Transcript AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK MUHAMMAD HANAD HAIFANI BAB VII PENENTUAN HARGA PELAYANAN PUBLIK (CHARGING FOR SERVICE) A.

AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK
MUHAMMAD HANAD HAIFANI
BAB VII
PENENTUAN HARGA PELAYANAN PUBLIK
(CHARGING FOR SERVICE)
A. PENDAHULUAN
PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK DIBIAYAI MELALUI DUA
SUMBER YAITU :
1. PAJAK
SETIAP WAJIB PAJAK HARUS MEMBAYAR TANPA
MEMPERDULIKAN
APAKAH
YANG BERSANGKUTAN
MENIKMATI SECARA LANGSUNG JASA PUBLIK TERSEBUT
SECARA LANGSUNG.
2. PEMBEBANAN
LANGSUNG
(CHARGING FOR SERVICE)
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
KEPADA
MASYARAKAT
B. PELAYANAN PUBLIK YANG DAPAT DIJUAL
BEBERAPA PELAYANAN PUBLIK YANG DAPAT DIBEBANKAN
TARIF PELAYANAN MISALNYA :
1. PENYEDIAAN AIR BERSIH.
2. TRANSPORTASI PUBLIK.
3. JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI.
4. ENERGI DAN LISTRIK.
5. PERUMAHAN RAKYAT.
6. FASILITAS REKREASI.
7. PENDIDIKAN.
8. JALAN TOL.
9. IRIGASI.
10.JASA PEMADAM KEBAKARAN.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
11.PELAYANAN KESEHATAN.
12.PENGOLAHAN SAMPAH/LIMBAH.
PEMBEBANAN TARIF PELAYANAN PUBLIK KEPADA KONSUMEN
DAPAT DIBENARKAN KARENA BEBERAPA ALASAN, YAITU :
1. ADANYA BARANG PRIVAT DAN BARANG PUBLIK
TERDAPAT 3 (TIGA) JENIS BARANG YANG
KEBUTUHAN MASYARAKAT, YAITU :
MENJADI
a. BARANG PRIVAT
BARANG-BARANG KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG
MANFAAT
BARANG ATAU JASA TERSEBUT HANYA
DINIKMATI SECARA INDIVIDUAL OLEH YANG MEMBELINYA,
SEDANGKAN YANG TIDAK MENGKONSUMSI TIDAK DAPAT
MENIKMATI BARANG/JASA TERSEBUT.
CONTOH : MAKANAN, LISTRIK, TELEPON DSB.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
b. BARANG PUBLIK
BARANG-BARANG KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG
MANFAAT
BARANG ATAU JASA
DINIKMATI OLEH
SELURUH MASYARAKAT SECARA BERSAMA-SAMA.
CONTOH : PERTAHANAN NASIONAL, PENGENDALIAN
PENYAKIT DSB.
c. CAMPURAN ANTARA BARANG PRIVAT DAN BARANG
PUBLIK
BARANG-BARANG KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG
MERUPAKAN CAMPURAN ANTARA BARANG PRIVAT DAN
BARANG PUBLIK.
CONTOH : PENDIDIKAN, PELAYANAN KESEHATAN DSB.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
PADA TATARAN PRAKTEK, TERDAPAT KESULITAN DALAM
MEMBEDAKAN ANTARA BARANG PRIVAT DENGAN BARANG
PUBLIK TERSEBUT ANTARA LAIN :
a. BATASAN ANTARA BARANG PUBLIK DAN BARANG PRIVAT
SULIT UNTUK DITENTUKAN.
CONTOH : TRANSPORTASI DAN PERUMAHAN.
b. TERDAPAT BARANG DAN JASA YANG MERUPAKAN
BARANG/JASA PUBLIK, TAPI DALAM PENGGUNAANNYA
(KONSUMSINYA) TIDAK DAPAT DIHINDARI KETERLIBATAN
BEBERAPA ELEMEN PEMBEBANAN LANGSUNG.
