Transcript TUGAS BELAJAR KAITANNYA DENGAN KEPANGKATAN DAN PRESTASI AKADEMIK DOSEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL BIRO KEPEGAWAIAN – TAHUN 2009

TUGAS BELAJAR
KAITANNYA DENGAN KEPANGKATAN
DAN PRESTASI AKADEMIK DOSEN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
BIRO KEPEGAWAIAN – TAHUN 2009
Landasan Hukum
ANTARA LAIN :








PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 THN 1961 TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
KEPUTUSAN MENTERI PERTAMA NOMOR 224/MP/1961 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN TENTANG PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI;
KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 1977 TENTANG
TUNJANGAN JABATAN BAGI PNS TERTENTU DI BIDANG
PENDIDIKAN
SE MENPAN NOMOR :SE/18/M.PAN/2004 TENTANG PEMBERIAN
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS
KEPPRES NOMOR 57 THN 1986 TENTANG TTB BAGI TENAGA
PENGAJAR BIASA PADA PT YANG DITUGASKAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN PADA FAKULTAS PASCA SARJANA
SE KA BAKN NO.08/SE/1987 TENTANG TTB BAGI TENAGA
PENGAJAR BIASA PADA PT YANG DITUGASKAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN PADA FAKULTAS PASCA SARJANA
SE SESJEN DEPDIKBUD NO.4717/a/a2/1988 TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPUTUSAN KEPALA BAKN NOMOR 40 THN 1996 TENTANG
PERUBAHAN KETENTUAN PELAKSANAAN TUNJANGAN TUGAS
BELAJAR BAGI DOSEN BIASA PADA PT YANG DITUGASKAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN PASCA SARJANA SEBAGAIMANA DIATUR
DALAM SE KEPALA BAKN NOMOR 08/SE/1987 TANGGAL 3 JUNI
1987
Peningkatan Kualitas PNS Dosen
IZIN BELAJAR
Peningkatan
Kualitas PNS
Dosen melalui
pendidikan
formal dapat
dilaksanakan
melalui program
TUGAS BELAJAR
Harus
memperhatikan
kebutuhan
organisasi/ unit
kerja
KETERANGAN
BELAJAR
3
A. TUGAS BELAJAR
1. Pengertian
Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat
yang berwenang kepada pegawai negeri sipil untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun
di luar negeri bukan atas biaya sendiri dengan meninggalkan
tugas pokok sehari-hari sebagai pegawai negeri sipil
2. Tujuan
Adalah dalam rangka meningkatkan keahlian dan profesionalitas PNS
dalam bidang ilmu/keahlian tertentu yang dibutuhkan bagi
perkembangan dan kemajuan negara
3. Pemberian Tugas Belajar
Tugas Belajar bukan merupakan hak yang melekat kepada setiap PNS,
tetapi adalah hak bersyarat karena tugas belajar hanya diberikan
kepada PNS yang terpilih (best in the best) baik dari segi akademis
maupun administratif.
4. Sumber Pembiayaan
a.
Dibiayai sepenuhnya/sebahagian oleh pemerintah
b. Dibiayai sepenuhnya/sebahagian oleh negara sahabat, badan
internasional,
badan swasta nasional maupun asing.
Sumber pembiayaan tidak membedakan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh PNS yang bersangkutan baik dalam masa belajar
maupun setelah selesai melaksanakan tugas belajar.
5
a.
1)
Tugas Belajar di Luar Negeri
Legalitas Penugasan
Penugasan seorang PNS untuk mengikuti tugas belajar di luar negeri
harus berdasarkan penugasan dalam bentuk surat keputusan oleh
pejabat yang berwenang (pejabat pembina kepegawaian pada
instansi yang bersangkutan) setelah memenuhi segala persyaratan
yang ditentukan.
====> Surat persetujuan Sekretaris Kabinet bukan merupakan
penugasan dari pejabat yang berwenang
====> Persetujuan Sekretaris Kabinet hanya merupakan salah
satu syarat administratif untuk penerbitan SK penugasan
====> SK Tugas belajar luar negeri bagi PNS di lingkungan
Depdiknas oleh pejabat yang diberi kuasa di tingkat
departemen. --- sifatnya antar negara, antar instansi,
antar unit kerja
====> penugasan → ukuran waktu pelaksanaannya
●
maksimal 3 tahun, atau
●
ditentukan oleh sponsor/penyandang dana
6
2) Kewajiban PNS Pelajar di luar negeri
a. Wajib mengansuransikan dirinya atas tanggungan sendiri
b. Wajib memberitahukan alamatnya di luar negeri kepada
perwakilan RI di negara yang bersangkutan
c.
