Transcript Lihat
Slide 1
1
Slide 2
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUUXI/2013 18 FEBRUARI 2015
Pontianak 5 Juni 2015
2
Slide 3
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Menyatakan Antara Lain:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; dan
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
berlaku kembali.
3
Slide 4
INTERPRETASI KONDISI SAAT INI
Dengan dinyatakannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang
Pengairan berlaku lagi mempunyai konsekuensi peraturan pelaksanaannya
menjadi berlaku, yang terdiri dari:
(Dirjen Peraturan Perundang-undangan KEMENKUMHAM) :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 Tentang Iuran
Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata
Pengaturan Air;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 Tentang irigasi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Rawa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai;
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
beserta Peraturan Pemerintah terkait dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disusun:
1. Peraturan Pemerintah Pengusahaan Sumber Daya Air;
2. Peraturan Pemerintah SPAM; serta
3. Beberapa Rapermen, untuk mengakomodir kondisi kekinian.
4
Slide 5
Peraturan tersebut di atas disusun berdasarkan kondisi kekinian dan Lampiran
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang
menyatakan sebagai berikut:
No.
1
Sub Urusan
Pemeritahan Pusat
Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Daya a. Pengelolaa SDA dan a. Pengelolaan SDA a. Pengelolaan SDA dan
Air (SDA)
bangunan
pengaman
dan
Bangunan
bangunan
pengaman
pantai pada wilayah
pengaman pantai
pantai
pada
wilayah
sungai lintas Daerah
pada
wilayah
sungai dalam 1 (satu
provinsi, wilayah sungai
sungai
lintas
Daerah kabupaten/kota
lintas
Negara,
dan
Daerah
wilayah sungai strategis
kabupaten/kota.
nasional
b. Pengembangan
b. Pengembangan
dan
b. Pengembangan
dan
dan pengelolaan
Pengelolaan sistem irigasi
pengelolaan sistem Irigasi
sistem
irigasi
primer dan sekunder pada
primer dan sekunder
primer
dan
daerah irigasi yang luasnya
pada daerah irigasi yang
sekunder
pada
kurang dari 1000 ha dalam
luasnya lebih dari 3000
daerah irigasi yang
1
(satu)
Daerah
ha, daerah irigasi lintas
luasnya 1000 ha kabupaten/kota
daerah provinsi, daerah
3000
ha,
dan
irigasi lintas Negara, dan
daerah irigasi lintas
daerah irigasi strategis
Daerah
nasional.
kabupaten/kota.
5
Slide 6
2 (Dua) Rancangan Peraturan Pemerintah
1. RPP Pengusahaan Sumber Daya Air
Tujuan:
Untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan Pengusahaan
Sumber Daya Air dan melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11. UndangUndang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
Ruang Lingkup:
Pengusahaan Sumber Daya Air Permukaan ( Air Tanah Diatur tersendiri).
Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan pada:
a. titik atau lokasi tertentu pada sumber air;
b. ruas tertentu pada sumber air;
c. bagian tertentu dari sumber air; atau
d. Satu wilayah sungai secara menyeluruh.
Pengusahaan sumber daya air dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, badan
usaha milik desa, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan atau
kerjasama antar badan usaha.
Pengusahaan sumber daya air dapat berbentuk Pengusahaan Sumber Daya
Air sebagai media, sebagai materi, sumber air sebagai media dan/atau
penguasahaan air, sumber air dan/atau daya air sebagai medaia dan materi.
6
Slide 7
Pengusahaan SDA yang meliputi 1 (satu) Wilayah Sungai secara menyeluruh hanya
dapat dilakukan oleh BUMN/ BUMD pengelola SDA atau kerjasama antara keduanya.
Outline:
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Asas dan Tujuan Pengusahaan SDA
BAB III Dasar Penyelenggaraan Pengusahaan SDA
BAB IV Jenis-Jenis Pengusahaan SDA
BAB V Perijinan
BAB VI Hak dan Kewajiban Pemegang Izin
BAB VII Pengusahaan SDA Yang Meliputi 1(satu) WS
BAB VIII Pengawasan dan Sanksi Administratif
BAB IX Ketentuan Peralihan
BAB X Ketentuan Penutup
7
Slide 8
2. RPP Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Tujuan:
a. dalam rangka pemenuhan hak rakyat atas air;
b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas
dengan harga yang terjangkau;
c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan
pengelola air minum; dan
d. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien
untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.
