Tahun Pajak 2009 AGENDA NPWP SPT 1770 SPT 1770 S SPT 1770 SS
Download
Report
Transcript Tahun Pajak 2009 AGENDA NPWP SPT 1770 SPT 1770 S SPT 1770 SS
Tahun Pajak 2009
AGENDA
NPWP
SPT 1770
SPT 1770 S
SPT 1770 SS
DASAR HUKUM
PP 30 TAHUN 1980,
BAB II , KEWAJIBAN DAN LARANGAN ,Pasal 2 , huruf t
Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib :
t. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
KEWAJIBAN MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) BAGI PEGAWAI NEGERI
KEPMENPAN: 309/M.PAN/9/2003 Tanggal :9/24/2003
Dalam upaya meningkatkan kesadaran sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat dalam melakukan
kewajiban perpajakan, diharapkan agar Saudara mewajibkan kepada seluruh pegawai negeri yang
berada di bawah wewenang Saudara memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaksanakan
pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 16/PJ/2007 Tentang
Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris,
Pemegang Saham/Pemilik Dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah
KEWAJIBANPEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
SE-02/M.PAN/3/2009 Tanggal :3/31/2009
Dalam upaya meningkatkan kepatuhan PNS dan Pejabat Negara untuk mematuhi Undang-Undang
Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN,
BUKAN INDUKNYA
DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI
NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA
JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA TIDAK
SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH
SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA SPT
MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN TERSEBUT HARUS
DIBAYAR PALING LAMBAT SEBELUM SPT DILAPORKAN
PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK
BIAYA JABATAN & BIAYA PENSIUN
Mulai 1 Januari 2009
PTKP BARU
SETAHUN
(Rp)
SEBULAN
(Rp)
WP
15.840.000.-
1.320.000,-
WP KAWIN
1.320.000.-
110.000,-
ISTERI BEKERJA
15.840.000.-
1.320.000,-
TANGGUNGAN
1.320.000.-
110.000,-
MAKS. TANGGUNGAN
K/3
PERHITUNGAN PTKP MULAI 1 JANUARI 2009
No.
Status
Kode
Jumlah
1.
WP Tidak Kawin + 0 Tanggungan
TK/-
15.840.000
2.
WP Tidak Kawin + 1 Tanggungan
TK/1
17.160.000
3.
WP Tidak Kawin + 2 Tanggungan
TK/2
18.480.000
4.
WP Tidak Kawin + 3 Tanggungan
TK/3
19.800.000
5.
WP Kawin + 0 Tanggungan
K/-
17.160.000
6.
WP Kawin + 1 Tanggungan
K/1
18.480.000
7.
WP Kawin + 2 Tanggungan
K/2
19.800.000
8.
WP Kawin + 3 Tanggungan
K/3
21.120.000
9.
WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 0 Tanggungan
K/I/-
33.440.000
10.
WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 1 Tanggungan
K/I/1
34.760.000
11.
WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 2 Tanggungan
K/I/2
36.080.000
12.
WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 3 Tanggungan
K/I/3
37.400.000
TARIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PASAL 17 AYAT (1) A
BERLAKU MULAI DARI 1 JANUARI 2009
NO
Lapisan
Penghasilan Kena
Pajak
1.
s.d. Rp 50.000.000,-
2.
Tarif
(ber-NPWP)
(Tidak ber-NPWP)
5%
6%
(5% + 20%x 5%)
Di atas
Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000
15%
18%
(15% + 20%x 15%)
3.
Di atas
Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-
25%
30%
(25% + 20%x 25%)
4.
Di atas
Rp 500.000.000,-
30%
36%
(30% + 20%x 30%)
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
1770
MEMPUNYAI PENGHASILAN :
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDENTITAS
PERHATIAN
•
TAHUN PAJAK
FORMULIR
FORMULIR 1770
•
•
•
•
DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
DARI PENGHASILAN LAIN
2
0
BL
TH
s.d
•
SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS
:
NO. TELEPON/FAKSIMILI
:
PERUBAHAN DATA
:
ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
•
BERI TANDA " X " DALAM
KLU :
TIDAK ADA
RUPIAH *)
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
1
C. PPh
TERUTANG
B. PENGHASILAN
KENA PAJAK
A. PENGHASILAN NETO
[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]
2.
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
3.
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
D. KREDIT PAJAK
4
[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]
5.
JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)
5
…………………………………………………………………………………………………………………………..
6.
ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB
7.
JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG
SIFATNYA WAJIB ( 5- 6)
8.
KOMPENSASI KERUGIAN
9.
JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)
6
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
11.
PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10)
12.
PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)
13.
PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN
14.
7
8
10.
TK/
K/
9
K/I/
PH/
10
HB/
11
12
13
JUMLAH PPh TERUTANG ( 12 + 13)
17.
19.
14
PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI
DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formulir 1770 -II Jumlah Bagian A Kolom 7]
16.
18.
E. PPh KURANG/ LEBIH
BAYAR
3
PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI
15.
F. ANGSURAN PPh
PASAL 25 TAHUN
PAJAK BERIKUTNYA
2
[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]
[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]
4.
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
/
LAMPIRAN TERSENDIRI
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
a.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b.
PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
15
16
(14-15)
a.
PPh PASAL 25 BULANAN
b.
STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)
c.
FISKAL LUAR NEGERI
a
b
c
JUMLAH KREDIT PAJAK (a+b+c)
18
a.
PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)
b.
PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)
(16-18)
TGL
LUNAS
20.
PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon
21.
ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR
tgl
bln
19
thn
a.
DIRESTITUSIKAN
c.
DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP
PATUH)
b.
DIPERHITUNGKAN DENGAN
UTANG PAJAK
d.
DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 D (WP
TERTENTU
21
DIHITUNG BERDASARKAN :
a.
b.
c.
1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16
PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAIK YANG DIISI MAUPUN YANG TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA :
G. LAMPIRAN
4
TH
PEMBUKUAN
SPT PEMBETULAN KE - ……….
NPWP
1.
BL
NORMA
a.
SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)
g.
PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
b.
SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
h.
FOTOKOPI TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI (TBPFLN)
c.
NERACA DAN LAP. LABA RUGI / REKAPITALISASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN BIAYA
i.
PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK KAWIN PISAH HARTA DAN/ATAU
MEMPUNYAI NPWP SENDIRI
d.
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
j.
DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS
UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU)
e.
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG
DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI
k.
....................................................................................................................................
..
f.
FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 (............LEMBAR)
l.
.........................................................................................
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa
apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
WAJIB PAJAK
NAMA LENGKAP :
NPWP
F.1.1.32.16
:
KUASA
TANGGAL:
-
-
TANDA TANGAN
FORMULIR
1770 - I
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERHATIAN:
•
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA
DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG
MENGGUNAKAN PEMBUKUAN
SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
BAGIAN A:
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
:
NAMA AKUNTAN PUBLIK
:
NPWP AKUNTAN PUBLIK
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK
NAMA KONSULTAN PAJAK
NPWP KONSULTAN PAJAK
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK
2.
3.
4
ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
•
2
0
BL
TH
s.d
BL
NORMA
BERI TANDA " X " DALAM
DIAUDIT
OPINI AKUNTAN :
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
TIDAK DIAUDIT
:
:
:
:
:
:
:
RUPIAH
PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :
PEREDARAN USAHA
a.
b.
HARGA POKOK PENJUALAN
c.
LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)
d.
BIAYA USAHA
e.
PENGHASILAN NETO (1c - 1d)
1a
1b
1c
1d
1e
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF
a.
BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU
ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA
2a
b.
PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI
DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK
2b
c.
PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG
DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN
d.
JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN
2c
e.
HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN
f.
PAJAK PENGHASILAN
g.
GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA
h.
SANKSI ADMINISTRASI
i.
SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/ AMORTISASI
FISKAL
j.
BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
k.
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA
l.
JUMLAH (2a s.d. 2k)
2d
2e
2f
2g
2h
2i
2j
2k
2l
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:
a.
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK
OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA
b.
SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI
FISKAL
c.
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA
d.
JUMLAH (3a s.d. 3c)
JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)
TH
PEMBUKUAN
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN
1.
