Transcript Kronologis PMA RI No 3 Tahun 2012 Tetang Pendidikan

Dr. H. M. Tata Taufik M. Ag
Sosialisai PMA Kanwil Kemenag Jabar
Bandung, 17 Mei 2012
 Berawal
dari pengakuan terhadap Gontor
oleh depag (1998) lalu mendiknas (th 2000),
pada era reformasi awal,
 Diknas mengadakan penyetaraan dengan
menawarkan surat penawaran, diteruskan
dengan verifikasi TIM (nov 8 th 2002)
penyetaraan setelah sebelumnya kita rapat
di Gontor membuat kisi-kisi penyetaraan.
 Kemudian workshop kemualiminan bersama
direktorat SMA.
 Lahirlah SK penyetaraan buat pesantrenpesantren KMI/TMI ala Gontor.
SK Mendiknas
 INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
EDUCATION
7th session, Geneva, 8-11 September 2004
 Dilaporkan bahwa KMI/TMI sebagai salah satu
alternatif pendidikan di Indonesia yang
hasilnya tidak kalah dengan SMA
Kelahiran sisdiknas (hasil perjuangan
supaya pesantren masuk sisdiknas)
Tidak
melibatkan
pesantren
dalam
perumusannya
Kelahiran PP 55 2007
sebagai tafsir sisdiknas
PMA 2012
Melalui
tahapan yg
tidak nyaman
Dan akhirnya
masih blm
mengakomodir
(1) Pendidikan
keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah
dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta
didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan
mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi
ahli ilmu agama.
(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur
pendidikan formal, nonformal, dan informal.
(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah,
pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain
yang sejenis.
(5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
(Depag memasukkan pesantren muadalah di pasal ini).
 Pendidikan
Keagamaan Islam Pasal 14
(1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk
pendidikan diniyah dan pesantren.
(2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur
formal, nonformal, dan informal.
(3) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu)
atau berbagai satuan dan/atau program
pendidikan pada jalur formal, nonformal,
dan informal.
Pasal 26
(1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan
menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak
mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan,
pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli
ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim
yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan
yang Islami di masyarakat.
(2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara
terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan
tinggi.
(3) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui
keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah
pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah
pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

 Pp55
lebih menuju pada pendirian diniyah
formal
 Pembahasan pesantren lebih terkesan
sebagai wadah dari pada satuan pendidikan,
hal ini dilanjutkan pada PMA.
 Pendidikan pesantren yg ada tidak tercakup
di pp55 termasuk muadalah.
 Terkesan dapat menghilangkan kekhasan
pesantren dengan adanya UN di diniyah
formal.
 Rapat
Forum Muadalah menyikapi RPMA sejak
th 2008, 2009, 2010, 2011. 2012
 Menghadap mentri mengajukan perubahan
dan usulan.
 Menahan supaya PMA jangan diterbitkan dulu
sebelum ada perubahan. (dengan lobi-lobi)
 Mendesak mentri supaya menerbitkan PMA
tentang pesantren.(17 Maret2011 menghadap
lagi ke kemenag dengan usulan yg sama).
 Hanya
berisi syarat pendirian diniyah dan
pesantren
 Yang pertama dikritisi adalah PP55 2007
supaya dirubah, dan diadakan uji materi
 Kemenag berjanji akan memperbaiki isi PP55
dengan PMA. (rapat tim dengan Sekjen
Depag).
 Klasifikasi
Pesantren: salaf dan khalaf tidak
ada
 Meleburnya Pesantren muadalah sebagai
diniyah formal, (Peralihan, Pasal 43)
 Pesantren sebagai wadah dan satuan
pendidikan. Paragraf 1 pasal 35 dan paragraf
2 pasal 41
 Masalah UN bagi salafiyah dan khalafiyah
serta pengakuannya (hasil reformasi;
pesantren dengan keterangan dari kyai bisa
melanjutkan ke PT).



