Transcript Pertemuan 16 PEGADAIAN DAN PERBANKAN SYARIAH Matakuliah

Matakuliah
Tahun
: J0104 / Manajemen Keuangan II
: 2009
Pertemuan 16
PEGADAIAN DAN PERBANKAN
SYARIAH
BINA NUSANTARA
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa
akan mampu :
• Membandingkan alternatif pembiayaan
dari pegadaian dan bank syariah
BINA NUSANTARA
Pegadaian
• Sejarah singkat pegadaian .
Sejarah pegadaian telah dimulai pada zaman VOC,
Pemerintahan Belanda di Indonesia dengan mendirikan “Bank
Van Leening”yaitu suatu lembaga keungan yang memberikan
kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini didirikan di Batavia
(Jakarta) 20 Agustus 1746.
Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan di Indoensia
tahun 1811-1816, Van leening dibubarkan, dan masyarakat
diberi kekuasaan mendirikan usaha pegadaian, asal mendapat
izin dari pemerintah daerah setempat “(Liecentie stelsel)”.
Namun yang terjadi adalah dengan izin ini terjadi pelaksanaan
rentenir atau lintah darat yang tidak menguntungkan
pemerintah Inggris pada waktu itu. Liecentie stelsel diganti
dengan “patch stelsel” tentang pendirian pegadaian diberikan
kepada umum yang mampu membayarkan pajak tinggi.
BINA NUSANTARA
PEGADAIAN
Kembali Belanda menjajah Indonesia, patch stelsel
dipertahankan ternyata banyak melakukan penyeleweangan
dalam operasi pegadaian, maka keluarlah “cultur stelsel”yang
mengatur pegadaian dipegang oleh pemerintah untuk
melindungi masyarakat. Keluarlah Staatblad (Stbl) NO;131,
tgl.12 Maret 1901 yang mengatur usaha pegadaian monopoli
pemerintah Belanda. Tanggal 1 April 1901 berdirilah Pegadaian
Negara pertama di Sukabumi. Setiap tanggal 1 April diperingati
hari ulang tahun Pegadaian.
Pada zaman Jepang pusat Jawatan Pegadaian berada di
Jl.Kramat Jakarta, yang dalam bahasa Jepang disebut “ Sitji
Eigeikyuku”.Pada zaman Pemerintahan RI, Pegadaian pindah
ke Karanganyar ( Kebumen) karena perang terus menerus.
Agresi kedua Belanda Pegadaian pindah ke Magelang, dan
pasca perang pindah ke Jakarta.
Status pegadaian berubah ubah yaitu sebagai
Perusahaan Negara (PN) tahubn 1961, dengan PP 7/1969
menjadi PERJAN dan dengan PP 10/1990 diperbaharui
dengan PP 103/2000, statusnya menjadi PERUM.
BINA NUSANTARA
PEGADAIAN
Pengertian
Pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh seseorang
yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang
bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang
oleh seorang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama
orang yang mempunyai utang.
Dalam pegadaian ada motto “ mengatasi masalah tanpa
masalah”. Menurut KUHP 1150, “Gadai” adalah hak yang
diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang
bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang
berpiutang atau seorang lain atas namanya, dan memberikan
kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil
pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada
orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian
biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah
dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digunakan .
BINA NUSANTARA
PEGADAIAN
Perum Pegadaian adalah
suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di
Indonesia yang secara resmi mempunyai
izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga
keuangan berupa pembiayaan dalam
bentuk penyaluran dana ke masyarakat
atas dasar hukum gadai.
BINA NUSANTARA
PEGADAIAN
Tujuan Perum Pegadaian sesuai dengan PP 10/Tahun 1990
adalah menyediakan pelayanan bagi masyarakat umum dan
sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip
pengelolaan perusahaan yang sehat dan bertujuan untuk:
1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan
kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang
ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya
melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum
gadai.
2. Mencegah praktek pegadaian gelap, riba dan pinjaman
tidak wajar lainnya.
Usaha pokok yang dilaksanakan oleh badan usaha
Pegadaian adalah pinjaman dengan jaminan bergerak, dan
sasarannya adalah masyarakat kelas menengah kebawah
atau kelas pinjaman relatif kecil bila dibandingkan dengan
pinjaman dari bank.
BINA NUSANTARA
PEGADAIAN
Barang-barang yang dapat digadaikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Barang- barang perhiasan.
Barang-barang elektronik.
Barang yang termasuk kategori kendaraan .
Barang-barang rumah tangga.
Mesin-mesin.
Barang-barang lainnya.