Ruang Lingkup:
Outline: BAB I – BAB XIII
8
Slide 9
No.
1.
Permen Lama
Permen Baru
KEPPRES 12 Tahun 2012 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah
Penetapan Wilayah Sungai
Sungai
No. Permen
04/PRT/M/2015
Tujuan: Untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi
dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pengelolaan
sumber daya air yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
Ruang Lingkup: WS di Indonesia di bagi menjadi 128 WS yang terdiri atas:
a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah:
-WS Lintas Provinsi 31
- WS Lintas Negara 5
- WS STRANAS
28
Jumlah
64
b. wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi
- WS Lintas Kabupaten/Kota 52
c. wewenang dan tanggung jawab pemerinta kabupaten/kota
- WS dalam satu kabupaten/kota 12
Outline: Kriteria WS
Pembagian WS
Kriteria STRANAS
Peninjauan Penetapan WS apabila terjadi perubahan fisik dan nonfisik di WS
9
Slide 10
No.
2.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Rencana dan Rencana Teknis
22/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pengaturan Air dan Tata
Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pengairan
Pola Pengelolaan SDA
No. Permen
10/PRT/M/2015
Tujuan: Untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air dan tata pengairan yang
baik pada setiap WS guna mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang
berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di segala bidang kehidupan.
sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata pengaturan air dan tata pengairan,
berupa pola pengelolaan SDA dan rencana teknis tata pengaturan dan tata pengairan
berupa rencana pengelolaan SDA
Ruang Lingkup:
1. pola pengelolaan SDA merupakan kerangka dasar dalam merencakan, melaksanakan,
memantau dan mengevakuasi kegiatan konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan
pengendalian daya rusak air pada WS.
Rencana pengelolaan SDA merupakan hasil perencanaan secara menyeluruh dan
terpadu yang diperlukan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan
mengevaluasi kegiatan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya
10
rusak air pada WS.
Slide 11
No.
2.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Rencana dan Rencana Teknis
22/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pengaturan Air dan Tata
Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pengairan
Pola Pengelolaan SDA
No. Permen
10/PRT/M/2015
Ruang Lingkup:
2. materi muatan pola dan rencana PSDA;
3. tahapan penyusunan;
4. wewenang dan tanggung jawab penetapan pola dan rencana PSDA;
5. jangka waktu pola PSDA dan rencana PSDA dan peninjauan kembali dan
evaluasi.
11
Slide 12
No.
3.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Iuran
Eksploitasi
dan
08/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemeliharaan
Bangunan
Penghitungan
Biaya
Jasa Pengairan
Pengelolaan Sumber Daya Air
Untuk Kegiatan Usaha Usaha
Industri,
Kegiatan
Usaha
Pembangkit Listrik Tenaga Air, Dan
Kegiatan Usaha Pertanian
No. Permen
18/PRT/M/2015
Tujuan:
Untuk memberikan acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi pemerintah
daerah kabupaten/ kota. Dalam menghitung tariff dasar iuran E dan P bangunan
pengairan /BJPSDA yang dibebankan kepada pengguna SDA.
Ruang Lingkup:
1. unsur biaya pengelolaan SDA;
2. subyek yang dikenai iuran E dan P bangunan pengairan/BJPSDA;
3. subyek yang dapat memungut, menerima dan menggunakan iuran E dan P bangunan
pengairan /BJPSDA;
4. jenis kegiatan usaha yang dikenakan iuran E dan P bangunan pengairan/BJPSDA.
12
Slide 13
No.
Permen Lama
Permen Baru
No. Permen
4.
PERMEN
PU
Nomor
31/PRT/M/2007 tentang Pedoman
Mengenai Komisi Irigasi
Komisi Irigasi
17/PRT/M/2015
Tujuan:
Untuk memberikan dasar dan tuntunan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota dalam pembentukan komisi irigasi guna mewujudkan tertib
pengelolaan jaringan irigasi.
