Transcript kebijakan kemenkes dalam sistem penanggulangan gawat darurat

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN, ANTARA KEBUTUHAN DAN
KEMAMPUAN PEMERINTAH YANG TIDAK
MEMBERATKAN MASYARAKAT, RUMAH SAKIT,
DAN BADAN PENYELENGGARA
OLEH
Dr. SUPRIJANTORO, SpP, MARS
(DIRJEN BUK, KEMENKES RI)
DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Disampaikan Pada Kegiatan Rakerkesnas VII Arsada
1
Batam, 27 juni 2012
GEOGRAFI INDONESIA
Terdiri atas 17.508 Pulau
Satu-satunya Negara yang Terletak
pada Pertemuan 4 lempeng tektonik
Masuk Dalam “Pacific ring of fire”
yang terdiri atas lebih dari
80 gunung berapi aktif yang berbahaya
2
3
KEBUTUHAN MASYARAKAT
GAWAT DARURAT
Keadaan klinis pasien yang
membutuhkan tindakan
medis segera guna
penyelamatan nyawa dan
pencegahan kecacatan
lebih lanjut. (UU no 44
tahun 2009)
Penanganan cepat dan
tepat pasien gawat darurat
membutuhkan
manajemen yang tepat.
Disamping lebih efisien
dibutuhkan suatu
koordinasi antar unit
pelayanan dimana pasien
itu didiagnosa ke tempat
dimana pasien tersebut
akan dirujuk untuk
penanganan lebih tepat
dan efisien.
4
*
Mendadak
:
(akut)
Adanya korban manusia,rusaknya prasarana,
sarana, fasilitas dll.
Perlahan-lahan
(slow onset disaster) :
Menurunnya tingkat kehidupan masyarakat karena
kesulitan memperoleh kebutuhan hidup pokok
akibat kekeringan, kebakaran dll.
5
NILAI HAKIKI KEMANUSIAAN
• Keadaan Aman
• Sehat
• Sejahtera
• Keadilan
SAFE COMMUNITY
• Quick Response SPGDT
• Preparedness
• Prevention
• Mitigation
(Life Saving & Limb Saving)
• Rehabilitation
MENJAGA DAN
MEMPERTAHANKAN
EKSISTENSI BANGSA
• Komponen Esensial Kehidupan Manusia
• Titik Berat Pada Peran Masyarakat
• Pemerintah Memfasilitasi
6
Shared Vision
Public safety center
Masya
rakat
Akses
- Polisi
- PMK
- Asuransi
Masyarakat sehat, aman, sejahtera
(ASTER)
Pelayanan kesehatan
(Safe, aspek kesehatan SPGDT-S/B)
Instansi
Instansi
NonKes
Non
kes
Eksekutif
Eksekutif
Legislatif
Legislatif
Masyarakat Umum
Pendekatan
struktural
PERDA
APBD
Pemberdayaan, pencegahan
penyuluhan
- Pembiayaan
- Perilaku sehat
(Primary prevention)
Semua stakeholder
(Pada paradigma sehat: fokus pada primary prevention) berperan serta
Pendekatan kultural
7
PUBLIC SAFETY CENTRE
UJUNGTOMBAK
SAFE
COMMUNITY
PUBLIC
SAFETY
CENTER
 Ujung tombak safe community
 Sarana publik, perpaduan :
Ambulans gawat darurat
• Keamanan
 polisi
• Safety
 Pemadam
kebakaran
 Penanganan pertama pra-RS
“Time saving is life and limb
saving”
•
Untuk melaksanakan SPGDT perlu
dilakukan secara :
• Terkoordinasi antar berbagai sektor
dan program terkait.
• Mulai dari Pra RS sampai RS
(di IRD, HCU & Kamar Jenazah), serta
• Antar Rumah Sakit.
9
 Response time
 Kecukupan
 Kesesuaian response
Pelaksanaan operasi pertolongan dan penyesuaian
berdasar situasi lapangan
•
•
EVALUASI
Pra Rumah Sakit
Intra Rumah Sakit
OPERASI
PERTOLONGAN
• Kumpulkan semua informasi yang diperlukan
• KirimTim bila diperlukan
• Informasi adanya musibah
• Membangun SPGDT-B aktif
10
RENCANA
OPERASI
ANALISIS
SITUASI
SIAGA
SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT
DARURAT TERPADU ( SPGDT )
SEHARI HARI (GADAR)
11
BENCANA ( MASSAL)
KETERPADUAN SPGDT
PRA RS
– Peran masyarakat (on scene care)
– Edukasi kegawatdaruratan
– Hotline number (110,113,118)
– Ambulans
INTRA RS
– Ketersediaan Call center Gawat Darurat (119)
– Kualitas pelayanan: IGD, HCU, ICU, ICCU
ANTAR RS
– Sistem rujukan
– Sistem komunikasi
– Sistem transportasi
12
Call Center SPGDT
Petugas Call
Center
Petugas Call
Center/IGD
RS. A
Petugas Call
Center/IGD RS. B
Petugas Call
Center/IGD
RS. A
RS Rujukan Lain
Jejaring Informasi RS
RS Rujukan Lain
Petugas Call
Center/IGD RS. A
RS Rujukan B
Dokter
Ahli
Dokter
Ahli
Network
?
