Transcript Aspek Perlindungan Konsumen.ppt

Aspek Perlindungan
Konsumen Dalam
Cyberspace
LEMBAGA KAJIAN HUKUM DAN
TEKNOLOGI-FHUI
8/7/2016
1
Pembahasan
 Latar Belakang Perlindungan Konsumen
 Konstruksi UU No. 8 Tahun 1999
 Pengaruh Perkembangan Cyberspace
 Penerapan UU No. 8 Tahun 1999 Dalam
Menangani Kasus Terkait Cyberspace
 Kesimpulan
8/7/2016
2
Konsep Dagang Secara Umum
 Promosi (direct selling, network marketing,
advertising, dll.)
 Negosiasi (harga, kuantitas/kualitas produk,
service, dll.)
 Kesepakatan (pembayaran, pengiriman,
garansi, dll.)
 Eksekusi (pembeli wajib membayar, penjual
wajib menyerahkan barang)
8/7/2016
3
Konsep Perlindungan Konsumen
 menyeimbangkan posisi tawar konsumen
terhadap pelaku usaha
 mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur
dan bertanggung jawab dalam menjalankan
usaha/kegiatannya
8/7/2016
4
Bentuk Perlindungan Konsumen
 Yuridis: Penegakan UU No. 8 Tahun 1999
 Sosiologis: Penguatan Gerakan/ Organisasi
Perlindungan Konsumen
 Politis: Penentuan Kebijakan Publik
 Ekonomi: Barang/Jasa Berkualitas dan
Murah
8/7/2016
5
Pemegang Peranan
 Konsumen (Pemakai, Pengguna, Pelanggan,
& Pemanfaat)
 Pelaku Usaha (Investor, Produsen, &
Distributor)
 Importir (Barang & Jasa)
8/7/2016
6
Pengertian Konsumen
setiap orang pemakai barang dan/atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan
8/7/2016
7
Pengertian Pelaku Usaha
setiap orang perseorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum maupun
bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8/7/2016
8
Lembaga Pelaksana
 Pemerintah (Menteri Teknis)
 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
 Badan Perlindungan Konsumen Nasional
 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat
 Penyidik
 Pengadilan
8/7/2016
9
Hak dan Kewajiban
 Pelaku usaha: hak < kewajiban
 Konsumen: hak > kewajiban
 BPSK: peradilan cepat
8/7/2016
10
Larangan, Liabilitas, dan Sanksi
 Tidak ada aturan untuk konsumen.
 Minimal 21 bentuk larangan, 11 bentuk
tanggungjawab, dan 6 aturan mengenai
sanksi terkait dengan pelaku usaha.
 Importir disebut karena ada aturan mengenai
larangan untuknya.
8/7/2016
11
Tugas & Kewenangan
 Tidak ada pengaturan untuk konsumen.
 Beban pembuktian terbalik untuk pelaku
usaha.
 Sebagian besar pengaturan tugas dan
kewenangan lembaga pelaksana pelaksana.
8/7/2016
12
Definisi E-Commerce
 “e-commerce can be defined as commercial activities
conducted through an exchange of information
generated, stored, or communicated by electronical,
optical or analogues means, including EDI, E-mail,
and so forth”
 “e-commerce is performing business transaction with
the aid of evolving computing tools and paper-less
communication links (electronic messaging
technologies).
 “electronic Commerce may be defined as the entire
set of process that support commercial activities on a
network and involve information analysis”.
8/7/2016
13
5 unsur e-commerce
 Computerized
 Computer Network
 Paper-less
 Contract
 Economic Value
8/7/2016
14
Terpenuhikah the right to be informed?
8/7/2016
15
Terpenuhikah the right to choose?
8/7/2016
16
Terpenuhikah the right to be safety?
8/7/2016
17
Dapatkah UU Perlindungan
Konsumen Diterapkan Dalam
Kegiatan E-Commerce?
8/7/2016
18
Kunci Analisis
 Klausul Tanggung Jawab (contractual,
product, profesional, dan criminal)
 Dasar hukum: Setiap konsumen yang
dirugikan dapat menggugat pelaku usaha
melalui lembaga yang bertugas
menyelesaikan sengketa antara konsumen
dan pelaku usaha atau melalui peradilan
yang berada di lingkungan peradilan umum
(pasal 45 ayat 1)
8/7/2016
19
Diskusi Kasus Pro-XL Vs Konsumen
 PT Excelcomindo Pratama (Pro-XL) digugat
konsumen karena tindakan Excelcom yang
membulatkan durasi percakapan selama 30 detik
kepada pemakai kartu Excelcom prabayar.
 150 Pelanggan Pro-xl  Penerapan konsep class
action (UU No. 8 tahun 1999 dan Perma No. 1/2002)
 Dasar gugatan menggunakan: Kepmenhub No. KM.
79 Tahun 1998 yang mengatur sistem pentarifan
STBS prabayar sebenarnya sama dengan STBS
pascabayar.
 Putusan hakim di PN memenangkan PT
Excelcomindo Pratama (Pro-XL)  Cermin Posisi
Konsumen Yang Lemah Di Indonesia???
8/7/2016
20
Terimakasih
Copyright: [email protected]
8/7/2016
21
Hak Konsumen
1. International
2. UU No. 8 Tahun 1999
 1. PBB: Guidelines for Consumer Protection of
1985 “Konsumen dimana pun mereka berada, dari segala bangsa,
mempunyai hak2 dasar tertentu, terlepas dari kaya, miskin, ataupun
status sosialnya.”
 Hak-Hak Dasar Tersebut adalah:
 1. Hak untuk mendapat informasi yang jelas, benar dan jujur.
 2. Hak untuk Keamanan dan Keselamtan
 3. Hak untuk memilih
 4. Hak untuk didengar.
 5. Hak untuk mendapatkan ganti rugi.
 2.UU No. 8 Tahun 1999
 Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999.
8/7/2016
22