11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja SOAL 1. 2. 3. 4. 11/6/2015 Jelaskanlah standar nasional pendidikan! Jelaskanlah kerangka dasar dan struktur kurikulum pada Madrasah Jelaskanlah konsep pembelajaran berbasis kompetensi pada KTSP Bagaimana cara.
Download ReportTranscript 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja SOAL 1. 2. 3. 4. 11/6/2015 Jelaskanlah standar nasional pendidikan! Jelaskanlah kerangka dasar dan struktur kurikulum pada Madrasah Jelaskanlah konsep pembelajaran berbasis kompetensi pada KTSP Bagaimana cara.
11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 1 SOAL 1. 2. 3. 4. 11/6/2015 Jelaskanlah standar nasional pendidikan! Jelaskanlah kerangka dasar dan struktur kurikulum pada Madrasah Jelaskanlah konsep pembelajaran berbasis kompetensi pada KTSP Bagaimana cara memanfaatkan KTSP sebagai acuan pengembangan kurikulum pada Madrasah? Diklat Di Tempat Kerja 2 KOMPETENSI Memahami dan mengimplementasikan standar nasional pendidikan dan kaitannya dengan pengembangan kurikulum berbasis madrasah 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 3 INDIKATOR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 11/6/2015 Menjelaskan standar nasional pendidikan Menjelaskan kerangka dasar dan struktur kurikulum pada Madrasah Menjelaskan beban belajar pada madrasah Memanfaatkan KTSP sebagai acuan pengembangan kurikulum madrasah Menerapkan konsep pembelajaran berbasis kompetensi Menjelaskan standar kompetensi lulusan Diklat Di Tempat Kerja 4 BERBASIS KOMPETENSI ? 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 5 KOMPETENSI=KEMAMPUAN YANG HARUS MELIPUTI: PENGETAHUAN KETERAMPILAN SIKAP 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 6 PENDIDIKAN BERBASIS KOMPETENSI SEARAH DENGAN: PILAR PENDIDIKAN UNESCO LEARNING TO KNOW LEARNING TO DO LEARNING TO BE LEARNING TO LIVE TOGETHER 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 7 BAGAN KOMPETENSI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STANDAR KOMPETENSI KLP MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI MATA PELAJARAN KOMPETENSI DASAR 11/6/2015 INDIKATOR Diklat Di Tempat Kerja 8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 1. STANDAR ISI 2. STANDAR PROSES 3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 4. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA 5. 6. 7. 8. 11/6/2015 KEPENDIDIKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA STANDAR PENGELOLAAN STANDAR PEMBIAYAAN STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Diklat Di Tempat Kerja 9 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 1. 2. 3. 4. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetesnsi Lulusan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendiknas Nomor 24 Taun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah; 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses. 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan PAI Madrasah dan Bahasa Arab 6. 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 11 KEGIATAN PEMBELAJARAN Berpusat pada peserta didik Mengembangkan kreativitas Menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang Kontekstual Menyediakan pengalaman belajar yang beragam Belajar melalui berbuat 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 12 PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM Sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 : 11/6/2015 Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversivikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Diklat Di Tempat Kerja 13 UU NO.20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS PASAL 38 (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 14 PP NO.19 TAHUN 2005 TENTANG SNP PASAL 17 (1)Kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat, dan karakteristik peserta didik. (2)Sekolah dan komite sekolah/madrasah mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan serta berpedoman pada panduan yg disusun oleh BSNP 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 15 GRAND KURIKULUM STANDAR KOMPETENSI STANDAR ISI SKL KERANGKA DASAR SK-KMP STRUKTUR KUR SK-MP BEBAN BELAJAR KD KALENDER PEND PANDUAN KUR. TINGKAT – SAT. PEND 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 16 ASBABUNNUZUL KTSP ? 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 17 FILOSOFI KTSP KTSP utk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia Kurikulum berorientasi pada kompetensi bukan pada materi Diterapkan sesuai dg kemampuan masingmasing daerah dan satuan pendidikan Guru sebagai fasilitator, tdk hanya sbg pengajar Diterapkan bersama-sama dg Madrasah Berbasis Manajemen (MBM), Life Skill, CTL, PAIKEM 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 18 LANDASAN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Standar Isi (Permendiknas No. 22/2006) Standar Kompetensi Lulusan (Permendiknas No. 23/2006) 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 19 PENGERTIAN Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 20 PENGEMBANGAN KTSP Setiap Kelompok/Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 21 Lanjutan… DI BAWAH KOORDINASI DAN SUPERVISI Dinas Pendidikan/Kantor Depag Kab/Kota untuk Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan/Kantor Depag Provinsi untuk Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 22 PEDOMAN PENGEMBANGAN KTSP Standar Isi Standar Kompetensi Lulusan Panduan dari BSNP 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 23 PRINSIP PENGEMBANGAN KTSP Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Beragam dan terpadu Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni Relevan dengan kebutuhan kehidupan Menyeluruh dan berkesinambungan Belajar sepanjang hayat Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 24 KOMPONEN KTSP E. