Transcript Pemeriksaan & Penyelidikan Pjk Pertemuan 08 – Manajemen Perpajakan Matakuliah

Matakuliah
Tahun
: F0522 – Manajemen Perpajakan
: 2009
Pemeriksaan & Penyelidikan Pjk
Pertemuan 08
Tujuan Pemeriksaan
1. Uji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak:
a. SPT L/B dan / atau rugi
b. SPT tidak disampaikan / terlambat
c. SPT spt kriteria DJP untuk diperiksa
d. WP pindah / hapus dls
e. Indikasi tidak penuhi kewajiban selain di huruf b
2. Tujuan lain, dalam pelaksanaan ketentuan aturan pajak, antara lain:
a. Pemberian / pencabutan NPWP
b. Pengukuhan PKP
c. Penentuan angsuran pajak suatu masa WP baru
d. Keberatan & banding
e. Sebagai bahan untuk buat norma penghitungan
f. Pencocokan data dan/atau keterangan
g. Penentuan WP berlokasi di daerah tertentu
h. Penentuan >=1 tempat terutang PPN/PPh Ps.21
Bina Nusantara University
2
Pemeriksaan pajak: untuk uji kepatuhan pemenuhan
kewajiban pajak - SA, untuk:
– Tingkatkan pelayanan WP, SPT L/B untuk
diperhitungkan dengan piutang pajak
– Pengawasan & pembinaan kepatuhan kewajiban
dalam ketentuan UU pajak
– Uji kelengkapan & kebenaran material pengisian
SPT
– Penentuan kepastian kondisi WP yang benar (segi
adm & potensi fiskal)
Bina Nusantara University
3
Pelaksanaan Pemeriksaan
Sesuai norma pemeriksaan (Fiskus, Pemeriksaan, dan WP)
Tim: 1 supervisor, 1 ketua tim & min’l 1 anggota.
PSK: 1 pemeriksa dapat sebagai ketua tim rangkap anggota.
Dalam jam / hari kerja / diteruskan di luar waktu tersebut.
WP / wakil / kuasa tidak ada, tetap jalan jika ada yang bisa wakili
WP, tapi terbatas wewenangnya  pemeriksaan ditunda &
dilanjutkan ke waktu lain.
Agar aman, sebelum ditunda  pemeriksa dapat segel tempat /
ruang yang diduga untuk simpan dok, uang / barang yang dapat
beri petunjuk keadaan usaha WP.
Bina Nusantara University
4
Surat Perintah pemeriksaan Pajak (SP3): mulai
WP terima SP3 (dalam 1 bulan dari tanggal SP3).
Jika WP / wakil / kuasa tolak diperiksa, harus
tanda tangan surat pernyataan penolakan.
Penolakan tersebut = WP langgar Ps.39 UU KUP,
sengaja tidak ada / buat pembukuan / catatan,
tidak perlihatkan / pinjamkan buku, catatan /
dokumen lain, sehingga dapat dilakukan
penyidikan.
Bina Nusantara University
5
Hasil pemeriksaan  WP disurati.
PSL / PL  WP diberi kesempatan beri tanggapan
terhadap hasil pemeriksaan dalam 7 hari dari
diterimanya surat tersebut.
WP tidak setuju sebagian / semua hasil pemeriksaan 
dapat beri sanggahan dengan bukti pendukung.
Tanggapan WP tersebut harus dibahas Tim pemeriksa
pajak  bahan persiapan untuk pembahasan akhir
hasil pemeriksaan.
Bina Nusantara University
6
Lap pemeriksaan pajak (LPP) = ringkas, jelas,
berisi ruang lingkup sesuai tujuan pemeriksaan,
didukung bukti kuat ada / tidaknya penyimpangan
terhadap aturan pajak, dan info lain yang perlu.
Hasil pemeriksaan yang tidak / tidak semua
disetujui WP pembahasan akhir hasil
pemeriksaan.
LPP  SKP & STP
Bina Nusantara University
7
Kebijakan Pemeriksaan YAD
Untuk tingkatan kepatuhan WP & lbh dorong akuntabilitas tingkat
pengawasan, dalam:
1. Target pemeriksaan yg tepat
2. Efisiensi & efektivitas pemeriksaan
3. Pengawasan pemeriksaan
Tujuan Penyidikan Pajak :
– Tindak pidana menjadi terang
– Menemukan tersangka
– Tahu besarnya pjk yg digelapkan
Penyidik pajak: PNS tertentu di DJP dengan wewenang khusus
lakukan penyidikan tindak pidana perpajakan.
Bina Nusantara University
8