Transcript 1 Bina Nusantara University

Bina Nusantara University
1
Mata kuliah
Tahun
: F0442 - Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
: 2010
Aspek Pemeriksaan Dalam Perpajakan
Pertemuan 10
Tujuan Pembahasan
Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian
pemeriksaan pajak, jenis dan ruang lingkup pemeriksaan
pajak, hak dan kewajiban WP pada saat dilakukan
pemeriksaan, dan aspek-aspek perjakan terkait lainnya
dengan pemeriksaan pajak.
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
• Pengertian dan Dasar Hukum
• Tujuan Pemeriksaan
• Pemeriksaan Pajak vs Pemeriksaan Akuntan
• Ruang Lingkup Pemeriksaan
• Pemeriksaan Lengkap, Pemeriksaan Sederhana Lapangan,
Pemeriksaan Sederhana Kantor
• Hak WP dalam Pemeriksaan
• Kewajiban WP dalam Pemeriksaan
Bina Nusantara University
4
PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM
•
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. (Pasal 1 angka 25 UU KUP).
•
Dasar hukum pemeriksaan pajak Pasal 29 (1) UU KUP, yang
berbunyi:
“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangundangan perpakaan”.
Bina Nusantara University
5
TUJUAN PEMERIKSAAN
1.
Tujuan Pemeriksaan Pajak adalah:
1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam
rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan
kepada Wajib Pajak.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
•
Tujuan pemeriksaan, terutama adalah untuk memperoleh/
mengumpulkan bahan-bahan yang dijadikan dasar untuk:
– Menerbitkan SKPKB dan atau SKPKBT.
– Menerbitkan SKPN.
– Menerbitkan SKPLB.
– Hal-hal lain yang berhubungan dengan administrasi perpajakan.
Bina Nusantara University
6
TUJUAN PEMERIKSAAN …(contd.)
• Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan, dilakukan jika:
a. SPT menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yg
telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan menunjukan rugi.
c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang
telah ditetapkan.
d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi,
pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk
selama2nya.
e. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang
ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Bina Nusantara University
7
TUJUAN PEMERIKSAAN …(contd.)
Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksa-nakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dilakukan
dalam rangka:
– Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
– Penghapusan NPWP.
– Pengukuhan/pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pjk.
– Wajib Pajak mengajukan keberatan.
– Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto.
– Pencocokan data dan atau alat keterangan.
– Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
– Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN/PPh Ps 21.
– Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan untuk tujuan lain selain disebut di atas.
Bina Nusantara University
2.
8
PEMERIKSAAN PAJAK vs. PEMERIKSAAN
KANTOR AKUNTAN
• Pemeriksaan Pajak:
– Tujuan: Untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain.
– Dasar/standar pemeriksaan: Undang-undang perpajakan.
– Hasil Pemeriksaan Pajak: Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak
(SKP).
• Pemeriksaan Kantor Akuntan:
– Tujuan: Untuk menguji tingkat kewajaran laporan keuangan.
– Dasar/standar pemeriksaan: PSAK dan SPAP.
– Hasil Pemeriksaan Pajak: (1) Wajar Tanpa Pengecualian, (2) Wajar
Dengan Pengecualian, (3) Tidak Wajar, (4) Menolak Memberikan
Opini.
Bina Nusantara University
9
JENIS DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
• Ruang Lingkup Pemeriksaan, terdiri dari:
– Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh
jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya
dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak
(dilakukan dengan cara lengkap dan/atau sederhana).
– Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik
tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di
kantor Direktorat Jenderal Pajak (dilakukan dengan cara sederhana)
• Ditinjau dari segi pelaksanaan tugas, pemeriksaan pajak dibagi dalam 3
(tiga) jenis, yaitu:
– Pemeriksaan Lengkap.
– Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
– Pemeriksaan Sederhana Kantor.
Bina Nusantara University
10
PEMERIKSAAN LENGKAP
• Pemeriksaan Lengkap, adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau ketera-ngan
lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan, yg dilakukan Pemeriksa Pajak terhadap Wajib Pajak
yang dilaksanakan dengan mendatangi tempat usaha, kantor dan
domisili Wajib Pajak.
• Ruang lingkup pemeriksaan meliputi seluruh jenis pajak, baik
tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.
• Teknik pemeriksaan dilakukan sesuai teknik pemeriksaan pada
umumnya.
