Transcript Sesi-II - KAP Drs. Henry & Sugeng

RISIKO PELAPORAN
KEUANGAN
(Bagi Akuntan Publik dan Manajemen)
Sesi II
Fasilitator:
Marisi P. Purba, S.E., Ak, M.H.
(Praktisi pelaporan keuangan dan
akademisi di Bandung)
DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI
TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN
TANGGUNG JAWAB HUKUM
AKUNTAN PUBLIK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DAN PERDATA
DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP
PELAPORAN KEUANGAN
Korupsi
Laporan
Keuangan
Perusahaan
Pencucian
Uang
Pencemaran
lingkungan
Kejahatan
Perpajakan
Monopoli
DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP
PELAPORAN KEUANGAN
SA Seksi 317, “Unsur Tindakan Pelanggaran Hukum oleh Klien”.
Par. 03:
Penentuan apakah secara nyata suatu perbuatan disebut melanggar
hukum biasanya di luar kompetensi profesional seorang auditor. Auditor
dalam hubungannya dengan penyajian laporan keuangan menempatkan
dirinya sebagai pihak yang cakap dalam akuntansi dan auditing……..
SA Seksi 317,
a. Komunikasi dengan komite audit (lisan dan tulisan). Komunikasi
secara lisan harus didokumentasikan.
b. Mengevaluasi efek pelanggaran hukum terhadap laporan keuangan
(angka, pengungkapan dan lain-lain).
DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP
PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 2 ayat 1 UU PTPK,
Korupsi
BUMN/BUMD
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara..........
Instansi
BLU
Organisasi
Penerima Bantuan
Negara
Sejauhmana Implikasinya Terhadap Laporan
Keuangan?
DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP
PELAPORAN KEUANGAN
Siapa yang menjadi
tersangka?
Proses peradilan?
(POLRI, Kejaksaan,
PN, MA, Kasasi, PK)
Dampak material
atau signifikan?
Laporan
Keuangan
Pencatatan?
Pengungkapan?
Potensi Kerugian
Negara?
Going concern,
Kontijensi,
Peristiwa setelah
tanggal pelaporan.
DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP
PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 76 ayat 1-2 UU 32 Tahun 2009,
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
menerapkan
sanksi
administratif
kepada
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika
dalam
pengawasan
ditemukan
pelanggaran
terhadap izin lingkungan.
Pencemaran
lingkungan
Laporan
Keuangan
(2) Sanksi administratif terdiri atas:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.
Dampak material
atau signifikan?
Going concern,
Kontijensi,
Peristiwa setelah
tanggal pelaporan.
DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP
PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 38 UU 28 Tahun 2007 (UU KUP),
Kealpaan
menyampaikan
SPT
atau
menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar,
Kejahatan
Perpajakan
Laporan
Keuangan
Secara sengaja menyampaikan SPT yang tidak
benar dan tidak menyelenggarakan pembukuan
secara benar yang dijadikan dasar penyusunan
SPT.
Dampak
material atau
signifikan?
Going concern,
Kontijensi,
Peristiwa setelah
tanggal
pelaporan.
DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP
PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 4 UU 5 Tahun 1999,
(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan
pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan
penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat.
Monopoli
Pasal 9 UU 5 Tahun 1999,
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah
pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau
jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Pidana Kurungan
Pidana Denda
Larangan usaha dan
pencabutan izin
usaha
DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP
PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 4 UU 5 Tahun 1999
Pasal 9 UU 5 Tahun 1999
Monopoli
Laporan
Keuangan
Dampak
material atau
signifikan?
Going concern,
Kontijensi,
Peristiwa setelah
tanggal
pelaporan.
DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP
PELAPORAN KEUANGAN
Tindak Pidana
Asal
Bank
Pencucian
Uang
Tindak Pidana
Pencucian Uang
Perusahaan
Pembiayaan
Lain-lain
PPATK
Pasal 27 ayat 1 UU 8 Tahun 2010,
Pihak pelapor wajib menyampaikan laporan transaksi pengguna jasa kepada
PPATK apabila transaksi tersebut berjumlah minimal Rp 500 juta.
Pasal 30 ayat 3 UU 8 Tahun 2010,
Kelalaian melapor dapat dikenakan peringatan, teguran tertulis dan
pengumuman kepada publik menganai tindakan atau sanksi dan denda
administratif.
DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP
PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 82 ayat 2 UU PM:
(2). BAPEPAM mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik untuk
memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen
apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi
dimana kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan Publik tersebut
berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris
atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan publik dimaksud.
Berimplikasi terhadap pengungkapan transaksi dengan pihakpihak berelasi (hubungan istimewa) sebagaimana diatur dalam
PSAK 7R.
TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK
Pasal 26 UU No.5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik (UU AP):
Akuntan Publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan.
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah tanggung jawab
perdata.
Pidana
Perdata
Administratif &
Profesi
TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK
Pasal 1 UU AP:
Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk
memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
No.
Perundang-undangan
Penjelasan
1.