PMA 2012 mengingkari realitas pendidikan pesantren
yg berjalan sementara ini. (konsep klasipikasi
pesantren)
PMA 2012 mengembangkan konsep pesantren sebagai
wadah, sehingga tumpang tindih dengan konsep
yayasan sebagai penyelenggara pendidikan. (realitas
yg nampak bahwa pesantren sebagai wadah,
sebetulnya bukan wadah karena wadahnya tetap
yayasan, dan pesantren sebagai model pendidikan yg
ditawarkan kepada ummat secara sistemik dan
integral)
PMA lebih memperhatikan pada pembentukan diniyah
sebagai lembaga pendidikan formal maupun informal
dan non formal tersendiri dari pada mengakui sistem
pesantren dan diniyah yg sedang berlaku serta
membuat regulasi yg memihak kepada realitas.
Statement ini
menafikan keberadaan
PP Ashriyah sebagai
satuan pendidikan
Alumni pesantren salafiyah tidak ada legalitas.
 Pesantren salafiyah hanya sebatas pelaku
program kesetaraan (paket ABC).
 Pesantren ashriyah dan muadalah melebur
menjadi MD formal
 UN Bagi pesantren akan menghilangkan ke
khasan pesantren.
 Pesantren ashriyah tidak menjadi satuan
pendidikan.
 Walaupun pesantren salafiyah menjadi satuan
pendidikan, tapi aturan mainnnya tidak jelas.

PP 55
2007
UU
Sisdiknas
PMA 2012
Diniyah Non
Formal
Diniyah Formal &
Non Formal
Diniyah
Formal/muadalah
Diniyah,
pesantren,
Salafiyah
Pesantren?
Pesantren?
Ashriyah
Tata laksana dan
lulusannya tidak
jelas
Sebagai
satuan
Pendidikan
Pesantren
salafiyah
Dengan segala
variannya
Pesantren
Modern
Model
mualimin
Pesantren
Diakui
kesetaraannya
dg lulusan
pendidikan
formal oleh
peraturan
menteri yang
mengacu pada
pp 19 pasal 93
dan pasal 95
 Republika
 Wamen.
pasca terbit PMA 2012
 Wamen
menyatakan dalam peraturan
pemerintah tidak ada pesantren modern
atauy pesantren salafiyah, yang ada hanya
pesantren saja.
 Padahal istilah itu biasa dipakai dalam
pendataan depag dan beberapa peraturan



Pondok Pesantren Khalafiyah atau ‘Ashriyah’
terdapat dalam berbagai peraturan depag
Ada juga di data depag tipologi pesantren
Dalam PMA 2012 jelas disebutkan pesantren
salafiyah (lihat Paragraf 1 pasal 35)
 From:
+628123142132
 Received: May 9, 2012 6:44 PM
 Subject: Td malam pma terus dibahas di...
 Td malam pma terus dibahas di pondok
masalik huda kajen sampai skrg ini belum
selesai, bahkan kiyai nyuruh nolak kalau
depag sosialisasi PMA di kajen, insyallah klo
pembahasan PMA selesai saya beri info,
SyUKRON.Subhan salim.
 From:
+628123142132
 Received: May 8, 2012 7:49 AM
 Subject: Tadi sy matur bpk kyai sahal...
 Tadi sy matur bpk kyai sahal mahfud ,
beliau siap membekap kesepakatan kita yg
telah tanda tangani bersama di gontor,
syukron. Subhan pati. Subanallah.
 Perubahan
PMA sesuai karakteristik
pesantren, dinaungi pp 19. lihat pp 19 pasal
93 dan 95
 Atau PMA khusus tetang pendidikan
keagamaan pesantren.
 Atau Peraturan dirjen yg mengatur dan
mengakui muadalah tetap diterbitkan.
 Pelajaran
bagi kita semua untuk belajar aktif
mengikuti perkembangan regulasi.
 Regulasi berbasis data dan berbasis
kebutuhan harus dikembangkan
 Pengawalan terhadap UU setelah
diundangkan sebelum menerbitkan PP dan
PM.
 Pemihakan kepada kepentingan rakyat dan
realitas untuk menuju yg terbaik.
 Wallahu a’lam.