•
TAHUN PAJAK
LAMPIRAN - I
HALAMAN 1
3a
3b
3c
3d
4
Pindahkan Jumlah Bagian A (angka 4) ke Formulir 1770 Angka 1
LAMPIRAN - I
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
1770 - I
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI YANG MENGGUNAKAN
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
•
PERHATIAN :
SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
BAGIAN B:
•
• PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
• PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA
•
TAHUN PAJAK
FORMULIR
HALAMAN 2
2
0
BL
TH
s.d
BL
NORMA
•
ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
BERI TANDA " X " DALAM
PEMBUKUAN
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO )
NO.
JENIS USAHA
PEREDARAN USAHA
(Rupiah)
NORMA
(%)
PENGHASILAN NETO
(Rupiah)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
1
DAGANG
2
INDUSTRI
3
JASA
4
PEKERJAAN BEBAS
5
USAHA LAINNYA
JBB
JUMLAH BAGIAN B
Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1
BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)
NO.
NAMA DAN NPWP
PEMBERI KERJA
PENGHASILAN BRUTO
(Rupiah)
PENGURANGAN PENGHASILAN
BRUTO/BIAYA
(Rupiah)
PENGHASILAN NETO
(Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
2
3
4
5
6
JBC
JUMLAH BAGIAN C
Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2
BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)
NO.
JENIS PENGHASILAN
JUMLAH PENGHASILAN NETO
(Rupiah)
(1)
(2)
(3)
1
BUNGA
2
ROYALTI
3
SEWA
4
PENGHARGAAN DAN HADIAH
5
KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA
6
PENGHASILAN LAINNYA
JUMLAH BAGIAN D
JBD
Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
TH
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
•
PERHATIAN :
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN,
PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH
SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
BAGIAN A :
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
•
ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
•
TAHUN PAJAK
FORMULIR
LAMPIRAN - II
1770 - II
2
0
BL
TH
s.d
NORMA
BERI TANDA " X " DALAM
BL
TH
PEMBUKUAN
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh
DITANGGUNG PEMERINTAH
NO
NAMA
PEMOTONG/PEMUNGUT
PAJAK
(1)
(2)
NPWP
PEMOTONG/PEMUNGUT
PAJAK
(3)
BUKTI
PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
NOMOR
TANGGAL
(4)
(5)
JENIS PAJAK : PPh PASAL
21/ 22/23/24/26/DTP *)
JUMLAH PPh YANG DIPOTONG /
DIPUNGUT
(Rupiah)
(6)
(7)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
dst
JUMLAH BAGIAN A
JBA
Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15
*)
-
DTP
=
PPh Ditanggung Pemerintah
Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 /26/ DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri
(lihat buku petunjuk tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Halaman ke -
dari
halaman Lampiran-II
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
•
•
•
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERHATIAN :
•
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
•
0
BL
TH
s.d
BL
NORMA
PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH
•
2
BERI TANDA " X " DALAM
JENIS PENGHASILAN
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
DASAR PENGENAAN
PAJAK/PENGHASILAN BRUTO
PPh TERUTANG
(Rupiah)
(3)
(4)
(2)
(1)
BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN DISKONTO SBI, SURAT
BERHARGA NEGARA
2.
BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN
PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
3.
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
4.
HADIAH UNDIAN
5.
PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN
PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS
6.
HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD
7.
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
8.
BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA
SERAH
9.
SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
10.
USAHA JASA KONSTRUKSI
11.
PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM
12.
BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA
ANGGOTA KOPERASI
13.
PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
14.
DIVIDEN
15.
PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA
16.
PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL
DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
17.
JUMLAH (1 s.d. 16)
BAGIAN B :
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NO
SUMBER / JENIS PENGHASILAN
PENGHASILAN BRUTO
(Rupiah)
(1)
(2)
(3)
1.
BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH
2.
WARISAN
3.
BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN,
PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI
4.
KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA
5.
BEASISWA DALAM NEGERI
6.
PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
JUMLAH BAGIAN B
BAGIAN C :
JBB
PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH
(Rupiah)
PENGHASILAN NETO ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH
TH
PEMBUKUAN
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
NO
1.
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
NPWP
BAGIAN A :
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT
FINAL
TAHUN PAJAK
FORMULIR
LAMPIRAN - III
1770 - III
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERHATIAN
•
LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
•
•
•
HARTA PADA AKHIR TAHUN
KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
TAHUN PAJAK
FORMULI
R
1770 - IV
•
•
ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
2
0
BL
TH
s.d
NORMA
BL
TH
PEMBUKUAN
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
BERI TANDA " X " DALAM
BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN
NO.
JENIS HARTA
TAHUN PEROLEHAN
HARGA PEROLEHAN
(Rupiah)
KETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dst
JUMLAH BAGIAN A
JBA
BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
NO.
NAMA PEMBERI PINJAMAN
ALAMAT PEMBERI PINJAMAN
TAHUN
PEMINJAMAN
JUMLAH
(Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dst
JUMLAH BAGIAN B
JBB
BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
NO.
NAMA ANGGOTA KELUARGA
TANGGAL LAHIR
HUBUNGAN KELUARGA
PEKERJAAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
2
3
4
5
dst
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Halaman ke-
dari
halaman Lampiran-IV
CONTOH SOAL 1770 TAHUN 2009
Nama
NPWP
Pekerjaan
Alamat
No. Telp/Fax
Jabatan
Status
Tanggungan
: Dr. Taufik Hidayat SpM
: 04.234.567.8.013.000
: Dokter Tetap RSCM
: Jl. Arjuna No. 24
Kel. Pesanggrahan, Kec.Kembangan
: 021-5555555
: Kepala Divisi
: Menikah
: 2 orang anak
Data Wajib Pajak
Orang Pribadi Tahun 2009
A. PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN 2009 (Formulir 1721-A2)
1. Gaji/Pensiun Atau THT/JHT
: Rp
96,000,000
2. Tunjangan PPh
: Rp
3. Tunjangan Lainnya, Uang Lembur, dsb
: Rp
12,000,000
4. Honorarium dan Imbalan lain sejenisnya
: Rp
5. Premi Asuransi yang dibayar pemberi kerja
Rp
6,000,000
6. Penerimaan Natura dan lainnya yg dipotong
Rp
PPh 21
7. Jumlah (1 sd 6)
Rp
114,000,000
JABATAN = 5% x
8. Tantiem, Bonus, Gratifikasi, BIAYA
Jasa Produksi,
: Rp
16,000,000
PENGHASILAN BRUTO,
dan THR
MAKS. 6.000.000/Tahun
500.000/Bulan
9. Penghasilan Bruto
=
Pengurangan :
10. Biaya Jabatan/pensiun atas penghasilan
Rp
5,700,000
11. Biaya Jabatan/pensiun atas penghasilan
: Rp
300,000
12. Iuran Pensiun/Iuran THT/JHT
: Rp
4,560,000
13. Jumlah Pengurang
=
14. Penghasilan Neto
(+)
Rp
*)
**) (+)
Rp
= Rp
130,000,000
10,560,000
119,440,000
DATA WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI TAHUN 2009
PTKP ( K/2 )
- Wajib Pajak
- Status Kawin
- Anak 2 orang @ Rp 1.320.000
17. Total Penghasilan Tidak Kena Pajak
:
:
:
Rp
Rp
Rp
15.840.000
1.320.000
2.640.000 (+)
= Rp
Rp
18. Penghasilan Kena Pajak
= Rp
PPh Terutang
5 % x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
= Rp
15 % x Rp 49.640.000 = Rp 7.446.000
19. PPh 21 atas PKP Setahun/Disetahunkan
20. PPh 21 yang telah dipotong masa sebelumnya
21. PPh 21 terutang
22. PPh 21 Ditanggung Pemerintah
23. PPh 21 Yang Harus Dipotong
**)
PKP DIBULATKAN
RIBUAN PENUH
KEBAWAH
Iuran pensiun sebesar 4,75 % x gaji pokok
=
=
=
=
=
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
19.800.000
99.640.000
99.640.000
9.946.000
9.946.000
9.946.000
DATA WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI TAHUN 2009
B RINCIAN PENGHASILAN ISTRI TAHUN 2009
Isteri bekerja pada Bank Central Asia cabang Senayan sebagai Marketing Manajer
(Formulir 1721-A1)
Penghasilan Isteri setahun
Rp
Pengurang
:
Biaya Jabatan 5% x 75.000.000 =3.750.000
Dikurangi PTKP
Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang =
Rp
Rp
Rp
Rp
75.000.000
3.750.000 (-)
71.250.000
15.840.000
55.410.000
Rp
3.311.000
Rp 3.311.000.- (dipotong oleh BCA)
ILUSTRASI
1.