Wajib memberikan laporan hasil-hasil pelajarannya kepada
Depdiknas dan Perwakilan RI yang bersangkutan setiap
triwulan
d. Wajib meminta nilai DP3-nya kepada kepala perwakilan RI
setempat setiap tahun, dan selanjutnya disampaikan kpd
pimpinan PTN/Kopertis untuk ditetapkan penilaiannya
d. Wajib bekerja kepada negara dalam ikatan dinas selama
dua tahun untuk untuk tiap-tiap tahun atau sebagian tahun
dari masa belajarnya, dengan sekurang-kurangnya untuk
3 tahun, setelah selesai tugas belajar
7
3) Hak PNS Pelajar di luar negeri
a. Biaya perjalanan pergi pulang
b. Biaya perlengkapan
c. Tunjangan selama menunaikan tugas belajar
d. Tunjangan bagi keluarga yang ditinggalkan
e. Biaya pembelian buku dan alat pelajaran
f. Biaya pembayaran uang kuliah, uang ujian dan uang study tour
yang diwajibkan
g. Biaya pengobatan dan perawatan yang layak ditanggung
negara,
sepanjang biaya-biaya tersebut seluruhnya atau
sebagian tidak ditanggung oleh instansi-instansi asing.
Gaji aktif PNS pelajar di luar negeri dibayarkan sampai tanggal
keberangkatan ke tempat belajar dan tujuan belajar. Sedangkan
tunjangan bagi keluarga yang ditinggalkan dibayarkan mulai tanggal
keberangkatan PNS pelajar yang bersangkutan (untuk PNS yang masih
berstatus bujangan, tunjangan yang diberikan adalah 50 %)
8
4)
Prosedur dan Mekanisme Penerbitan SK Tugas Belajar
Diusulkan oleh pimpinan PTN/Koordinator Kopertis kepada Sekretaris
Jenderal Depdiknas u.p. Kepala Biro Kepegawaian.
Kelengkapan administrasi :
1.
Fotokopi SK Pangkat terakhir
2.
Fotokopi SK Jabatan terakhir
3.
DP3 dalam 2 tahun terakhir
4.
Fotokopi NIP/Karpeg
5
Surat Persetujuan untuk tugas belajar ke luar negeri dari
Sekretaris Kabinet
6.
Surat rekomendasi/tanda lulus seleksi dari PT tempat akan
dilaksanakannya tugas belajar
7.
Surat Keterangan dari sponsor/proyek yang akan membiayai
tugas belajar tersebut.
= untuk perpanjangan SK tugas belajar prosedur dan persyaratan
administrasinya sama
9
b.
Tugas Belajar di Dalam Negeri
1)
Legalitas Penugasan
Penugasan PNS (dosen) untuk tugas belajar diberikan dalam
bentuk SK Tugas belajar dari pejabat yang berwenang (gol.
IV/a ke atas oleh pejabat di tingkat departemen, sedangkan gol.
III/d ke bawah oleh pimpinan PTN/Kopertis.
2)
Tempat kuliah hanya di PPS PTN saja
3)
Hak PNS Pelajar :
-
4)
Tetap mendapatkan hak-haknya sebagai PNS
n
mendapat bantuan sejumlah biaya untuk pembelian buku dan
alat-alat pelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah
mendapat bantuan berupa biaya pembayaran uang kuliah
dan uang ujian yang dibayarkan langsung kepada PTN
penyelenggara
Kewajiban PNS pelajar
-
Wajib melaksanakan penugasan sebagaimana mestinya
10
5)
-
wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (umum dan PNS)
-
Wajib meminta nilai DP3nya setiap tahun kepada pimpinan
PTN penyelenggara dan menyampaikan kepada pimpinan
PTN/Kopertis ybs untuk diberikan penilaian oleh atasan
langsungnya
-
Wajib bekerja dalam dinas negara dengan ikatan dinas
selama satu tahun untuk setiap tahun atau sebagian tahun
dari masa belajarnya, setelah selesai melaksanakan tugas
n
belajar
Prosedur dan Mekanisme Penerbitan SK Tugas Belajar
Penerbitan SK Tugas Belajar untuk PNS (dosen) golongan IV/a ke
atas, diusulkan oleh pimpinan PTN/Kopertis kepada Sekretaris
Jenderal Depdiknas u.p. Kepala Biro Kepegawaian
11
Kelengkapan administrasi :
1.
Fotokopi SK Pangkat terakhir
2.
Fotokopi SK Jabatan terakhir
3.
DP3 dalam 2 tahun terakhir
4.
Fotokopi NIP/Karpeg
5.
Surat rekomendasi/tanda lulus seleksi dari PTN tempat akan
dilaksanakannya tugas belajar
6.
