Transcript KEBIJAKAN Pengertian Kebijakan 1. 2. 3. 4. 5. Diartikan sebagai pedoman untuk betindak. Seperti berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program.

KEBIJAKAN
Pengertian Kebijakan
1.
2.
3.
4.
5.
Diartikan sebagai pedoman untuk betindak. Seperti berupa suatu deklarasi
mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu,
suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana
(United Nation, 1975)
Diartikan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi
pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu
(Solichin Abd. Wahab, 1977)
Diartikan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktekpraktek yang terarah (Harold D.Laswell dan Abraham Kaplan dlm. Irfan
Islamy, 1997)
Diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang
diusulkan oleh seseorang,kelompok atau pemerintah dalam lingkungan
tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu
seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau
mewujudkan sasaran yang diinginkan (Carl Friedrich)
Diartikan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh
seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau
persoalan tertentu yang dihadapi (Anderson)
KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK
• Kebijakan sebagai suatu merk bagi suatu bidang
kegiatan tertentu.
Hal ini sering kita jumpai dala konteks pernyataan2 umum/
luas, seperti kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah,
misal: kbj.ekspor non migas dll.
• Kebijakan sbg.suatu pernyataan mengenai tujuan
umum/keadaan tertentu yg. dikehendaki.
Kebijakan digunakan untuk menunjukkan pernyataan2
kehendak pemerintah mengenai tujuan2 umum dari
kegiatan yang dilakukannya dalam suatu bidang tertentu
• Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus
Dimaksudkan untuk menunjukkan usulan2 tertentu yang
dilontarkan oleh kelompok2 kepentingan, parpol atau
mungkin anggota kabinet agar dilakukan oleh pemerintah
• Kebijakan sbg. keputusan pemerintah
Keputusan-2 yang muncul dari saat pemilihan alternatif
pada waktu yang khusus/penting/darurat
• Kebijakan sbg. bentuk pengesahan formal
Kebijakan mengenai suatu bidang permasalahan tertentu
yang telah disahkan oleh legeslatif atau seperangkat
peraturan
• Kebijakan sbg. program
Suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus an
jelas batas-2 nya, mencakup serangkaian kegiatan yang
menyangkut pengesahan
• Kebijakan sbg. keluaran
Kebijakan dilihat sebagai apa yang senyatanya diberikan
oleh pemerintah sebagai lawan dari apa yang telah
dijanjikan ayau telah disahkan lewat undang2
(pelaksanaan)
• Kebijakan sbg. hasil akhir
Kebijakan dilihat dari hasil akahir, yaitu dalam artian
apa yang senyatanya telah dicapai ( sebagai
dampak)
• Kebijakan sbg. teori atau model
Kebijakan pada dasarnya mengandung asumsi2
mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah dan
apa akibat yang bakal terjadi dari tindakan itu
(teori/model)
• Kebijakan sbg. proses
Kebijakan dilihat dari tahap2 yang biasanya dilalui
oleh kebijakan itu, yang mencakup: isu2 dan
penyusunan agenda, perumusan kebijakan dan
program2, bentuk dan isi kebijakan, pelaksanaan,
evaluasi dampak, revisi atau akhir kebijakan
Struktur Kebijakan Publik di Indonesia pasca UU 22/1999
(di luar urusan yang masih disentralisasikan)
Pancasila
Tap MPR
UUD 45
PERPU
Undang-Undang
Per.Pemerintah
Perda Propinsi
Keppres
Kepmen
Per.Pelaksanaan
Kep.Gubernur
Perda Kab/Kota
Kep.Bupat/Walikota
Kep.Ka.Dinas Prop
Kp.KaDin Kab/Kota
Per.Pelaksanaan
Per.Pelaksanaan
Rakyat indonesia
SIKLUS SKEMATIK KEBIJAKAN PUBLIK
PERUMUSAN
KEBIJAKAN PUBLIK
ISU/
MASALAH KEBIJAKAN
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PUBLIK
OUTPUT
OUTCOME
EVALUASI
KEBIJAKAN PUBLIK
Penjelasan:
1.Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya
bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, menyangkut banyak
orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka
panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan
memang harus diselesaikan
2.Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan
kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut.
Rumusan ini akan menjadi hukum bagi negara dan seluruh warganya
– termasuk pimpinan negara.
3.Setelah dirumuskan kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah,
masyarakat, atau pemerintah bersama-sama masyarakat
4.Di dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan,
diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai
penilaian apakah kebijakan publik itu sudah dirumuskan dengan
baik dan benar serta diimplementasikan dengan baik dan benar pula
5.Implementasi kebijakan publik bermuara kepada output yang dapat
berupa kebijakan itu sendiri manfaat langsung yang dapat
dirasakan oleh pemanfaat
6.Di dalam jangka panjang kebijakan publik menghasilkan outcome
dalam bentuk impak kebijakan yang diharapkan semakin
meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan
tersebut
PERUMUSAN KEBIJAKAN
DAERAH
STUDI KASUS:
PERDA BANYUWANGI No. 35 Tahun 2003:
Tentang Penataan, Pelestarian dan Pengelolaan Laut
Lindung Perairan Kayu Aking di Muncar Kabupaten
Banyuwangi
SIKLUS SKEMATIK KEBIJAKAN PUBLIK
PERUMUSAN
KEBIJAKAN PUBLIK
ISU/
MASALAH KEBIJAKAN
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PUBLIK
OUTCOME
OUTPUT
EVALUASI
KEBIJAKAN PUBLIK
Proses Penetapan Isu, Agenda, Perumusan Masalah
Isu :
1.
2.
3.
4.
Adanya degradasi lingkungan pesisir dan laut akibat terjadinya
pencemaran sumberdaya hayati laut oleh logam berat dan buangan
limbah yang menghancurkan industri pertambakan dan habitat ikan
(terumbu karang) di laut. Selain itu juga terjadinya abrasi pantai
di beberapa daerah di Indonesia.
Isu kebijakan ”perikanan tangkap” antara lain menurunnya hasil
tangkapan ikan di sepanjang pantai dan sejauh kurang 2 mil laut
di beberapa wilayah laut di Indonesia termasuk di wilayah perairan
Muncar salah satunya di sekitar perairan Kayu Aking, akibat
penangkapan ikan dengan bom yang merusak habitat ikan dan ikan
kecil,
Akibat pencemaran oleh limbah juga mempengaruhi penurunan
fungsi ekosistem laut, adanya pencurian ikan oleh kapal asing,
pengawasan yang lemah, serta adanya konflik nelayan tradisional
dengan modern/asing.
Terumbu karang di beberapa lokasi di perairan Muncar menunjukkan
gangguan akibat siltasi dan sedimentasi atau penurunan kualitas air
laut akibat aktivitas-aktivitas yang membuang limbah ke perairan
pantai. Beberapa spesies karang yang eksotik dipanen untuk pasar
akuarium. Kunjungan wisata ke ekosistem terumbu karang ini juga
dapat berdampak buruk kalau melampaui batas kongestinya.
Proses Penetapan Isu, Agenda, Perumusan Masalah
Isu :
5.
6.
7.
8.
Perkembangan perkampungan nelayan; indutri pengalengan
tuna, pembekuan, tepung ikan; wisata pantai; pelabuhan dan
dermaga di sepanjang pantai secara langsung dan tidak
langsung juga mempunyai sumbangan terhadap penurunan
kualitas ekosistem. Pencemaran terutama dapat disebabkan oleh
pembuangan limbah domestik dan industri berbentuk cair dan
padat dari daratan.
Selain itu, kerusakan terumbu karang di perairan Muncar banyak
diakibatkan oleh nelayan yang menangkap ikan dengan
mengunakan potas dan bom dengan pertimbangan ekonomi
semata, yaitu untuk memperoleh ikan hasil tangkapan dengan
kuantitas besar dengan biaya sedikit dan waktu yang singkat.
Kondisi ini apabila dibiarkan terus-menerus akan berakibat
terjadinya penurunan produksi perikanan tangkap.
