Transcript Document 9651719

Matakuliah
Tahun
: F0622 - Pengantar Hukum Pajak
: 2009
Pemeriksaan, Sanksi dan Tindak Pidana
Perpajakan
Pertemuan 9
Learning Outcomes:
Pada akhir pertemuan ini, mahasiswa diharapkan
akan mampu:
menjelaskan pengertian pemeriksaan pajak,
tujuan pemeriksaan, pedoman pemeriksaan,
norma dan pelaksanaan pemeriksaan, sanksi
perpajakan, tindak pidana di bidang
perpajakan dan penyidikan (C2)
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
•
•
•
•
•
•
Pengertian pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan
Ruang Lingkup Pemeriksaan
Sanksi perpajakan
Tindak Pidana Perpajakan
Penyidikan
Bina Nusantara University
4
Pemeriksaan Pajak
• Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Bina Nusantara University
5
Tujuan Pemeriksaan
1. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
•
•
•
•
•
SPT LB
SPT Rugi
SPT tidak disampaikan atau telat
Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi
Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi
2. Untuk Tujuan lain
–
–
–
–
–
–
Pemberian NPWP secara jabatan
Penghapusan NPWP
WP mengajukan keberatan
Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil
Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
Penentuan saat produksi dimulai
Bina Nusantara University
6
Ruang Lingkup, Kriteria dan Jangka Waktu
Pemeriksaan
•
•
Ruang Lingkup Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat
meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak,
baik untuk satu atau beberapa masa pajak, Bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun
lalu maupun tahun berjalan.
Ruang Lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dapat meliputi
penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi
yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
Bina Nusantara University
7
Ruang Lingkup, Kriteria dan Jangka Waktu
Pemeriksaan
•
Pemeriksaan Lapangan
–
–
–
•
Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas, tempat tinggal WP, atau tempat lain yang ditentukan oleh
DJP
Untuk pemeriksaan lengkap, harus diselesaikan dalam jangka waktu 2
bulan dan dpt diperpanjang paling lama 8 bulan. Untuk pemeriksaan
sederhana harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan dan dpt
diperpanjang paling lama 2 bulan.
Apabila ditemukan indikasi adanya transfer pricing, pemeriksaan
lapangan dapat diperpanjang sampai 2 tahun
Pemeriksaan Kantor
–
–
–
–
Pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP
Dalam hal pemeriksaan sederhana kantor, harus diselesaikan dalam
jangka waktu 4 minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6
minggu.
Apabila ada indikasi tindak pidana yang mengandung unsur transfer
pricing, maka pemeriksaan ditingkatkan menjadi pemeriksaan lapangan.
Dalam rangka pemeriksaan kantor untuk Tujuan Lain, pemeriksaan
dilakukan paling lambat 7 hari dan dapat diperpanjang sampai 14 hari.
Bina Nusantara University
8
Standar Pemeriksaan
•
•
•
Standar (Pedoman) Umum
Standar (Pedoman) Pelaksanaan
Standar (Pedoman) Pelaporan Hasil Pemeriksaan
Dan pada akhir setiap pelaksanaan
pemeriksaan harus menghasilkan produk
hukum yaitu berupa ketetapan pajak (SKP /
STP).
Bina Nusantara University
9
Sanksi Perpajakan
• Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa:
”Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan UU.”
• Dalam UU Perpajakan telah diatur mengenai
keseluruhan apa, mengapa, bagaimana dan lainnya
menyangkut perpajakan, baik menyangkut Wajib Pajak
maupun Pemerintah (Fiskus).
• Pelanggaran terhadap ketentuan Perpajakan
menyebabkan dikenakannya sanksi perpajakan, sesuai
dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, yaitu berupa
hukuman atau pinalti karena tidak melaksanakan
ketentuan perpajakan sebagaimana mestinya.
Bina Nusantara University
10
Jenis-jenis Sanksi Perpajakan
•
•
Sanksi Administrasi :
• Denda
• Bunga
• Kenaikan
Sanksi Pidana
• Denda Pidana
• Kurungan
• Penjara
Bina Nusantara University
11
Tindak Pidana Perpajakan
•
•
•
Pengertian Umum
Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan
tindak kejahatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.
Terjadinya Tindak Pidana Karena:
1. Alpa (yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, kurang
mengindahkan kewajibannya)
2. Sengaja (dengan sengaja melakukan pelanggaran atas
ketentuan perundang-undangan perpajakan)
Kealpaan dalam perpajakan terjadi dalam hal :
1. Tidak menyampaikan SPT.
2. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar / tidak lengkap /
melampirkan keterangan yang isinya tidak benar
3. Atas kealpaan yang menimbulkan kerugian negara, pelakunya
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun, dan /
atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang.
Bina Nusantara University
12
Tindak Pidana Perpajakan
•
Atas kealpaan yang menimbulkan kerugian negara, pelakunya
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun, dan / atau
denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang.
• Kesengajaan dalam perpajakan terjadi dalam hal :
1. Tidak mendaftarkan diri sebagai WP/ PKP, atau
menyalahgunakan / menggunakan tanpa hak NPWP /
Pengukuhan PKP.
2. Tidak menyampaikan SPT.
3. Menyampaikan SPT / keterangan yang isinya tidak benar atau
tidak lengkap.
4. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
5. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain
yang palsu / dipalsukan seolah-olah benar.
6. Tidak menyelenggarakan pembukuan / pencatatan, tidak
memperlihatkan / tidak meminjamkan buku, catatan, dokumen
lainnya.
7. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong / dipungut.
Bina Nusantara University
13
Penyidikan
• Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.
Bina Nusantara University
14