Transcript bahan 11 Regulasi Perbankan Indonesia

Perbankan / Manajemen Administrasi
REGULASI PERBANKAN
DI INDONESIA
www.bi.go.id
1
Sistem Perbankan di Indonesia
SISTEM PERBANKAN INDONESIA:
Dasar Hukum: UU No 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan
UU No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan
Jenis Bank di Indonesia:
1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Jenis Bank berdasarkan pemilik:
1. Bank Milik Pemerintah
2. Bank Milik Pemda
3. Bank Asing
4. Bank Swasta Nasional
5. Bank Campuran
Sistem konvensional
Sistem Syariah
Dual Banking
Jenis Bank berdasarkan lingkup operasi
1. Bank Devisa
2. Bank Non Devisa
Bank umum  Dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran  Pencipta uang
BPR
 Tidak dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran
www.bi.go.id
2
Mengapa bank perlu diawasi?
Perbankan  Lembaga
keuangan utama dalam
sistem keuangan (terutama di
negara berkembang)
Kegagalan suatu bank
dapat menyebabkan
krisis perbankan 
Sistem keuangan 
Sistem perekonomian
 Biaya perbaikan yang
sangat mahal
Di Indonesia, perbankan
menguasai +/- 90% asset
industri keuangan
Perbankan  Lembaga
kepercayaan sbg tempat
menyimpan dana masyarakat 
sangat rentan/fragile
Perlunya bank
diatur dan diawasi
www.bi.go.id
3
Peranan BI dalam Pengaturan Perbankan
Perbankan Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan 
Belum ada yang mengatur dan mengawasi
UU No. 11 tahun 1953 ttg Bank Indonesia  BI Berperan sebagai penentu
kebijakan perbankan Indonesia, atas nama Dewan Moneter
UU No. 14 tahun 1967 ttg perbankan  Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI
atas nama Departemen Keuangan  Seluruh ketentuan perbankan dituangkan dalam
bentuk Keputusan Menteri Keuangan.
UU No. 7 tahun 1992 ttg perbankan  tidak banyak perubahan terkait peranan BI
dalam mengatur mengawasi bank
UU No. 10 tahun 1998  amandemen UU No.7 Tahun 1992 ttg perbankan 
perubahan mendasar: perizinan bank oleh BI, kepemilikan asing atas bank tidak
dibatasi, pengembangan bank berdasarkan syariah, rahasia bank hanya meliputi
nasabah penyimpan dan simpanannya, pembentukan LPS, pendirian badan khusus
sementara d/r penyehatan perbankan
www.bi.go.id
4
Tugas Pokok Bank Indonesia
• Sesuai UU No. 23 tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan UU No.4 tahun 2003 ttg Bank Indonesia,
tugas pokok Bank Indonesia meliputi:
– Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
– Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
– Mengatur dan mengawasi bank
• Pengawasan bank akan dialihkan dari Bank Indonesia
ke LPJK tahun 2010.
www.bi.go.id
5
Ruang Lingkup Pengaturan Perbankan di
Indonesia
•
•
•
•
Perizinan
Pengaturan dan Ketentuan Perbankan
Pengawasan
Pemberian sanksi
PERIZINAN
•
•
•
•
Pendirian usaha  Izin prinsip dan izin usaha
Pembukaan, penutupan, pemindahan, dan peningkatan status KC
Kepemilikan dan kepengurusan bank
Pelaksanaan kegiatan tertentu
www.bi.go.id
6
Pengaturan & Pengawasan Bank
Siapa yang mengatur Bank?
Pengaturan Bank akan efektif kalau yang mengatur tunggal
Pengaturan Bank oleh Lembaga Otoritas
Siapa yang mengawasi Bank?
1. Pengurus (Pemilik dan Pengelola)
2. Masyarakat (Market Discipline)
3. Lembaga Otoritas
Pengawasan Bank oleh Lembaga Otoritas
merupakan pelengkap
www.bi.go.id
7
Pengaturan Bank
Bentuk pengaturan
Prinsip
Maksud
Ruang Lingkup
Ketentuan-ketentuan yang mengatur keberadaan dan
seluruh kegiatan operasional bank
Prinsip kehati-hatian  Banking prudential principles
Untuk kepentingan pengawasan khususnya oleh
lembaga otoritas, dan dalam rangka informasi bagi
yang berkepentingan (pengawasan oleh masyarakat
dan pengelola)
•
•
•
•
•
Pengaturan izin pendirian (loose or tight)
Pengaturan cakupan kegiatan (boleh/tidak)
Pengaturan pemilik & pengurus (fit and proper)
Pengaturan kecukupan modal (kriteria penilaian aktiva)
Pengaturan risiko
www.bi.go.id
8
Arsitektur Perbankan Indonesia (API)
API – diluncurkan tgl 9 Januari 2004 sebagai kerangka dasar (blue print)
pengembangan perbankan sampai dengan tahun 2014.
Sistem perbankan yang sehat, kuat, dan
efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan
dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional
Sistem
Pengawasan
yang
Independen
dan Efektif
Struktur
Perbankan
yang Sehat
Sistem
Pengaturan
yang
Efektif
Pilar 1
Pilar 2
Infrastruktur
Pendukung
yang
Mencukupi
Industri
Perbankan
yang Kuat
Pilar 3
Pilar 4
www.bi.go.id
Perlindungan
Nasabah
Pilar 5
Pilar 6
9
API …
6 pilar/sasaran API :






