Transcript Sesi-IVr

RISIKO PELAPORAN
KEUANGAN
(Bagi Akuntan Publik dan Manajemen)
Sesi IV
Fasilitator:
Marisi P. Purba, S.E., Ak, M.H.
(Praktisi pelaporan keuangan dan
akademisi di Bandung)
ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
AKUNTAN PUBLIK
GUGATAN PIDANA TERHADAP AKUNTAN
PUBLIK
GUGATAN PERDATA TERHADAP AKUNTAN
PUBLIK
RESIKO DALAM AUDIT BUMN
ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
Agreed Upon Procedure (SA Seksi 622)
Laporan khusus (SA Seksi 623)
Akuntan Publik
Laporan konsultasi
“Presumption of Innocence”.
Butir C penjelasan umum KUHAP:
Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau
dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai
adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan
memperoleh kekuatan hukum tetap.
ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
1. AP tidak menggunakan bahasa yang menyimpulkan
seperti “telah terjadi penyelewenangan dana” atau
“kemungkinan
telah
terjadi
penyimpangan”,
sebaiknya gunakan istilah “indikasi”, “petunjuk”.
2. AP tidak mengambil fungsi sebagai penyidik,
sebaiknya fokus pada prosedur yang disepakati
dalam perikatan AUP,
Laporan AUP,
laporan khusus
dan laporan
konsultasi
3. AP tidak mengambil kesimpulan dalam laporan
(menghakimi) tanpa memperhatikan asas praduga
tak bersalah,
4. AP harus menerbitkan laporan dengan menyertakan
kata-kata “rahasia” pada laporannya.
5. Laporan hendaknya ditujukan kepada pihak yang
memberi penugasan atau yang disebut dalam
perikatan.
ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
Harus memperhatikan asas
“Presumption of Innocence”
(Seorang terdakwa bersalah apabila sudah ada putusan
yang berkekuatan tetap dengan penghukuman pidana
kepadanya)
Pasal 310 KUHP,
(1) Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama
baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya
terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran
dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika hal tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang
disiarkan, diperuntukkan atau ditempelkan di muka umum, maka
diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling
lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah.
ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
Laporan AP dapat juga dijadikan
petunjuk dalam suatu kasus.
Pasal 188 KUHAP,
(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun
dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu
tindak pidana dan siapa pelakunya.
(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
diperoleh dari:
a. Keterangan saksi,
b. Surat
c. Keterangan terdakwa.
ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
Contoh penggunaan bahasa yang salah:
GUGATAN PIDANA TERHADAP AKUNTAN PUBLIK
Pasal 55 UU AP:
Akuntan Publik yang:
a. melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi,
dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang
diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
huruf j; atau
b. dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan,
dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja
atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa
yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya
dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).
GUGATAN PIDANA TERHADAP AKUNTAN PUBLIK
Tindakan
Objektif
Suatu aktibat
Keadaan
Sifat melawan
hukum
Delik
Kesengajaan
Subjektif
Kealpaan
Sumber: Leden Marpaung, “Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana”
GUGATAN PIDANA TERHADAP AKUNTAN PUBLIK
Idealis
(Psl 63 KUHP)
Concursus
Realis
(Psl 65, 66, 67
KUHP)
Lanjutan
a. Perbuatan yang termasuk dalam lebih dari
1 norma dengan hukuman yang berlainan,
maka yang dipakai adalah norma dengan
hukuman terberat,
b. Jika ada norma umum dan norma khusus,
maka yang dipakai adalah norma khusus.
Gabungan perbuatan yang berdiri sendiri
harus dihukum dengan jumlah hukuman
tidak boleh melebihi hukuman yang terberat
ditambah sepertiga.
Perbuatan yang masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran yang saling
berhubungan, maka dipakai hukuman
terberat.
Sumber: Leden Marpaung, “Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana”
GUGATAN PERDATA TERHADAP AKUNTAN PUBLIK
Pasal 1365 KUH Perdata:
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena
kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
Pasal 1366 KUH Perdata:
Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang
disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang
disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.
Pasal 1367 KUH Perdata:
Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan
perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan
perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau
disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya…………….
Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua, guru sekolah
atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak
dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung
jawab.