CONTOH : BIAYA PELAYANAN MEDIS, TARIF OBAT-OBATAN
DSB.
c. TERDAPAT KECENDERUNGAN MEMBEBANKAN TARIF
PELAYANAN DARI PADA MEMBEBANKAN PAJAK KARENA
PEMBEBANAN TARIF LEBIH MUDAH PENGUMPULANNYA.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
JIKA MANFAAT DIRASAKAN SECARA PERSEORANGAN MAKA
UNTUK MEMPEROLEH MASYARAKAT BIASANYA DIBEBANI
DENGAN TARIF.
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYEDIAAN
PELAYANAN PUBLIK ADALAH :
a. IDENTIFIKASI BARANG/JASA YANG MENJADI KEBUTUHAN
MASYARAKAT. (TERMASUK BARANG PUBLIK ATAU
PRIVAT).
b. PIHAK YANG LEBIH KOMPETEN (LEBIH EFISIEN) UNTUK
MENYEDIAKAN
KEBUTUHAN PUBLIK TERSEBUT
(PEMERINTAH ATAU SWASTA).
c. KEMAMPUAN
PENYEDIAAN
PELAYANAN
PUBLIK
TERTENTU KEPADA SEKTOR SWASTA DAN SEKTOR
KETIGA.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
d. PELAYANAN PUBLIK YANG TIDAK HARUS DILAKUKAN
OLEH PEMERINTAH NAMUN DAPAT DITANGANI OLEH
SWASTA.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
HUBUNGAN SEKTOR PUBLIK,
SEKTOR SWASTA & SEKTOR KETIGA
UNIT BISNIS
PEMERINTAH
(BUMN/BUMD)
PEMERINTAH
PELAYANAN
PUBLIK
NONPEMERINTAH :
SWASTA, VOLUNTARY, LSM
GABUNGAN (KONTRAK & KERJA SAMA)
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
UNIT-UNIT
PELAYANAN
PEMERINTAH
2. EFISIENSI EKONOMI
KETIKA SETIAP INDIVIDU BEBAS MENENTUKAN BANYAKNYA
BARANG DAN JASA YANG MEREKA INGIN KONSUMSI ,
MEKANISME HARGA MEMILIKI PERANG PENTING DALAM
MENGALOKASIKAN SUMBER DAYA MELALUI :
a. PENDISTRIBUSIAN
PERMINTAAN,
PIHAK
YANG
MENDAPATKAN MANFAAT PALING BANYAK HARUS
MEMBAYAR LEBIH BANYAK PULA.
b. PEMBERIAN
INSENTIF
UNTUK
MENGHINDARI
PEMBOROSAN.
c. PEMBERIAN INSENTIF PADA SUPLIER BERKAITAN DENGAN
SKALA PRODUKSI.
d. PENYEDIAAN SUMBER DAYA PADASUPPLIER
UNTUK
MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN PERSEDIAAN
JASA (SUPPLY OF SERVISE)
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
UNTUK PUBLIC GOODS
PEMERINTAH LEBIH BAIK
MENETAPAKAN HARGA DIBAWAH HARGA NORMALNYA (FULL
PRICE) ATAU BAHKAN TANPA DIPUNGUT BIAYA.
MEKANISME PEMBEBANAN TARIF PELAYANAN MERUPAKAN
SALAH SATU CARA UNTUK MENCIPTAKAN KEADILAN.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
3. PRINSIP KEUNTUNGAN.
KETIKA PELAYANAN TIDAK DINIKMATI OLEH SEMUA ORANG,
PEMBEBANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT YANG
MENERIMA JASA TERSEBUT DIANGGAP “WAJAR” BILA
DIDASARKAN PRINSIP BAHWA YANG TIDAK MENIKMATI
MANFAAT TIDAK PERLU MEMBAYAR.
JADI
PEMBEBANAN
HANYA
DIKENAKAN
KEPADA
MASYARAKAT ATAU MEREKA YANG DIUNTUNGKAN KEPADA
PELAYANAN TERSEBUT.
PEMERINTAH TIDAK
KEUNTUNGAN.
