Transcript 1 Bina Nusantara University

Bina Nusantara University
1
Mata kuliah
Tahun
: F0442 - Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
: 2010
Ketentuan Khusus Dan Pidana Dalam
Perpajakan
Pertemuan 12
Tujuan Pembahasan
• Diharapkan mahasiswa mampu menerangkan tentang
ketentuan Khusus dan ketentuan Pidana dalam aspek
perpajakan.
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
• Hal-hal yang sifatnya khusus dalam perpajakan
• Hal-hal yang sifatnya pidana dalam perpajakan
Bina Nusantara University
4
WAKIL WAJIB PAJAK
Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya,
wajib pajak dapat diwakili sebagai berikut:
•
Badan, diwakili oleh pengurus.
– Pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang
ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam
menjalankan perusahaan.
•
Badan dalam proses pembubaran/pailit, diwakili oleh orang atau badan yang
melakukan proses pembubaran/pailit.
•
Warisan yg belum terbagi, diwakili oleh salah seorang ahli waris, pelaksana
wasiat atau yang mengurusi harta peninggalannya.
•
Anak yg belum dewasa atau orang yg berada dlm pengampuan, diwakili oleh
wali atau pengampunya.
•
Orang pribadi atau badan dpt menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa
khusus untuk menjalankan hak dan kewajibannya.
KUASA PAJAK
Menurut Kep. MenKeu No. 576/KMK.04/2000, WP dapat menunjuk
seorang kuasa yang bukan pegawainya dengan surat kuasa khusus
untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, syarat:
•
Menyerahkan surat kuasa khusus yang asli.
•
Menguasai ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan ditunjukkan dengan telah
diperolehnya:
– Ijazah brevet yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
– Ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, dari lembaga pendi-dikan
tinggi negeri atau swasta yang disamakan.
•
Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan,
atau tindak pidana dibidang keuangan lainnya.
•
Selain itu, kuasa pajak harus telah lulus ujian sertifikasi konsultan pajak.
LARANGAN BAGI PEJABAT
Setiap pejabat dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang menyangkut
masalah perpajakan, antara lain:
•
SPT, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan WP.
•
Data-data yang diperoleh dalam rangka pemeriksaan.
•
Dokumen dan atau data-data dari pihak ketiga yg bersifat rahasia
•
Dokumen dan atau rahasia WP sesuai peraturan yang berlaku.
Larangan ini juga berlaku bagi tenaga ahli yg ditunjuk Dirjen Pajak untuk
membantu dalam melaksanakan ketentuan perpajakan, seperti misalnya:
ahli bahasa, akuntan, pengacara dan sebagainya.
Dikecualikan dari larangan ini adalah:
Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam
sidang di pengadilan.
Pejabat dan tenaga lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
KETERANGAN DARI PIHAK KETIGA
•
Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau
perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan
Hukum Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk
meminta kepada pejabat pajak dan ahli bukti tertulis dan keterangan WP
yang ada padanya.
•
Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perpajakan diperlukan
keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak,
kantor administrasi dan pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan
dengan WP yang diperiksa atau disidik atas permintaan tertulis dari Dirjen
Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang
diminta.
•
Dalam hal pihak-pihak tersebut di atas terikat oleh kewajiban
merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan atau penyidikan pajak,
kewajiban merahasiakan ditiadakan atas perintah MenKeu.
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI
Direktur Jenderal Pajak dapat:
•
Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi brp bunga, denda, dan
kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perpajakan dalam hal
sanksi tersebut karena khilaf atau bukan kesalahan WP.
•
Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yg tdk benar.
Syarat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi:
•
Permohonan hrs diajukan secara tertulis dlm Bahasa Indonesia dengan
memberi alasan yang jelas dan meyakinkan.
•
Disampaikan kepada Dirjen Pajak melalui Kepala KPP.
•
Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bln sjk diterbitkannya STP, SKPKB, atau
SKPKBT kecuali WP dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat
dipenuhi diluar kuasanya.
UU KUP PASAL 38
Setiap orang karena kealpaannya (tidak sengaja):
• Tidak menyampaikan SPT, atau
• Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak
lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak
benar, shg dapat menimbulkan kerugian pd pendapatan
negara dan perbuatan tsb merupakan perbuatan setelah
perbuatan yang pertama kali dilakukan
•
Sanksi:
• Denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak yg terutang yang
tidak atau kurang dibayar, atau
• Dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1
tahun.
UU KUP PASAL 39 AYAT (1)
Setiap orang dengan sengaja:
•
Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau mengguna-kan tanpa hak NPWP
atau NPPKP, atau
•
Menyalahgunakan atau menggunakan hak NPWP atau NPPKP
•
Tidak menyampaikan SPT, atau
•
Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
•
Menolak untuk dilakukan pemeriksaan, atau
•
Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yg palsu atau dipalsukan
seolah-olah benar, atau
•
Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak
meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya.
•
Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan
•
Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut, sehingga menimbulkan kerugian
pada pendapatan negara.
•
Sanksi: dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 tahun dan
denda denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pjk yg terutang yg tidak
atau kurang dibayar.
UU KUP PASAL 39 AYAT (2)&(3)
•
Pidana sebgaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) ditambahkan satu kali
menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak
pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak
selesai-nya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
– Hal ini untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang
perpajakan.
•
Setiap orang melakukan percobaan untuk:
– Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP/NPPKP,
– Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya tidak benar atau
tidak lengkap dalam rangka mengajukan restitusi/kompensasi pajak.
– Sanksi: pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun
dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi
yang dimohon atau jumlah kompensasi atau pengkreditan yang
dilakukan WP.
SANKSI BAGI PIHAK KETIGA
• Pihak ketiga (bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak,
kantor administrasi dan pihak ketiga lainnya) tidak memberi
kete-rangan atau bukti, atau memberikan keterangan atau
bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling lama Rp 10 juta.
• Setiap orang yg dengan sengaja menghalangi atau
mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan,
dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp 10 juta.