Barang tersebut diatas jika digadaikan di Perum Pegadaian
maka barang tersebut harus disimpan di gudang pegadaian,
atau ada kalanya pegadaian dapat menerima gadai dengan
jaminan persediaan barang di toko/gudang. Resiko dihadapi
adalah sulit menjual barang jaminan dan nilai taksir yang
terlalu rendah tidak sepadan dengan jumlah pinjaman yang
diberikan .
BINA NUSANTARA
PEGADAIAN
Persentase Taksiran .
Pinjaman dipegadaian kini dibagi menjadi 6 golongan dengan persentase
tertentu menurut golongannya. Perhitungan bunga di Perum Pegadaian
dilakukan setiap 15 hari, kalau tidak dibayar maka peminjam dikenakan sanksi
keterlambatan pembayaran bunga.
Contoh: Ibu rumah tangga, Sukesi menggadaikan barang miliknya
dengan nilai Rp.145.000. Bila Ibu Sukesi menebus bunganya hanya dalam
waktu 15 hari, maka ibu Sukesi hanya membayar pokok pinjaman ditambah
bunga sebesar 2,25%. Berikut persentase yang berlaku di pegadaian.
Tebel Persentase Pinjaman Perum Pegadaian
Golongan
Uang Pinjaman
(Dalam satuan Rupiah)
Persentase
A
20.000 s/d 150.000
2, 25% P.M
B
151.000 s/d 500.000
3,25% permonth
C1
505.000 s/d 1.000.000
3,25% permonth
C2
1.010.000 s/d 20.000.000
3,25% permonth
D1
20.050.000 s/d 50.000.000
3,25% permonth
D2
50.100.000 s/d 200.000.000
3,25% permonth
BINA NUSANTARA
PEGADAIAN
Kegiatan Usaha Pegadaian lainnya.
1.
2.
3.
Jasa taksiran
adalah pemberian fasilitas pelayanan kepada masyarakat yang
ingin mengetahui kualitas dan nilai sesungguhnya dari barang
perhiasan yang dimilikinya, misalnya emas,berlian dan yang
lainnya. Penaksiran ini dilakukan juru taksir yang dimiliki Perum
Pegadaian .
Memberikan Kredit.
adalah pemberian kredit ini diberikan kepad karyawan tetap
suatu perusahaan, dimana pembayaran angsuran kredit akan
dipotong setiap bulan dari gaji bulanan karyawan tetap
bersangkutan.
Galeri 24.
adalah tempat penjualan emas dan permata,dimana Perum
pegadaian akan menjamin kualitas keaslian karetase dan
kualitas emas serta permata yang dijual.
BINA NUSANTARA
Bank Syariah ( Bank Islam)
• Sejarah singkat.
Bank Islam (Bank Syariah) telah beroperasi di Indonesia berdasarkan UU
Perbankan tahun 1992. UU ini kemudian diterjemahkan lebih lanjut PP NO:72/1992,
kemudian disempurnakan lagi dengan UU NO:10/1998 dan UU NO;23/1999. Undang-undang
terakhir tentang Bank Indonsia yang memberikan kewenangan kepada BI untuk
mengakomodasi prinsip-prinsip “syariah” dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Undangundang yang mengatur perbankan syariah dan secara khusus telah ada UU Perbankan
Syariah di Indonesia dengan UU NO:21/2008 tentang Perbankan Syariah
Secara umum Bank Syariah seperti Bank Umum, yaitu menerima dana dalam
bentuk deposito/tabungan dan kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk
pinjaman atau investasi lainnya. Perbedaan yang pokok adalah Bank Islam beroperasi
tidak atas dasar bunga (riba) tetapi atas dasafr pembagian (sharing) keuntungan.
Pelopor berdirinya perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat
Indonesia (BMI), yang berdiri tahun 1991 diprakarsai oleh MUI dengan dukungan ICMI dan
beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat mengalami kesulitan keuangan karena krisis
moneter akhir tahun 1999, tetapi Islamic Development Bank (IDB) memberikan suntikan
dana priode 1999-2002 dan dapat bangkit dan berkembang. Keberadaan Bank Syariah di
Indonesia telah diatur dalam UU No;10/1998 tentang perubahan UU No:7/1992 tentang
perbankan. Terakhir adalah UU NO:21/2008 khusus Perbankan Syariah di Indonesia .
Hingga tahun 2007, sudah ada 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu BMI, Bank Syariah
Mandiri dan Bank Mega Syariah. Disamping itu beberapa bank umum memiliki unit usaha
syariah termasuk milik BUMN dan swasta.
BINA NUSANTARA
Bank Syariah ( Bank Islam)
•
Pengertian:
Menurut UU NO;21/2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang
menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah(USS), mencakup
kelembagaan , kegiatan usaha, serta cara dam proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya.
Perbankan Syariah terdiri dari 2 bank yaitu:
1.
Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan
Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah.
Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan
jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2.