Ruang Lingkup:
Pengaturan kedudukan wilayah kerja, tugas dan fungsi komisi irigasi provinsi, komisi irigasi
antarprovinsi dan provinsi irigasi kabupaten/kota.
Komisi irigasi mempunyai tugas pokok membantu Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
dalam perumusan kebijakan mengenai penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi
bagi pertanian dan keperluan lain.
13
Slide 14
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
5.
Permen Lama
PERMEN
PU
06/PRT/M/2011
Penggunaan SDA
Permen Baru
Nomor Penggunaan Sumber Daya Air
tentang
No. Permen
09/PRT/M/2015
Tujuan:
Memberikan acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota dalam penggunaan SDA. guna mewujudkan kemanfaatan SDA yang
berkelanjutan dengan melakukan penghematan dan ketetapan dalam penggunaan SDA.
Ruang Lingkup:
Penggunaan SDA meliputi:
a. penggunaan SDA dan prasarananya sebagai media;
b. penggunaan air dan daya air sebagai materi;
c. penggunaan sumber air sebagai media;
d. penggunaan air, sumber air dan/atau daya air sebagai media dan materi;
e. penggunaan SDA dalam keadaan memaksa dan kepentingan mendesak.
14
Slide 15
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
6.
Permen Lama
PERMEN Nomor 49/PRT/M/1990
Permen Baru
No. Permen
Izin Penggunaan Air dan/atau
Sumber Air (menunggu RPP
Pengusahaan Sumber Daya Air
Keluar)
(Bagian Hukum
SDA)
Tujuan:
Mengatur tata cara perizinan dan mewujudkan tertib penyelenggaraan izin penggunaan
/ pengusahaan air dan/atau sumber air.
Ruang Lingkup:
1. wewenang dan tanggung jawab pemberian izin penggunaan/pengusahaan sumber
daya air;
2. tata cara persyaratan penggunaan/pengusahaan sumber daya air;
3. hak dan kewajiban pemegang izin penggunaan/pengusahaan sumber daya air; dan
4. pengawasan pelaksanaan izin penggunaan/pengusahaan sumber daya air.
15
Slide 16
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
7.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Pengamanan Pantai
09/PRT/M/2010 tentang Pedoman
Pengamanan Pantai
No. Permen
07/PRT/M/2015
Tujuan:
Untuk memberikan acuan kepada BWS/BBWS dalam melaksanakan kegiatan pengamanan
pantai
untuk melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap:
a. masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai dari ancaman gelombang dan genangan
pasang tinggi (rob), erosi serta abrasi;
b. fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan nilai
sejarah serta nilai strategis nasional yang berada di sepanjang pantai; dan
c. pendangkalan muara sungai.
Ruang Lingkup:
Mengatur tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan bangunan,
pengelolaan BMN/BMD (bangunan pengaman pantai), pembiayaan dan peran masyarakat.
16
Slide 17
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
8.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Pengalihan
Alur
Sungai
18/PRT/M/2009 tentang Pedoman dan/atau Pemanfaatan Ruas
Pengalihan Alur Sungai dan/atau Bekas Sungai
Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai
No. Permen
26/PRT/M/2015
Tujuan:
Untuk memberikan arahan dalam melakukan pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan
bekas sungai agar tetap terjaga kelastarian dan fungsi sungai sekaligus inventarisasi dan
pendataan sungai sebagai kekayaan negara.
Ruang Lingkup:
Pengaturan mengenai: wewenang dan tanggung jawab Menteri, gubernur atau
bupati/walikota dalam pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan bekas sungai.
- Ketentuan Teknis
- persyaratan
- prosedur permohonan izin pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai.
17
Slide 18
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
9.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Penetapan Garis Sempadan
63/PRT/M/1993 tentang Garis Sungai, Sempadan Danau
Sempadan Sungai, Daerah Manfaat
Sungai, Daerah Penguasaan Sungai
Dan Bekas Sungai
No. Permen
28/PRT/M/2015
Tujuan:
- agar fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang disekitarnya.
- kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada disungai
dan danau dapat memberikan hasil yang optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi
sungai dan danau.
- daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungan dapat dibatasi.
Ruang Lingkup:
Tahapan penetapan garis sempadan sungai
- penentuan prioritas penetapan sempadan sungai;
- pembentuksn tim kajian penetapan sempadan sungai; dan
- pelaksanaan teknis kajian penetapan sempadan sungai.
18
Slide 19
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
9.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Penetapan Garis Sempadan
63/PRT/M/1993 tentang Garis Sungai, Sempadan Danau
Sempadan Sungai, Daerah Manfaat
Sungai, Daerah Penguasaan Sungai
Dan Bekas Sungai
No. Permen
28/PRT/M/2015
Tujuan:
- agar fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang disekitarnya.
- kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada disungai
dan danau dapat memberikan hasil yang optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi
sungai dan danau.
- daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungan dapat dibatasi.
Ruang Lingkup:
Tahapan penetapan garis sempadan danau
- penentuan prioritas penetapan sempadan danau;
- pembentuksn tim kajian penetapan sempadan danau; dan
- pelaksanaan teknis kajian penetapan sempadan danau.
19
Slide 20
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
Permen Lama
Permen Baru
No. Permen
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2010 tentang Bendungan
Bendungan
27/PRT/M/2015
Tujuan:
Pembangunan dan pengelolaan bendungan dan beserta waduknya bertujuan untuk
meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air, pengendalian daya rusak
air dan pengamanan tampungan limbah (tailing) atau tampungan lumpur.
Ruang Lingkup:
Pengaturan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya
dengan kriteria:
a. bendungan dengan tinggi 15 (lima belas) meter atau lebih diukur dari dasar fondasi
terdalam;
b. bendungan dengan tinggi 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter diukur
dari dasar fondasi terdalam dengan ketentuan:
1. panjang puncak bendungan paling sedikit 500 (lima ratus) meter;
2. daya tampung waduk paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) meter kubik; atau
3. debit banjir maksimal yang diperhitungkan paling sedikit 1.000 (seribu) meter kubik per
detik; atau
20
Slide 21
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
Permen Lama
Permen Baru
No. Permen
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2010 tentang Bendungan
Bendungan
27/PRT/M/2015
Ruang Lingkup:
Pengaturan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya
dengan kriteria:
c. bendungan yang mempunyai kesulitan khusus pada fondasi atau bendungan yang didesain
menggunakan teknologi baru dan/atau bendungan yang mempunyai kelas bahaya tinggi.
Pembangunan bendungan
- Izin pembangunan;
- Izin penggunaan SDA;
- Persetujuan prinsip pembangunan;
- Perencanaan pembangunan;
- Pelaksanaa konstruksi;
- Pengisian awal waduk;
- Kerjasama pembangunan bendungan;
- Pembangunan bendungan lain
21
Slide 22
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
Permen Lama
Permen Baru
No. Permen
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2010 tentang Bendungan
Bendungan
27/PRT/M/2015
Pengelolaan bendungan
- Pelaksanaan rencana pengelolaan bendungan;
- Operasi dan pemeliharaan;
- Konservasi SDA pada waduk;
- Pendayagunaan waduk;
- Pengendalian daya rusak air;
- Perubahan atau rehabilitasi;
- Penghapusan fungsi bendungan;
- Kerjasama pengelolaan bendungan;
- Pengelolaan bendungan lain.
Penyelenggaraan keamanan bendungan
Tanggung jawab kegagalan bendungan
Pembiayaan
22
Slide 23
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
11.
Permen Lama
Permen Baru
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Pengelolaan Rawa
Tahun 2013 tentang Rawa
No. Permen
29/PRT/M/2015
Tujuan:
Pengalolaan rawa dilakukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air pada
rawa.