• Jangka waktu pemeriksaan: 4 (dua) bulan dan dapat diperpanjang
paling lama 8 (delapan) bulan.
Bina Nusantara University
11
PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN
• Pemeriksaan Sederhana Lapangan, adalah serangkaian kegiatan
untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan
lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan, yg dilakukan Pemeriksa Pajak terhadap WP yang
dilaksanakan dengan mendatangi tempat usaha, kantor dan domisili
WP.
• Ruang lingkup pemeriksaan meliputi seluruh jenis pajak dan atau
untuk tujuan lain pemeriksaan, baik tahun berjalan atau tahun-tahun
sebelumnya.
• Teknik pemeriksaan dilakukan sesuai teknik pemeriksaan dengan
bobot dan kedalaman yang sederhana.
• Jangka waktu pemeriksaan: 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang
paling lama 2 (dua) bulan.
Bina Nusantara University
12
PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR
•
Pemeriksaan Sederhana Kantor, adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan,
yang dilakukan Pemeriksa Pajak terhadap WP yg dilaksanakan di Kantor
Pelayanan Pajak.
•
Ruang lingkup pemeriksaan meliputi suatu jenis pajak tertentu untuk
tahun berjalan.
•
Teknik pemeriksaan dilakukan sesuai teknik pemeriksaan dengan bobot
dan kedalaman yang sederhana.
•
Jangka waktu pemeriksaan: 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang
paling lama 6 (enam) minggu.
•
Jika ada indikasi transfer pricing dilakukan WP, maka lingkup
pemeriksaan ditingkatkan menjadi Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu
dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun. Kecuali pemeriksaan
terhadap WP tersebut berkenaan dgn SPT lebih bayar (restitusi).
Bina Nusantara University
13
HAK WP DALAM PEMERIKSAAN
1.
Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda
Pengenal Pemeriksa.
2.
Meminta tindasan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
3.
Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat menunjukkan
Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
4.
Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
5.
Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, serta
dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak.
6.
Meminta rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil
pemeriksaan dgn SPT mengenai koreksi-koreksi yg dilaku-kan oleh
Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan.
7.
Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan.
8.
Memperoleh lembar asli Berita Acara Penyegelan.
Bina Nusantara University
14
KEWAJIBAN WP DALAM PEMERIKSAAN
1. Memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatancatatan, serta dokumen-dokumen lainnya yang
berkaitan dengan usaha WP yang diperlukan oleh
Pemeriksa Pajak.
2. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk
memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu
oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan.
3. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang
diminta pemeriksa.
Bina Nusantara University
15
LAIN-LAIN PEMERIKSAAN PAJAK
1.
Apabila pd saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, WP atau kuasanya
tidak ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada
pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku
yang mewakili Wajib Pajak, selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk
dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
2.
Untuk keperluan pengamanan, maka sebelum Pemeriksaan Lapangan
ditunda, Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan.
3.
Apabila pd saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan
penundaan sebagaimana dimaksud dalam poin (1), WP atau kuasanya
tidak juga ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan
terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk
mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
4.
Dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam poin (3) menolak membantu kelancaran
pemeriksaan, maka pegawai tersebut harus menandatangani Surat
Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan.
Bina Nusantara University
16
LAIN-LAIN PEMERIKSAAN PAJAK
5.
Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan
Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
poin (4), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Membantu
Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
6.
Dalam hal WP atau kuasanya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) UU KUP sebagaimana telah diubah, maka
WP atau kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan
Pemeriksaan.
7.
Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan
Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam poin (6), Pemeriksa
Pajak membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani
oleh Pemeriksa Pajak.
8.
Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan atau Berita Acara Penolakan
Pemeriksaan dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara
jabatan atau dilakukan penyidikan
Bina Nusantara University
17
PENYEGELAN
• Dilakukan dengan alasan:
– WP tdk memberi kesempatan kpd pemeriksa pajak untuk memasuki
ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan
dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang
keadaan usaha WP atau tempat-tempat lain yang dianggap penting.
– WP tidak berada ditempat pada saat pemeriksaan.
– WP menolak memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
– Sebagai upaya pengamanan sebelum pemeriksaan dilakukan.
• Tata cara penyegelan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak.
• Membuka segel tanpa izin pihak berwenang dikenakan sanksi pidana
sesuai KUHP.
Bina Nusantara University
18