Transcript Document 9651801

Matakuliah : F0512 - Pemeriksaan Pajak, Penagihan,
Keberatan, dan Banding
Tahun
: 2009
Melayani Proses Pemeriksaan
Pertemuan 7
Learning Outcomes
•Pada akhir pertemuan ini mahasiswa diharapkan
akan mampu:
Dapat mendemonstrasikan cara Wajib Pajak
melayani proses pemeriksaan pajak (C3)
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
•
•
•
•
•
Melayani proses pemeriksaan
Pembahasan akhir
Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Berita Acara Hasil Pemeriksaan
Bina Nusantara University
4
Hak Wajib Pajak Dalam Pemeriksaan
1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda
Pengenal Pemeriksa dan meminta tindasan Surat Perintah
Pemeriksaan Pajak.
2. Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat menunjukkan
Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
3. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
4. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, serta
dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak.
5. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
6. Menghadiri pembahasan akhir Hasil Pemeriksaan
Bina Nusantara University
5
Hak Wajib Pajak Dalam Pemeriksaan
7. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim
Pembahas dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara WP
dengan Pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
8. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan
pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian kuesioner
pemeriksaan.
9. Meminta rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara
hasil pemeriksaan dgn SPT mengenai koreksi-koreksi yg dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan.
10. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan.
11. Memperoleh lembar asli Berita Acara Penyegelan.
Bina Nusantara University
6
Kewajiban WP Dalam Pemeriksaan
• Memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan,
serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan usaha WP
yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak.
• Memberi kesempatan untuk mengakses dan /atau mengunduh data
yang dikelola secara elektronik
• Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat
atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi
bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
• Memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan pajak seperti
menyediakan tenaga dan/atau peralatan, memberi kesempatan
untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak,
menyediakan ruangan khusus
• Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan
Hasil Pemeriksaan
• Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diminta
pemeriksa.
Bina Nusantara University
7
Pembahasan Akhir
(Pasal 1 angka 12 PMK 199/PMK.03/2007)
• Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing
Conference) adalah pembahasan antara Wajib Pajak
dengan Pemeriksa Pajak atas temuan pemeriksaan
yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi
baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
Bina Nusantara University
8
Pembahasan Akhir
1. Hasil pemeriksaan wajib diberitahukan kepada WP dengan
memberikan hak kepada WP untuk hadir dalam pembahasan akhir.
2. Pemberitahuan hasil pemeriksaan tidak dilakukan apabila
pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan
3. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan pemeriksa
melalui kurir, pos, faksimili atau jasa pengiriman lainnya
4. WP wajib memberikan tanggapan tertulis paling lama 3 hari kerja
untuk pemeriksaan kantor dan 7 hari kerja untuk pemeriksaan
lapangan sejak SPHP diterima oleh WP.
5. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, WP dapat
didampingi oleh Konsultan Pajak dan atau Akuntan Publik
Bina Nusantara University
9
Pembahasan Akhir
6. Dalam Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pembahasan akhir
hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan harus diselesaikan
paling lama 1 (satu) bulan.
7. Apabila WP tdk memberikan tanggapan dan atau tdk menghadiri
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam poin (1) dan poin (4) wajib dibuatkan Berita Acara
Pembahasan Hasil Pemeriksaan, dan SKP dan STP diterbitkan
secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan
kepada WP.
8. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara WP dengan
Pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, WP
dapat mengajukan permintaan agar perbedaan tsb dibahas terlebih
dahulu oleh tim pembahas.
9. Dalam Pemeriksaan Kantor, jangka waktu pembahasan akhir
hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan harus diselesaikan
paling lama 3 (tiga) minggu.
Bina Nusantara University
10
Kertas Kerja Pemeriksaan
• Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah catatan secara rinci dan
jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur
pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan dan/atau bukti yang
dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil
sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak.
• Fungsi KKP:
– Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar
pelaksanaan pemeriksaan
– Bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan
WP mengenai temuan pemeriksaan
– Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
– Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding
yang diajukan oleh WP
– Referensi untuk pemeriksaan selanjutnya.
Bina Nusantara University
11
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
1. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi
tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun
oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai
dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
2. LHP disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan.
3. Berdasarkan LHP, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan
Surat Tagihan Pajak, atau tujuan lain sesuai peraturan
perpajakan, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan
penyidikan.
4. Penghitungan besarnya pajak yang terutang menurut LHP
yang digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan
Pajak dan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam poin (3) yang berbeda dengan Surat Pemberitahuan,
diberitahukan kepada Wajib Pajak.
Bina Nusantara University
12
Lain-lain Pemeriksaan Pajak
1. Apabila pd saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, WP atau
kuasanya tidak ada di tempat, maka pemeriksaan tetap
dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai
kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak,
selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada
kesempatan berikutnya.
2. Untuk keperluan pengamanan, maka sebelum Pemeriksaan
Lapangan ditunda, Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan.
3. Apabila pd saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah
dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam poin (1), WP
atau kuasanya tidak juga ada di tempat, maka pemeriksaan tetap
dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak
yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu
kelancaran pemeriksaan.
4. Dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam poin (3) menolak membantu
kelancaran pemeriksaan, maka pegawai tersebut harus
menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu
Bina Nusantara
University
Kelancaran
Pemeriksaan.
13
Lain-lain Pemeriksaan Pajak
5. Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat
Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam poin (4), Pemeriksa Pajak membuat
Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
6. Dalam hal WP atau kuasanya tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) UU KUP
sebagaimana telah diubah, maka WP atau kuasanya harus
menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
7. Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat
Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam poin (6), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
8. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan atau Berita Acara
Penolakan Pemeriksaan dijadikan dasar untuk penetapan
besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan
Bina Nusantara University
14
Penyegelan
• Dilakukan dengan alasan:
– WP tdk memberi kesempatan kpd pemeriksa pajak utk
memasuki ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat
menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi
petunjuk tentang keadaan usaha WP atau tempat-tempat lain
yang dianggap penting.
– WP tidak berada ditempat pada saat pemeriksaan.
– WP menolak memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan.
– Sebagai upaya pengamanan sebelum pemeriksaan dilakukan.
• Tata cara penyegelan sebagaimana ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Bina Nusantara University
15