KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 5877 TAHUN 2014 TENTANG : PEDOMAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN.
Download
Report
Transcript KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 5877 TAHUN 2014 TENTANG : PEDOMAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN.
KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5877 TAHUN 2014
TENTANG :
PEDOMAN IZIN
OPERASIONAL PONDOK
PESANTREN
PERSYARATAN DAN TATA URUTAN
PERMOHONAN
PEMUTAKHIRAN IZIN
OPERASIONAL PONDOK
PESANTREN
(Bagi Pesantren Yang Telah Memiliki
Izin Operasional):
1
Halaman Judul Permohonan
2
Surat Edaran Pemutakhiran
Izin Operasional Pondok
Pesantren
3
Surat Permohonan
Pemutakhiran Izin Operasional
Pondok Pesantren
4
Surat Pernyataan Pesantren
Pemohon Pemutakhiran Izin
Operasional bermeterai Rp
6.000,-
5
Formulir Permohonan
Pemutakhiran Izin
Operasional Pondok
Pesantren
6
Hasil Verifikasi atas
Permohonan Izin Operasional
Pondok Pesantren
7
Fotokopi Surat Keputusan
Izin Operasional Pondok
Pesantren terakhir
8
Fotokopi Piagam Izin
Operasional Pondok
Pesantren terakhir
9
Fotokopi akta notaris
yayasan/pesantren
10
Fotokopi nomor pokok
wajib pajak (NPWP)
yayasan/pesantren
11
Fotokopi bukti
kepemilikan tanah milik
atau wakaf yang sah atas
nama yayasan/pesantren
12
Profil dan susunan pengurus
yayasan (jika pesantren di
bawah struktur yayasan)
13
Profil dan susunan pesantren yang memenuhi
kelengkapan pesantren yang terdiri atas:
a
Nama kyai/tuan guru/gurutta/anre gurutta/inyiak
/syekh/ajeungan/ustad atau sebutan lain sesuai
kekhasan wilayah masing-masing sebagai figur,teladan,
dan/atau sekaligus pengasuh yang dipersyaratkan wajib
berpendidikan pondok pesantren.
Nama santri yang mukim
di pesantren, minimal 15
(lima belas) orang.
b
Kondisi bangunan pondok
atau asrama;
c
Kondisi dan penggunaan
bangunan
masjid/mushalla; dan
d
Nama-nama kitab yang
dikaji.
MASA BERLAKUNYA IOPP
Izin operasional bersifat temporer, dibatasi
waktunya (limited of times), yakni 5 (lima)
tahun. Pembatasan waktu izin operasional ini
dimaksudkan untuk memudahkan dalam
melakukan pemutakhiran (updating) data-data,
di samping untuk memudahkan dalam
pembinaan dan upaya peningkatan pondok
pesantren
VERIFIKASI
• Verifikasi atas usulan
pengajuan ini dilakukan
selambat-lambatnya
dilakukan 4 x 7 hari jam
kerja setelah berkas usulan
lengkap diterima
SK & PIAGAM
• SURAT KEPUTUSAN dan PIAGAM
izin operasional pondok
pesantren yang diserahterimakan
kepada pengusul selambatlambatnya 2 x 7 hari jam kerja
setelah verifikasi dilaksanakan
HASIL VERIFIKASI YG DITOLAK
• Bagi hasil verifikasi yang ditolak,
Kantor
Kementerian
Agama
Kabupaten/Kota memberikan surat
keterangan yang menjelaskan tentang
alasan
penolakannya.
Setelah
diberikan surat keterangan hasil
verifikasi,
pengusul
dapat
mengajukan kembali permohonan izin
operasional
pondok
pesantren,
sebagaimana permohonan pertama
kali.
MASA PENGAJUAN PERPANJANGAN
IOPP
• Enam bulan sebelum masa izin
operasional berakhir, pondok pesantren
bersangkutan berkewajiban untuk
mengajukan perpanjangan izin
operasional kembali kepada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota
sebagaimana mengusulkan izin
operasional pertama kali.
• Izin operasional pesantren
merupakan legalitas yang sah atas
sebuah institusi dinamakan
pesantren dalam perspektif negara.
Izin opreasional pesantren ini
merupakan izin operasional induk
yang tidak secara otomatis menjadi
izin operasional atas satuan atau
layanan pendidikan lainnya yang
melekat pada pesantren
• Izin operasional pesantren hanya diberlakukan
pada pondok pesantren yang keberadaan
lokasinya disebutkan di dalam izin operasional
pesantren dimaksud
• izin operasional pesantren tidak berlaku pada
pesantren yang berbeda alamatnya atau
pesantren- pesantren cabang. Pesantren yang
alamatnya berbeda atau pesantren cabang
diberlakukan seperti halnya pesantren yang
berdiri sendiri
HAK DAN KUWAJIBAN PESANTREN
• hak pesantren adalah memperoleh pengakuan,
layanan, bantuan, fasilitasi, pembinaan, dan halhal lain yang dibenarkan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
• Di samping itu, tentu pesantren yang
bersangkutan diperkenankan melakukan
serangkaian program pendidikan, pembinaan,
dan bentu-bentuk penguatan sosial lainnya guna
meningkatkan kualitas pendidikan dan
keagamaan masyarakat secara umum
HAK DAN KUWAJIBAN PESANTREN
• kewajiban pesantren adalah memahami,
mengikuti, dan menghargai aturan-aturan yang
berlaku dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia
• pesantren berkewajiban untuk turut sera secara
aktif dalam pembinaan masyarakat yang damai,
toleran, dan menjunjung tinggi perbedaan guna
menciptakan negara yang adil dan makmur
(baldatun thayyibatun warabbun ghafur) serta
menjauhi dari gerakan radikalisasi agama dan
trans-nasional.
Wassalam…..
SEMOGA BERMANFAAT.
AMIN………….