Dr. Taufik Hidayat SpM, juga buka praktek di tempat lain (Jakarta)
dengan peredaran bruto (omzet) setahun Rp. 300.000.000
2.
Dr. Taufik Hidayat SpM, juga mendapatkan honorarium sebagai
pembicara pada seminar tentang mata sebesar Rp 10.000.000,- dan
telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 5% dari bruto
3.
Dr. Taufik Hidayat SpM, menerima hadiah dari pabrik obat mata paket
liburan ke Afrika Selatan senilai Rp50.000.000,- (tidak dipotong PPh
Pasal 21 oleh pemberi hadiah)
4.
Istri Dr. Taufik Hidayat SpM, tahun 2009 menerima warisan dari orang
tua berupa perhiasan senilai Rp50.000.000
5.
Dr. Taufik Hidayat SpM, tiap bulan mengangsur PPh (PPh Pasal 25)
sebesa Rp24.000.000/tahun atau Rp2.000.000 sebulan
DATA WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI TAHUN 2009
DATA HARTA DAN KEWAJIBAN :
1.
Rumah yang ditempati
50.000.000,00
dibeli
tahun
1990
dengan
harga
Rp
2.
Mobil Toyota Kijang tahun 1990 dibeli tahun 1999 dengan Harga
Perolehan Rp60.000.000,-
3.
Mobil Toyota Avanza tahun 2006 dibeli kredit dengan harga Rp
100.000.000,-
4.
Tanah di Jl. Limau No. 3, Kebon Jeruk luas tanah (500m2) dibeli tahun
2000 dengan harga Rp. 600.000.000
5.
Deposito di bank Mandiri cabang Senayan semenjak tahun 1999
sejumlah Rp 150.000.000,- dengan bunga per tahun Rp 10.000.000,-
6.
Pinjaman kepada Lembaga Leasing Oto Multi Finance Tahun 2007
sejumlah Rp. 104.000.000-, (selama 5 tahun)
DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
1770 - IV
DI ISI
DENGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
JENIS HARTADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
WAJIB PAJAK
P E R HA T I A N
•
LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
•
•
DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN
DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
0 1
D r
2
•
ISI DENGA N HURUF CETA K / DIKETIK DENGA N TINTA HITA M
2 3 4
5 6 7
T A U F I K
8
•
0
0 1 0 9
BL
X
SEB ELUM M ENGISI B A CA LA H B UKU PETUNJUK PENGISIA N
NPWP
TAHUN PAJAK
FORMULIR
DI ISI DGN HARGA PEROLEHAN
ATAU HARGA/NILAI PADA SAAT
MEMBELI/MENERIMA HARTA
TH
NORMA
B ERI TA NDA " X " DA LA M
9 0 1
H I D A YAT
0
PEMBUKUAN
DI ISI DENGAN
NPWP WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
(KOTA K PILIHA N) Y A NG SESUA I
0 0 0
BAGIAN A : DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN
DI ISI DENGAN
NO.
JENIS HARTA
TAHUN PEROLEHAN
HARGA PEROLEHAN
(Rupiah)
( 1)
(2)
(3)
(4)
1
2
3
4
5
Rumah
Toyota Kijang
Toyota Avanza
Tanah (Jl. Limau, Kebon Jeruk)
Deposito di BCA
9
Perhitungan
s.d 1 2 0 9
Menggunakan
BL
TH
Norma
1990
1999
2006
2000
1999
50.000.000
60.000.000
104.000.000
600.000.000
150.000.000
NAMA WP SESUAI
KETERANGAN
(5)
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
NOP : 12.34.567.890.111.2705.1
BPKB : H-123456
BPKB : H-123456, Kredit
NOP : 98.76.543.219.873.2178.1
6
DIISI DENGAN
Hasil Penjumlahan
Seluruh Harta pada
kolom (4).
7
DIISI DGN TAHUN
PEROLEHAN
ATAU
8
TAHUN
MENDAPATKAN/
9
MENERIMA HARTA
10
dst
JUMLAH BAGIAN A
JBA
964.000.000
BAGIAN B : DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
NO.
NAMA PEMBERI PINJAMAN
ALAMAT PEMBERI PINJAMAN
TAHUN
PEMINJAMAN
JUMLAH
(Rupiah)
( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Oto Multi Finance
Jl. Kapt. Tendean No. 11
2007
104.000.000
2
3
4
5
6
7
DI ISI DGN JUMLAHAN
SELURUH KEWAJIBAN
TERMASUK BUNGANYA
8
9
10
dst
JUMLAH BAGIAN B
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
104.000.000
JBB
Halaman ke-
dari
halaman Lampiran-IV
Diisi dengan Nama
Diisi dengan Tanggal Diisi dengan
sesuai Akte
Lahir sesuai Akte Hubungan Keluarga
BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
NO.
NAMA ANGGOTA KELUARGA
TANGGAL LAHIR
HUBUNGAN KELUARGA
PEKERJAAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
2
3
Ami Hidayat
1 Januari 1967
Kristin Hidayat
Simon Hidayat
21 Juli 1987
2 Agustus 1992
Istri
Anak Kandung
Pegawai Swasta
Mahasiswa
Pelajar
Anak Kandung
4
5
dst
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Halaman ke-
DI ISI DENGAN
PEKERJAAN
dari
halaman Lampiran-IV
LAMPIRAN - III
1770 - III
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
•
•
•
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERHATIAN :
•
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT
FINAL
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH
SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
•
ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
NPWP
:
0 4
2 3 4
NAMA WAJIB PAJAK
:
D r
T A U F I K
BAGIAN A :
8
0 1 3
2
0
0
0 1 0 9
X
BL
s.d
TH
1 2 0 9
BL
NORMA
BERI TANDA " X " DALAM
9
TH
PEMBUKUAN
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
0 0 0
H I D A Y A T
Perhitungan
Menggunakan
Norma
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
JENIS PENGHASILAN
NO
(2)
(1)
1.
5 6 7
•
TAHUN PAJAK
FORMULIR
DI ISI DENGAN
IDENTITAS WAJIB
PAJAK
BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN DISKONTO SBI, SURAT
BERHARGA NEGARA
2.
BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN
PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
3.
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
4.
HADIAH UNDIAN
5.
PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN
PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS
6.
HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD
7.
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
8.
BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA
SERAH
9.
SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DASAR PENGENAAN
PAJAK/PENGHASILAN BRUTO
PPh TERUTANG
(Rupiah)
(3)
(4)
10.000.000
2.000.000
DI ISI DENGAN PPhNYA
DI ISI DENGAN
JUMLAH BUNGA YG
DIPEROLEH WP
DI ISI DGN JUMLAH
BRUTO
PENGHASILAN ISTRI
DARI KANTORNYA
10. USAHA JASA KONSTRUKSI
11. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM
12.
BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA
ANGGOTA KOPERASI
13. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
14. DIVIDEN
15. PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA
75.000.000
3.311.000
PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL
16. DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
17. JUMLAH (1 s.d. 16)
5.311.000
DI ISI DENGAN PPh
YG TERHUTANG
ATAS GAJI/
PENGHASILAN
ISTRI
BAGIAN B :
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NO
SUMBER / JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
DI ISI DENGAN
JUMLAH
PENGHASILAN
BRUTO DARI
WARISAN YG
DITERIMA (BILA
ADA)
PENGHASILAN BRUTO
(Rupiah)
(3)
1. BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH
2. WARISAN
3.
