Transcript Penghindaran Pajak & Pidana Pajak Pertemuan 13 – Manajemen Perpajakan Matakuliah

Matakuliah
Tahun
: F0522 – Manajemen Perpajakan
: 2009
Penghindaran Pajak & Pidana Pajak
Pertemuan 13
Learning Outcomes:
Di akhir sesi, mhs paham / dapat ulas:
- Penghindaran Pajak yang Legal & Illegal.
- Unsur kejahatan / pidana pajak di
Indonesia
Outline Materi:
Jenis penghindaran pajak
Penghindaran Pajak (Tax Avoidance / Legal & Tax Evasion /
Illegal)
Kejahatan / Pidana Pajak
Akibat Hukum dari Pidana Pajak.
Bina Nusantara University
2
Penghindaran Pajak
• Apa kita dapat hindarkan pajak?
Ya (untuk sementara), atau
Tidak (sudah sadar tentang pajak).
• Istilah dalam penghindaran pajak, antara lain:
- Penyelundupan
- Penghindaran
- Perlawanan
- Penggelapan
Bina Nusantara University
3
Tax Evasion vs. Tax Avoidance
• TE: penghindaran pajak dengan langgar UU
sehingga rugikan APBN, langgar pajak
(penyelundupan) yang tidak sesuai UU (Illegal).
• TA: penghindaran pajak dengan ikuti aturan
yang ada (legal / boleh).
Bina Nusantara University
4
Ilustrasi Tax Evasion & Avoidance
Menurut Sophar Lumbantoruan, sebagai
berikut:
Ke Bogor via tol  bayar, jika tidak bayar tol =
pelanggaran pajak (TE).
Jika via jalan alternatif tanpa bayar tol =
penghindaran pajak (TA).
Bina Nusantara University
5
Kejahatan / Pidana Pajak
(Tax Crime-1)
• Pidana Pajak = aksi terkait tindak kejahatan pajak,
dapat dipidana sesuai UU / aturan.
• Sbg kejahatan luar biasa (‘Extra Ordinary Crimes’),
kerah putih (‘White Collar Crime’),
sulit diditeksi karena oleh ahli (‘skill person’).
• Bs oleh non-fiskus / kolusi: ybs & fiskus, berselimut
Yuridis Formil bersama –
dengan mufakat jahat dg WP,
Bina Nusantara University
6
Kejahatan / Pidana Pajak
(Tax Crime-2)
• Tanpa kekerasan, antara lain jenis ‘Concursus
Idealis’ = basis dasar dari kejahatan tertentu
antara lain: penggelapan, penipuan, pemalsuan
& pencurian dls.
• Nilainya besar, negara bisa rugi trilyunan rupiah
 amat material untuk APBN.
Bina Nusantara University
7
Konsekuensi Hukum Pajak.
• UU KUP Psl 38 sd 42 (‘Lex Specialis
derogat Lex Generalis’)  UU 16/2000
(vs. UU 28/2007 ?) *
• Kejahatan / Pidana Pajak dapat karena:
ALPA (tidak sengaja, lalai, teledor, tidak indahkan pajak)
 Pelanggaran (bisa dikurung max.1th dan/atau denda
max. 2x pajak terutang)
SENGAJA (langgar aturan / UU)  Pidana / Kejahatan
(bisa dikurung max.6 thn dan/atau denda max. 4x pajak
terutang)
* Perhatikan UU 28/2007 atur sanksi minimal.
Bina Nusantara University
8
Penghindaran Pajak ganda dalam
P3B (Tax Treaty)
• Metode Penghindaran Pajak ganda UN Model.
• OECD Model.
• US Model.
• Model Ind.
Bina Nusantara University
9