BOLEH
MELAKUKAN
MAKSIMISASI
FEE ADALAH BIAYA ATAS PERIJINAN ATAU LISENSI YANG
DIBERIKAN PEMERINTAH.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
BIAYA PERIJINAN (LISENSI) DIDASARKAN PADA :
a.
b.
KATAGORI PERIJINAN YANG DILAKUKAN.
ADA TIDAKNYA
KEUNTUNGAN FINANSIAL YANG
DIPEROLEH PEMEGANG IJIN ATAU LISENSI ATAS IJIN
ATAU
LISENSI YANG DIMILIKI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
C. ARGUMEN TERHADAP PEMBEBANAN
TARIF PELAYANAN
DASAR PEMBEBANAN TARIF PELAYANAN
1. SUATU JASA, BAIK MERUPAKAN BARANG PUBLIK MAUPUN
BARANG PRIVAT, MUNGKIN TIDAK DAPAT DIBERIKAN
KEPADA SETIAP ORANG, SEHINGGA TIDAK ADIL BILA
BIAYANYA DI BEBANKAN KEPADA SEMUA MASYARAKAT
MELALUI PAJAK, SEMENTARA MEREKA TIDAK MENIKMATI
JASA TERSEBUT.
2. SUATU PELAYANAN MUNGKIN MEMBUTUHKAN SUMBER
DAYA YANG MAHAL ATAU LANGKA SEHINGGA KONSUMSI
PUBLIK
HARUS
DIDISIPLINKAN
(HEMAT), MISALNYA
PEMBEBANAN TERHADAP PENGGUNAAN AIR DAN OBATOBATAN MEDIS.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
3. TERDAPAT VARIASI DALAM KONSUMSI INDIVIDUAL YANG
LEBIH
BERHUBUNGAN
DENGAN
PILIHAN
DARIPADA
KEBUTUHAN, MISALNYA PENGGUNAAN FASILITAS REKREASI.
4. SUATU JASA MUNGKIN DIGUNAKAN UNTUK OPERASI
KOMERSIAL
YANG
MENGUNTUNGKAN
DAN
UNTUK
MEMENUHI KEBUTUHAN DOMESTIK SECARA INDIVIDUAL
MAUPUN INDUSTRIAL, MISALNYA AIR, LISTRIK, JASA POS
DAN TELEPON.
5. PEMBEBANAN DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENGETAHUI
ARAH DAN SKALA PERMINTAAN PUBLIK ATAS SUATU JASA
APABILA JENIS DAN STANDAR PELAYANANNYA TIDAK DAPAT
DITENTUKAN SECARA TEGAS.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
TERDAPAT ARGUMEN YANG MENENTANG PEMBEBANAN TARIF
PELAYANAN, YAITU :
1. TERDAPAT KESULITAN ADMINISTRASI DALAM MENGHITUNG
BIAYA PELAYANAN.
PENETAPAN TARIF PELAYANAN MENSYARATKAN ADANYA
SISTEM PENCATATAN DAN PENGUKURAN YANG HANDAL.
2. YANG MISKIN TIDAK MAMPU UNTUK MEMBAYAR
KESENJANGAN EKONOMI DAN PENDAPATAN YANG LEBAR
MENYEBABKAN ORANG MISKIN TIDAK MAMPU MEMBAYAR
PELAYANAN DASAR.
PENYEDIAAN LAYANAN GRATIS DAN SUBSIDI MUNGKIN SIASIA DAN KURANG EFEKTIF. PENDEKATAN YANG TERBAIK
ADALAH MELALUI DISTRIBUSI PENDAPATAN (LUMP SUM
TRANSFER) TAPI SULIT DILAKSANAKAN DI NEGARA
BERKEMBANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
3. ADANYA
EKSTERNALITAS,
PERSYARATAN LEGAL.
MERIT
GOOD,
DAN
EKSTERNALITAS POSITIF (SPILOVER EFFECTS) MISALNYA
TARIF PELAYANAN YANG TERLALU TINGGI MEMBUAT
MASYARAKAT
TIDAK
TERDORONG
UNTUK
MENGGUNAKANNYA.