Surat Keterangan dari sponsor/proyek yang akan membiayai
tugas belajar tersebut.
= untuk perpanjangan SK tugas belajar prosedur dan persyaratan
administrasinya sama
12
c.
Pembebasan Sementara dari tugas-tugas jabatan
PNS (dosen) yang sedang melaksanakan tugas belajar
dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya (sebagai
dosen) selama melaksanakan tugas belajar
 Pembebasan sementara dilaksanakan dengan surat keputusan
oleh pejabat yang berwenang (Lektor Kepala ke atas, oleh
pejabat ditingkat departemen, sedangkan Lektor ke bawah oleh
pimpinan PTN /Koordinator Kopertis yang bersangkutan)
→ Tunjangan fungsional dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh
sejak melaksanakan tugas belajar
→
Status adalah PNS pelajar, dengan demikian karya-karya yang
dihasilkan selama melaksanakan tugas belajar (publikasi
ilmiah, seminar-seminar, dll) tidak dapat dihitung sebagai angka
kredit, karena include dengan angka kredit ijazah yang akan
diperoleh bila yang bersangkutan kembali bertugas sebagai
dosen nantinya)
13
→ Khusus bagi PNS yang dibelajar di dalam negeri diberikan
Tunjangan Tugas Belajar (Kepres No.57 Tahun 1986), yang
besarnya sama dengan tunjangan jabatan fungsional terakhir
yang didudukinya, terhitung mulai bulan ketujuh dari tanggal
pelaksanaan tugas belajar
☻ Pemberian TTB dengan SK Mendiknas setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Menpan
☻ Jangka waktu pemberian TTB, untuk S2 maks 6 semester,
dan untuk S3 maks 8 semester
☻ Bila dalam waktu yg telah ditentukan PNS (dosen) belum
juga berhasil menyelesaikan studinya, maka bendaharawan gaji diunit kerja PNS ybs langsung menghentikan
pembayaran TTB
☻ Unt menghindari terjadinya kekosongan antara waktu
selesainya pembayaran TTB dng dibayarkan kembali
tunjab fungsional, selambat-2nya 3 bln menjelang selesai
studi PTN penyelenggara menyampaikan pemberitahuan
kpd pimpinan PTN/Kopertis asal PNS dosen untuk menerbitkan SK Pengaktifan kembali sebagai dosen
14
d. Kepangkatan PNS Pelajar
PNS yang sedang tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan
fungsional diberikan kenaikan pangkat pilihan (PP no 99/2000 jo no 12
/2002) :
→
diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan
fungsional terakhir yang didudukinya
→
Minimal telah 4 tahun dalam pangkat terakhir
→
DP3 sekurang-kurangnya baik dalam 2 tahun terakhir
PNS yang melaksanakan tugas belajar, apabila telah lulus dan
memperoleh :
→
Ijazah S2/Spesialis I, dan pangkatnya masih gol.III/a, maka dinaikan
pangkatnya menjadi gol. III/b :
→
Ijazah S3/Spesialis II, dan pangkatnya masih gol. III/b ke bawah,
dinaikan pangkatnya menjadi gol. III/c
→
Kenaikan pangkat tersebut diberikan bila :
●
sekurang-kurangnya 1 thn dalam pangkat terakhir
●
DP3 dalam 1 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik
15
e.
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Belajar dan Surat Pernyataan
Mengikuti Tugas Belajar
1. Super Melaksanakan Tugas Belajar
●
Tubel di luar negeri :
dibuat oleh pimpinan PTN/Kopertis pd saat PNS ditugaskan Tubel
●
Tubel di dalam negeri
dibuat oleh pimpinan PTN penyelenggara PPS tersebut pd saat PNS
dosen ybs ditugaskan tubel
Super Mengikuti Tugas Belajar
●
Tubel di luar negeri
dibuat pd awal tahun anggaran oleh pimpinan PTN/Kopertis pd setiap
tahun masa tubel
●
Tubel di dalam negeri
dibuat pada setiap awal thn anggaran oleh pimpinan PTN penyelenggara PPS
16
f. Pengaktifan Kembali
PNS dosen yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, diaktifkan
kembali ke dalam jabatan semula berdasarkan SK pejabat yang
berwenang.
