Transcript Pertemuan #12 KETENTUAN KHUSUS DAN PIDANA DALAM PERPAJAKAN Matakuliah

Matakuliah
Tahun
Versi
: F0442 / Ketentuan Umum Perpajakan
: 2006
:1
Pertemuan #12
KETENTUAN KHUSUS DAN
PIDANA DALAM PERPAJAKAN
1
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa
akan mampu :
menerangkan tentang ketentuan Khusus dalam
aspek perpajakan.
menerangkan tentang ketentuan Pidana dalam
aspek perpajakan.
2
Outline Materi
Mengatur hal-hal yang sifatnya khusus dalam
perpajakan.
Mengatur hal-hal yang sifatnya Pidana dalam
perpajakan.
3
WAKIL WAJIB PAJAK
Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya,
wajib pajak dapat diwakili sebagai berikut:
Badan, diwakili oleh pengurus.
– Pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai
wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil
keputusan dalam menjalankan perusahaan.
Badan dalam proses pembubaran/pailit, diwakili oleh orang atau
badan yang melakukan proses pembubaran/pailit.
Warisan yg belum terbagi, diwakili oleh salah seorang ahli waris,
pelaksana wasiat atau yang mengurusi harta peninggalannya.
Anak yg belum dewasa atau orang yg berada dlm pengampuan,
diwakili oleh wali atau pengampunya.
Orang pribadi atau badan dpt menunjuk seorang kuasa dengan
surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajibannya.
4
KUASA PAJAK
Menurut Kep. MenKeu No. 576/KMK.04/2000, WP dapat menunjuk
seorang kuasa yang bukan pegawainya dengan surat kuasa khusus
untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, syarat:
Menyerahkan surat kuasa khusus yang asli.
Menguasai ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan ditunjukkan
dengan telah diperolehnya:
– Ijazah brevet yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
– Ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, dari lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta yang disamakan.
Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan, atau tindak pidana dibidang keuangan lainnya.
Selain itu, kuasa pajak harus telah lulus ujian sertifikasi konsultan
pajak.
5
TANGGUNG RENTENG
Pembeli BKP atau penerima JKP sebagaimana diatur dalam UU
PPN 1984 bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran
pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak
telah dibayar.
Sesuai dengan prinsip beban pembayaran PPN dan PPnBM
ditanggung pembeli barang atau penerima jasa. Maka jika PPN
atau PPnBM tersebut tidak dapat ditagih oleh negara kepada
penjual atau pemberi jasa, maka pembeli atau penerima jasa
memiliki tanggung jawab renteng pembayaran pajak kecuali
dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar kepada
penjual atau pemberi jasa.
6
LARANGAN BAGI PEJABAT
Setiap pejabat dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang
menyangkut masalah perpajakan, antara lain:
SPT, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan WP.
Data-data yang diperoleh dalam rangka pemeriksaan.
Dokumen dan atau data-data dari pihak ketiga yg bersifat rahasia
Dokumen dan atau rahasia WP sesuai peraturan yang berlaku.
Larangan ini juga berlaku bagi tenaga ahli yg ditunjuk Dirjen Pajak
untuk membantu dalam melaksanakan ketentuan perpajakan,
seperti misalnya: ahli bahasa, akuntan, pengacara dan sebagainya.
Dikecualikan dari larangan ini adalah:
Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi
ahli dalam sidang di pengadilan.
Pejabat dan tenaga lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
7
KETERANGAN DARI PIHAK KETIGA
Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara
pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan
Hukum Acara Pidana dan Hukum Perdata, Menteri Keuangan
dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat pajak
dan ahli bukti tertulis dan keterangan WP yang ada padanya.
Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perpajakan
diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik,
notaris, konsultan pajak, kantor administrasi dan pihak ketiga
lainnya, yang mempunyai hubungan dengan WP yang diperiksa
atau disidik atas permintaan tertulis dari Dirjen Pajak, pihak-pihak
tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.
Dalam hal pihak-pihak tersebut di atas terikat oleh kewajiban
merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan atau penyidikan
pajak, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas perintah MenKeu.
8
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI
Direktur Jenderal Pajak dapat:
Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi brp bunga,
denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan
perpajakan dalam hal sanksi tersebut karena khilaf atau bukan
kesalahan WP.
Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yg tdk benar.
Syarat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi:
Permohonan hrs diajukan secara tertulis dlm Bahasa Indonesia
dengan memberi alasan yang jelas dan meyakinkan.
Disampaikan kepada Dirjen Pajak melalui Kepala KPP.
Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bln sjk diterbitkannya STP,
SKPKB, atau SKPKBT kecuali WP dapat menunjukkan jangka
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi diluar kuasanya.
9
UU KUP PASAL 38
Setiap orang karena kealpaannya (tidak sengaja):
Tidak menyampaikan SPT, atau
Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap,
atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, shg dapat
menimbulkan kerugian pd pendapatan negara.
Sanksi:
Dipidana dgn pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan
Denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang bayar.
10
UU KUP PASAL 39 AYAT (1)
Setiap orang dengan sengaja:
Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau mengguna-kan
tanpa hak NPWP atau NPPKP, atau
Tidak menyampaikan SPT, atau
Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau
tidak lengkap, atau
Menolak untuk dilakukan pemeriksaan, atau
Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yg palsu
atau dipalsukan seolah-olah benar, atau
Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya.
Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut, sehingga
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Sanksi: dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling
tinggi 4 (empat) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
11
UU KUP PASAL 39 AYAT (2)&(3)
Pidana sebgaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) dilipatkan 2
(dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang
perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
– Hal ini untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di
bidang perpajakan.
Setiap orang melakukan percobaan untuk:
– Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP/NPPKP,
– Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya tidak benar atau
tidak lengkap dalam rangka mengajukan restitusi/kompensasi pajak.
– Sanksi: pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon atau jumlah kompensasi yang dilakukan WP.
12
DALUARSA TINDAK PIDANA PAJAK
Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah
lampau wkt 10 tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnnya
Masa Pajak, berakhirnya bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya
Tahun Pajak yang bersangkutan.
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi
Wajib Pajak, Penuntut Umum, dan Hakim.
13
SANKSI BAGI PEJABAT
Pejabat yg karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan sesuai UU KUP pasal 34, dipidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 4 juta.
Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau
seseorang yg menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat
merahasiakan sesuai UU KUP pasal 34, dipidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 juta.
Penuntutan terhadap tindak pidana tersebut di atas hanya dapat
dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar
(delik aduan).
14
SANKSI BAGI PIHAK KETIGA
Pihak ketiga (bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak,
kantor administrasi dan pihak ketiga lainnya) tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberikan keterangan atau bukti yang
tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling lama Rp 10 juta.
Setiap orang yg dengan sengaja menghalangi atau mempersulit
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dipidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 10 juta.
15
16