PERMASALAHAN GURU DAN STRATEGI PENUNTASAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA TIM POKJA PENDIDIKAN DEPARTEMEN AGAMA RI.
Download ReportTranscript PERMASALAHAN GURU DAN STRATEGI PENUNTASAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA TIM POKJA PENDIDIKAN DEPARTEMEN AGAMA RI.
PERMASALAHAN GURU DAN STRATEGI PENUNTASAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA TIM POKJA PENDIDIKAN DEPARTEMEN AGAMA RI SISTEMATIKA A. MASALAH GURU B. MASALAH PENUNTASAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN C. USULAN AGENDA KERJA A. MASALAH GURU 1. TIGA MASALAH UTAMA GURU DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA a. Kuantitas b. Kualitas c. Kesejahteraan a. Kuantitas 1) Secara umum data jumlah guru pada pendidikan Agama dan Keagamaan dipandang cukup proporsional dibanding jumlah siswa (± 1:16) 2) Data jumlah guru pada pendidikan agama dan keagamaan memuat ± 20% guru paruh waktu yang mengajar di lebih dari satu madrasah. 3) Distribusi guru masih timpang sehingga lembaga pendidikan di daerah-daerah tertentu, khususnya daerah terpencil dan perbatasan masih kekurangan guru. 4) Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti pendidikan diniyah dan pondok pesantren pada umumnya masih kekurangan guru. b. Kualitas Guru pada madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan pada umumnya menghadapi masalah kualitatif, yaitu: 1) Masih berlatar belakang pendidikan dibawah S1. (Underqualified ) 2) Belum memiliki sertifikasi guru profesional. (Uncertified ) 3) Mengajar bidang studi bukan keahliannya ( Missmatch ) c. Kesejahteraan Adanya ketimpangan kesejahteraan: 1) Antara guru-guru pada madrasah dan lembaga-lembaga keagamaan dengan guruguru pada sekolah. 2) Antara guru-guru pada madrasah negeri dengan guru-guru pada madrasah swasta. 3) Antara guru-guru pada madrasah dengan guru/ustadz pada pendidikan diniyyah dan pondok pesantren 4) Belum teralokasikannya anggaran untuk tunjangan profesi bagi guru agama 2. KEBIJAKAN DAN PROGRAM a. b. c. d. e. f. g. h. i. Pengangkatan Guru Honorer menjadi Guru PNS. Bantuan peningkatan kualifikasi guru. Bantuan sertifikasi guru. Bantuan Beasiswa Pendidikan S2 (Guru Master). Bantuan Beasiswa Pendidikan Kompetensi Ganda. Bantuan tunjangan guru pengganti. Bantuan Tunjangan Fungsional Guru Non PNS. Bantuan tunjangan profesi guru. Penghargaan bagi guru berprestasi. 3. PERMASALAHAN DALAM PENGANGKATAN GURU HONORER MENJADI GURU PNS a. Terdapat sebanyak 235 orang peserta tes tenaga honorer yang diusulkan penetapan NIP-nya untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2005 namun yang bersangkutan tidak memperoleh nomor registrasi dari BKN sehingga tidak dapat diproses penetapan NIP-nya oleh BKN; b. Adanya ketidaksesuaian sebanyak 5.477 orang tenaga honorer yang akan diproses penetapan NIP-nya antara daftar usulan Departemen Agama dengan daftar yang dikeluarkan oleh BKN. Untuk formasi tahun anggaran 2006 Departemen Agama mengusulkan urutan prioritas pemberkasan dan penetapan NIP berdasarkan usia dan masa kerja, sedangkan BKN menetapkan urutan prioritas pemberkasan berdasarkan masa kerja; c. Terdapat aturan pada PP Nomor 48 Tahun 2005 yang diubah dengan PP 43 tahun 2007 yang menganulir tenaga honorer yang dibayar oleh PKPS-BBM dan adanya keharusan tenaga honorer guru yang diangkat menjadi CPNS ditempatkan di sekolah/madrasah negeri; d. Terdapat sejumlah tenaga honorer Guru Kontrak yang tidak dapat diusulkan untuk diangkat menjadi CPNS sesuai PP Nomor 48 tahun 2005 karena masa kerja terputus-putus. Namun setelah PP tersebut diubah dengan PP Nomor 43 tahun 2007, persyaratan masa kerja terus menerus tersebut menjadi minimal satu