Struktur Perbankan yang sehat
 a.l. penguatan permodalan, peningkatan daya saing
Sistem Pengaturan yang Efektif
 a.l. peningkatan compliance thd 25 Basel Core Principles For
Effectiveness Bank Supervision
Fungsi Pengawasan yang efektif
 a.l. peningkatan koordinasi antara lembaga pengawas, penerapan
Risk-Based Supervision
Industri perbankan yang kuat
 a.l. penerapan GCG, peningkatan kualitas manajemen risiko,
peningkatan kemampuan operasional
Infrastruktur Perbankan yang Memadai
 a.l. pembentukan Credit Bureau, optimalisasi credit rating agency
Perlindungan Konsumen
 a.l. penyelesaian pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi
perbankan, transparansi
www.bi.go.id
10
API …
Struktur Perbankan Indonesia Sesuai Visi API
Rp triliun
Bank
Internasional
50
Bank Nasional
Permodalan
10
Bank dengan fokus:
(Tier 1)
Daerah Korporasi
Ritel
Lainnya
0,1
BPR
www.bi.go.id
Bank dengan
kegiatan usaha
terbatas
11
Tahapan Regulasi Perbankan
 Konsolidasi Perbankan

–
–
–
Implementasi secara bertahap international best practices
25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision 2004-2013
Basel II mulai 2008
Islamic Financial Service Board (IFSB) bagi bank syariah 2005-2011

Memperkuat kelembagaan perbankan melalui penguatan permodalan
Modal Inti : - Minimum Rp80miliar pada akhir th 2007; dan
- Minimum Rp 100miliar pada akhir th 2010