Dokter Ahli
Dokter Ahli
Titik kecelakaan
Titik Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas/Klinik
Pasien
Dokter
Pasien
13
KEBIJAKAN MENKES
• Regionalisasi  9 wilayah
+ 2 Sub regional Rujukan
• Desa siaga
• Disaster plan
• Call center, dll
Peningkatan Akses
Pelayanan Kesehatan
Universal Coverage
14
BERBASIS PADA
INA CBG’S
Paket
MANFAAT
PEMBIAYAAN
MENJAMIN SEMUA YG
INDIKASI MEDIS 
PAKET BENEFIT DASAR
PESERTA
BERTAHAP MENUJU SEMUA PENDUDUK.
Sumber: WHO, The World Health Report.
Health System Financing; the Path to Universal
Coverage, WHO, 2010, p.12
15
15
KONSEP PELAYANAN KESEHATAN
BERBASIS CASEMIX (INA-CBGs)
SISTEM CASEMIX
• Sistem pembayaran pelayanan kesehatan secara paket dimana
pembayaran/biaya ditentukan sebelum pelayanan diberikan
(Prospective Payment)
• Sistem/cara pembayaran oleh penyandang dana kepada
penyelenggara pelayanan kesehatan (health provider) untuk seluruh
pelayanan yang diselenggarakannya
• Besar biaya berdasarkan kesepakatan harga menurut kelompok
diagnosis penyakit  tidak dihitung berdasarkan jenis ataupun
jumlah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan untuk tiap
pasien
16
INA-CBGs
• Merupakan Sistem Casemix yang di Implementasikan di
Indonesia saat ini
• Dasar Pengelompokan dengan menggunakan :
• ICD – 10 Untuk Diagnosa (14.500 kode)
• ICD – 9 CM Untuk Prosedur/Tindakan (7.500 kode)
 Dikelompokkan menjadi menjadi 1077 kode group INACBG (789 kode rawat inap dan 288 kode rawat jalan)
• Dijalankan dengan menggunakan UNU-Grouper dari UNUIIGH (United Nation University Internasional Institute for
Global Health)
17
Tujuan Casemix/INA-CBG
Sistem pembayaran jamkesmas di RS
dengan Casemix/INA-CBG
Fee for service  prospective payment
Peluang bagi RS melakukan perubahan & perbaikan
• EFISIENSI
• MUTU PELAYANAN MEDIK
• MUTU PELAYANAN ADMINISTRASI
18
Prinsip asuransi
(risk sharing)
Pengelolaan BPJS
(non profit)
PREMI
Peserta Jaminan
POOLED FUND
Pelayanan Kesehatan
termasuk pelayanan gawat
darurat
INA-CBG
BPJS
PROVIDER
(di tkt yan dasar :
kapitasi)
19
ALUR INA-CBGs DI
RUMAH SAKIT
20
Target Pengembangan
INA-CBG
 Target:
– Revisi Tarif (Hospital Based Rate 2011)
– Terciptanya Local Norm (Grouper lokal) INA-CBG
– Hak Intelektual Properti menjadi Milik Kementerian
Kesehatan RI
– SDM yang berkompeten dan Mandiri
– Dasar pembayaran Universal Coverage
21
POLA PENGATURAN JASA
Tarif INA CBGs
= Hospital Base rate
x Cost Weight x aF
Keluarkan Jasa Sarana
(akomodasi, bahan non
medis, obat-obatan,
bahan/alkes habis pakai)
1
2
PENERIMAAN
RS
Fee for Services
(Pembagian jasa medik
per pelayanan yang
diberikan)
Hitung Jasa Pelayanan
(jasa medis, jasa
keperawatan, jasa tenaga
kesehatan lainnya)
Maks. 44 %
• Remunerasi (RSUD  BLUD)
•pembobotan
22