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan Acuan Operasional Penyusunan KTSP Struktur dan Muatan KTSP Kalender Pendidikan Silabus F. RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) A. B. C. D. 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 25 APA ISI KTSP ? Contoh Isi KTSP 1. Lembar pengesahan 4. 2. Kata Pengantar 5. Bab I Pendahuluan 7. BAB IV 3 Bab II Visi, Misi dan Tujuan Daftar isi 6. Bab III Strutur dan Muatan Kurikulum 8. Lampiran : Kalender Pendidikan 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 26 LEMBAR PENGESAHAN KTSP SUDAH DAPAT BERLAKU: 1. JIKA TELAH DI SAHKAN OLEH KEPALA SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN , 2. SETELAH MENDAPAT PERTIMBANGAN OLEH KOMITE SEKOLAH DAN, 3. TELAH DIKETAHUI OLEH KANDEPAG/KANWIL DEPAGKEPALA DINAS KATA PENGANTAR MENGANTARKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ( KTSP ) DAPAT DIBERLAKUKAN PADA SATUAN SEKOLAH. 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 27 DAFTAR ISI DARI KTSP BAB I 1. Rasional ( Latar Belakang ) 2. Dasar Hukum 3. Tujuan BAB II 1. VISI 2. MISI 3. Tujuan (Tuan Jenjang Pendidikan ) 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 28 VISI : SEMACAM IMPIAN ATAU ANGAN-ANGAN MASA DEPAN YANG DICITA-CITAKAN, tentang: APA YG INGIN KITA CAPAI DI MASA DEPAN APA YG INGIN KITA MILIKI DI MASA DEPAN. KITA INGIN MENJADI APA DI MASA DEPAN. FUNGSI VISI: 11/6/2015 VISI BERFUNGSI SEBAGAI “KOMPAS” DALAM PELAYARAN DI LAUTAN BEBAS YANG PENUH BADAI DAN GELOMBANG. Diklat Di Tempat Kerja 29 TAK ADA MESIN ORGANISASI YANG LEBIH BERTENAGA DALAM MERAIH KEUNGGULAN DAN KEBERHASILAN MASA DEPAN, KECUALI DENGAN VISI YANG MENARIK, BERPENGARUH, DAPAT DIWUJUDKAN, SERTA MENDAPAT DUKUNGAN LUAS. TANPA VISI YANG BAIK DAN JELAS, ORGANISASI BISA: TERJEBAK MENABRAK-NABRAK, TERJEBAK PADA KEBUNTUAN STAGNASI 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 30 VISI SATUAN PENDIDIKAN Berorientasi ke depan Dikembangkan bersama oleh seluruh warga sekolah Merupakan perpaduan antara langkah strategis dan sesuatu yang dicita-citakan Dinyatakan dalam kalimat yang padat bermakna Dapat dijabarkan ke dalam tujuan dan indikator keberhasilannya. Berbasis nilai Membumi (kontekstual) 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 31 MISI: Adalah rumusan “APA YANG HARUS KITA LAKUKAN UNTUK MEWUJUDKAN VISI. PERUMUSAN MISI: Pernyataan cita-cita organisasi Idealistik Melibatkan skateholders 11/6/2015 Menjadi dasar bagi perumusan tujuan, sasaran, dan program kerja organisasi Diklat Di Tempat Kerja 32 TUJUAN PENDIDIKAN TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 33 Lanjutan… –Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 34 B. ACUAN OPERASIONAL PENYUSUNAN KTSP Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan Tuntutan pembangunan daerah dan nasional Tuntutan dunia kerja Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 35 Lanjutan… Agama Dinamika perkembangan global Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan Kondisi sosial budaya masyarakat setempat Kesetaraan Jender Karakteristik satuan pendidikan 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 36 C. STRUKTUR DAN MUATAN KTSP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 11/6/2015 Mata pelajaran Muatan lokal Kegiatan Pengembangan Diri Pengaturan Beban Belajar Kenaikan Kelas, Penjurusan, dan Kelulusan Pendidikan Kecakapan Hidup Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global Diklat Di Tempat Kerja 37 1. Mata Pelajaran Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan tertera pada struktur kurikulum yang tercantum dalam Standar Isi. 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 38 Struktur Kurikulum SD/MI Kelas dan Alokasi Waktu Komponen I II III IV, V, dan VI A. Mata Pelajaran 1. Pendidikan Agama 3 2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 3. 5 Bahasa Indonesia 4. Matematika 5 5. Ilmu Pengetahuan Alam 4 6. Ilmu Pengetahuan Sosial 3 7. Seni Budaya dan Keterampilan 4 8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 4 B. Muatan Lokal 2 C. Pengembangan Diri Jumlah 11/6/2015 2*) 26 Diklat Di Tempat Kerja *) Ekuivalen 2 jam pembelajaran 27 28 32 39 Struktur Kurikulum SMP/MTs Komponen Kelas dan Alokasi Waktu VII VIII IX A. Mata Pelajaran 1. Pendidikan Agama 2 2 2 2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4. Bahasa Inggris 4 4 4 5. Matematika 4 4 4 6. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4 7. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 8. Seni Budaya 2 2 2 9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 2 2 2 10. Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 2 2 B. Muatan Lokal 2 2 2 2*) 2*) 2*) 32 32 32 C. Pengembangan Diri Jumlah 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran 40 2. Muatan Lokal Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 41 3. Kegiatan Pengembangan Diri Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta didik. 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 42 Khusus untuk sekolah menengah kejuruan pengembangan diri terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan bimbingan karier. Pengembangan diri untuk satuan pendidikan khusus menekankan pada peningkatan kecakapan hidup. 