50.000.000
BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN,
PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI
4. KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA
5. BEASISWA DALAM NEGERI
6. PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
JUMLAH BAGIAN B
BAGIAN C :
JBB
50.000.000
PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH
(Rupiah)
PENGHASILAN NETO ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH
1770 - II
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
P E R H A T IA N :
•
DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN,
PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh
DITANGGUNG PEMERINTAH
SEBELUM M ENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK
PENGISIAN
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
BAGIAN A :
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
0 4
•
ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
2 3 4
D r
T A U F
5 6 7
I K
8
H I D
•
TAHUN PAJAK
FORMULIR
LAMPIRAN - II
2
0 1 0 9
BL
X
BERI TANDA " X " DALAM
0 1 3
0
0
s .d
TH
NORMA
9
1 2 0 9
BL
TH
PEMBUKUAN
(KOTAK PILIHAN) YANG
SESUAI
0 0 0
JANGAN LUPA
MENGISI KOLOMKOLOM INI
A Y A T
DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh
DITANGGUNG PEMERINTAH
NO
NAMA
PEMOTONG/PEMUNGUT
PAJAK
( 1)
(2)
1
RSCM
2
YAYASAN MATA
NPWP
PEMOTONG/PEMUNGUT
PAJAK
(3)
01.345.678.3.123.000
01.950.321.8.021.000
BUKTI PEMOTONGAN /
PEMUNGUTAN
NOMOR
TANGGAL
(4)
(5)
01
05
JENIS PAJAK : PPh PASAL
21/ 22/23/24/26/DTP *)
JUMLAH PPh YANG DIPOTONG /
DIPUNGUT
(Rupiah)
(6)
(7)
20 Jan 2010
PPh 21
Rp 9.946.000
30-11-2009
PPh 21
Rp
500.000
3
4
DI ISI DENGAN
5
NAMA PEMOTONG/
PEMUNGUT BILA
ADA DALAM6 THN
2008 DAN BILA
LAMPIRAN7TDK
CUKUP DPT
DITAMBAH
8
dst
DI ISI DENGAN NAMA
NOMOR BUKTI/TGL DAN
JUMLAH PPh
POTONG/PUNGUT
SUMBERNYA DARI
BUKTI
POTONG/PUNGUT YG
DITERIMA WAJIB PAJAK
JUMLAH BAGIAN A
JBA
Rp 10.446.000
FORMULIR
1770 - I
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
P E R H A T IA N :
•
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA
DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG
MENGGUNAKAN PEMBUKUAN
SEBELUM M ENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
NPWP
:
0 4
NAMA WAJIB PAJAK
:
M
BAGIAN A:
2 3 4
T A UF
ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
5 6 7
I K
8
•
0 1 3
2
0 9
0
0 1 0 9
X
BL
TH
BERI TANDA " X "
DALAM
:
NAMA AKUNTAN PUBLIK
:
NPWP AKUNTAN PUBLIK
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK
NAMA KONSULTAN PAJAK
NPWP KONSULTAN PAJAK
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK
DIAUDIT
0 0 0
JANGAN LUPA
MENGISI KOLOMKOLOM INI
TIDAK DIAUDIT
:
:
:
:
:
:
b.
HARGA POKOK PENJUALAN
c.
LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)
d.
BIAYA USAHA
e.
PENGHASILAN NETO (1c - 1d)
R UP IA H
1a
1b
1c
1d
1e
TH
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
:
PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :
a. PEREDARAN USAHA
1 2 0 9
PEMBUKUAN
H I D A Y A T
OPINI AKUNTAN :
s .d
BL
NORMA
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN
1.
•
TAHUN PAJAK
LAMPIRAN - I
HALAMAN 1
2.
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU
ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA
b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI
DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG
DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN
2a
2b
2c
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI
2d
HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN
f.
2e
PAJAK PENGHASILAN
2f
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA
2g
h. SANKSI ADMINISTRASI
2h
i.
SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/ AMORTISASI
FISKAL
2i
j.
BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG
DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
2j
k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA
l.
3.
2k
JUMLAH (2a s.d. 2k)
2l
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:
a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK
OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA
b. SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI
FISKAL
4
3a
3b
c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA
3c
d. JUMLAH (3a s.d. 3c)
3d
JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)
4
Pindahkan Jumlah Bagian A (angka 4) ke Formulir 1770 Angka 1
HALAMAN 2
LAMPIRAN - I
1770 - I
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
P E R H A T IA N :
•
• PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI YANG
MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
• PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA
•
SEBELUM M ENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
0 4
M
2 3 4
ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
5 6 7
T A U F I K
8
0 1 3
•
TAHUN PAJAK
FORMULIR
DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
2
0
0 1 0 9
BL
X
0
s .d
TH
NORMA
BERI TANDA " X "
DALAM
0 0 0
H I D AY AT
PEREDARAN USAHA
(Rupiah)
NORMA
(%)
PENGHASILAN NETO
(Rupiah)
( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)
INDUSTRI
3
JASA
4
PEKERJAAN BEBAS
5
USAHA LAINNYA
JUMLAH BAGIAN B
300.000.000
300.000.000
45 %
JBB
TH
PEMBUKUAN
DI ISI DENGAN
NAMA WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
JENIS USAHA
2
Perhitungan
Menggunakan
0 Norma
9
DI ISI DENGAN
NPWP WP SESUAI
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
NO.
DAGANG
1 2
BL
BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO )
1
9
135.000.000
135.000.000
Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1
DIISI DENGAN
PENGHASILAN
BRUTO SELAMA
SATU TAHUN
DI ISI DENGAN
NPWP DAN NAMA
PEMBERI KERJA
DI ISI DENGAN
PENGURANG
PENGHASILAN
BRUTO
BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)
NO.
NAMA DAN NPWP
PEMBERI KERJA
PENGHASILAN BRUTO
(Rupiah)
PENGURANGAN PENGHASILAN
BRUTO/BIAYA
(Rupiah)
PENGHASILAN NETO
(Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
RSCM
130.000.000
01.345.678.3.123.000
10.560.000
119.440.000
2
DI ISI DENGAN
PENGHASILAN
NETO (PH BRUTOPENGURANG)
3
4
5
6
JUMLAH BAGIAN C
JBC
119.440.000
Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2
Hadiah dari
komisi pabrik
obat
BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)
NO.
JENIS PENGHASILAN
JUMLAH PENGHASILAN NETO
(Rupiah)
(1)
(2)
(3)
1
BUNGA
2
ROYALTI
3
SEWA
4
PENGHARGAAN DAN HADIAH
5
KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA
6
PENGHASILAN LAINNYA
Penghasilan dari
pembicara seminar
50.000.000
10.000.000
JUMLAH BAGIAN D
JBD
60.000.000
Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3
DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
INDUK SPT TAHUNAN 1770
1770
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDENTITAS
P E R H A T IA N
•
Perhitungan
SPT TAHUNAN PPh WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI
Menggunakan
MEMPUNYAI PENGHASILAN :
Norma
DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN
•
•
•
•
PEMBUKUAN ATAU NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
DARI PENGHASILAN LAIN
•
SEBELUM M ENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS
:
NO. TELEPON/FAKSIMILI
:
PERUBAHAN DATA
:
ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
0 1 2 3 4
•
TAHUN PAJAK
FORMULIR
Huruf A dan B
2
0 1 0 9
BL
X
BERI TANDA " X "
DALAM
5 6 7 8
LAMPIRAN TERSENDIRI
A. PENGHASILAN NETO
B. PENGHASILAN
KENA PAJAK
4
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA
2
4
[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]
5.
JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)
6.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK
7.
JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (5 - 6)
8.
KOMPENSASI KERUGIAN
9.
JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)
11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10)
1
3
PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI
10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
TH
PEMBUKUAN
SPT PEMBETULAN KE - ……….
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
RUPIAH *)
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 3]
4.
BL
NORMA
5
6
7
8
TK/
K/
2
K/I/
JANGAN LUPA
MENGISI KOLOMKOLOM INI
DI ISI DENGAN
NOMOR FAX WP
TIDAK ADA
[Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan]
3.
1 2 0 9
TH
9 0 1 0 0 0
[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]
2.
s .d
9
D r T A UF I K H I D A Y A T S p M
KLU :
D O K T ER R S CM
02 1
5 5 5 55 5 5 5 / 0 2 1 5 5 5 5 5
*) P engisian ko lo m-ko lo m yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (co nto h penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
1.
0
0
9
PH/
HB/
10
11
135.000.000
119.440.000
60.000.000
314.440.000
314.440.000
314.440.000
19.800.000
284.640.000
DI ISI DENGAN
NOMOR TELEPON
WP YANG DAPAT
DIHUBUNGI
DI ISI DGN ANGKA2
YG BERASAL DARI
LAMPIRAN 1
HALAMAN 2 DAN
DARI FORMULIR
1721 A-1 SUAMI
INDUK SPT TAHUNAN 1770
5%x50jt
15%x 200jt
25%x 34,640jt
= 2,500.000
= 30 .000.000
= 8.660.000+
41.160.000
Huruf C s.d G
41.160.000
41.160.000
10.446.000
30.714.000
24.000.000
-
x
24.000.000
x
0 6 0 3
1 0
6.714.000
2.559.670
x
x
x
x
x
x
x
x
D r
0 1
1 7
0 3
2 0 1 0
T AU F I K H I DA Y A T S p M
2 3 4
5 6 7
8
9 0 1
0 0 0
JANGAN LUPA
UNTUK
DITANDATANG
ANI
ANGSURAN
PPH 25 DARI
30.714.000:12
JANGAN
LUPA
MEMBERI
TANDA
SILANG PADA
BAGIAN YG
AKAN
DILAMPIRKAN
FORMULIR
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
•
MEMPUNYAI PENGHASILAN :
• DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
• DALAM NEGERI LAINNYA
• YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
•
SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PEKERJAAN
:
NO. TELEPON
:
PERUBAHAN DATA
:
•
ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
0
SPT PEMBETULAN KE - …
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
BERI TANDA "X" PADA
KLU :
-
NO. FAKS
LAMPIRAN TERSENDIRI
:
-
TIDAK ADA
RUPIAH *)
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
1
2
…….