tahun secara terus menerus. Hal ini menyebabkan sejumlah Guru Kontrak yang tidak terdata berdasarkan PP Nomor 48 tahun 2005 tersebut menuntut untuk dapat diangkat menjadi CPNS sesuai dengan PP Nomor 43 tahun 2007 4. PERMASALAHAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN GURU a. Minimnya dana untuk bantuan-bantuan peningkatan kualifikasi dan profesi guru. b. Pendataan guru yang belum solid dan terupdate. c. Belum adanya mekanisme guru pengganti. B. MASALAH PENUNTASAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN 1. Anggaran yang disediakan untuk penuntasan program Wajar Dikdas 9 tahun masih terbatas. 2. Masih terdapat perbedaan perlakuan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan antara madrasah dengan sekolah. C. USULAN AGENDA KERJA 1. Agenda Utama a. Penyusunan Pokok-pokok peraturan pemerintah yang khusus mengatur tenaga pendidik di lingkungan Departemen Agama sebagai dasar dalam pengangkatan guru honorer menjadi PNS khususnya dengan mengacu PP 55 Tahun 2007. b. Penyusunan Strategi dan Rancangan Anggaran Fungsi Pendidikan di Departemen Agama Khususnya Program Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun. 2. Rencana Kerja Bersama a. b. c. d. e. Orientasi dan Penyamaan Persepsi Penyusunan Draft Awal Lokakarya Pembahasan Draft Final Laporan Hasil Kerja 3. Jadwal Kegiatan Pokok NO. TANGGAL KEGIATAN TEMPAT 1 25 Feb Pertemuan Awal Nusantara II 2 1-2 Maret Lokakarya I : Identifikasi Detail Masalah Hotel 3 4-9 Maret Penyiapan Draft Awal Depag RI 4 10 Maret Lokarya II : Pembahasan Draft Hotel 5 17 Maret Pertemuan Pembahasan Draft Final Nusantara II/ Hotel Tabel 1 Jumlah Lembaga Pendidikan dan Guru di Lingkungan Departemen Agama NO. TINGKAT LEMBAGA Negeri 1 RA/BA 2 Swasta GURU PNS Non-PNS JUMLAH 0 18.886 3.115 62.958 66.073 MI 1.568 20.621 47.610 165.471 213.081 3 MTs 1.256 11.363 32.704 189.124 221.828 4 MA 644 4.399 18.796 84.278 103.074 JUMLAH 3.468 55.269 102.225 501.831 604.056 % 5,9% 94,1% 16,9% 83,1% 100,0% Tabel 2 Jumlah Tenaga Honorer Yang Diusulkan Departemen Agama Menjadi CPNS Berdasarkan Pendataan Tahun 2005 NO. JENIS TENAGA HONORER JUMLAH % 1 Dibayar APBN/APBD 66.213 83,1 2 Dibayar diluar APBN/APBD dan bekerja pada Instansi Pemerintah 13.509 16,9 JUMLAH 79.722 100,0 Tabel 3 Jumlah Tenaga Honorer Yang Diusulkan ke BKN untuk Masuk dalam Database Berdasarkan Jenis Pekerjaan NO. JENIS PEKERJAAN 1 Guru 2 Dosen 3 Tenaga Strategis 4 Tenaga Administrasi JUMLAH JUMLAH % 54.364 68,2 808 1,0 6.033 7,6 18.517 23,2 79.722 100,0 Tabel 4 Jumlah Tenaga Honorer Yang Diusulkan ke BKN Berdasarkan Status Registrasi di BKN NO. STATUS JUMLAH % 1 Sudah Memperoleh Registrasi BKN 56.273 70,6 2 Belum Memperoleh Registrasi BKN*) 9.940 12,5 3 Belum Masuk Database BKN 13.509 16,9 79.722 100,0 JUMLAH Tabel 5 Jumlah Tenaga Honorer yang sudah memperoleh Nomor Registrasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan NO. JENIS PEKERJAAN 1 Guru 2 Dosen 3 4 JUMLAH % 43.122 76,6 783 1,4 Tenaga Strategis 5.503 9,8 Tenaga Administrasi 6.865 12,2 56.273 100,0 JUMLAH Tabel 6 Formasi Pengangkatan CPNS di lingkungan Departemen Agama NO. Formasi TAHUN Total UMUM HONORER 1 2005 8.444 4.560 13.004 2 2006 0 19.473 19.473 3 2007 1.508 25.733 27.241 Total 9.952 49.766 59.718 Tabel 7 Status Penyelesaian Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS Formasi Tahun Anggaran 2005 NO. URAIAN REALISASI JUMLAH FORMASI 1 Berkas Sudah Masuk ke BKN 13.004 2 Berkas Belum Masuk ke BKN - 3 Belum Mendapat Persetujuan Penetapan NIP oleh BKN a. Berkas Tidak Lengkap (BTL) : 338 b. