Transcript bahan 09 Public Governance dalam Sistem Administrasi Negara

Public Governance
dalam Sistem Administrasi Negara
Bahan – 09
Sistem Administrasi Negara RI
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
1
Pilar-pilar Public Governance
Kepemimpinan
Kebijakan Publik
Manajemen Pelayanan Publik
Warga Negara / Masyarakat
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
2
Kecakapan kepemimpinan daerah/negara
berperan menciptakan, memfasilitasi, dan
menjaga iklim kondusif dlm
penyelenggaraan publicness, yaitu : public
interest & public affair dalam relasi
kekuasaan yang mendukung terciptanya
human governance
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
3
Kepemimpinan membutuhkan instrumen
kebijakan publik untuk mengaktualisasikan
kemampuan kepemimpinannya dalam
mengelola publicness
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
4
Kebijakan publik yang baik diharapkan
mampu memfasilitasi munculnya
pelayanan publik yang peduli dan
berkeadilan bagi semua kelompok dan
golongan warga negara.
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
5
Dalam konteks public governance,
pelayan publik memiliki peran strategis
dalam mewujudkan tata pemerintahan
yang baik.
Ada interaksi yang intensif antara
pemerintah & warga negara, serta
memiliki potensi yang secara langsung
menyentuh pemenuhan kebutuhan &
penanganan permasalahan publik.
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
6
Kepemimpinan; Kebijakan Publik; &
Manajemen Publik dilakukan dlm rangka
melayani kebutuhan publik dari warga
negara. (to serve the public needs of
citizens).
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
7
Pilar 1. Kepemimpinan
Public Governance bukan suatu sistem yg
bebas dan imun/kebal, namun suatu
sistem Pemerintahan dlm yurisdiksi hukum
negara yg berada dlm pusaran interaksi &
relasi power dalam sistem Global
Governance.
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
8
Leadership mendukung terciptanya human
governance sesuai konteks masyarakat,
yang baik dalam hal politik (good
politics); baik dalam hal ekonomi (good
economics); serta baik dalam
pertumbuhan kesadaran
kewarganegaraan (good civics)
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
9
Pemimpin dalam ranah publik adalah
pemegang mandat (duty bearer);
sedangkan warga masyarakat dengan
hak-hak dasarnya sebagai citizen/warga
negara (right holder)
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
10
 Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang
memiliki visi (visionary), sehingga terus
bersemangat (passionate) untuk mewujudkan
visinya.
 Dalam proses mewujudkan visinya, pemimpin
yang smart akan terbuka untuk belajar dari
lingkungannya, terbuka menerima informasi, &
mentransformasi menjadi ide untuk membangun
kolaborasi & sinergi.
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
11
Pilar 2. Kebijakan Publik
Kebijakan publik merupakan instrumen
pemerintah untuk mengatur alokasi
sumber daya; termasuk sumber daya
alam, financial, & SDM bagi pencapaian
tujuan
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
12
 Peran pemerintah dalam Kebijakan
Publik untuk menjawab tantangan masa
depan :
1. Merangkai agenda
2. Membawa aktor-aktor kunci untuk duduk
bersama
3. Memfasilitasi & menjembatani solusi
masalah
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
13
Pilar 3. Manajemen Pelayanan Publik
Dalam konteks Public Governance,
pelayanan publik berperan strategis
dalam mewujudkan tata pemerintahan yg
baik karena menjadi arena interaksi yg
intensif antara pemerintah & warga
negaranya.
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
14
Pelayanan publik yg peduli & inklusif
Era Public Governance yg ditopang oleh
democratic governance, nilai nilai
demokratis yg menempatkan kesetaraan
& keadilan bagi semua entitas warga
negara dlm hal akses, partisipasi, kontrol
& penerima manfaat menjadi kunci
penyelenggaraan pelayanan publik.
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
15
Penyelenggaraan pelayanan publik yg
kolaboratif & sinergis
Kemitraan kolaboratif adalah kerjasama
antara pemerintah dengan pihak lain di
bawah kondisi simetris, dalam posisi
hubungan principal-principal (bukan
principal-agent), tidak hanya sekedar
berbasis kontraktual.
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
16










Penyelenggaraan pelayanan publik yang pro-Publicness
Pro Job
Pro Poor
Pro Growth
Pro Stability
Pro Justice
Pro People
Pro Environment
Pro Gender
Pro Sustainability
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
17
Pilar 4. Warga Negara / Masyarakat
Meningkatkan pembangunan kelompok
masyarakat yg tertinggal untuk akses
pengetahuan (knowledge); sumber daya
(resources); & kekuasaan (power).
Mengembangkan teori & praktek
pembangunan yg integratif &
menempatkan masyarakat sebagai fokus
layanan.
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
18
Manajemen Pembangunan
Pembanguan merupakan upaya
multidimensional untuk menjaga
keseimbangan atau memperkecil
kesenjangan dalam rangka menciptakan
kehidupan masyarakat yg sejahtera sbg
warga negara dalam masyarakat bangsa,
dalam lingkup lokal, regional, nasional, &
global
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
19
 Tantangan pembangunan abad 21 mencakup 3
sistem, yaitu sistem lingkungan; sistem
ekonomi; & sistem politik
 Tantangan bagi pemerintah adalah menjaga
setiap sistem tersebut berjalan sehat & menjaga
keseimbangan diantara ketiganya, dengan
memadukan sistem lingkungan & kompetensi
kecakapan sosial ekonomi & politik lokal.
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
20
Tantangan Sustainable Development
 Pertama …
aspek lingkungan, adalah kebijakan
pembangunan yg mengupayakan
kelestarian & keseimbangan lingkungan,
konservasi sumberdaya vital &
peningkatan kualitas hidup non material
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
21
 Kedua …
aspek ekonomi, menjamin & menjaga
standar hidup untuk semua orang, tanpa
diskriminasi, termasuk pada generasi
mendatang
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
22
 Ketiga …
aspek politik, menyediakan struktur sosial,
termasuk sistem tata kelola
kepemerintahan (governance) yg efektif.
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
23
…terimakasih…
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
24