Transcript Pertemuan #11 PENYIDIKAN DALAM PERPAJAKAN Matakuliah

Matakuliah
Tahun
Versi
: F0442 / Ketentuan Umum Perpajakan
: 2006
:1
Pertemuan #11
PENYIDIKAN DALAM
PERPAJAKAN
1
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa
akan mampu :
membandingkan adanya Pemeriksaan dan
Penyidikan dalam aspek-aspek perpajakan.
2
Outline Materi
Pengertian Penyidikan pajak.
Dasar Penyidikan pajak.
Penggolongan tindak pidana Pajak.
Daluwara pidana pajak.
3
PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian
tindakan yg dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan yg terjadi srta menemukan tersangkanya (UU No. 6 Tahun
1983 stdtd. 16 Tahun 2000 tentang KUP pasal 1 angka 28).
Dasar hukum penyidikan pajak adalah UU No. 6 Tahun 1983
stdtd. 16 Tahun 2000 tentang KUP pasal 44, 44A, dan 44B, yang
berbunyi:
– “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
perundang-undangan perpakaan”.
Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan diatur menurut
UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
4
TUJUAN PENYIDIKAN PAJAK
Tujuan Penyidikan Pajak adalah:
Untuk membuat terang tindak pidana perpajakan yang terjadi.
Guna menemukan tersangka.
Untuk mengetahui besarnya pajak terutang yang digelapkan.
Kategori Tindak Pidana Perpajakan adalah:
Memenuhi rumusan UU KUP pasal 38 dan pasal 39.
Diancam dengan sanksi pidana.
Melawan hukum dan tindakan pidana di bidang perpajakan.
Yang dilakukan oleh seseorang atau badan atau yang mewakili.
Menimbulkan kerugian bagi negara.
5
UU KUP PASAL 38
Setiap orang karena kealpaannya (tidak sengaja):
Tidak menyampaikan SPT, atau
Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap,
atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, shg dapat
menimbulkan kerugian pd pendapatan negara.
Sanksi:
Dipidana dgn pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan
Denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang bayar.
6
UU KUP PASAL 39 AYAT (1)
Setiap orang dengan sengaja:
Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau mengguna-kan
tanpa hak NPWP atau NPPKP, atau
Tidak menyampaikan SPT, atau
Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau
tidak lengkap, atau
Menolak untuk dilakukan pemeriksaan, atau
Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yg palsu
atau dipalsukan seolah-olah benar, atau
Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya.
Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut, sehingga
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Sanksi: dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling
tinggi 4 (empat) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
7
UU KUP PASAL 39 AYAT (2)&(3)
Pidana sebgaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) dilipatkan 2
(dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang
perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
– Hal ini untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di
bidang perpajakan.
Setiap orang melakukan percobaan untuk:
– Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP/NPPKP,
– Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya tidak benar atau
tidak lengkap dalam rangka mengajukan restitusi/kompensasi pajak.
– Sanksi: pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon atau jumlah kompensasi yang dilakukan WP.
8
PENGHENTIAN PENYIDIKAN
Tidak terdapat cukup bukti.
Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana perpajakan.
Telah daluarsa.
Tersangka meninggal dunia.
Atas permintaan Menteri Keuangan untuk tujuan kepentingan
penerimaan negara, Jaksa Agung dpt menghentikan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan, atau
Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar
atau yg tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan denda
sebesar 4x pajak terutang.
9
DALUARSA PENYIDIKAN PAJAK
Daluarsa penyidikan pajak adalah 10 tahun.
– Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum
bagi wajib pajak.
10
PENYIDIK PAJAK
Penyidik Pajak adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik utk melakukan penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.
Wewenang Penyidik Pajak adalah:
– Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
– Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpakan.
– Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpakan.
– Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpakan.
11
PENYIDIK PAJAK
……(contd.)
Wewenang Penyidik Pajak adalah ……(contd.):
– Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan thd
bahan bukti tersebut.
– Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
– Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawanya.
– Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan.
– Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sbg
tersangka atau saksi.
– Menghentikan penyidikan.
– Melakukan tindakan lain yang perlu untuk memperlancar penyidikan.
12
13