Ruangan Lingkup:
penetapan rawa
pengelolaan rawa yang meliputi konservasi rawa, pengembangan rawa dan pengendalian daya
rusak air pada rawa.
sistem infomasi rawa
perizinan dan pengawasan
pembedayaan masyarakat
sanksi administratif
23
Slide 24
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
12.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Pengembangan
dan
30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Irigasi
Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Sistem Irigasi Partisipatif
No. Permen
(Bagian Hukum
SDA)
Tujuan:
Memberikan kesempatan kepada perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) untuk
melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
Ruang Lingkup:
- prinsip partitisipasi;
- partitisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pengembanga dan pengelolaan sistem irigasi
- syarat dan tata laksana partisipasi
- pemantauan dan evaluasi dalam pengembangandan pengelolaan sistem irigasi partisipatif.
24
Slide 25
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
13.
Permen Lama
Permen Baru
SE DIRJEN SUMBER DAYA AIR Eksploitasi dan Pemeliharaan
Nomor
1/SE/D/2013
tentang Sumber Air dan Bangunan
Operasi
dan
Pemeliharaan Pengairan
Penggunaan Sumber Daya Air
No. Permen
06/PRT/M/2015
Tujuan:
untuk menjamin kelestarian fungsi bangunan pengairan guna menjaga tata pengairan dan tata
air yang baik.
agar eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan dilaksanakan secara
tertib untuk menjaga kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air.
Ruang Lingkup:
- penyusunan rencana tahunann operasi dan pemeliharaan prasarana SDA;
- operasi prasaran SDA;
- penyusunan rencana alokasi SDA rinci;
- peran masyarakat dan kerjasama;
- pembiayaan.
25
Slide 26
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
14.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Penanggulangan
Darurat
16/PRT/M/2013 tentang Pedoman Bencana Akibat Daya Rusak Air
Penanggulanagan Darurat Akibat
Daya Rusak Air
No. Permen
13/PRT/M/2015
Tujuan:
Dapat segera melakukan penanggulangan bencana akibat daya rusak air.
Ruang Lingkup:
1. Pembentukan tim kaji cepat;
2. Penyusunan rencana aksi;
3. Evaluasi ketersediaan sumber daya;
4. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam; dan
5. Membuat laporan pertanggungjawaban kegaiatan penanggulangan bencana.
26
Slide 27
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
15.
Permen Lama
PERMEN
PU
13/PRT/M/2012
Pengelolaan Aset Irigasi
Permen Baru
Nomor Pengelolaan Aset Irigasi
tentang
No. Permen
23/PRT/M/2015
(Kemen Kumham)
Tujuan:
Agar jaringan irigasi dapat dikelola secara efektif, efisien dan berkelanjutan guna meningkatkan
produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Ruang Lingkup:
- Pengelolaan aset irigasi air permukaan;
- Pengelolaan aset irigasi air bawah tanah;
Kegiatan:
- Inventarisasi aset irigasi;
- Perencanaan Pengelolaan aset irigasi;
- Pelaksanaan Pengelolaan aset irigasi;
- Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan aset irigasi; dan
- Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.
27
Slide 28
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
16.
Permen Lama
PERMEN
PU
17/PRT/M/2011
Penetapan
Garis
Jaringan Irigasi
Permen Baru
Nomor Penetapan Garis
tentang Jaringan Irigasi
Sempadan
Sempadan
No. Permen
08/PRT/M/2015
Tujuan
Untuk memberikan arahan kepada Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah
daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, perseorangan, badan usaha dan/ atau badan social
dalam menetapkan garis sempadan jaringan irigasi dan tertib penatausahaan administrasi
barang milik negara/barang milik daerah, atau pemilik barang lainnya guna menjaga
kelangsungan fungsi jaringan irigasi.
Ruang Lingkup:
- Wewenang dan tanggungjawab;
- penetapan sempadan jaringan irigasi yang akan dibangun dan telah di bangun;
- tata cara penetapan;
- pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi;
- pengamanan dan pengawasan ruang sempadan jaringan irigasi; dan
- Peran masyarakat.