DEMIKIAN JUGA BARANG YANG DIANGGAP SEBAGAI MERID
GOOD MUNGKIN LEBIH BAIK DIBERIKAN SECARA GRATIS
ATAU TANPA BEBAN BIAYA, SEPERTI PENDIDIDKAN.
SELAIN ITU TERDAPAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG MENSYARATKAN PEMERINTAH UNTUYK MENYEDIAKAN
PELAYANAN TERTENTU SEPERTI PENDIDIKAN DASAR 9
TAHAUN, SEHINGGA KEBUTUHSAN BARABG TERSEBUT
BIASANYA DIANGGAP BEBAS DARI BEBAN MASYARAKAT
DAN TIDAK PERLU DITARIK TARIF PELAYANAN.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
D. PRINSIP DAN PRAKTEK PEMBEBANAN
KESALAHAN DALAM MENETAPKAN TARIF PELAYANAN PUBLIK
MERUPAKAN
PENYEBAB
UTAMA
DEFISIT
ANGGARAN
DIBANYAK NEGARA BERKEMBANG ( DEVAS 1989)
DALAM
PRAKTEKNYA,
PELAYANAN
YANG
GRATIS
MENYEBABKAN INSENTIF RENDAH, SEHINGGA TERKADANG
KUALITAS PELAYANAN MENJADI SANGAT RENDAH.
MISALNYA PEMBERIAN KESEHATAN GRATIS BIASANYA
KUALITASNYA KURANG MEMUASKAN.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
E. KEGUNAAN PEMBEBANAN DALAM
PRAKTEK
PRAKTEK PEMBEBANAN PELAYANAN PUBLIK BERBEDA-BEDA
UNTUK SETIAP NEGARA, ANTARA JASA YANG DISEDIAKAN
LANGSUNG OLEH PEMERINTAH DAN YANG DISEDIAKAN OLEH
PERUSAHAAN MILIK NEGARA, DAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT
DAN DAERAH.
CHARGING FOR SERVICE MERUPAKAN SALAH SATU SUMBER
PENERIMAAN BAGI DAERAH TERTENTU. PEMERINTAH
MEMPEROLEH PENERIMAAN DARI BEBERAPA SUMBER,
ANTARA LAIN :
1. PAJAK
2. PEMBEBANAN
LANGSUNG
(CHARGING FOR SERVICE)
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
KEPADA
MASYARAKAT
3.
4.
5.
6.
LABA BUMN/BUMD.
PENJUALAN ASET MILIK PEMERINTAH.
UTANG.
PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN (MENCETAK UANG)
DATA BIAYA KADANG SULIT DIPEROLEH DAN SULIT
DIPERBANDINGKAN,
TERUTAMA
ANTARA
JASA
YANG
DISEDIAKAN LANGSUNG OLEH PEMERINTAH DAN YANG
DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN MILIK NEGARA. PADA KASUS
PERUSAHAAN NEGARA , HANYA NET DIFICIT DAN SURPLUS
YANG MUNCUL DALAM REKENING PEMERINTAH.
SEHARUSNYA
PENYEDIAAN
BARANG
PUBLIK
SEPERTI
PERTAHANAN, KESEHATAN PUBLIK, DAN JASA KEPOLISIAN
SEHARUSNYA DIBERIKAN SECARA GRATIS, DALAM ARTI
DIBIAYAI DARI PAJAK.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
SEMENTARA ITU, PENYEDIAAN BARANG PRIVAT YAITU JASA
UNTUK KEPENTINGAN INDIVIDU SEPERTI LISTRIK, TELEPON,
TRANSPOFRTASI UMUM DITARIK SEBESAR HARGA PEMULIHAN
BIAYA TOTALNYA (FULL COST RECOVERY PRICES).
UNTUK BARANG CAMPURAN (MIXED/MERID GOOD), SEPERTI
PENDIDIKAN
MENENGAH,
PENYEMBUHAN
KESEHATAN,
SANITASI DISEDIAKAN MELALUI PAJAK DAN SEBAGIAN LAGI
DARI TARIF.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
F. PENETAPAN HARGA PELAYANAN : HARGA
YANG HARUS DIBEBANKAN.