Penerapan Basel II Accord (secara bertahap mulai 2008)
Sistem perhitungan kecukupan modal yang lebih berorientasi pada risiko
dengan mendasarkan pada 3 pilar: 1) Minimum Capital requirement; 2)
Supervision Review Process; 3) Market Discipline
www.bi.go.id
12
25 Core banking supervision principles
• 25 prinsip dasar pengawasan bank yang efektif:
–
–
–
–
–
–
–
1 Kelembagaan
2 – 5 Perizinan
6 – 15 Persyaratan dan Ketentuan Kehati-hatian
16 – 20 Metode Pengawasan bank
21 Persyaratan informasi
22 Kewenangan Formal Lembaga Pengawas
23 – 25 Cross-Boarder banking
www.bi.go.id
13
Basel II Accord
1. Minimum capital Requirement
–
–
CAR minimum 8 persen
Perhitungan ATMR dilakukan terhadap 3 jenis resiko: resiko kredit,
resiko pasar, dan resiko operasional
2. Supervisory Review Process
–
Ada 4 prinsip utama utk mendukung pilar 1
•
•
•
•
3.
Bank wajib memiliki proses/strategi utk menilai kecukupan modal utk
mempertahankn Internal capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)
Pengawas wajib mereview internal capital adequacy assessment process
Pengawas wajib meminta bank beroperasi diatas rasio minimum
Pengawas wajib melakukan intervensi secepat mungkin utk mencegah
penurunan modal
Market Discipline
–
Mendorong peran publik utk turut mengawasi bank
•
Tersedianya informasi yg cukup bagi publik mengenai kondisi bank
•
Kemampuan publik dalam menilai
kondisi bank
www.bi.go.id
14
Sistem Pengawasan Bank
• Tugas pengawasan bank oleh Bank Indonesia
dilakukan dengan 2 pendekatan
1. Pengawasan berdasarkan kepatuhan (compliance based
supervison)
• Memantau kepatuhan bank pada ketentuans yg terkait dgn operasi dan
pengelolaan bank .
• Memastikan bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar
sesuai prinsip kehati-hatian .
2. Pengawasan berdasarkan resiko (risk based supervision)
• Berorientasi pada forward-looking dengan fokus pada resiko-resiko yg
melekat pada aktifitas fungsional bank serta sistem pengendalian resiko,
utk mencegah permasalahan yg potensial timbul di bank ybs.
• Jenis-jenis resiko yang menjadi perhatian meliputi: resiko kredit , resiko
pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko Hukum, resiko
reputasi, resiko strategik, dan resiko kepatuhan.
•
Pengawasan dilakukan baik secara tidak langsung (off site supervision) berdasarkan
laporan bank, dan pengawasan langsung (on site supervision)
www.bi.go.id
15
Sistem Pengawasan Bank
Pengaturan Bank
(Prudential Banking Principles)
Pengawasan Bank
 Memantau/memeriksa apakah pemilik/pengelola telah
melaksanakan ketentuan
Oleh Lembaga Otoritas
TIDAK LANGSUNG
(off site)
LANGSUNG
(on site)
Melalui laporan yang
disampaikan oleh bank
kepada lembaga otoritas
Mendatangi dan memeriksa bank
• Umum
• Khusus
www.bi.go.id
• Periodik
• Ad hoc
16
Laporan bank
– Laporan Berkala
–
–
–
–
–
Harian (PUAB, Transaksi devisa, Posisi devisa netto, dll)
Mingguan (Transaksi derivatif, Dana pihak ketiga, dll)
Bulanan (Laporan bulanan bank umum/LBU, dll)
Triwulanan (Laporan Keuangan Publikasi bank, dll)
Semesteran (Pengawasan Dekom ttg pelaksanaan rencana bank,
Pokok-pokok hasil audit intern, Kepatuhan)
– Tahunan (Laporan keuangan tahunan, rencana bisnis, dll)
– Tiga tahunan ( Kaji ulang pihak ekstern thd kinerja Auidit intern)
– Laporan lainnya
–
–
–
–
Berkaitan dgn kelembagaan bank
Kepengurusan bank
Operasional bank
dll
www.bi.go.id
17
Kebijakan dalam hal bank-bank mengalami
kesulitan
Keadaan normal
Kebijakan
Perbankan
Keadaan bank dlm
kesulitan
Membahayakan
kelangsungan usaha
bank ybs
•
•
•
•
•
•
Prudential Banking Regulations
 mencegah terjadinya bank
dalam kesulitan
Menambah modal
Pergantian pengurus
Penghapusbukuan kredit macet
Merger, konsolidasi, akuisisi
Pengalihan pengelolaan
Menjual harta/kewajiban
Membahayakan bank
lainnya (sistem
perbankan)
LIKUIDASI
www.bi.go.id
Membahayakan sistem
keuangan dan sistem
perekonomian
Kebijakan bail-out
18
Tingkat Kesehatan Bank
Pengaturan &
Pengawasan Bank
Agar bank dapat bekerja dengan baik dan
sistem perbankan stabil
Indikator?
Indikator keberhasilan
pengaturan dan
pengawasan bank
Tingkat Kesehatan Bank
Definisi:
Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara
kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat
membantu kelancaran sistem pembayaran, serta dapat dipergunakan oleh
pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya, terutama kebijakan moneter.
www.bi.go.id
19
Penilaian Tingkat Kesehatan
Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini didasarkan
pada faktor CAMELS, dgn skor maksimum untuk setiap komponen = 50
Faktor Penilaian
Bobot Penilaian
Bank Umum
BPR
C  Permodalan
25%
30%
A  Kualitas Aktiva Produktif
25%
30%
M  Kualitas Management
20%
20%
E  Rentabilitas
10%
10%
L  Likuiditas
10%
10%
S  Sensitivitas terhadap Risiko Pasar
10%
Hasil penilaian:
Skor > 45
35 < Skor < 45
25 < Skor < 35
15 < Skor < 25
10 < Skor < 15
 Peringkat Komposit 1  Sangat Baik
 Peringkat Komposit 2  Baik
 Peringkat Komposit 3  Cukup Baik
 Peringkat Komposit 4  Kurang Baik
 Peringkat Komposit 5  Tidak Baik
www.bi.go.id
20
Faktor lain yang menentukan Tingkat
Kesehatan bank
Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian
tingkat kesehatan Bank Umum meliputi pelanggaran terhadap
ketentuan :
• Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
• Posisi Devisa Netto (PDN)
• Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC – Know Your
Customer)
www.bi.go.id
21
Faktor-faktor yg menggugurkan tingkat
kesehatan
+
• BANK SEHAT
• BANK CUKUP SEHAT
• BANK KURANG SEHAT
•
•
•
•
•
•
Perselisihan intern
Campur tangan pihak di luar bank
Window dressing
Praktek bank dalam bank
Keluar dari kliring
Praktek-praktek yang membahayakan
kelangsungan usaha bank
BANK DITETAPKAN TIDAK SEHAT
www.bi.go.id
22
Pemberian sanksi
Note : Menjaga efektivitas peraturan dan ketentuan perbankan  Perlu ada sanksi
SANKSI
ADMINISTRASI
PIDANA
Pelanggaran
Ketentuan
•
•
•
•
•
•
•
Denda uang
Teguran tertulis
Penurunan Tk Kesehatan
Larangan ikut kliring
Pembekuan kegiatan usaha tt
Pemberhentian Pengurus
Pencantuman dalam DOT
Lalai dalam memberikan
keterangan yg wajib dipenuhi
sbgmn dimaksud dlm UU
Pidana
Kejahatan
Melanggar
- Perizinan bank
- Rahasia bank
- Perpajakan
Ps. 30 ayat 1,2
 kooperatif thdp pengawasan BI
Ps. 34 ayat 1,2
 Kewajiban menyampaikan Laporan
www.bi.go.id
keuangan
ke BI
23
TOPIK KHUSUS
Kebijakan Perbankan Masa Krisis Keuangan 1997/98
Krisis keuangan/perbankan telah mengakibatkan penurunan kinerja
perbankan nasional…….. ROA dan CAR menjadi negatif…. non
performing loan (NPL) meningkat tajam
Keterangan
Non Performing Loan (Gross)
Non Performing Loan (Net)
Return on Assets (ROA)
BO/PO*)
Rasio Modal (CAR)
Loan to deposit ratio (LDR)
Rasio alat likuid/simpanan rp**)
BMPK (Jlh bank melanggar)
Tabel. Kinerja Perbankan Nasional
1995
1996
1997
1998
10.4
n.a.
1.13
92
11.85
n.a.
3.16
33
9.5
n.a.
1.22
92
11.82
78.31
5.50
52
8.1
n.a.
1.37
0.95
9.19
86.42
7.36
56
50
n.a.
-18.76
148.14
-15.68
72.37
8.19
137
1999
2000
2001
2002
32.8
7.3
-6.14
154.16
-9.11
26.16
8.88
n.a.
18.8
5.8
1.56
98.12
12.46
33.41
9.34
n.a.
12.1
3.6
1.45
98.41
19.93
33.01
8.01
n.a.
8.1
2.1
1.96
94.76
22.44
38.24
8.60
n.a.
*) BO=Biaya operasional; PO=Pendapatan operasional
**) Alat likuid terdiri dari Kas bank dan giro bank pada BI
Sumber: Bank Indonesia
www.bi.go.id
24
Kebijakan Perbankan Masa Krisis Keuangan 1997/98
•
•
•
Penutupan 17 bank pada bulan November 1997 telah
mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank
sehingga terjadi bank runs dan krisis perbankan.
Krisis perbankan telah mengakibatkan anjloknya kinerja perbankan
nasional dan permasalahan likuiditas telah meluas menjadi
permasalahan solvabilitas.
Untuk mengatasi krisis perbankan tersebut beberapa langkah
kebijakan dilakukan oleh Pemerintah dan BI, dengan beberapa
kebijakan utama
1.
Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
2.
Program Penjaminan Pemerintah
3.
Pendirian Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
4.
Restrukturisasi Perbankan
www.bi.go.id
25
Kebijakan Perbankan Masa Krisis Keuangan 1997/98
Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Seperti diuraikan sebelumnya penutupan bank telah mengakibatkan
terjadinya penarikan dana besar-besaran (bank runs) pada sejumlah
bank.