Kesadaran masyarakat nelayan akan pentinganya melestarikan
terumbu karang sebagai nursery ground bagi pertumbuhan dan
perkembangan ikan-ikan kecil terkadang putus harapan karena
masih ada perilaku nelayan yang menggunakan bom dalam
menangkap ikan.
Isu akan memperoleh respon dari pembuat
kebijakan apabila memenuhi kriteria
Masalah:
• Telah mencapai suatu titik kritis tertentu
• Telah mencapai tingkat partikulasi tertentu
• Menyangkut emosi tertentu dilihat dari
sudut kepentingan orang banyak
• Menjangkau dampak amat luas
• Memasalahkan kekuasaan dan
keabsahan dalam masyarakat
• BERBAGAI ISU TERSEBUT MEMENUHI KRITERIA MASALAH
• MASALAH2 TERSEBUT DIUSULKAN OLEH MASYARAKAT
MELALUI KELOMPOK PSBK UNTUK SEGERA DITANGANI
• KEMUDIAN MERANGSANG PEMERINTAH DAERAH MELALUI
DKP BWI UNTUK MENGAGENDAKANNYA MELALUI TINDAKAN
MENGUSULKAN MEMBUAT SUATU DAERAH LAUT LINDUNG
(DAN TAHUN 2001 KEBETULAN ADA PROYEK ADB – CO.FISH
UNTUK MEMFASILITASI PEMBUATAN-PENETAPAN DAERAH
LAUT LINDUNG DI PERAIRAN MUNCAR)
• SELANJUTNYA DIADAKAN PERTEMUAN2 ANTARA PIHAKPIHAK YANG MASUK KATEGORI STAKEHOLDERS UNTUK
PENETAPAN KAWASAN LAUT LINDUNG
• SELENGKAPNYA HAL2 BERKAITAN PERTEMUAN2 TSBT
DIPAPARKAN PADA TABEL 1 DAN DIAGRAM BERIKUT :
PERTEMUAN Stakeholder I - II
Diagram Alur Proses
Penyusunan PERDA
35 / 2003
LOKAKARYA MASYARAKAT
SOSIALISASI I-II
PENATAAN FISH SANCTUARY KE DPRD
1Sosialisasi Konsep Awal, 2. Pembahasan Konsep
RAPERDA
SOSIALISASI DAN KONSULTASI I-II
KONSEP RAPERDA
Dengan Bagian Hukum Pemkab BWI dan Anggota DPRD
SOSIALISASI I-II
KONSEP PERDA ke MASYARAKAT
PENYEBARAN BUKLET DAN SOSIALISASI DRAFT PERDA
ke Masyarakat dan Instansi Terkait
PENGUATAN GUGUS PENGAWAS SISWASMAS
PENINJAUAN ke LOKASI FISH SANCTUARY oleh DPRD dan
Instansi terkait
PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN KOMPONEN FISIK FISH
SANCTUARY
PANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD terhadap 13 RAPERDA, termasuk
RAPERDA FISH SANCTUARY (Laut Lindung)
PENGESAHAN RAPERDA menjadi PERDA 35/2003
Gambar 3. Rangkaian Alur Proses Penyusunan PERDA 35 / 2003
• PENJELASAN ALUR PERUMUSAN
PERDA 35 TH 2003 PADA TABEL 1.
(file.doc)
Pertimbangan khusus tentang pemilihan
lokasi Fish Sanctuary di Kayu Aking, yaitu:
a. Hasil pekerjaan yang telah dilakukan Fakultas Perikanan
Unibraw Tahun 1999 tentang penyusunan pengelolaan
sumberdaya perikanan pantai Muncar, bahwa rencana lokasi
pengelolaan terumbu karang sebagai marine protected area
adalah di kawasan perairan Kayu Aking (Pasir Putih Panjang),
Pasir Putih Pendek, Perepat, dan Tanjung pasir.
b. Ide awal pembentukan kawasan perlindungan ikan dan
habitatnya adalah murni berasal dari masyarakat yang
diakomodasikan oleh PSBK. Berdasarkan pengematan
masyarakat setempat tentang kondisi perairan, sumberdaya
dan kondisi sosial, diperoleh 3 alternatif lokasi yang dapat
dijadikan sebagai kawasan perlindungan ikan, yaitu perairan
pasir putih panjang (Kayu Aking), Sumbersewu dan
Senggrong, dengan prioritaspertama Kayu Aking. Sedangkan
secara hukum akan dituangkan dalam PERDA yang sekaligus
memuat penentuan batas-batas koordinat lokasi dan aturan
tentang pengelolaan Fish Sanctuary.