PEMERINTAH HARUS MEMUTUSKAN BESARAN HARGA
PELAYANAN YANG DIBEBANKAN PADA MASYARAKAT. ATURAN
YANG BIASA DIPAKAI ADALAH BAHWA BEBAN (CHARGE)
DIHITUNG SEBESAR TOTAL BIAYA UNTUK MENYEDIAKAN
PELAYANAN TERSEBUT (FULL COST RECOVERY).
EMPAT KESULITAN MENGHITUNG BIAYA TOTAL :
1. TIDAK TAHU SECARA TEPAT BESARNYA BIAYA TOTAL (FULL
COST) UNTUK MENYEDIAKAN SUATU PELAYANAN.
2. SANGAT SULIT MENGUKUR JUMLAH YANG DIKONSUMSI.
3. TIDAK MEMPERHITUNGKAN
UNTUK MEMBAYAR.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
KEMAMPUAN
MASYARAKAT
4. PENENTUAN BIAYA YANG HARUS DIPERHITUNGKAN .
APAKAH HANYA MEMASUKKAN BIAYA OPERASI LANGSUNG
(CURRENT OPERATION COST) ATAU DITAMBAH DENGAN
BIAYA MODAL (CAPITAL COST)
AHLI
EKONOMI
UMUMNYA
MENGANJURKAN
UNTUK
MEMPERGUNAKAN MARGINAL COST PRICING, YAITU TARIF
YANG DIPUNGUT SEHARUSNYA SAMA DENGAN BIAYA UNTUK
MELAYANI KONSUMEN TAMBAHAN (COST OF SERVING THE
MARGINAL CONSUMER).
HARGA TERSEBUT ADALAH HARGA YANG JUGA BERLAKU
DALAM PASAR PERSAINGAN UNTUK PELAYANAN TERSEBUT.
MARGINAL COST PRICING MENGACU PADA HARGA PASAR YANG
PALING EFISIEN (ECONOMICALLY EFFICIENT PRICE), KARENA
PADA TINGKAT HARGA TERSEBUT (CATERIS PARIBUS) AKAN
MEMAKSIMALKAN MANFAAT EKONOMI DAN PENGGUNAAN
SUMBER DAYA YANG TERBAIK.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
MASYARAKAT AKAN MEMPEROLEH PENINGKATAN OUTPUT
DARI BARANG ATAU JASA SAMPAI TITIK DIMANA MARGINAL
COST SAMA DENGAN HARGA.
PENETAPAN
HARGA
PELAYANAN
PUBLIK
DENGAN
MENGGUNAKAN MARGINAL COST PRICING SETIDAKNYA HARUS
MEMPERTIMBANGKAN :
1. BIAYA OPERASI VARIABEL (VARIABLE OPERATING COST).
2. SEMI VARIABLE OVERHEAD COST SEPERTI BIAYA MODAL
ATAS AKTIVA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBERIKAN
PELAYANAN.
3. BIAYA PENGGANTIAN ATAS ASET MODAL YANG DIGUNAKAN
DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN DAN
4. BIAYA PENAMBAHAN ASET MODAL YANG DIGUNAKAN UNTUK
MEMENUHI TAMBAHAN PERMINTAAN.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
G. PERMASALAHAN MARGINAL COST
PRICING
MASALAH-MASALAH DALAM PENGGUNAAN MARGINAL COST
PRICING
1. SULIT MEMPERHITUNGKAN SECARA TEPAT MARGINAL COST
UNTUK JASA-JASA TERTENTU, DALAM PRAKTEK KADANG
BIAYA RATA-RATA (AVERAGE COST) DIGUNAKAN SEBAGAI
PENGGANTI WALAUPUN HAL INI MENYIMPANG DARI SYARAT
EKONOMIS DAN EFISIENSI.
2. PENENTUAN HARGA SEHARUSNYA DIDASARKAN PADA
BIAYA MARGINAL JANGKA PENDEK (SHORT RUN MC) ATAU
BIAYA MARGINAL JANGKA PANJANG (LONG RUN MC).