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) : 2.090 4 Mendapat Penetapan NIP JUMLAH FORMASI 2.428 10.576 13.004 13.004 Tabel 8 Rincian Penyelesaian Tenaga Honorer Menjadi CPNS Formasi Tahun Anggaran 2006 NO. URAIAN JUMLAH FORMASI 1 Berkas Sudah Masuk ke BKN 12.849 2 Berkas Belum Masuk ke BKN 6.624 3 Belum Mendapat Persetujuan Penetapan NIP oleh BKN 4 Mendapat Penetapan NIP 5 Berkas Tidak Lengkap (BTL) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) JUMLAH FORMASI REALISASI 2.381 976 9.492 19.473 12.849 DEPARTEMEN AGAMA RI PAPARAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI VIII DPR - RI RABU, 23 JANUARI 2008 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2008 DENGAN CAPAIAN TARGET WAJAR DIKDAS 9 TAHUN CAPAIAN TARGET PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun dilaksanakan oleh Departemen Agama dengan mempertimbangkan kondisi dan wilayah geografis Indonesia yang sangat luas, dengan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi penduduk yang heterogen. 24 Kebijakan dan program-program Departemen Agama dalam rangka penuntasan Program Wajar Dikdas 9 Tahun yang bermutu mengacu pada tiga pilar pembangunan pendidikan nasional, yang meliputi: perluasan dan pemerataan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; (3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. (1) 25 Target 2008 Program Wajar Dikdas 9 Tahun di lingkungan Departemen Agama pada tahun 2008 ditargetkan mencapai 6.190.661 siswa. 26 1. Bentuk Pendidikan Program Wajar Dikdas 9 Tahun Pendidikan Madrasah Program Wajar Dikdas 9 Tahun pada pendidikan Madrasah dikembangkan melalui Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Jumlah MI MTs Madrasah 22.610 12.498 Siswa 3.050.555 2.531.656 27 Pesantren Salafiyah Program Wajar Dikdas Sejak pencanangan gerakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1994, Pondok Pesantren Salafiyah telah ditetapkan sebagai salah satu pola pendidikan dasar dengan ”perlakuan tersendiri” dan penyetaraannya dengan pendidikan dasar disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Data tahun 2007 terdapat 7.057 lembaga dengan 560.540 santri peserta program Wajar Dikdas 9 Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah dengan rincian 185.258 santri tingkat Ula (setara SD/MI) dan 375.282 santri tingkat Wustha (setara SMP/MTs). 28 PELAKSANAAN PROGRAM WAJAR DIKDAS PPS SAMPAI 2007 NO TAHUN SANTRI PESERTA PPS ULA WUSTHA JUMLAH 1 2001 16 365 630 995 2 2002 1000 26892 18744 45636 3 2003 1359 43631 60226 103857 4 2004 2063 90295 95441 185736 5 2005 2127 105246 118187 223433 6 2006 6061 210595 333000 543595 7 2007 7057 221827 366271 588098 29 ◦ Pendidikan Kesetaraan (Paket A dan B) Pondok Pesantren selain menyelenggarakan Program Wajar Dikdas 9 tahun melalui Pondok Pesantren Salafiyah, juga menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A dan B. Pada tahun pelajaran 2007/2008 terdapat 15.037 santri dan warga belajar paket A dan 31.873 santri dan warga belajar paket B. 30 PELAKSANAAN PROGRAM WAJAR DIKDAS MELALUI PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A DAN PAKET B) DI PONDOK PESANTREN NO Tahun 1 2005 2 2006 3 2007 PROGRAM JUMLAH WARGA PAKET PP BELAJAR Paket A Paket B Paket A Paket B Paket A Paket B 58 74 395 713 273 519 1231 2390 12.412 23.535 15.037 31.873 31 2. Karakteristik Peserta Didik Sasaran Program Wajar Dikdas 9 Tahun di Lingkungan Departemen Agama. Lembaga pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama sebagian besar dibangun atas swadaya masyarakat yang sebagian besar tersebar di pedesaan dan daerah terpencil. Sekitar 91,5% madrasah berstatus swasta dan 8,5% berstatus negeri. 