……………………………………………..
1
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
A. PENGHASILAN NETO
[Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain]
2
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
…………
…………………………………………………………………………………………….
2
[Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ]
3
PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI
………………………………………………………………………………………………………………………….
3
C. PPh TERUTANG
B.PENGHASILAN
KENA PAJAK
[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]
………………………………………………………………………………………
4
JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)
5
ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB
6
JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN
YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)
7
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
TK/
8
PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)
……………………………………………………………………………………………. 8
9
PPh TERUTANG
K/
K/I/
PH/
………………..
HB/
7
………………………………………
10
…………………………………………………………………………………………… 11
11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)
12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR
NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]
D. KREDIT PAJAK
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b.
(11-12) ……………………………………………………..
12
13
PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………
14a
a.
PPh PASAL 25
b.
STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)
c.
FISKAL LUAR NEGERI
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)
………………………………………………………
14b
……………………………………………………………. 14c
……………………………………………………………………….
15
E. PPh KURANG/LEBIH
BAYAR
TGL LUNAS
a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)
16
(13-15)
17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon
16
TGL
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)
F. ANGSURAN PPh
PASAL 25 TAHUN
PAJAK
BERIKUTNYA
G. LAMPIRAN
6
……………………………………………………………………9
(TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)
10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN
13 a.
4
……………………………………………………………………………
5
BLN
THN
a.
DIRESTITUSIKAN
DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)
b.
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG
PAJAK
DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17 D (WP TERTENTU)
18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
……………………………………………………………………………………………………………………..
SEBESAR
18
DIHITUNG BERDASARKAN
1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13
a.
PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
b.
a.
Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21
d.
Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau
Mempunyai NPWP Sendiri
b.
Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29
e.
…………………………………………………………..
c.
Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
WAJIB PAJAK
KUASA
TANGGAL
TGL
NAMA LENGKAP
:
N P W P
:
F.1.1.32.18
BLN
THN
TANDA TANGAN
FORMULIR 1770 S
IDENTITAS
PERHATIAN
TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN
1770 S
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
•
•
•
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh
YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
N P W P
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
BAGIAN A
:
TAHUN PAJAK
FORMULIR
LAMPIRAN - I
1770 S - I
2
0
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)
NO.
JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
1.
BUNGA
2.
ROYALTI
3.
SEWA
4.
PENGHARGAAN DAN HADIAH
5.
KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA
6.
PENGHASILAN LAINNYA
JUMLAH PENGHASILAN
(Rupiah)
(3)
JUMLAH BAGIAN A
JBA
Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A
angka (2)
BAGIAN B
:
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NO.
JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
1.
BANTUAN / SuUMBANGAN / HIBAH
2.
WARISAN
3.
BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM,
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMAN, KONGSI
4.
KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA
5.
BEASISWA DALAM NEGERI
6.
PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
JUMLAH PENGHASILAN
(Rupiah)
(3)
JUMLAH BAGIAN B
BAGIAN C
NO
(1)
:
JBB
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
NAMA PEMOTONG/
NPWP PEMOTONG/
PEMUNGUT PAJAK
PEMUNGUT PAJAK
(2)
(3)
BUKTI PEMOTONGAN/
PEMUNGUTAN
NOMOR
TANGGAL
(4)
(5)
JENIS PAJAK :
PPh PASAL 21/
22/23/24/26/DTP*
JUMLAH PPh YANG
DIPOTONG / DIPUNGUT
(6)
(7)
1.
2.
3.
4.
5.
dst
JUMLAH BAGIAN C
JBC
Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk
Catatan :
- DTP : Ditanggung Pemerintah
*)
- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
1770 S Bagian D angka (12)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri
(lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Halaman ke-
dari
halaman Lampiran-I
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
N P W P
TAHUN PAJAK
FORMULIR
LAMPIRAN - II
1770 S - II
•
•
•
•
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
HARTA PADA AKHIR TAHUN
KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
2
0
DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
:
NAMA WAJIB PAJAK
BAGIAN A
:
:
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
NO.
SUMBER/JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
DASAR PENGENAAN PAJAK/
PENGHASILAN BRUTO
PPh TERUTANG
(Rupiah)
(Rupiah)
(3)
1
BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT
BERHARGA NEGARA
2
BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN
PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
3
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
4
HADIAH UNDIAN
5
PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN
YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
6
HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD
7
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
8
SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGGUNAN
9
BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA
SERAH
10
BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI
KEPADA ANGGOTA KOPERASI
11
PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
12
DIVIDEN
13
PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA
14
PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL
DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
JUMLAH BAGIAN A
BAGIAN B
:
JBA
HARTA PADA AKHIR TAHUN
NO.
JENIS HARTA
TAHUN
PEROLEHAN
HARGA PEROLEHAN
(1)
(2)
(3)
(4)
KETERANGAN
(Rupiah)
(5)
1
2
3
4
5
dst
JUMLAH BAGIAN B
BAGIAN C
:
JBB
KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
NAMA
NO.
PEMBERI PINJAMAN
ALAMAT
PEMBERI PINJAMAN
(2)
(3)
(1)
TAHUN
JUMLAH
PEMINJAMAN
(4)
(5)
1
2
3
4
5
dst
JUMLAH BAGIAN C
BAGIAN D :
JBC
DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
NO.
NAMA
TANGGAL LAHIR
HUBUNGAN KELUARGA
PEKERJAAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
2
3
4
5
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Halaman ke-
dari
halaman Lampiran-II
CONTOH KASUS SPT 1770 S
1. Nama
Marvel
2. Alamat
Jl. Widya Chandra No. 18
3. Jabatan
4.
5.
6.
7.
Status/Tanggungan
Pangkat/Golongan
NPWP
Masa Kerja
Kabid Keuangan, Dept.
XYZ
Kawin/3 Anak
Pembina (IV/a)
25.193.665.4.010.000
Januari – Desember 2009
Data Wajib Pajak
Orang Pribadi Tahun 2009
A. PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN 2009 (Formulir 1721-A2)
:
Gaji pokok
Rp
60,000,000
Tunjangan istri/suami
:
Rp
6,000,000
Tunjangan anak
:
Rp
2,500,000
Tunjangan struktural/fungsional
:
Rp
3,500,000
Rp
3,000,000
Tunjangan beras
Tunjangan lain-lain
:
Rp
Penghasilan Bruto
BIAYA JABATAN
5% x Penghasilan
Bruto (Maksimal
6.000.000/Th,
500.000/Bln
- (+)
= Rp
75,000,000
Pengurangan :
- Biaya Jabatan 5% x 75.000.000
:
Rp
3,750,000
*)
- Iuran Pensiun
:
Rp
2,850,000
**)
IURAN PENSIUN =
4.75% x Gaji Pokok =
4.75% x 60.000.000
Penghasilan Neto
= Rp
= Rp
6,600,000 (-)
68,400,000
DATA WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI TAHUN 2009
Penghasilan Neto
= Rp
68,400,000
PTKP ( K/3 )
- Wajib Pajak
:
Rp
15,840,000
- Status Kawin
:
Rp
1,320,000
- Anak 3 orang @ Rp 1.320.000
:
Rp
3,960,000 (+)
= Rp
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak
Rp
Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang
5 % x Rp 47.280.000 = 2.364.000
PPh Telah Dipotong
PPh yang kurang atau lebih dibayar
*)
**)
Pembulatan
Penghasilan Ken
Pajak adalah
Ribuan Penuh (0
21,120,000 (-)
47,280,000
= Rp
47,280,000
= Rp
2,364,000
= Rp
2,364,000 (-)
NI HI L
Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan sebesar 5 % dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum
sebesar Rp 1 .296.000,- setahun atau Rp 1 08.000,- sebulan.