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya
tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Setiap Bank Umum dapat
melakukan kegiatanUnit kegiatan usaha Syariah atau lebih diekenal Unit Usaha
Syariah (USS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang
berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan
usaha berdasarkan Prinsip Syariah , atau unit kerja di kantor cabang dari suatu
Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang
pembantu Syariah dan /atau unit Syariah .
UU No :21/2008 sebagai undang2 khusus mengatur Perbankan Syariah diatur
tentang kepatuhan syariah (Syariah compliance) yang kewenangannya ada pada MUI
yang dipresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk
pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindak lanjuti implementasi
fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam peraturan BI.
BINA NUSANTARA
Bank Syariah ( Bank Islam)
•
Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Bank Syariah.
Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan
fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan
fatwa di bidang syariah. Atau dengan perkataan lain dapat diartikan sebagai aturan
perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan
dana dan /atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan
syariah.
Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah antara lain adalah kegiatan usaha
yang tidak mengandung unsur sbb:
1.
2.
3.
4.
5.
Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain
transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya,
kuantitas dan waktu penyerahan (fadh) atau dalam transaksi pinjam
meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas
mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena
berjalannya waktu (nasi’ah)
Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang
tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
Gharar, yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak
diketahui keberadaannnya, atau tidak dapat diserahkan pada saat
transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
Haram, yaitu transaksi yang obyeknya dilarang dalam syariah atau,
Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidak adilan bagi pihak
lainnya.
BINA NUSANTARA
Bank Syariah ( Bank Islam)
• Produk Perbankan Syariah
1.
Jasa Untuk Peminjam Dana, terdiri dari 4 kategori.
a. Mudhorobah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan
pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio
tertentu yang disepakati, dan resiko kerugian ditanggung oleh Bank
kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan,
kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan,
kecurangan dan penyalahgunaan.
b. Musyarokah (Joint Venture), keuntungan yang diraih akan dibagi
dalam rasio yang disepekati , sementara kerugian akan dibagi
berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak.
c. Murobabah, yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan
membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian
menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan
sesuai marjin keuntungan yang ditetapkan oleh bank, dan pengguna
jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat
sesuai akad diawal dan besarnya angsuran = harga pokok ditambah
marjin yang disepakati. Contoh “ Rumah dengan harga Rp 200 juta, majin
bank Rp.20 juta, maka yang dibayar nasabah peminjam adalah Rp220 juta
dan diangsur selama waktu disepakati.
d. Takaful ( Asuransi Islam).
BINA NUSANTARA
Bank Syariah ( Bank Islam)
2. Jasa Untuk Penyimpanan Dana.
a. Wadi”ah (Jasa Penitipan), adalah penitipan
dana dimana penitip dapat mengambil dana
tersebut sewaktu waktu.
b. Deposito Mudhorobah, nasabah menyimpan
dana di Bank dalam kurun waktu yang
tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap
dana nasbah dilakukan bank akan dibagikan
antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi
hasil tertentu.
BINA NUSANTARA
Bank Syariah ( Bank Islam)
•
Karakteristik sistem Perbankan Syariah
Karakteristik Perbankan Syariah di Indonesia adalah :
1. Beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternative
sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat
dan bank.
2. Menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi
3. Investasi beretika
4. Mengedepankan nilai –nilai kebersamaan dan persaudaraan
dalam berproduksi.
5. Menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.
Perbankan Syariah adalah sistem perbankan yang kredibel karena
menyediakan beragam produk jasa layanan perbankan denga
sistem keuangan yang bervariasi dan dapat diminati oleh seluruh
anggota masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
BINA NUSANTARA
LARANGAN BAGI BANK SYARIAH dan UUS
•
Bank Syariah dilarang ( pasal 24, UU NO;21/2008):
1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip
Syariah.
2. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar
modal.
3. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud
dalam pasal 20 ayat (1) butir b dan huruf c dan
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian , kecuali sebagai
agen pemasaran produk asuransi syariah.
•
UUS dilarang .
1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip
Syariah.
2. Melakukan jual beli saham secara langsung di pasar modal.
3. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud
dalam pasal 20 ayat (2) hurup c, dan
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian , kecuali sebagai
agen pemasaran produsk asuransi syariah.
BINA NUSANTARA
Bank Syariah ( Bank Islam)
• Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang ( pasal 25,
UU NO:21/2008).
- Melakukan kegiatan usaha bertentangan dengan Prinsip
Syariah
- Menerima simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas
pembayaran.
- Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing , kecuali
penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
- Melakukan kegiatan usaha perasuransian , kecuali sebagai agen
pemasaran produk asuransi syariah.
- Melakukan penyertaan modal , kecuali pada lembaga yang
dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah dan
- Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam pasal 21.
BINA NUSANTARA