3. MARGINAL COST PRICING BUKAN BERARTI FULL COST
RECOVERY
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
4. KONSEP KEWAJARAN DIGUNAKAN UNTUK :
a. HANYA MEREKA YANG MENERIMA MANFAAT YANG
MEMBAYAR.
b. SEMUA
KONSUMEN
MEMBAYAR
SAMA
TANPA
MEMANDANG PERBEDAAN BIAYA DALAM MENYEDIAKAN
PELAYANAN TERSEBUT.
5. EKSTERNALITAS KONSUMSI, SEPERTI MANFAAT KESEHATAN
UMUM DARI AIR BERSIH UNTUK MINUM DAN MANDI DAPAT
SECARA SIGNIFIKAN MERUBAH “EFISIENSI HARGA” YANG
DITENTUKAN OLEH MARGINAL COST.
6. PERTIMBANGAN EKUITAS MENSYARATKAN
YANG KAYA
MEMBAYAR LEBIH, PALING TIDAK UNTUK JASA SEPERTI AIR,
DIMANA
TERDAPAT
BEBERAPA
MACAM
BENTUK
DISKRIMINASI HARGA (SEPERTI TARIF PROGRESIF) YANG
MUNGKIN DIGUNAKAN.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
H. KOMPLEKSITAS STRATEGI HARGA
1. TWO-PART TARIFFS, BANYAK KEPENTINGAN PUBLIK
(SEPERTI LISTRIK) DIPUNGUT DENGAN TWO-PART TARIFFS,
YAITU FIXED CHARGE UNTUK MENUTUPI BIAYAOVERHEAD
ATAU BIAYA INFRASTRUKTUR DANVARIABLE CHARGE YANG
DIDASARKAN ATAS BESARNYA KONSUMSI.
2. PEAK-LOAD
TARIFFS,
PELAYANANPUBLIK
BERDASARKAN TARIF TERTINGGI.
DIPUNGUT
3. DISKRIMINASI HARGA. HAL INI ADALAH SALAH SATU CARA
UNTUK MENGAKOMODASI PERTIMBANGAN KEADILAN
(EQUITY) MELALUI KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
4. FULL COST RECOVERY. HARGA PELAYANAN DIDASARKAN
PADA
BIAYA
PENUH
ATAU
BIAYA
TOTAL
UNTUK
MENGHASILKAN
PELAYANAN.
PENETAPAN
HARGA
BERDASARKAN BIAYA PENUH ATAS PELAYANAN PUBLIK
PERLU MEMPERTIMBANGKAN KEADILAN (EQUITY) DAN
KEMAMPUAN PUBLIK UNTUK MEMBAYAR.
5. HARGA DIATAS MARGINAL COST. DALAM BEBERAPA KASUS,
SENGAJA DITETAPKAN HARGA DIATAS MARGINAL COST,
SEPERTI TARIF PARKIR MOBIL, ADANYA BEBERAPA BIAYA
PERIJINAN ATAU LICENCE FEE.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI
I. TAKSIRAN BIAYA
PENENTUAN HARGA DENGAN TEKNIK APAPUN YANG DIGUNAKAN
PADA DASARNYA ADALAH MENDASARKAN PADA USAHA
PENAKSIRAN BIAYA SECARA AKURAT. HAL INI MELIBATKAN
BEBERAPA PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT :
1. OPPORTUNITY COST UNTUK STAF, PERLENGKAPAN DLL.
2. OPPORTUNITY COST OF CAPITAL.
3. ACCOUNTING PRICE UNTUK INPUT KETIKA HARGA PASAR
TIDAK MENUNJUKKAN VALUE TO SOCIETY (OPPORTUNITY
COST).
4. POOLING KETIKA BIAYA BERBEDA-BEDA ANTAR SETIAP
INDIVIDU.
PRINSIP BIAYA MEMBERIKAN DASAR YANG BERMANFAAT BAGI
PENENTUAN HARGA DI SEKTOR PUBLIK.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI