Transcript Pertemuan-6 - WordPress.com

ASPEK
KEBIJAKAN
PERBANKAN
Enam Pilar API
Program Kegiatan API






Program Penguatan Struktur Perbankan
Program Peningkatan Kualitas Pengaturan
perbankan
Program Peningkatan Fungsi Pengawasan
Program Peningkatan Kualitas Manajemen
dan Operasi Perbankan
Program Pengembangan Infrastruktur
Pelanggan
Program Peningkatan Perlindungan Nasabah
TANTANGAN MASA DEPAN
1.
2.
3.
4.
5.
Kapasitas pertumbuhan kredit perbankan
yang masih rendah
Struktur perbankan yang belum optimal
Pemenuhan kebutuhan masyarakat
terhadap pelayanan perbankan yang dinilai
oleh masyarakat masih kurang
Pengawasan bank yang masih perlu
ditingkatkan
Kapabilitas perbankan yang masih lemah
TANTANGAN MASA DEPAN
6. Profitabilitas dan efisiensi operasional
bank yang tidak sustainable
7. Perlindungan nasabah yang masih harus
ditingkatkan
8. Perkembangan Teknologi Informasi
Program Peningkatan Struktur
Perbankan Nasional
Program ini bertujuan untuk memperkuat
permodalan bank umum (konvensional dan
syariah)
dalam
rangka
meningkatkan
kemampuan bank mengelola usaha maupun
risiko, mengembangkan teknologi informasi,
maupun meningkatkan skala usahanya guna
mendukung
peningkatan
kapasitas
pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi
program
penguatan
permodalan
bank
dilaksanakan secara bertahap
Program Peningkatan Struktur
Perbankan Nasional
Upaya peningkatan modal bank-bank tersebut
dapat dilakukan dengan membuat business plan
yang memuat target waktu, cara dan tahap
pencapaian.
Cara pencapaiannya melalui:
 Penambahan modal baru baik dari shareholder
lama maupun investor baru;
 Merger dengan bank (atau beberapa bank) lain
untuk mencapai persyaratan modal minimum baru;
 Penerbitan saham baru atau secondary offering di
pasar modal;
 Penerbitan subordinated loan


Dalam waktu sepuluh sampai limabelas tahun ke depan
program peningkatan permodalan tersebut diharapkan
akan mengarah pada terciptanya struktur perbankan yang
lebih optimal, yaitu terdapatnya:




2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan
kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional
serta memiliki modal di atas Rp50 triliun;
3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat
luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp10
triliun sampai dengan Rp50 triliun;
30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen
usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masingmasing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp100 miliar
sampai dengan Rp10 triliun;
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha
terbatas yang memiliki modal di bawah Rp100 miliar.
Secara keseluruhan, struktur perbankan Indonesia dalam
kurun waktu sepuluh sampai limabelas tahun ke depan
diharapkan akan terbentuk sebagaimana digambarkan
sebagai berikut:
Program Peningkatan Kualitas
Pengaturan Perbankan


Program ini bertujuan untuk meningkatkan
efektivitas pengaturan serta memenuhi
standar pengaturan yang mengacu pada
international best practices
Program tersebut dapat dicapai dengan
penyempurnaan proses penyusunan
kebijakan perbankan serta penerapan 25
Basel Core Principles for Effective Banking
Supervision secara bertahap dan
menyeluruh.
Program Peningkatan Fungsi
Pengawasan


Program ini bertujuan untuk meningkatkan
independensi dan efektivitas pengawasan
perbankan yang dilakukan oleh Bank
Indonesia
Hal ini dicapai dengan peningkatkan
kompetensi pemeriksa bank, peningkatan
koordinasi
antar
lembaga
pengawas,
pengembangan pengawasan berbasis risiko,
peningkatkan efektivitas enforcement, dan
konsolidasi organisasi sektor perbankan di
Bank Indonesia
Program Peningkatan Kualitas
Manajemen dan Operasi Perbankan
 Program
ini
bertujuan
untuk
meningkatkan
good
corporate
governance (GCG), kualitas manajemen
resiko dan kemampuan operasional
manajemen.
 Semakin tingginya standar GCG dengan
didukung oleh kemampuan operasional
(termasuk manajemen risiko) yang handal
diharapkan dapat meningkatkan kinerja
operasional perbankan
Program Pengembangan
Infrastruktur Pelanggan




Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana
pendukung operasional perbankan yang efektif seperti
credit bureau, lembaga pemeringkat kredit domestik,
dan pengembangan skim penjaminan kredit.
Pengembangan credit bureau akan membantu
perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan
kreditnya.
Penggunaan lembaga pemeringkat kredit dalam
publicly-traded debt yang dimiliki bank akan
meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen
keuangan perbankan.
Pengembangan skim penjaminan kredit akan
meningkatkan akses kredit bagi masyarakat. Dalam
waktu tiga tahun ke depan diharapkan telah tersedia
infrastruktur pendukung perbankan yang mencukupi.
Program Peningkatan
Perlindungan Nasabah
 Program
ini bertujuan untuk memberdayakan
nasabah
melalui
penetapan
standar
penyusunan mekanisme pengaduan nasabah,
pendirian
lembaga
mediasi
independen,
peningkatan transparansi informasi produk
perbankan dan edukasi bagi nasabah.
PENGAWASAN BANK
 Program
restrukturisasi perbankan nasional telah
dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain
pembentukan Badan Penyehatan Perbankan
Nasional
(BPPN),
program
penjaminan
Pemerintah,
dan
program
rekapitalisasi
perbankan. Dalam perkembangannya masih
terdapat Bank yang dinilai mengalami kesulitan
yang dapat membahayakan kelangsungan
usahanya dan atau sistem perbankan nasional.
Pendekatan Pengawasan oleh
Bank Indonesia


Pengawasan tidak langsung (off site supervision).
Merupakan tindakan pengawasan dan analisis yang
dilakukan berdasarkan laporan berkala (regulatory
reports) yang disampaikan oleh Bank, informasi dalam
bentuk komunikasi lain serta informasi dari pihak lain.
Pengawasan
langsung
(on
site
examination)
dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan
pada Bank untuk meneliti dan mengevaluasi tingkat
kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.
Strategi Pengawasan oleh
Bank Indonesia
Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan,
Bank Indonesia menetapkan beberapa jenis
pengawasan yang didasarkan atas analisis
terhadap kondisi suatu bank tertentu yaitu:
 Pengawasan Normal (Rutin)
 Pengawasan Intensif (Intensive Supervision)
 Pengawasan Khusus (Special Surveillance)
Pengawasan Normal
 Pengawasan
ini dilakukan terhadap Bank yang
memenuhi kriteria tidak memiliki potensi atau
tidak membahayakan kelangsungan usahanya.
Umumnya,
frekuensi
pengawasan
dan
pemantauan kondisi Bank dilakukan secara
normal sedangkan pemeriksaan terhadap jenis
Bank ini dilakukan secara berkala atau sekurangkurangnya setahun sekali.
Pengawasan Intensif

Pengawasan intensif ini dilakukan Bank yang
memenuhi yang memiliki potensi kesulitan yang dapat
membahayakan kelangsungan usahanya. Langkahlangkah yang dilakukan Bank Indonesia pada Bank
dengan status Pengawasan Intensif, antara lain:




Meminta Bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada
Bank Indonesia.
Melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan
penilaian rencana kerja dengan penyesuaian terhadap
sasaran yang akan dicapai.
Meminta Bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai
dengan permasalahan yang dihadapi.
Menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank
Indonesia pada Bank, apabila diperlukan.
Pengawasan Khusus
 Pengawasan
terhadap bank yang dinilai
mengalami kesulitan yang membahayakan
kelangsungan usahanya. Terhadap Bank dengan
status Pengawasan Khusus ini maka beberapa
tindakan Bank Indonesia yang diambil, antara lain:


