan terjadi karena perjanjian
Perikatan yang lahir karena Undang Undang
• yang terjadi karena adanya ketentuan
Undang Undang
• Contoh
kewajiban orang tua memelihara anak
kewajiban pelayanan gawat darurat
tertentu
perikatan karena perbuatan melanggar
hukum
Perikatan terjadi karena perjanjian
• perjanjian adalah suatu perbuatan
dimana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu
orang lain atau lebih
UNSUR-UNSUR PERJANJIAN
1.
2.
3.
4.
Ada kesepakatan
Kecakapan para pihak
Untuk prestasi tertentu
Atas sebab hal yang halal
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA
Didasarkan pada (alternatif)
- Undang Undang perbuatan melawan hukum
- Kontrak adanya wanprestasi (psl. 1243 KUH Perdata)
- Vicarious liability
tanggung jawab majikan (psl. 1367 KUH Perdata)
Pada praktek pribadi, tenaga kesehatan bertanggung
jawab sendiri sampai seluruh hartanya
Pada praktik berbadan hukum (various liability) dan
tenaga kesehatan bertanggung jawab renteng tergantung
by laws atau perjanjian kerja
ALASAN GUGATAN PERDATA
Apabila debitur/yang berkewajiban melakukan prestasi
melakukan wanprestasi /tidak melakukan apa yang diperjanjikan
WUJUD GUGATAN
- Pemenuhan perjanjian
- Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
- Pembayaran ganti rugi saja
- Pembatalan perjanjian
- Pembatalan disertai ganti rugi
(perdata)
PIHAK YANG DAPAT DIGUGAT
• Orang dalam arti manusia atau badan
Hukum
• Atasan/majikan atau pengawas yang
bertanggung jawab atas pelaku
wanprestasi
(perdata)
wanprestasi
• Tidak melakukan apa yang disanggupi
akan dilakukannya;
• Melakukan tetapi tidak sebagaimana yang
dijanjikan
• Melakukan prestasi tetapi terlambat
• Melakukan sesuatu yang tidak boleh
dilakukan
(perdata)
PENANGANAN HUKUM PERDATA
• Gugatan oleh pasien, keluarga, kuasa hukum
• KUH Perdata
- penggugat harus membuktikan gugatannya
- dalam kenyataannya tenaga kesehatan atau
fasilitas yankes harus membuktikan
sebaliknya
• Kebenaran formal, pembuktian cukup dengan
preponderate/balance of evidence
• UU No. 36 thn 2009 dianjurkan penyelesaian cara
MEDIASI
PERBEDAAN
PERDATA/TUN
PIDANA
Bertindak untuk diri sendiri
Penegakan harus melalui aparatur
Dapat dikuasakan
Penyelidikan/penyidikan (Polri)
Kedudukan pihak yang berperkara
sama
Penuntutan : JAKSA PENUNTUT
UMUM
Mengadili : HAKIM
Aparatur bertindak untuk
kepentingan umum
Thank You