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 43 4. Pengaturan Beban Belajar Beban belajar dalam sistem paket digunakan oleh tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB baik kategori standar maupun mandiri, SMA/MA/SMALB /SMK/MAK kategori standar. Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) dapat digunakan oleh SMP/MTs/SMPLB kategori mandiri, dan oleh SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori standar. Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) digunakan oleh SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori mandiri. 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 44 Lanjutan… Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Pemanfaatan jam pembelajaran tambahan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi. 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 45 Lanjutan… Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk SD/MI/SDLB 0% - 40%, SMP/MTs/SMPLB 0%-50% dan SMA/MA/ SMALB/SMK/MAK 0%-60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi. 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 46 Lanjutan… Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik di sekolah setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktik di luar sekolah setara dengan satu jam tatap muka. 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 47 Lanjutan… Alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK yang menggunakan sistem SKS mengikuti aturan sebagai berikut. Satu SKS pada SMP/MTs terdiri atas: 40 menit tatap muka, 20 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Satu SKS pada SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas: 45 menit tatap muka, 25 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 48 5. Kenaikan Kelas, Penjurusan, dan Kelulusan Kenaikan kelas, penjurusan, dan kelulusan mengacu kepada standar penilaian yang dikembangkan oleh BSNP. 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 49 6. Pendidikan Kecakapan Hidup Kurikulum untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB,SMA/ MA/SMALB/SMK/SMAK dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan/atau kecakapan vokasional. Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian dari pendidikan semua mata pelajaran. Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan atau dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi. 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 50 7. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global Kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi. 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 51 D. KALENDER PENDIDIKAN Satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam Standar Isi. 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 52 PELAKSANAAN PENYUSUNAN KTSP Analisis Konteks • Analisis potensi dan kekuatan/kelemahan yang ada di sekolah: peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan programprogram yang ada di sekolah • Analisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar: komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya. • Mengidentifikasi Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 53 MEKANISME PENYUSUNAN KTSP Tim Penyusun – Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah. – Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK terdiri atas guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, dan nara sumber, dengan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota, dan disupervisi oleh dinas kabupaten/kota dan provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 54 Lanjutan… Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan MI, MTs, MA dan MAK terdiri atas guru, konselor, kepala madrasah, komite madrasah, dan nara sumber dengan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota, dan disupervisi oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama. Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan khusus (SDLB,SMPLB, dan SMALB) terdiri atas guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, dan nara sumber dengan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota, dan disupervisi oleh dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 55 KEGIATAN PENYUSUNAN 11/6/2015 Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah/madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya sekolah/madrasah dan/atau kelompok sekolah/madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru. Tahap kegiatan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan secara garis besar meliputi: penyiapan dan penyusunan draf, reviu dan revisi, serta finalisasi. Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh tim penyusun. Diklat Di Tempat Kerja 56 PEMBERLAKUAN Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta diketahui oleh komite sekolah dan dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan MI, MTs, MA, dan MAK dinyatakan berlaku oleh kepala madrasah serta diketahui oleh komite madrasah dan oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama. Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta diketahui oleh komite sekolah dan dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. 11/6/2015 57 Diklat Di Tempat Kerja PENGEMBANGAN KTSP Kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai perwujudan dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah, berpedoman pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP 58 Diklat Di Tempat Kerja 11/6/2015 11/6/2015 Diklat Di Tempat Kerja 59