Document 9652174
Download
Report
Transcript Document 9652174
Matakuliah
Tahun
: PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAKPAJAK DAERAH
: 2009
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Pertemuan 4
Learning Outcomes
•Keberatan dan Banding
•Pengurangan PBB
•Pengenaan PBB dalam hal-hal tertentu
•Pembagian Hasil PBB
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
•Keberatan dan Banding
•Pengurangan PBB
•Pengenaan PBB dalam hal-hal tertentu
•Pembagian Hasil PBB
Bina Nusantara University
4
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 15 dan 16
Keberatan diajukan atas :
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
Surat Ketetapan Pajak (SKP).
Jangka waktu pengajuan keberatan adalah 3 (tiga) bulan setelah SPPT atau SKP
diterima oleh WP kecuali WP dalam keadaan di luar kekuasaannya.
Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan WP paling lama
12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima.
Atas keberatan yang diajukan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang.
Keberatan dapat diajukan dalam hal terjadi perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dan
Fiskus
Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas keberatan terhadap keputusan Direktur
Jenderal Pajak kepada Pengadilan Pajak.
Ketentuan banding PBB mengikuti ketentuan Pasal 27
UU No. 6 Tahun 1983
tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 27 Tahun 2008.
Bina Nusantara University
5
PENGURANGAN
Pasal 19 dan 20
Menteri Keuangan dalam hal :
PAJAK
TERUTANG
- Kondisi tertentu Objek pajak yang
ada hubungannya dengan subjek
pajak/sebab -sebab tertentu
lainnya
- Objek pajak terkena bencana alam
atau sebab lain yang luar biasa
DENDA
ADMINISTRASI
Bina Nusantara University
Dirjen Pajak
atas permintaan WAJIB PAJAK
karena hal-hal tertentu
6
PENGENAAN PBB TERHADAP OBJEK PAJAK
YANG DINILAI SECARA INDIVIDUAL
KMK No. 523/KMK.04/1998
OBJEK PAJAK YANG BERSIFAT KHUSUS DAPAT DITENTUKAN
BERDASARKAN PENILAIAN SECARA INDIVIDUAL
KEP. DIRJEN PAJAK NO. KEP. 16/PJ.6/1998
Objek Pajak yang bersifat khusus adalah sebagai berikut :
Jalan tol
Pelabuhan laut/sungai/udara
Lapangan golf
Industri semen/pupuk
PLTA, PLTU, PLTG
Pertambangan
Tempat rekreasi
Dan lain-lain sejenisnya
Bina Nusantara University
7
PEMBAGIAN
HASIL PENERIMAAN PBB
Pasal 18
DATI I I
DATI I
16,2 %
Bina Nusantara University
64,8 %
PEM. PUSAT
BIAYA PEMUNGUTAN
10 %
9%
- Berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 83/KMK.04/1994
tanggal 19 Maret 1994, 10% bagian
pemerintah pusat dibagikan kepada
seluruh Daerah Tingkat II
- SKB DJA-DJP
KEP. 56/A/44/1996
KEP. 50/PJ.6/1996
8
ALUR PENERIMAAN PBB
BANK
PERSEPSI/
KANTOR POS
Pelimpahan
TEMPAT
PEMBAYARAN
Pembayaran
WAJIB
PAJAK
Pelimpahan
Pembayaran
BANK/
OPERASIONAL V
PETUGAS
PEMUNGUT
Pembagian
10%
Bina Nusantara University
PEM.
PUSAT
9%
BIAYA
PEMUNGUTAN
16,2%
Propinsi
64,8%
Kab/Kota
9