Memerintahkan Bank dan atau pemegang saham
Bank untuk mengajukan rencana perbaikan
permodalan (capital restoration plan) secara tertulis
kepada Bank Indonesia.
Memerintahkan Bank untuk memenuhi kewajiban
melaksanakan tindakan perbaikan (mandatory
supervisory actions).
Pengawasan Khusus







Memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank
untuk melakukan tindakan antara lain: mengganti
dewan komisaris dan atau direksi Bank;
Menghapus
bukukan
kredit
atau
pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan
memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank;
melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
menjual Bank kepada pembeli yang bersedia
mengambil alih seluruh kewajiban Bank;
menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian
kegiatan Bank kepada pihak lain;
menjual sebagian atau seluruh harta dan atau
kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan atau
membekukan kegiatan usaha tertentu Bank.
Larangan dan Pembatasan Bagi
Bank dalam Pengawasan Khusus
 Bank
dilarang melakukan pembayaran distribusi
modal (pembagian deviden atau pemberian
bonus);
 Bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak
terkait atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia;
 Bank dikenakan pembatasan pertumbuhan aset;
 Bank dilarang melakukan pembayaran terhadap
pinjaman subordinasi;
 Bank
dikenakan pembatasan
kompensasi
kepada pihak terkait;
Bank Dalam Penyehatan
 Bank
dapat ditetapkan dengan status Bank
Dalam Penyehatan apabila Bank tersebut dinilai
masih memiliki potensi untuk dapat diperbaiki
terutama dari aspek permodalan
 apabila kondisi Bank semakin memburuk, status
BDP dapat berubah menjadi Bank Beku Kegiatan
Usaha.
Bank Beku Kegiatan Usaha
 Bank
ditetapkan dengan status Bank Beku
Kegiatan Usaha apabila Bank memenuhi
persyaratan bahwa kondisi Bank menurun sangat
tajam atau program penyehatan BPPN atas Bank
Dalam
Penyehatan
(BDP)
tidak
dapat
diselesaikan oleh Bank dalam jangka waktu yang
disepakati atau berdasarkan pertimbangan
BPPN, program penyehatan tidak dapat
dilaksanakan meskipun jangka waktu yang
disepakati belum terlampaui.
BASEL II
 Mengingat
pentingnya modal pada bank, pada
tahun 1988 BIS mengeluarkan suatu konsep
kerangka permodalan yang lebih dikenal dengan
the 1988 accord (Basel I)
 Sistem ini dibuat sebagai penerapan kerangka
pengukuran
bagi
risiko
kredit,
dengan
mensyaratkan standar modal minimum adalah
8%.
Minimum Capital Ratio
 Basel
II dibuat berdasarkan struktur dasar the
1988 accord
yang memberikan kerangka
perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif
terhadap risiko (risk sensitive) serta memberikan
insentif
terhadap
peningkatan
kualitas
penerapan manajemen risiko di bank
 Hal ini dicapai dengan cara penyesuaian
persyaratan modal dengan risiko dari kerugian
kredit dan juga dengan memperkenalkan
perubahan perhitungan modal dari eksposur
yang disebabkan oleh risiko dari kerugian
akibat kegagalan operasional.
BASEL II



Basel II bertujuan meningkatkan keamanan dan
kesehatan
sistem
keuangan,
dengan
menitikberatkan pada perhitungan permodalan
yang berbasis risiko, supervisory review process, dan
market discipline
Framework Basel II disusun berdasarkan forwardlooking approach yang memungkinkan untuk
dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dari
waktu ke waktu.
Hal ini untuk memastikan bahwa framework Basel II
dapat mengikuti perubahan yang terjadi di pasar
maupun perkembangan-perkembangan dalam
manajemen risiko.