Undang-Undang No.40 Tahun Pasal 68 ayat 1 UU PT menyebutkan
2007
Tentang
Perseroan bahwa Direksi wajib menyerahkan laporan
Terbatas (UU PT).
keuangan PT kepada AP untuk diaudit
apabila kegiatan PT adalah menghimpun
dan atau mengelola dana masyarakat, PT
menerbitkan surat pengakuan utang
kepada masyarakat, PT adalah PT
terbuka (go public), peredaran usaha atau
aset PT mencapai Rp 50 milyar dan PT
yang laporan keuangannya diwajibkan
diaudit
oleh
peraturan
perundangundangan.
TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK
No.
Perundang-undangan
Penjelasan
2.
Undang-Undang No.8 Tahun Pasal 68 UU PM menetapkan bahwa AP
1995 Tentang Pasar Modal yang terdaftar di BAPEPAM-LK yang
(UU PM)
melakukan pemeriksaan terhadap laporan
keuangan emiten, bursa efek, lembaga
kliring
dan
penjaminan,
lembaga
penyimpanan dan penyelesaian dan pihak
lain yang melakukan kegiatan di pasar
modal wajib menyampaikan pemberitahuan
kepada BAPEPAM-LK yang sifatnya
rahasia terkait dengan pelanggaran
terhadap ketentuan UU PM, dan hal-hal
yang membahayakan keadaan keuangan
lembaga yang laporan keuagannya diaudit
selambat-lambatnya dalam 3 hari kerja
sejak ditemukannya hal tersebut.
3.
Undang-Undang No.25 Tahun Pasal 40 UU Koperasi menetapkan bahwa
1992 Tentang Perkoperasian koperasi dapat meminta jasa audit kepada
(UU Koperasi).
AP.
TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK
No.
Perundang-undangan
Penjelasan
4.
Undang-Undang No.28 Tahun
2004 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2001 Tentang Yayasan
(UU Yayasan). Pasal 52 ayat 2
dan
3
UU
Yayasan
menetapkan bahwa laporan
keuangan
yayasan
yang
memperoleh bantuan dari
negara, luar negeri atau pihak
lain sebesar Rp 500 juta atau
lebih dalam satu tahun buku
dan yayasan yang memiliki
kekayaaan di luar tanah wakaf
sebesar Rp 20 milyar atau
lebih, wajib diaudit.
Undang-Undang No.28 Tahun 2004
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
(UU Yayasan). Pasal 52 ayat 2 dan 3 UU
Yayasan menetapkan bahwa laporan
keuangan yayasan yang memperoleh
bantuan dari negara, luar negeri atau pihak
lain sebesar Rp 500 juta atau lebih dalam
satu tahun buku dan yayasan yang
memiliki kekayaaan di luar tanah wakaf
sebesar Rp 20 milyar atau lebih, wajib
diaudit.
TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK
No.
Perundang-undangan
Penjelasan
5.
Undang-Undang No.11 Tahun
1992 Tentang Dana Pensiun
(UU Dana Pensiun).Pasal 52
ayat 1 UU Dana Pensiun
menetapkan bahwa Dana
Pensiun wajib menyampaikan
laporan
berkala
kepada
Menteri Keuangan yang terdiri
dari laporan keuangan yang
diaudit oleh AP dan laporan
teknis yang disusun oleh
pengurus dan aktuaris sesuai
ketentuan yang dtetapkan oleh
Menteri Keuangan.
Undang-Undang No.11
Tahun 1992
Tentang Dana Pensiun (UU Dana
Pensiun).Pasal 52 ayat 1 UU Dana
Pensiun menetapkan bahwa Dana Pensiun
wajib menyampaikan laporan berkala
kepada Menteri Keuangan yang terdiri dari
laporan keuangan yang diaudit oleh AP dan
laporan teknis yang disusun oleh pengurus
dan aktuaris sesuai ketentuan yang
dtetapkan oleh Menteri Keuangan.
TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK
No.
Perundang-undangan
Penjelasan
6.
Rancangan Undang-Undang
Partai Politik (RUU Parpol).
Pasal 39 ayat 2 RUU Parpol
menetapkan
bahwa
pengelolaan keuangan partai
politik harus diaudit oleh AP
setahun
sekali
dan
diumumkan secara periodik.
Rancangan Undang-Undang Partai Politik
(RUU Parpol).Pasal 39 ayat 2 RUU Parpol
menetapkan bahwa pengelolaan keuangan
partai politik harus diaudit oleh AP setahun
sekali dan diumumkan secara periodik.
7.
Peraturan Bank Indonesia
No.3/22/PBI/2001
Tentang
Transparansi
Kondisi
Keuangan
Bank
(PBI
No.3/22/PBI/2001).Pasal
3
ayat 1 PBI No.3/22/PBI/2001
menetapkan bahwa bank wajib
menyampaikan
laporan
keuangan yang diaudit oleh
AP.
Peraturan
Bank
Indonesia
No.3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi
Kondisi
Keuangan
Bank
(PBI
No.3/22/PBI/2001).Pasal 3 ayat 1 PBI
No.3/22/PBI/2001 menetapkan bahwa bank
wajib menyampaikan laporan keuangan
yang diaudit oleh AP.
TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK
No.
Perundang-undangan
Penjelasan
8.
Undang-Undang No.28 Tahun
2007
Tentang
Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan (UU KUP)
Pasal 29A UU KUP menetapkan bahwa
Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran
emisi sahamnya telah dinyatakan efektif
oleh BAPEPAM-LK yang menyampaikan
SPT yang dilampiri laporan keuangan yang
telah diaudit oleh AP dengan pendapat
wajar tanpa pengecualian yang SPT-nya
menyatakan lebih bayar dan terpilih untuk
diperiksa berdasarkan analisis resiko dapat
dilakukan
pemeriksaan
melalui
pemeriksaan kantor.
TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK
Tanggung jawab perdata profesi AP:
Akuntan Publik
Laporan
Keuangan
Manajemen
Pasal 1239 KUH Perdata:
Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu,
wajib diselesaikan dengan pemberian penggantian biaya, kerugian dan
bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.
TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK
Tanggung jawab perdata profesi AP:
Akuntan Publik
Laporan
Keuangan
Manajemen
Pasal 1242 KUH Perdata:
Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu
perikatan, mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun dinyatakan lalai, tetap
lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan
atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu
yang melampaui waktu yang telah ditentukan.
TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK
Tanggung jawab perdata profesi AP:
Akuntan Publik
Laporan
Keuangan
Manajemen
Pasal 1365 KUH Perdata:
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena
kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK
Tanggung jawab perdata profesi AP:
Akuntan Publik
Laporan
Keuangan
Manajemen
Pasal 1366 KUH Perdata:
Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang
disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang
disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.
TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK
Tanggung jawab pidana profesi AP:
Pasal 55 UU UU AP:
Akuntan Publik yang:
a. melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau
memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; atau
b. dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau
menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak
membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat
digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh
pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).
TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK
Tanggung jawab pidana profesi AP:
Pasal 56 UU UU AP:
Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
Partner non signing, audit manager,
audit supervisor, audit staf dll.
TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK
Sanksi administratif profesi AP:
Pasal 53 ayat 3 UU AP:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu,
Peringatan tertulis,
Pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu,
Pembatasan pemberian jasa tertentu,
Pembekuan izin,
Pencabutan izin,
Denda.
TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK
TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK
TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK
Pasal 26 UU No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik:
Akuntan Publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan (pidana,
perdata & profesi).
Pasal 12 UU No.5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik:
KAP dapat berbentuk usaha:
a. Perseorangan
b. Persekutuan perdata;
c. Firma; atau
d. Bentuk usaha lain yang sesuai dengan………………………………..
TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK
Pasal 1643 KUH Perdata:
Para sekutu dapat dituntut oleh si berpiutang dengan siapa, mereka
telah bertindak, masing-masing untuk suatu jumlah dan bagian yang
sama, meskipun bagian sekutu yang satu dalam persekutuan adalah
kurang dari pada bagian sekutu yang lainnya; terkecuali apabila
sewaktu utang tersebut dibuatnya dengan tegas ditetapkan
kewajiban para sekutu itu untuk membayar utangnya menurut
imbangan besarnya bagian masing-masing dalam persekutuan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA
Pasal 55 UU AP:
Akuntan Publik yang:
a. melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi,
dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang
diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
huruf j; atau
b. dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan,
dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja
atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa
yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya
dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA
Pasal 56 UU AP:
Pihak
Terasosiasi
yang
melakukan
perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA
Signing
Audit
Partner
Opini Audit
Audit
Manager
S
P
M
Audit Staf
Tanggung
Jawab
Auditor
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA
Pasal 392 KUHP:
Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris
persero terbatas, maskapai andil Indonesia atau
koperasi, yang sengaja mengumumkan daftar atau
neraca tidak benar, diancam dengan pidana penjara
paling lama satu tahun empat bulan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA
CFO
Laporan
Keuangan
Accounting
Manager
Accounting
Staf
Tanggung
Jawab Akuntan
Manajemen
I
N
T
E
R
N
A
L
C
O
N
T
R
O
L
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA
Teori Vicarious Liability:
Seseorang dapat dipertanggungjawabkan
atas perbuatan dan kesalahan orang lain.
Tanggung Jawab
Perdata AP
Pasal 1367 KUH Perdata:
Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang
disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian
yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi
tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di
bawah pengawasannya…………….
Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua,
guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka
masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana
mereka seharusnya bertanggung jawab.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA
Teori Identifikasi:
Tanggung Jawab
Pidana AP
Korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana
yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam
korporasi sepanjang ia melakukannya dalam
ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan
transaksi korporasi,
Pasal 51 ayat 1 dan 2 KUHP:
Barangsiapa melakukan perbuatan yang diberikan oleh penguasa
yang berwenang, tidak dipidana.
Perintah jabatan yang tanpa wewenang, tidak menyebabkan
hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik
mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan
pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaanya.
Questions?