Iuran pensiun sebesar 4,7 5 % x gaji pokok
FORMULIR
1721 - A2
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/POLISI
REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR URUT
:
0
2
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN
:
D
E
NPWP BENDAHARA
:
0
1
NAMA BENDAHARA
:
A
N
D
I
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN
:
M
A
R
NIP / NRP
:
1
1
2
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN
:
2
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN
:
P
A
R
T
0
0
1
E
V
E
L
5
6
7
5
1
9
3
J
L
W
I
D
Y
N
A
9
M
E
N
X
6
8
8
7
5
4
6
6
A
5
C
Y
A
1.
2.
Lembar 1 untuk Pegawai
Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
2 0 0 9
Z
0
4
H
TAHUN KALENDER
1721-A2
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
N
D
R
A
N
O
A
N
1
8
:
PANGKAT / GOLONGAN
:
P
E
M
B
I
JABATAN
:
K
A
B
I
D
STATUS DAN JENIS KELAMIN
:
X
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
:
K/
3
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
:
0
1
RI
KAWIN
K
E
I
V
/
A
U
A
N
G
TIDAK KAWIN
TK/
PEREMPUAN
LAKI-LAKI
HB/
1
S.D
X
2
RUPIAH
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :
•
PENGHASILAN BRUTO :
•
TUNJANGAN ISTERI
2
3.
TUNJANGAN ANAK
3
2.500.000
4.
JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 )
4
68.500.000
5.
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
5
6.
TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL
6
3.500.000
7.
TUNJANGAN BERAS
7
3.000.000
8.
TUNJANGAN KHUSUS
8
9.
TUNJANGAN LAIN-LAIN
9
10
75.000.000
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN
11
3.750.000
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT
12
2.850.000
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)
13
6.600.000
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)
14
68.400.000
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
15
-
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
16
21.120.000
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)
17
47.280.000
18. PPh PASAL 21 TERUTANG
18
2.364.000
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
19
2.364.000
PENGURANGAN
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
20. JUMLAH PPh PASAL 21 :
a.
YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)
b.
YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)
NIHIL
20
B.
•
6.000.000
GAJI POKOK / PENSIUN
2.
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9)
•
60.000.000
1.
1
PEGAWAI TERSEBUT
:
DIPINDAHKAN
PINDAHAN
JAKARTA
C. TANDA TANGAN BENDAHARA
(Tempat)
BARU
PENSIUN
0
3
0
TGL
1
2
BLN
0
1
THN
Tanda Tangan dan Cap
BENDAHARA
D
E
P
A
NAMA
:
A
N
D
I
NIP/NRP
:
1
1
2
4
R
T
E
5
8
9
M
4
E
N
X
Y
Z
ANDI
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
0
DATA WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI TAHUN 2009
Keterangan Tambahan:
Pak Marvel juga mendapatkan honorarium sebagai Tim Penyusun Materi
1
Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DEPKOMINFO sebesar Rp
1.500.000,- dan bendahara telah melakukan pemotongan PPh Final sesuai
ketentuan yaitu 15%. ( Bukti Pemotongan PPh
Pak Marvel juga mendapatkan honorarium sebagai Pembicara Ahli Acara
2
Bimbingan Teknis Keuangan di Depdiknas sebesar Rp 3.500.000,- dan
bendahara telah melakukan pemotongan PPh Final sesuai ketentuan yaitu
15%. ( ( Bukti Pemotongan PPh 21 Final Nomor :
Pak Marvel juga mendapatkan honorarium sebagai Pengajar Seminar di
3
Lembaga Info Kuangan sebesar Rp 2.500.000,- dan telah melakukan
pemotongan PPh 21 sesuai ketentuan Pasal 17. ( Bukti Pemotongan PPh
21 Non Final Nomor : BP21-10/X/2009 Tanggal 28-10-2009
BUKTI POTONG PPH 21 FINAL
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. (1)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. (1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(FINAL)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(FINAL)
NOMOR : BP21-02-III-2009
2 5
1 9
3 -
NPWP
:
Nama Wajib Pajak
:
M A R V E L
Alamat
:
J
-
L
W I
6 6 5 -
D Y A
NOMOR : BP21-20-VI-2009
4 -
0 1 0 -
C H A N D R A
0 0 0
N O
(3)
1 8
2 5 -
1 9
3 -
NPWP
:
Nama Wajib Pajak
:
M A R V E L
Alamat
:
J
L
W I
6 6 5 -
D Y A
4 -
0 1 0 -
C H A N D R A
0 0 0
N O
(3)
1 8
No.
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
Tarif
PPh yang dipotong
No.
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
Tarif
PPh yang dipotong
(1)
1.
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
1.
(2)
(3)
(4)
(5)
2.
Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan
Hari Tua/Jaminan Hari Tua
yang dibayarkan sekaligus.
Honor & Imbalan lain yang
dibebankan kepada APBN
atau APBD yang diterima
oleh PNS, Anggota TNI/
POLRI dan Pensiunan.
2.
1.500.000
15%
225.000
Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan
Hari Tua/Jaminan Hari Tua
yang dibayarkan sekaligus.
Honor & Imbalan lain yang
dibebankan kepada APBN
atau APBD yang diterima
oleh PNS, Anggota TNI/
POLRI dan Pensiunan.
225.000
JUMLAH
3.500.000
525.000
Terbilang : LIMA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH
*) Lihat petunjuk pengisian
*) Lihat petunjuk pengisian
0 0 1
JAKARTA, 20 MARET 2009
JAKARTA, 28 JUNI 2009
Pemotong Pajak (5)
Pemotong Pajak (5)
-
6 8 8
NPWP
:
Nama
: B E N D A H A R A
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong di atas bukan merupakan kredit
pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.02
-
525.000
JUMLAH
Terbilang : DUA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH
0 0
15%
-
7
-
0 1 1
-
0 0 0
D E P K O M I N F O
Tanda tangan, nama dan cap
SRI LESTARI
-
0 2 1
-
6 9 8
:
Nama
: B E N D A H A R A
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong di atas bukan merupakan kredit
pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.02
0 0
NPWP
-
7
-
0 1 1
-
0 0 0
D E P D I K N A S
Tanda tangan, nama dan cap
SRI KURNIAWATI
BUKTI POTONG PPH 21 NON FINAL
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. (1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
NOMOR : BP-21/X/2009
2
5
NPWP
:
Nama Wajib Pajak
:
M A
Alamat
:
J
No.
L
1 9
V
E
W I
3
-
6
6
5
4
-
-
0
1
0
0
-
0
0
L
D
Y
A
C
H
A
N
D
R
A
N
O
1
8
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
(Rp)
Tarif
lebih
tinggi
20%
(Tidak
BerNPWP)
Tarif
PPh yang Terutang
(Rp)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
1.
-
R
Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga
Kerja Lepas
2.
Imbalan Distributor MLM
3.
Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi
4.
Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6.
Honorarium atau Imbalan kepada Anggota
Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang
tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
7.
Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan
Lain kepada Mantan Pegawai
8.
Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
9.
Imbalan kepada Peserta Kegiatan
10.
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
bersifat berkesinambungan
11.
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
2.500.000
tidak bersifat berkesinambungan
12.
5%
125.000
Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi
Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
2.500.000
Jumlah
Terbilang :
125.000
Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
*) Lihat petunjuk pengisian
Jakarta, 10 Oktober 2009
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong di atas merupakan Angsuran atas
Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun
pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti
pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan
sebagai kredit pajak dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang
Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila
Pemotong Pajak
NPWP :
Nama
:
0
0
5
-
L
0
E
1
M B
-
A
G
A
K
E
U
N
G
A
A
4
3
I
2
N
F
(5)
7
-
0
O
N
diisi dengan lengkap dan benar.