→
Tugas belajar di luar negeri, diaktifkan kembali dengan SK oleh
pejabat ditingkat departemen, setelah dikembalikan secara resmi
oleh Biro Perencanaan dan KLN Depdiknas
→
Tugas belajar di dalam negeri, untuk Lektor Kepala ke atas oleh
pejabat ditingkat departemen, sedangkan unt Lektor ke bawah oleh
i
pimpinan PTN/Kopertis
→
Dalam SK Pengaktifan dicantumkan lamanya masa ikatan dinas
yang wajib dilaksanakan oleh PNS dosen ybs, sesuai dengan
ketentuan yg berlaku → secara berturut-turut (tidak boleh terputus)
→
Tmt pengaktifan kembali, PNS dosen ybs memperoleh kembali
tunjab fungsional dosen, serta tanggal itu pula mulai penghitungan
kembali prestasi akademiknya sebagai dosen
→
Dalam SK Pengaktifan kembali, gelaran yang baru diperoleh tidak
dicantumkan, untuk menghindari kesan bahwa ijazah yg baru
diperoleh tsb telah dihitung angka kreditnya
17
g. Sanksi-Sanksi :
1) Sanksi Hukuman Administratif
→
Jika membatalkan tugas belajar (keinginan sendiri)
→
Tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam batas waktu
yang telah ditetapkan bukan karena alasan pembawaannya
→
Jika diberhentikan sebagai PNS atas permintaan sendiri,
sebelum habis masa ikatan dinasnya
Hukuman yanng dikenakan adalah yang bersangkutan segera menyetorkan ke dalam Kas Negara seluruh biaya yang dikeluarkan kepadasi
nya ditambah dengan 100 %. Keterlambatan atas pembayaran
dikenakan bunga sebesar 6% pertahun.
☻
Dikecualikan dari hukuman administratif bila cacat rohani dan
jasmani bukan atas kesalahannya atau kelakuannya
☻
Bagi PNS belum habis masa ikatan dinasnya dan berhenti
sebagai PNS atas permintaan sendiri, maka jumlah biaya yang
harus disetorkan ditetapkan berimbang dengan bagian masa
ikatan dinas yang telah dijakankan
18
2) Sanksi Hukuman Jabatan
Dapat juga diberikan hukuman jabatan menurut ketentuan yang diatur
dalam PP No, 8 Tahun 1952 yang telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan PP No. 30 Tahun 1980 yaitu melalaikan kewajiban.
Hukuman yang dijatuhkan :
●
Tegoran tertulis
●
Pernyataan tidak puas
●
Dipindahkan ketempat lain
●
Penundaan kenaikan gaji berkala, gaji dan pangkat tidak lebih
dari 1 tahun
●
Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji yg telah ditentukan selama tidak lebih dari 1 tahun
●
Dibebaskan dari jabatan (fungsional)
●
Diberhentikan sebagai PNS
19
B. IZIN BELAJAR
1. Pengertian
Adalah izin yg diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atas biaya sendiri dengan
meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS lebih dari 3 bulan
→
izin diberikan dalam bentuk surat keputusan (SK)
→
lamanya izin yang diberikan adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang lagi
→
pejabat yang berwenang memberi izin :
♦
untuk di dalam negeri
Gol. IV/a ke atas pejabat di tingkat departemen, sedangkan gol. III/d
ke bawah adalah pimpinan PTN/kopertis ybs
♦
untuk di luar negeri
adalah pejabat ditingkat departemen
→
izin diberikan bila bidang studi/keahlian yang akan diambil berguna bagi
kepentingan organisasi/unit kerja
20
2.
Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan dosen
PNS dosen yg mendapat izin belajar, dibebaskan sementara dari tugas-tugas
jabatan dosen selama melaksanakan izin belajar tersebut.
→ Pembebasan sementara dilaksanakan dengan surat keputusan pejabat
yang berwenang
→ Dihentikan pembayaran tunjab fungsional dosen terhitung mulai bulan
ketujuh pelaksanaan izin belajar
e
→ Karya-karya ilmiah, seminar, dll yang didapat dalam masa kuliah tidak
dapat dihitung angka kreditnya sebagai prestasi akademik dosen
3.
Kepangkatan
PNS dosen yang izin belajar, tidak mendapatkan hak kenaikan pangkat dalam
masa melaksanakan izin belajar tersebut
21
C.
SURAT KETERANGAN BELAJAR
1. Pengertian
Keterangan belajar adalah surat keterangan yang diberikan oleh pejabat yg
berwenang kepada PNS yang melanjutkan pendidikan pada satuan
pendidikan negeri atau swasta atas kemauan dan biaya sendiri, di luar jam
kerja/dinas dan tidak mengganggu/menghambat pelaksanaan tugas/
pekerjaan sehari-hari sebagai PNS
→
diberikan oleh pimpinan PTN/Kopertis
→
pemberian surat keterangan tersebut tetap memperhatikan kepentingan
organisasi/unit kerja =====> civil effect thd ijazah
2. Kepangkatan
Kenaikan pangkat/jabatan tetap menggunakan angka kredit, karena ybs tidak
dibebaskan dari tugas-tugas jabatannya sebagai dosen
22
Sekian
Terima Kasih
23