Pertimbangan khusus tentang pemilihan
lokasi Fish Sanctuary di Kayu Aking, yaitu:
c) Kondisi terumbu karang di Kayu Aking masih tergolong cukup baik
dibandingkan 2 lokais lain dan di 2 lokasi selain Kayu Aking
terdapat aktivitas nelayan jaring tarik, bagan tancap dan apung
serta merupakan jalur pelayaran ke Bali yang hal ini dikhawatirkan
akan terjadi konflik jika dilakukan konsevasi terumbu karang di 2
lokasi yaitu di Senggrong dan Sumbersewu.
d) Pemilihan di Kayu Aking sesuai RTRW Perairan Muncar, dimana
Kayu Aking diplot sebagai kawasan konservasi dan wisata bahari.
e) Kondisi perairan Kayu Aking sesuai untuk lokasi Fish Sanctuary,
dimana terumbu karangnya masih cukup luas dengan variasi dan
jumlah yang bisa ditumbuhkembangkan lagi, juga terdapat terumbu
karang buatan yang telah menunjukkan fungsi ekologisnya sebagai
kawasan perlindungan dan kawasan asuhan ikan (Hasil Survey PT.
Prima Mustika Surya Mandiri, 2002), dan berpotensi sebagai
daerah stocking terbukti banyaknya gerombolan ikan hias dan
konsumsi di Kayu Aking (Anonymous, 2003a).
MODEL-MODEL PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK
T,R.Dye merumuskan model-2 formulasi kebijakan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Model Kelembagaan: Kebijakan dipandang sebagai kegiatan lembagalembaga pemerintah
Model Proses: Kebijakan dipandang sebagai proses politik yang
menyertakan rangkaian kegiatan
Model Kelompok: Kebijakan dipandang sebagai hasil keseimbangan
kelompok
Model Elite: Kebijakan dipandang sebagai preferensi elite
Model Rasional: Kebijakan dipandang sebagai pencapaian tujuan secara
efisien
Model Inkremental: Kebijakan dipandang sebagai variasi dari kebijakankebijakan sebelumnya
Model Permainan: Kebijakan dipandang sebagai konspiratif, formulasi
kebijakan berada di dalam situasi kompetisi yang intensif, para aktor
berada dalam situasi pilihan yang bebas atau independen
Model Pilihan Publik: Kebijakan dipandang sebagai sebuah proses
formulasi keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan
terhadap keputusan tersebut.
Model Sistem: Kebijakan dipandang sebagai output dari sistem
MODEL RASIONAL
INPUT:
Semua sumber2
yg. diperlukan
demi berlang
sungnya proses
yg. benar2
nasional
Semua data yg.
diperlukan demi
berlangsungnya
proses yg.benar2
nasional
1.Menyusun
tujuan ope
rasional scr.
lengkap be
serta pem
bobotannya
2.Menyiap
kan semua
alternatif
kebijakan
3.Menyusun
Dan mendaf
tar nilai2 dan
sumber2 yg.
yg.diperlu
kan serta
pembobo
tannya
4.Menyiap
kan ramalan2
yg.menyelu
ruh tentang
biaya dan
manfaat dari
tiap alterna
tif yg.dipilih
5.Menghi
tung man
faat yg.
akan di
peroleh
dari tiap2
alterna
tif kebi
jakan yg.
dipilih
6.Mem
banding
kan man
faat dari
tiap2 al
ternatif
kebijakan
yg.dipilih
Kebija
kan yg.
rasional