Tanda tangan, nama dan cap
F.1.1.33.01
NAIBAHO
2
3
-
0
0
0
PENGHASILAN LAIN
Instansi
Pemotong Pajak/ NPWP
Penghasilan
Bruto
Bulan Maret 2009
Depkominfo
( 17.094.420.1.061.00)
Rp 1.500.000
Rp 225.000
Bulan Juni 2009
Depdiknas
( 18.047.280.7.021.000)
Rp 3.500.000
Rp 525.000
Bulan Oktober 2009
Lembaga Info Keuangan
(19.090.209.1.014.000)
Rp 2.500.000
Rp 125.000
Rp 7.500.000
Rp 875.000
Honorarium
Jumlah Total
PPh 21 FINAL +
NON FINAL
Nomor &
Tanggal
Bukti Potong
PENGHASILAN ISTRI
TK/-
• Bekerja di BII sebagai kepala cabang Thamrin
• Penghasilan Bruto setahun = Rp. 135.000.000
• PPh 21 yang telah dipotong = Rp. 11.974.000
• Bukti Potong adalah 1721-A1
G
Penghitungan penghasilan Istri tahun 2009:
Melati, Kepala Cabang BII Thamrin, Penghasilan Bruto setahun Rp 135.000.000.
Pengh. bruto setahun
135.000.000
Pengurangan:
Biaya jabatan (maksimum)(Rp. 135jt x5% =6.750.000)
Penghasilan neto setahun
PTKP (TK/0)
PKP
PPh terutang (5% x Rp50.000.000,00)
(15% x Rp63.160.000,00)
PPh terutang sebulan (Rp11.974.000/12)
Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21
(6.000.000)
129.000.000
(15.840.000)
113.160.000
11.974.000
997.833
DAFTAR HARTA
Jenis Harta
Rumah
Rumah
Toyota Forturner
Perhiasan
Deposito BRI
Harga Beli/
Nominal
Rp 560.000.000
Rp 7.000.000
Rp 285.000.000
Rp 10.500.000
Rp 1.000.000.000
Tahun
Perolehan
1998
1980
2008
2005
2007
Warisan
Tunai
Tunai
-
Alamat
Cara
Pembayaran
Jl. Widya Chandra No. 18
Kredit 20 Tahun
Jl. Bangka No. 9
Keterangan
NOP : 13.12344567812
NOP:1519876454612
No. BPKB : 34598764
Harga
Perolehan
Rp 880.000.000
Rp 7.000.000
Rp 285.000.000
Bunga 10%/Tahun
= 100.000.000
Rp 10.500.000
Rp 1.000.000.000
LAMPIRAN - II
1770 S - II
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
BAGIAN A
:
TAHUN PAJAK
FORMULIR
DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
•
•
•
•
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
HARTA PADA AKHIR TAHUN
KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
2
0 9
0
DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
2 5
1 9 3
M A R V E L
6 6 5
4
0 1 0
0 0 0
DI ISI DENGAN
NAMA WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
NO.
SUMBER/JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
DASAR PENGENAAN PAJAK/
PENGHASILAN BRUTO
PPh TERUTANG
(Rupiah)
1
BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT
BERHARGA NEGARA
2
BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN
PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
3
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
4
HADIAH UNDIAN
5
PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN
YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
6
HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD
7
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
8
SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGGUNAN
9
BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA
SERAH
10
BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI
KEPADA ANGGOTA KOPERASI
11
PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
12
DIVIDEN
13
PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA
14
PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL
DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
DI ISI DENGAN
NPWP WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
(Rupiah)
(3)
100.000.000
20.000.000
DI ISI DENGAN
BESARNYA
PENGHASILAN
PPh TERUTANG
BRUTODEVIDEN
BUNGA
20% x PH. BRUTO
JUMLAH BAGIAN A
5.000.000
750.000
DI ISI DENGAN
BESARNYA
PENGHASILAN
BRUTO
HONORARIUM
PPh
TERUTANG
HONORARIUM
JUMLAH TOTAL PPh
15% x PH. BRUTO
TERUTANG
(FINAL)
135.000.000
JBA
14.974.000
35.724.000
DI ISI DENGAN
JENIS HARTA
WAJIB PAJAK
DI ISI DENGAN
HARGA PEROLEHAN
WP
DI ISI DENGAN
TAHUN PEROLEHAN
JENIS HARTA WP
BAGIAN B
NO.
:
HARTA PADA AKHIR TAHUN
JENIS HARTA
(2)
(1)
TAHUN
PEROLEHAN
HARGA PEROLEHAN
(3)
(4)
KETERANGAN
(Rupiah)
(5)
1
Rumah (Jl. Widya Chandra No. 18)
1998
880.000.000
Kredit, NOP : 13.12344567812
2
Toyota Forturner
2008
285.000.000
No. BPKB : 34598764
3
Perhiasan
2005
10.500.000
4
Deposito BRI
2007
1000.000.000
Rumah (Jl. Bangka No. 9)
1980
7.000.000
5
dst
JUMLAH BAGIAN B
JBB
NOP : 1519876454612
2.182.500.000
DIJUMLAHKAN
HARGA PEROLEHAN
WP
DAFTAR KEWAJIBAN
Jenis Harta
Harga Beli/
Nominal
Tahun Perolehan
Alamat
Pemberi Pinjaman
No. Objek Pajak
Keterangan
Rumah
Rp. 880.000.000
1998
Jl. MH. Thamrin No. 5
BNI Griya
15.19876454612
20 Tahun
BAGIAN C
:
NAMA
NO.
(1)
1
KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
BNI Griya
PEMBERI PINJAMAN
ALAMAT
PEMBERI PINJAMAN
(2)
(3)
TAHUN
PEMINJAMAN
(4)
1998
Jl. MH. Thamrin No. 5
JUMLAH
(5)
440.000.000
2
3
4
5
dst
JUMLAH BAGIAN C
JBC
DI ISI DENGAN
JUMLAH PINJAMAN
440.000.000
DI ISI DENGAN HUB
KELUARGA
DI ISI DENGAN
NAMA KELUARGA
BAGIAN D :
DI ISI DENGAN
TANGGAL LAHIR
SESUAI AKTE
DIISI DENGAN
PEKERJAAN
DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
NO.
NAMA
TANGGAL LAHIR
HUBUNGAN KELUARGA
PEKERJAAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1 Jan 1968
31 Mar 1990
15 Juli 1993
23 Des 1996
Istri
Anak Kandung
Anak Kandung
Anak Kandung
1
2
3
4
Melati
Dede
Dina
Didi
Pegawai Swasta
Mahasiswa
Pelajar
Pelajar
5
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Halaman ke-
1 dari 1
halaman Lampiran-II
DI ISI DENGAN
NOMOR HALAMAN
FORMULIR
LAMPIRAN - I
1770 S - I
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
•
•
•
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh
YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
BAGIAN A
:
2 5
1 9 3
6 6 5
4
0 1 0
TAHUN PAJAK
DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
DI ISI DENGAN
NPWP WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
2 0 0 9
0 0 0
DI ISI DENGAN
NAMA WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
M A R V E L
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)
NO.
JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
JUMLAH PENGHASILAN
(Rupiah)
(3)
1. BUNGA
2. ROYALTI
3. SEWA
4. PENGHARGAAN DAN HADIAH
5. KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA
DI ISI DENGAN JUMLAH
PENGHASILAN &
PINDAHKAN KE BAGIAN A
KE FORMULIR INDUK 1770
S BAGIAN ANGKA (2)
2.500.000
6. PENGHASILAN LAINNYA
JUMLAH BAGIAN A
-
JBA
2.500.000
Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A
angka (2)
BAGIAN B
:
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NO.
JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
JUMLAH PENGHASILAN
(Rupiah)
(3)
1. BANTUAN / SuUMBANGAN / HIBAH
7.000.000
2. WARISAN
3. BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM,
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMAN, KONGSI
4. KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA
5. BEASISWA DALAM NEGERI
6. PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
JUMLAH BAGIAN B
JBB
DI ISI DENGAN
JUMLAH PINJAMAN
7.000.000
BAGIAN C
NO
(1)
:
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
NAMA PEMOTONG/
NPWP PEMOTONG/
PEMUNGUT PAJAK
PEMUNGUT PAJAK
(2)
(3)
BUKTI PEMOTONGAN/
PEMUNGUTAN
NOMOR
TANGGAL
(4)
(5)
1.
Bendahara Dept. XYZ
01.001688.7.011.000
02
2.
Lembaga Info Keuangan
00.442142.6.012.000
10
03 Januari 2010
03 Januari 2009
JENIS PAJAK :
PPh PASAL 21/
22/23/24/26/DTP*
JUMLAH PPh YANG
DIPOTONG / DIPUNGUT
(6)
(7)
PPh 21
Rp. 2.364.000
Rp. 125.000
PPh 21
3.
4.