32 STATUS MADRASAH 8,50% Swasta Negeri 91,50% 33 Peserta didik Program Wajar Dikdas 9 tahun berjumlah 6.190.661 yang terdiri dari 47,2% siswa MI, 31,8% siswa MTs, dan 21,0% siswa/santri Pontren Salafiyah. Sebagian besar peserta didik, khususnya santri peserta Program Wajar Dikdas pada Pondok Pesantren Salafiyah berasal dari keluarga miskin dengan pendapatan kurang dari Rp 500.000,perbulan. 34 Peserta didik Program Wajar Dikdas 9 tahun berjumlah 6.190.661 21,00% 47,20% 31,80% MI MTs Pontren Salafiyah 35 3. Perkembangan Program Wajar Dikdas 9 Tahun Dari Tahun 2005 s.d 2007, dan Sumbangan Departemen Agama Terhadap Pencapaian Target Nasional. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2005 sebesar sebesar 13,20 %, tahun 2006 sebesar 13,70%, dan tahun 2007 sebesar 14,20 % untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Sedangkan untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah menunjukkan angka partisipasi pada tahun 2005 sebesar 17,40 % tahun 2006 sebesar 18,50 % , dan tahun 2007 sebesar 19,60 %. Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) pada pondok pesantren salafiyah yang pelaksanaanya dimulai pada tahun 2005 sebesar 0,42 %, tahun 2006 sebesar 0,84 %, tahun 2007 sebesar 1,27 % untuk tingkat Ula, dan untuk tingkat wustho pada tahun 2005 sebesar 2,07 %, tahun 2006 sebesar 2,57 %, dan tahun 2007 sebesar 3,57 % 36 Kontribusi Depag dalam capaian APK Nasional 2005 2006 2007 2008 MI 13,20 % 13,70 % 14,20% 14,75 % PPS Tingkat Ula 0,42 % 0,84 % 1,27 % 1,30 % Jumlah 13.44 % 14,54 % 15,47 % 16,05 % MTs 17,40 % 18,50 % 19,60 % 20,70 % 2,07 % 2,57 % 3,57 % 3,75 % 19,47 % 21,07 % 22,17 % 24,45 % PPS Tingkat Wustha Jumlah CAPAIN APK NASIONAL 2006 2007 SD/ MI/ SEDERAJAT 114,06 % 114,27 % SMP/MTs/SEDERAJAT 88,68 % 91,78 % 37 Untuk pendidikan kesetaraan paket A dan B pada Pondok Pesantren Angka Partisipasi Kasar (APK) secara akumulatif tergabung pada Direktorat Pendidikan Kesetaraan Departemen Pendidikan Nasional. Di samping kenaikan APK, indikator lain dari percepatan penuntasan Program Wajar dikdas 9 Tahun adalah semakin menurunnya angka drop out pada tahun 2006 sebesar 0,6 % menjadi 0,4 % pada tahun 2007 untuk MI dan untuk MTs sebesar 1,06 % pada tahun 2006 menjadi 1,02 % pada tahun 2007. Pada tahun 2008 angka drop out pada MI dan MTs diperkirakan turun menjadi 1,04 % sedangkan APK pada MI dan MTs masing-masing mencapai 14,75 % dan 20,70 %. 38 Penurunan Drop Out 2006 2007 2008 MI 0.60% 0.40% 1.04% MTs 1.06% 1.02% 1.04% 39 4. Target dan Sasaran Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun di Lingkungan Departemen Agama pada tahun anggaran 2008 antara lain melalui: Target dan Sasaran Jumlah Anggaran (Rp) a Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MI/MTs dan Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara Program Wajar Dikdas 9 Tahun. b Bantuan Siswa Miskin c Penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun pada Pondok Pesanren Salafiyah dan Pendidikan Kesetaraan paket A dan paket B pada Pondok Pesantren, d Pembangunan MI-MTs Satu Atap dan pengembangan MI-MTs Standar Nasional e Bantuan peralatan, bahan ajar dan laboratorium/perpustakaan untuk MI-MTs; 1. 250.000.000,-. f Rehabilitasi dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MI-MTs; 83.382.907.000,- g Rehabilitasi sarana pendidikan pasca bencana; h Bantuan Peningkatan Manajemen Madrasah (BPMM) i Tunjangan Fungsional Guru Non PNS (Guru MI dan MTs) j Peningkatan Kualifikasi Guru MI dan MTs k Program Sertifikasi guru MI dan MTs. 126.600.000.000,- l Bantuan Beasiswa S-2 bagi guru MTs. 20.460.000.000,-, 2.018.148.576.000,331.200.000.000,30.000.000.000,- 102.424.200.000,- 5.000.000.000,35.000.000.000,851.028.000.000,- 70.000.000.000,- 40 Beberapa hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 tahun antara lain: a. Anggaran