GUGATAN PERDATA TERHADAP AKUNTAN PUBLIK
Perbuatan yang bertentangan
dengan hak orang lain
Perbuatan melawan
hukum (KUH Perdata
psl 1365)
Perbuatan yang bertentangan
dengan kewajiban hukumnya
Perbuatan yang bertentangan
dengan kesusilaan
Perbuatan yang bertentangan
dengan kehati-hatian
GUGATAN PERDATA TERHADAP AKUNTAN PUBLIK
Hak orang lain
Hak-hak pribadi
Hak-hak kekayaan
Hak atas kebebasan
Hak atas kehormatan dan nama baik
Kewajiban
hukumnya
Kewajiban yang diberikan oleh hukum tertulis
Kewajiban yang diberikan oleh hukum tidak
tertulis
Kesusilaan
Kewajiban karena norma kesusilaan yang tidak
tertulis
Kehati-hatian
Prinsip kehati-hatian yang dianut oleh suatu
masyarakat atau profesi
GUGATAN PERDATA TERHADAP AKUNTAN PUBLIK
Adanya
suatu
perbuatan
Perbuatan
tersebut
melawan
hukum
Adanya
hubungan
kausal antara
perbuatan dan
kerugian
Adanya
kesalahan dari
pihak pelaku
Adanya
kerugian
bagi
korban
GUGATAN PERDATA TERHADAP AKUNTAN PUBLIK
Prosedur audit yang tidak sesuai dengan SPAP
Kesalahan dalam penyusunan laporan
Kesalahan menentukan sampel audit
Kelalaian dalam melakukan prosedur audit
Kelalaian dalam mendidik SDM
Dan lain-lain
GUGATAN PERDATA TERHADAP AKUNTAN PUBLIK
Dalam membuktikan suatu kelalaian dikenal doktrin Res Ipsa Loquitur
sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1922 KUH Perdata sebagai
berikut:
“Persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-Undang
sendiri, diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim,
yang namun tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan
lain, selain yang penting, teliti dan tertentu dan sesuai satu sama
lain…………”
Pihak klien suatu AP cukup membeberkan suatu akibat dan fakta
yang timbul dari kelalaian AP. Sehingga AP harus dapat
membuktikan bahwa fakta atau akibat tersebut bukan karena
kelalaiannya.
GUGATAN PERDATA TERHADAP AKUNTAN PUBLIK
Persekutuan perdata:
Pasal 1618 KUH Perdata,
Persekutuan perdata adalah persetujuan dengan mana dua orang
atau lebih mengikat dirinya untuk memasukkan sesuatu ke dalam
persekutuan, dengan maksud membagi keuntungan yang telah terjadi
karenanya.
Pasal 1632 KUH Perdata,
Seorang sekutu mempunyai tuntutan terhadap persekutuan, tidak saja
terhadap uang-uang yang ia telah keluarkan terlebih dahulu untuk
persekutuan, tetapi juga terhadap perikatan-perikatan yang ia telah
perbuat dengan itikad baik guna kepentingan persekutuan, dan lagi
tentang kerugian-kerugian yang dideritanya, yang tidak dapat
dipisahkan dari pengurusannya.
RISIKO DALAM AUDIT BUMN
BUMN (PERSERO)
UU KN Vs UU BUMN
UU KN,
Keuangan
negara
meliputi
kekayaan negara yang dipisahkan
dan kekayaan negara yang tidak
dipisahkan (Psl 1 UU KN).
APBN
APBD
BUMN
BUMD
UU BUMN,
Pengelolaan
BUMN
harus
mengacu kepada UU PT (Psl 11
UU BUMN).
PT terpisah dari pendirinya
(persona standi in judicio)
RISIKO DALAM AUDIT BUMN
UU PT, UU BUMN, UU KN, UU PTPK DLL
AP
BPKP
KPK
BPK
DPR
B
U
M
N
Kementerian
BUMN
RISIKO DALAM AUDIT BUMN
Transaksi
dengan pihak
berelasi
Mark-up laba
(earning management)
Maladministrasi
Pengadaan
barang dan
jasa
Dan lain-lain
B
U
M
N
RISIKO DALAM AUDIT BUMN
Pengadaan barang
dana jasa
Vendor
B
Mark–up
U
M
N
RISIKO DALAM AUDIT BUMN
Pasal 2 ayat 1 UU PTPK,
1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana..............
Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU PTPK,
1) Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam
arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam
peraturan perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut
dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau
norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan
tersebut dapat dipidan...............
RISIKO DALAM AUDIT BUMN
Pasal 3 UU PTPK,
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana……………………..
Telah merugikan
negara
Tidak merugikan
negara
Pasal 2 ayat 1 UU BUMN,
Penghasilan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Persero
ditetapkan oleh RUPS.
RISIKO DALAM AUDIT BUMN
Amirudin (2010),
Korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh
pejabat senior di dalam korporasi sepanjang ia melakukannya dalam
ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi korporasi.
Pasal 20 ayat 2-3 UU PTPK,
Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana
tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja
maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan
korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka
korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
RISIKO DALAM AUDIT BUMN
Peranan AP,
Hati-hati dengan posisi AP sebagai konsultan, auditor eksternal, dan
lain-lain manakala terdapat tindak pidana korupsi.
Pasal 15 UU PTPK,
Setiap orang yang melakukan percobaan, perbantuan atau
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana
dengan pidana yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
Questions?