Transcript Sosialisasi Acuan Penilaian Beban Kerja Dosen 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tim BKD Kopertis Wilayah III Jakarta: Prof.

Sosialisasi Acuan Penilaian
Beban Kerja Dosen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tim BKD Kopertis Wilayah III Jakarta:
Prof. Dr. Setia Bangun, M.Ed. (UKI)
Prof. Dr. E. S. Margianti, SE., MM. (Univ. Gunadarma)
Ir. Asri Nugrahanti, MS., Ph.D. (Univ. Trisakti)
Dr. Magdalena S. Halim, Psi. (Unika Atmajaya)
Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D. (Univ. Bakrie)
Prof. Muljani A. Nurhadi, M.Ed., MS., Ed.D. (Unindra)
KOPERTIS Wilayah III, Jakarta
Bidakara, 31 Juli 2012
Landasan Hukum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
UU Nomor RI 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
PP RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
PP RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru
dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan
Kehormatan Profesor;
Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 ttg Sertifikasi
Pendidik Untuk Dosen;
Pedoman Beban Kerja dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma
Perguruan Tinggi dan Rubrik BKD tahun 2010 DIKTI.
Latar Belakang penyusunan
Acuan Penilaian BKD 2012

Hasil evaluasi Tim BKD Kopertis III terhadap
laporan BKD di wilayah Kopertis III dalam 2
tahun terakhir.
◦ Hal-hal yang sering ditemukan di lapangan:
 Variasi penilaian yang sangat beragam antar PT ataupun
antar Fakultas dalam satu PT;
 Kesalahan yang berulang terjadi (misal: tidak lengkap
dalam menuliskan perhitungan untuk bidang tridharma
sehingga membutuhkan perbaikan berulang kali dll.);
 Peran asesor yang belum optimal, belum sepenuhnya
mengikuti aturan yang berlaku untuk seorang asesor dll.
Latar Belakang penyusunan
Acuan Penilaian BKD 2012

Berdasarkan evaluasi Tim BKD Kopertis III,
banyaknya variasi penilaian di lapangan diduga
berkaitan dengan beberapa hal, antara lain:
◦ Rubrik BKD dari DIKTI kurang detil dalam
menyediakan informasi (beberapa hal diserahkan
sepenuhnya kepada aturan masing-masing PT tanpa
rambu-rambu batasan yang jelas);
◦ Para asesor BKD, sekalipun sudah memiliki NIRA,
namun masih memiliki perbedaan persepsi dalam
penilaian, sehingga menetapkan standard yang
berbeda.
Tindak lanjut hasil evaluasi
Tim BKD KOPERTIS III

Disusunlah Acuan Penilaian Beban Kerja
Dosen Kopertis Wilayah III.
◦ Acuan penilaian ini BUKAN sesuatu yang baru,
tetapi merupakan PENYEMPURNAAN dari
Rubrik BKD yang dikeluarkan oleh DIKTI 2010;
◦ Jadi semua butir yang ada di dalamnya tetap
berdasar pada Rubrik BKD Dikti 2010;
◦ Hanya butir-butir yang memiliki kerancuan dalam
penilaiannya dibuatkan cara perhitungan yang
lebih baku untuk meminimalisir perbedaan
persepsi antara dosen yang dinilai, asesor PT dan
tim BKD Kopertis III.
Penyempurnaan yang dilakukan

Meliputi beberapa hal, yaitu:
◦ Adanya BATAS KEPATUTAN pada beberapa butir
penilaian di bidang Pendidikan,
Penelitian,
Pengabdian Masyarakat dan Penunjang;
◦ Adanya STANDAR penilaian yang lebih jelas
untuk suatu kegiatan yang berkelanjutan / ada
proses sehingga belum tentu bisa diselesaikan
dalam satu semester, seperti yang sering
ditemukan pada bidang Penelitian;
◦ Adanya penegasan terhadap batasan jabatan
struktural yang bisa diakui sehingga seorang
dosen dapat memiliki status DT atau PT.
Penyempurnaan yang dilakukan

Meliputi beberapa hal, yaitu:
◦ Adanya STANDAR besaran beban kerja yang
sama untuk para dosen / professor yang
memegang jabatan struktural di suatu PT;
◦ Mempertegas batas kewenangan asesor BKD;
◦ Melengkapi rubrik BKD Dikti, dengan
menambahkan beberapa butir yang belum
diakomodir dalam rubrik tersebut, seperti
pada kegiatan pengabdian masyarakat.
Batas Kepatutan
Rasional: untuk pengendalian mutu dari kinerja
para dosen sehingga bisa tetap produktif tanpa
mengurangi aspek kualitas.
 Contoh:

◦ Bidang pengajaran: membimbing dosen yang lebih
rendah jabatan fungsional, batas kepatutan 2 orang
dosen/semester;
◦ Bidang penelitian: terlibat dalam penelitian kelompok,
batas kepatutan 2 penelitian /tahun;
◦ Bidang pengabdian masyarakat: menjadi konsultan
sesuai dengan kepakarannya, batas kepatutan 1
proyek/ semester;
◦ Bidang penunjang: menjadi peserta seminar, batas
kepatutan 3/ semester untuk nasional dan 2/semester
untuk internasional.
Standard penilaian ‘PROSES’
dalam suatu kegiatan
Rasional: ada acuan yang sama bagi para asesor
dalam menilai kegiatan yang bisa mendapat
rekomendasi ‘LANJUTKAN’ dalam laporan BKD.
 Contoh:

