Transcript Materi Pertemuan III Penggolongan, tarif dan sanksi pajak PENGGOLONGAN PAJAK Golongan Langsung Tidak Langsung PAJAK Pemungut Pusat/Negara Daerah Sifat Subjektif Objektif Jenis Pajak No Jenis pajak Golongan Pajak Penghasilan (PPh) Langsung, Pusat, Subjektif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan.

Materi Pertemuan III
Penggolongan, tarif dan
sanksi pajak
PENGGOLONGAN PAJAK
Golongan
Langsung
Tidak Langsung
PAJAK
Pemungut
Pusat/Negara
Daerah
Sifat
Subjektif
Objektif
Jenis Pajak
No
Jenis pajak
Golongan
1
Pajak Penghasilan (PPh)
Langsung, Pusat, Subjektif
2
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
Tidak Langsung, Pusat,
Objektif
3
Bea Materai
Langsung, Pusat, Objektif
4
Bea Masuk dan Bea Cukai
Langsung, Pusat, Objektif
5
Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas
Air
Langsung, Daerah Prop.,
Objektif
6
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air
Langsung, Daerah Prop.,
Objektif
7
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Langsung, Daerah Prop.,
Objektif
8
Pajak Air Permukaan
Langsung, Daerah Prop.,
Objektif
Jenis Pajak
No
Jenis pajak
Golongan
9
Pajak Hotel
Tidak Langsung, Daerah
Kab./Kota, Objektif
10
Pajak Restoran
Tidak Langsung, Daerah
Kab./Kota, Objektif
11
Pajak Hiburan
Tidak Langsung, Daerah
Kab./Kota, Objektif
12
Pajak Reklame
Langsung, Daerah Kab./Kota,
Objektif
13
Pajak Penerangan Jalan
Langsung, Daerah Kab./Kota,
Objektif
Jenis Pajak........lanjutan
No
Jenis pajak
Golongan
14
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Langsung, Daerah Kab./Kota,
Objektif
15
Pajak Parkir
Langsung, Daerah Kab./Kota,
Objektif
16
Pajak Air Tanah
Langsung, Daerah Kab./Kota,
Objektif
17
Pajak Sarang Burung Walet
Langsung, Daerah Kab./Kota,
Objektif
18
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan
Langsung, Daerah Kab./Kota,
Objektif
19
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
Langsung, Daerah Kab./Kota,
Objektif
Tarif Pajak
Tarif
Tetap
Proporsional
Progresif
Proporsional
Progresif
Degresif
Degresif
Proporsional
Progresif
Degresif
Metoda Penghitungan
Tidak berlapis
Berlapis
Tarip PPh WP Badan dan BUT
(Ps 17 UU No. 36 Th 2008)
 Tarif tunggal: 28%
 Pada tahun 2010, tarif tersebut turun menjadi
25%
WPDN yang berbentuk perseroan terbuka yang
paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan
saham yang disetor diperdagangkan di bursa
efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan
tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar
5% lebih rendah dari yang seharusnya (PMK
No 238/PMK. 03/2008).
Tarip PPh WP Pribadi
(Ps 17 UU No. 36 Th 2008)
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000
5%
di atas Rp50.000.000 sampai dengan
Rp250.000.000
15%
di atas Rp250.000.000 sampai dengan
Rp500.000.000,00
25%
di atas Rp500.000.000,00
30%
Tarip PPh WP Pribadi
(Ps 17 UU No. 36 Th 2008)
 Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada
ketentuan tersebut dapat diturunkan menjadi
paling rendah 25% yang diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Sanksi Pajak
Sanksi Pajak dapat berupa:
 Administrasi
 Pidana
Sanksi Administrasi
Sanksi Administrasi dapat berupa:
 Sanksi Denda
 Sanksi Bunga
 Sanksi Kenaikan
Sanksi Pidana
Sanksi Pidana dapat berupa:
 Pidana Penjara
karena adanya tindak pidana
yang dilakukan dengan sengaja;
 Pidana Kurungan
karena adanya tindak pidana
yang dilakukan karena kealpaan
Pidana Penjara
 Terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara
 Batas maksimum hukuman penjara ialah seumur




hidup
Pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan
penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat
Kebebasan para tahanan penjara amat terbatas
Dibagai atas kelas-kelas menurut kualitas dan
kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai
dengan yang teringan
Tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda
Pidana Kurungan
 Selain dipenjara negara, dalam kasus-kasus tertentu





terhukum mungkin diizinkan menjalaninya di rumah
sendiri dengan pengawasan yang berwajib
Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 tahun
Pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan
kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan
Kebebasan para tahanan kurungan lebih banyak.
Pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelaskelas
Dapat menjadi pengganti hukuman denda
Contoh: Pidana Kurungan
Alasan: Kealpaan (Ps 38 UU No 28/2007)
Tidak menyampaikan SPT; atau
 Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar
atau tidak lengkap, atau melampirkan
keterangan yang isinya tidak benar, sehingga
dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara
Sanksi: Dipidana kurungan antara 3 bulan - 1
tahun dan atau denda antara 1-2 kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
(bila dilakukan pertama kali, maka tidak ada
sanksi pidana)

Contoh: Pidana Kurungan
Alasan: Kealpaan (Ps 41 UU No 28/2007)
 Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban
merahasiakan segala sesuatu yang diketahui
atau diberitahukan oleh Wajib Pajak
Sanksi: dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta
rupiah
Contoh: Pidana Penjara
Alasan: Disengaja (Ps 39 UU No 28/2007)
 Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP; atau
 Tidak menyampaikan SPT; atau
 Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak
benar atau tidak lengkap; atau
 Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau
 Menolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau
dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
atau
 Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak
memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau
dokumen lainnya; atau
 Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut,
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan
negara
Contoh: Pidana Penjara
Sanksi: Dipidana antara 2-6 tahun dan atau denda
antara 2-6 kali jumlah pajak yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar