Transcript RUANG LINGKUP PERBANKAN

Pertemuan I
Arum Saraswati
Menurut Pasal 1 UU No. 14/1967 dan diganti dengan
UU No. 7/1992
lembaga keuangan adalah badan ataupun lembaga
yang kegiatannya menarik hasil dana dari masyarakat
dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat
kembali.
Menurut Dahlan Siamat,
lembaga keuangan yaitu badan usaha yang kekayaannya
itu terutama dalam berbentuk aset keuangan
dibandingkan dengan aset nonfinansial atau aset Riil.
Rekapitulasi Institusi Perbankan di
Indonesia Oktober 2011
Sumber : Bank Indonesia
1. Lembaga Keuangan Bank
Bank Sentral
Bank Umum
BPR
2.
Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pasar Modal
 Pasar Uang dan Valas
Koperasi Simpan Pinjam
Pengadaian
Leasing
Asuransi
Anjak Piutang
Modal Ventura
Dana Pensiun
1. Sebagai salah satu sub-sistem industri jasa keuangan.
Bank bisa disebut juga sebagai jantung jasa keuangan.
Disebut sebagai jantung, karena bank sebagai motor
penggerak roda perekonomian suatu negara, salah satu
leading indicator kestabilan tingkat perekonomian
suatu negara .
2. Industri perbankan adalah industri yang sangat
bertumpu kepada kepercayaan masyarakat (fiduciary
financial institution). Kepercayaan masyarakat
(fiduciary financial institution) adalah segala-galanya
bagi bank. Begitu masyarakat tidak percaya pada bank,
bank akan menghadapi “rush” dan akhirnya koleps.
Deregulasi perbankan adalah keadaan dimana terjadinya perubahan peraturan
dalam perbankan
1. Deregulasi perbankan 1 Juni 1983
Memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menentukan suku bunga
deposito. Deregulasi yang pertama memperkenalkanSertifikat Bank
Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Aturan ini
dimaksudkan untuk merangsang minat berusaha di bidang perbankan
Indonesia di masa mendatang.
2. Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 88)
Pakto 88 adalah aturan paling liberal sepanjang sejarah Republik
Indonesia di bidang perbankan.Contohnya, hanya dengan modal Rp 10
milyar maka seorang pengusaha bisa membuka bank baru.
3.
PaketFebruari 1991(Paktri)
PaketFebruari 1991(Paktri) adalah berupaya mengatur pembatasan
dan pemberatan persyaratan perbankan dengan mengharuskan
dipenuhinya persyaratan permodalan minimal 8 persen dari kekayaan
4. Paket 29 Mei 1993 (Pakmei)
untuk mengurangi sebagian kendala yang dihadapi perbankan dalam
melakukan ekspansi kredit dan koreksi terhadap Paktri yang begitu mengekang
bank, pemerintah mengeluarkan dengan Pakmei itu, pemerintah berharap
mengucurkan kredit, sehingga dunia usaha tidak lesu lagi dan industri otomotif
bisa bergairah kembali. Disebutkan dalam Pakmei ini pencapaian CAR (capital
adiquacy ratio)
5. PeraturanPemerintah (PP) No. 68 tahun 1996
PP ini sangat menguntungkan para nasabah karena nasabah bank akan tahu
persis rapor banknya. Dengan begitu, mereka bisa ancang-ancang jika suatu saat
banknya sedang goyah atau bahkan nyaris pailit.