yang disediakan untuk penuntasan program Wajar Dikdas 9 tahun masih terbatas. b. Masih terdapat perbedaan perlakuan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan antara madrasah dengan sekolah. c. Jumlah guru yang belum memenuhi kualifikasi S1 untuk guru MI 54,4% dan MTs 35,6%. d. Keterbatasan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana belajar 41 PENDIDIKAN MENENGAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA Pendidikan Menengah di Departemen Agama diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Aliyah, Pesantren Mu’adalah, dan Pendidikan Kesetaraan Paket C. 1. Madrasah Aliyah Saat ini Madrasah Aliyah diselenggarakan oleh 5043 lembaga, dengan rincian 644 dengan status madrasah Aliyah Negeri, dan 4399 lainnya berstatus swasta, dengan jurusan yang beragam, meliputi; jurusan IPA sebanyak 1578, jurusan IPS sebanyak 4225, jurusan Bahasa 363 dan Program Keagamaan sebanyak 217. Secara keseluruhan, jumlah siswa Madrasah Aliyah sebanyak 817.920 siswa dengan jumlah guru sebanyak 97.986 orang, dengan kualifikasi pendidikan di bawah S.1 22.091, berijazah S.1 sebanyak 74.582 dan kualifikasi S.2-S3 sebanyak 1.313. 42 Target dan Sasaran Program Pembangunan Madrasah Aliyah tahun 2008 antara lain melalui : No. Program/Kegiatan Volume Anggaran 01 Pengembangan Madrasah Unggulan Standar Nasional 15 lokasi Rp. 02 Pengembangan Unggulan Internasional 5 lokasi Rp. 14.000.000.000,- 03 Peningkatan Manajemen Madrasah 120 lokasi Rp. 04 Beasiswa S2 Guru MA 1.340 orang Rp. 41.540.000.000,- 05 Tunjangan Fungsional Guru MA Non PNS 84.278 orang Rp.202.267.200.000,- 06 Bantuan Sertifikasi Guru MA 14.130 orang Rp. 28.260.000.000,- 07 Bantuan Tunjangan Profesi Guru MA 1.362 orang Rp. 24.516.000.000,- 08 Bantuan Kualifikasi Guru MA 16.717 orang Rp. 33.434.000.000,- 09 Bantuan Beasiswa siswa MA miskin 210.188 orang Rp.159.742.880.000,- 10 Bantuan Unit Madrasah Baru 120 Unit Rp. 72.000.000.000,- 11 Bantuan Rehab MA 2.500 lokasi Rp.125.000.000.000,- Madrasah Standar Mutu 7.500.000.000,- 9.000.000.000,- 43 2. Pondok Pesantren Mu’adalah Pondok Pesantren muadalah adalah satuan pendidikan keagamaan yang disetarakan dengan Aliyah/SMU. Setelah lahirnya PP Nomor 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, keberadaan Pondok Pesantren muadalah ini akan diarahkan menjadi Pendidikan Diniyah Menengah Atas (PDMA) yang merupakan pendidikan keagamaan Islam formal tingkat menengah. Saat ini, Pondok Pesantren muadalah ini dilaksanakan di 38 Pondok Pesantren se- Indonesia, dengan jumlah santri peserta program muadalah sebanyak 61.744 dan dibimbing oleh 4635 guru/ustadz. 44 3. Pendidikan Kesetaraan Paket C Selain satuan pendidikan formal pada jenjang menengah, Departemen Agama juga menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket C pada Pondok Pesantren. Seiring dengan dibukanya program Wajar Dikdas pada Pondok Pesantren Salafiyah dan Pendidikan Kesetaraan (Paket A dan B), jumlah Pondok Pesantren penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Saat ini ada 903 Pondok Pesantren menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan (Paket C) dengan jumlah santri dan warga belajar sebanyak 46.374 orang. 45 PEMBIAYAAN PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TAHUN DAN PENDIDIKAN MENENGAH Anggaran Departemen Agama untuk fungsi pendidikan tahun 2008 mencapai Rp.14.343.224.462.000,-. Khusus untuk Program Wajar Dikdas 9 Tahun dan untuk Program Pendidikan Menengah dapat dilihat di bawah ini : No Program Anggaran Pusat 01 Wajar Dikdas 307.229.007.000 9 Tahun 02 Pendidikan Menengah 87.564.293.000 Jumlah Daerah 3.278.860.693.000 3.586.089.700.000 653.352.907.000 740.917.200.000 46