Resiko sistemik yang terjadi pada perbankan nasional mendorong
Pemerintah untuk memberikan BLBI.

Pemberian BLBI tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap bank dan pada lanjutannya dapat mencegah
penarikan dana besar-besaran pada seluruh bank (resiko sistemik).

Berbeda dengan fungsi lender of last resort (LOLR), BLBI
merupakan bantuan likuiditas darurat untuk mencegah resiko
sistemik (systemic risk), sedangkan LOLR adalah pinjaman
diberikan BI terhadap bank yang mengalami liquidity missmatch.

BLBI diberikan dalam bentuk fasilitas overdraft untuk menutup
kekurangan likuiditas akibat kalah kliring.
www.bi.go.id
26
Perkembangan BLBI
Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
Posisi BLBI
Triliun Rp
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
97 - 97 - 97 -9 7 -9 7 -9 8 - 98 r- 98 r- 98 -98 -9 8 l-98 - 98 - 98 - 98 -9 8 -9 8 -9 9 - 99 r- 99 r- 99 -99
g p ct o v c an eb a p ay un u g p ct o v c an eb a p ay
Au Se O N De J F M A M J J Au Se O N De J F M A M
www.bi.go.id
27
PrProgram Penjaminan Pemerintah

Tidak terdapatnya program penjaminan nasabah pada saat
penutupan bank dan asymmetric information nasabah terhadap bank
mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank.

Hilangnya kepercayaan nasabah mengakibatkan terjadinya penarikan
dana besar-besaran (bank runs) pada bank swasta nasional.

Untuk mencegah meluasnya bank runs, Pemerintah memberikan
blanket guarantee pada akhir bulan Januari 1998 sesuai dengan
Keputusan Presiden No. 26 tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998.

Kebijakan blanket guarantee merupakan pemberian jaminan atas
kewajiban bank terhadap deposan dan kewajiban kreditur dalam dan
luar negeri.

Pada awal penjaminan s/d akhir 2001; diperpanjang s/d akhir 2003.
Secara bertahap akan dikurangi dan dihapus setelah pendirian LPS.
www.bi.go.id
28
Lembaga Penjamin Simpaman (LPS)
•
LPS didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 22 September 2004,
•
LPS memiliki dua fungsi
– menjamin simpanan nasabah bank dan
– melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan
atau bank gagal.
•
Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas untuk
mengurangi beban anggaran negara dan meminimalkan moral hazard.
•
Setiap bank yang beroperasi di Indonesia baik Bank Umum maupun Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan.
•
Jenis simpanan di bank yang dijamin meliputi tabungan, giro, sertifikat deposito dan
deposito berjangka serta jenis simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Skim penjaminan LPS telah dimulai secara penuh pada sejak tanggal 22 Maret
2007, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per nasabah
per bank.
•
Batas maksimum simpanan yang dijamin LPS dinaikkan menjadi Rp 2 miliar
dengan Perpu No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2004, untuk mengatasi ancaman krisis keuangan global yg merebak tahun
1998.
www.bi.go.id
29
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

BPPN didirikan dengan maksud agar terdapat lembaga tersendiri
untuk menyehatkan perbankan bermasalah sehingga BI dapat lebih
berkonsentrasi mengawasi dan membina bank.

BPPN didirikan berdasarkan Keppres No. 27 tanggal 27 Februari
1998. Sesuai dengan PP No. 17 tanggal 27 Februari 1998, masa
tugas BPPN 5 tahun, dengan tugas-tugas sbb:





Melakukan penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh BI
Menyelesaikan aset bank baik aset phisik maupun non phisik melalui
unit pengelolaan aset
Mengupayakan pengembalian uang negara yang telah tersalur di
bank-bank
BI telah mengalihkan pengawasan 54 bank yang bermasalah kepada
BPPN
Sejak tahun 2005 BPPN telah dibubarkan dan penanganan sisa aset
bermasalah diserahkan kepada PT. PPA.
www.bi.go.id
30
Restrukturisasi Perbankan Indonesia
Setelah ketiga kebijakan sebelumnya dilakukan, restrukturisasi perbankan
menyeluruh juga dilakukan BI dan Pemerintah.
Restrukturisasi perbankan dilakukan melalui dua program utama:
a. Program penyehatan perbankan, meliputi:



Program Penjaminan
Program Rekapitalisasi Bank Umum
Program Restrukturisasi Kredit
b. Program Pemantapan Ketahanan Sistem Perbankan, meliputi:



Pengembangan Infrastruktur Perbankan
Peningkatan Mutu Pengelolaan Perbankan
Pemantapan Pengawasan Bank
Keseluruhan Program Restrukturisasi dapat dilihat pada Gambar 1
halaman berikutnya
www.bi.go.id
31
Restrukturisasi Perbankan di Indonesia
www.bi.go.id
32
…terimakasih…
• Regulasi Perbankan Nasional
• UU No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan
www.bi.go.id
33