◦ Bidang Penelitian : penilaian proses dibagi menjadi 4
tahap yang berbeda, yaitu proposal, pengumpulan
data, analisis hasil dan laporan akhir;
◦ Untuk penulisan buku, penilaian dibagi menjadi:
pendahuluan,
50% dari isi buku,
buku jadi,
persetujuan penerbit dan buku selesai dicetak;
◦ Untuk karya seni, pembagian diatur sbb: konsep awal
(desain), 50% dari karya yang dibuat, dan hasil akhir.
Kategori Dosen
1.
2.
3.
4.
DS (Dosen);
DT (Dosen dengan tugas tambahan);
PR (Profesor);
PT (Profesor dengan tugas tambahan).
Beban Kerja Dosen (1)
1.
2.
DS (Dosen):
1. PD + PL ≥ 9, PL≠ 0;
2. PG + PK ≥ 3;
3. 12 ≤ PD + PL + PG + PK ≤ 16.
DT (Dosen dengan tugas tambahan):
1. PD ≥ 3;
2. PD + PL + PG + PK ≤ 16.
Beban Kerja Dosen (2)
PR (Profesor):
1. PD + PL ≥ 9, PL ≠ 0;
2. PG + PK ≥ 3;
3. Kewajiban Khusus ≥ 3/tahun;
4. 12 ≤ PD + PL + PG + PK ≤ 16.
2. PT (Profesor dengan tugas tambahan):
1. PD ≥ 3;
2. Kewajiban Khusus ≥ 3/tahun;
3. PD + PL + PG + PK ≤ 16.
1.
Kewajiban Khusus Profesor
1.
2.
3.
4.
5.
Menulis Buku;
Menulis Karya Ilmiah;
Menyebarluaskan gagasan;
Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi
Profesor tidak menambah beban tugas
Profesor (12 sks), tetapi merupakan bagian
dari tugas yang wajib dipilih oleh profesor;
Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini
paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks
setiap tahun;
Batasan Jabatan Struktural
• Menurut PP RI No. 37 Tahun 2009 tentang
dosen pasal 8 ayat (3)
◦ Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan
perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan
tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi
sepanjang yang bersangkutan melaksanakan darma
pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di
perguruan tinggi yang bersangkutan.
• dan pasal 10 ayat (5):
◦ Profesor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan
perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan
tingkat jurusan, program studi, atau nama lain yang
sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang
yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling
sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi
yang bersangkutan.
Batasan Jabatan Struktural

Dengan demikian jabatan struktural yang
diakui sebagai DT/PT (sesuai dengan
penjelasan PP no 37 tahun 2009, psl 8 ayat
3) mencakup:
◦ rektor, pembantu rektor, ketua sekolah tinggi,
pembantu ketua sekolah tinggi, direktur
akademik/politeknik,
wakil
direktur
akademik/politeknik, dekan, pembantu dekan,
direktur pascasarjana, ketua unit pelaksana
teknis, ketua jurusan/departemen, dan jabatan
yang setara sesuai bentuk perguruan tinggi.
Batasan Jabatan Struktural
 Sedangkan
jabatan-jabatan lainnya bisa
tetap dihitung beban kerja sebagai
pemangku jabatan tertentu di PT,
namun tidak berhak mencantumkan
status DT/PT di dalam laporan BKD.
Status mereka tetap DS/PR dengan
segala kewajiban yang harus dipenuhi.
Standard Penilaian Beban Kerja
untuk Jabatan Struktural
Acuan: sama dengan besaran kredit untuk
perhitungan jabatan fungsional dosen
 Misal:

◦ Rektor
◦ Purek/Dekan/Dir Pasca
◦ dll.
6 sks/ smt
5 sks/smt
Kewenangan Asesor

Asesor bertugas untuk menilai dan memverifikasi
laporan kinerja dosen. Syarat menjadi asesor dan
tatacara penilaian adalah sebagai berikut.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dosen yang masih aktif;
Mempunyai NlRA (Nomor identifikusi registrasi asesor) yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen;
Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi;
Dihindari terjadinya konflik kepentingan;
Satu atau semuanya dapat berasal dari perguruan tinggi sendiri
ataupun dari perguruan tinggi lain;
Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan
dosen yang dinilai;
Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat
pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai.
Kewenangan Asesor

Asesor BKD untuk laporan BKD periode
berikutnya di Kopertis III :
◦ harus dari rumpun ilmu yang sama (ada 12
rumpun ilmu, lihat lampiran buku 3 SERDOS)
◦ Mengikuti sosialisasi penyamaan persepsi
asesor BKD menggunakan acuan penilaian
BKD Kopertis Wilayah III yang baru
(penyempuranaan rubrik BKD Dikti).
SELAMAT BEKERJA
TERIMA KASIH ATAS
PERHATIANNYA