5.
dst
JUMLAH BAGIAN C
Catatan :
- DTP : Ditanggung Pemerintah
*)
- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
JBC
DI ISI DENGAN JUMLAH
PINDAHKAN KE BAGIAN
C FORMULIR INDUK 1770
S Bagian D angka (12)
Rp. 2.489.000
Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk
1770 S Bagian D angka (12)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri
(lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Halaman ke-
DI ISI DENGAN
NOMOR HALAMAN
1
dari
1
halaman Lampiran-I
TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN
1770 S
DI ISI DENGAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
NPWP WP SESUAI
MEMPUNYAI PENGHASILAN :
DENGAN FORMULIR
• DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
1721 –A1/A2
DI ISI DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DALAM NEGERI LAINNYA
• YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL NAMA WP SESUAISPT PEMBETULAN KE - …
FORMULIR(KOTAKDI
PILIHAN)
YANG SESUAI
TANDA "X" PADA
ISI DENGAN
PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
• BERIDENGAN
1721 –A1/A2
PEKERJAAN WP
IDENTITAS
FORMULIR
DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PEKERJAAN
:
NO. TELEPON
:
PERUBAHAN DATA
:
2 5
1 9 3
6 6 5
4
0 1 0
M A R V E L
P EG A WA I
N EG E R I
- 5 5 5 5 5 5 5 5
02 1
LAMPIRAN TERSENDIRI
2 0 0 9
0 0 0
SESUAI DENGAN
FORMULIR 1721 –
A1/A2
KLU :
NO. FAKS
:
DI ISI DENGAN
NOMOR
- TELEPON
WP YANG DAPAT
DIHUBUNGI
0 2 1
TIDAK ADA
DI ISI DENGAN
5 5 5 5 NOMOR
5 5 5FAX5 WP
RUPIAH *)
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
68.400.000
…………
…………………………………………………………………………………………….
2
2.500.000
1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
…….……………………………………………..
1
A. PENGHASILAN NETO
[Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan]
2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
[Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ]
3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI ………………………………………………………………………………………………………………………….
3
[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]
4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)
……………………………………………………………………………………… 4
5 ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK
……………………………………………………………………………
5
6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (4-5)
……………….. 6
-
70.900.000
70.900.000
C. PPh TERUTANG
B.PENGHASILAN
KENA PAJAK
5% x 49.780.000 = 1.250.000
3
7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
TK/
7
21.120.000
8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)
……………………………………………………………………………………………. 8
49.780.000
……………………………………………………………………9
2.489.000
………………………………………
10
-
…………………………………………………………………………………………… 11
2.489.000
K/
9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)
K/I/
PH/
10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN
11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)
HB/
12
2.489.000
(11-12) …………………………………………………….. 13
NIHIL
12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR
NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]
D. KREDIT PAJAK
13 a.
b.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………
14a
a.
PPh PASAL 25
b.
STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)
c.
FISKAL LUAR NEGERI
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)
………………………………………………………
14b
……………………………………………………………. 14c
………………………………………………………………………. 15
-
E. PPh KURANG/LEBIH
BAYAR
TGL LUNAS
(13-15)
17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon
NIHIL
16
TGL
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)
F. ANGSURAN PPh
PASAL 25 TAHUN
PAJAK
BERIKUTNYA
G. LAMPIRAN
a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)
16
BLN
THN
a.
DIRESTITUSIKAN
b.
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
……………………………………………………………………………………………………………………..
SEBESAR
18
DIHITUNG BERDASARKAN
1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13
a.
x
b.
a.
b.
c.
x
x
PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21
d.
Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)
Daftar Susunan Keluarga yang menjadi Tanggungan Wajib Pajak
e.
…………………………………………………………..
Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
TANDA TANGAN
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
x
WAJIB PAJAK
KUASA
NAMA LENGKAP
:
M A R V E L
NPWP
:
2 5
F.1.1.32.18
1 9 3
TANGGAL
6 6 5
2 7
0 3
2 0 1 0
TGL
BLN
THN
4
0 1 0
0 0 0
JANGAN LUPA
UNTUK
DITANDATANGANI
-
PERHITUNGAN ANGSURAN PPH PASAL 25
LAMPIRAN TERSENDIRI (NO. 18B)
Penghasilan Neto Setahun
-/- Penghasilan Lain-Lain
Penghasilan Teratur Tahun 2009
-/- PTKP (K/3)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
PPh Terutang
-/- Kredit Pajak :
PPh Pasal 21
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2009
Rp 68.400.000
Rp 2.500.000 (-)
Rp 70.900.000
Rp 21.120.000 (-)
Rp 49.780.000
Rp 2.489.000
Rp 2.489.000 (-)
Rp
-
Perhitungan Sendiri
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2009
Form Induk 1770 S Nomor 18b
Nama
:
Marvel
NPWP
:
25.193.665.4 - 010.000
Penghasilan Selama Tahun Pajak 2009
1
2
3
-/4
5
6
7
-/8
Penghasilan Neto atas Gaji PNS
Penghasilan atas Honorarium Mengajar di Swasta
Penghasilan Total Tahun 2009
Penghasilan Tidak Teratur
Penghasilan Teratur Tahun 2009
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)
Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang
Kedit Pajak : PPh 21 Telah Dipotong
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2009
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
68,400,000
2,500,000 (+)
70,900,000
2,500,000 (-)
68,400,000
21,120,000 (-)
47,280,000
2,364,000
2,364,000
NIHIL
Wajib Pajak Orang Pribadi
Yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan
penghasilan bruto tidak melebihi Rp60.000.000,00 setahun; dan
Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan/atau
bunga koperasi
SPT TAHUNAN 1770 SS
FORMULIR
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2
0
SPT PEMBETULAN KE -…
•
BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI
•
BERI TANDA "X" PADA
•
LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2*
•
ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PEKERJAAN
:
NO. TELEPON
:
PERUBAHAN DATA
:
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
KLU :
-
NO. FAKSIMILI
LAMPIRAN TERSENDIRI
:
-
TIDAK ADA
JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN
…………………………..
Rp.
JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
……………………………
Rp.
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari
satu pemberi kerja.
-
TANGGAL
TGL
BLN
THN
*) Foto copy Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS
Petunjuk Pengisian
TANDA TANGAN
FORMULIR 1770 SS
IDENTITAS
PERHATIAN
YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN
TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK
DAN/ATAU BUNGA KOPERASI
TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN
1770 SS
YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN,
BUKAN INDUKNYA
DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI
NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA
JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA TIDAK
SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH
SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA SPT
MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN TERSEBUT HARUS
DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL SEBELUM SPT DISAMPAIKAN
PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK
0 9
Rp 60 juta
SPT PEMBETULAN KE - …
2 5 1 93 665 4 010 000
MARV EL
HRD
02 1
55 5 55 55 5
02 1
DI ISI DENGAN
NPWP WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2 DI ISI DENGAN
NAMA WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721
DI ISI
–A1/A2
DENGAN
PEKERJAAN WP
SESUAI DENGAN
FORMULIR 1721 –
A1/A2
55 55 5 5 5 5
30.500.000
55.000.000
DIISI DENGAN TANGGAL SAAT SPT
INI DITANDATANGANI
2 9. 0 3 2 0 1 0
DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
JANGAN LUPA
UNTUK
DITANDATANGANI
DI ISI DENGAN
DI ISI DENGAN
NOMOR TELEPON
NOMOR FAX WP
WP YANG DAPAT
DIHUBUNGI
DIISI DENGAN NILAI PEROLEHAN
DARI SELURUH HARTA YANG
DIMILIKI SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERPAJAKAN YANG
BERLAKU. MISALNYA: RUMAH,
DIISIKENDARAAN
DENGAN JUMLAH
BERMOTOR,
SELURUH
KEBUN, UTANG
SAWAH,YANG
PERHIASAN,
DIPEROLEH/DIMILIKI,
DEPOSITO, TABUNGAN
TERMASUK
DLL.
UTANG BUNGA. MISALNYA:
PINJAMAN BANK ATAU KOPERASI
CONTOH
FORMULIR 1721A1
FORMULIR INI
SEBAGAI SATU
KESATUAN YG
TIDAK
TERPISAHKAN
DARI SPT 1770 SS
Hubungi kami di:
Kring Pajak
500 200
Complaint Center
0800 1100 900
SMS
0813 178 72525
( 0813 178 PAJAK )
Email
Website
: [email protected]
[email protected]
: www.pajak.go.id
66