28
Slide 29
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
17.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Eksploitasi dan Pemeliharaan
05/PRT/M/2010 tentang Pedoman Jaringan
Reklamasi
Rawa
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pasang Surut
Reklamasi Rawa Pasang Surut
No. Permen
11/PRT/M/2015
Tujuan:
Agar Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mampu
melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa pasang surut secara efektif dan
efisien serta berkelanjutan fungsi rawa pasang surut
Ruang Lingkup:
- pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- operasi dalam hal terjadi kondisi darurat;
- pemantauan dan evaluasi;
- pembiayaan;
- kelembagaan; dan
- peran masyarakat.
29
Slide 30
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
18.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Eksploitasi dan Pemeliharaan
32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Jaringan Irigasi
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi
No. Permen
12/PRT/M/2015
Tujuan:
Agar pengelola irigasi mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara
efekti, efisien dan berkelanjutan sehingga air dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ruang Lingkup:
1. Pedoman penyelenggaraan operasi jaringan irigasi;
2. Pedoman pemeliharaan jaringan irigasi;
30
Slide 31
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
19.
Permen Lama
Permen Baru
KEPMEN
PU
Nomor Kriteria dan Penetapan Status
293/KPTS/M/2014
tentang Daerah Irigasi
Penetapan Status Daerah Irigasi
Yang Pengelolaannya Menjadi
Wewenang dan Tanggung Jawab
Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Dan Pemerintah Kabupaten/Kota
No. Permen
14/PRT/M/2015
Tujuan:
Memberikan kejelasan mengenai wewenang dan tanggung jawab pengelolaan daerah irigasi
bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Ruang Lingkup:
Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan daerah irigasi
oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota .
31
Slide 32
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
20.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Eksploitasi dan Pemeliharaan
08/PRT/M/2013 tentang Pedoman Jaringan Irigasi Rawa Lebak
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Rawa Lebak
No. Permen
16/PRT/M/2015
Tujuan:
Agar Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mampu
melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak secara efektif dan efisien
serta berkelanjutan fungsi rawa lebak.
Ruang Lingkup:
- pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- operasi dalam hal terjadi kondisi darurat;
- pemantauan dan evaluasi;
- pembiayaan;
- kelembagaan; dan
- peran masyarakat.
32
Slide 33
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
21.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Eksploitasi dan Pemeliharaan
16/PRT/M/2011 tentang Pedoman Jaringan Irigasi Tambak
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Tambak
No. Permen
21/PRT/M/2015
Tujuan:
Agar Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mampu
melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak secara efektif dan efisien
serta berkelanjutan fungsi tambak.
Ruang Lingkup:
- pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- operasi dalam hal terjadi kondisi darurat;
- pemantauan dan evaluasi;
- pembiayaan;
- kelembagaan; dan
- peran masyarakat.
33
Slide 34
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
Permen Lama
Permen Baru
No. Permen
1.
KEPPRES 12 Tahun 2012 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah
Penetapan Wilayah Sungai
Sungai
04/PRT/M/2015
2.
PERMEN
PU
Nomor Rencana dan Rencana Teknis
22/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pengaturan Air dan Tata
Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pengairan
Pola Pengelolaan SDA
10/PRT/M/2015
3.
PERMEN
PU
Nomor Iuran
Eksploitasi
dan
08/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemeliharaan
Bangunan
Penghitungan
Biaya
Jasa Pengairan
Pengelolaan Sumber Daya Air
Untuk Kegiatan Usaha Usaha
Industri,
Kegiatan
Usaha
Pembangkit Listrik Tenaga Air, Dan
Kegiatan Usaha Pertanian
18/PRT/M/2015
4.
PERMEN
PU
Nomor Komisi Irigasi
31/PRT/M/2007 tentang Pedoman
Mengenai Komisi Irigasi
17/PRT/M/2015
34
Slide 35
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
5.
6.
Permen Lama
PERMEN
PU
06/PRT/M/2011
Penggunaan SDA
Permen Baru
Nomor Penggunaan Sumber Daya Air
tentang
Izin Penggunaan Air dan/atau
Sumber Air (menunggu RPP
Pengusahaan Sumber Daya Air
Keluar)
No. Permen
09/PRT/M/2015
(Bagian Hukum
SDA)
7.
PERMEN
PU
Nomor Pengamanan Pantai
09/PRT/M/2010 tentang Pedoman
Pengamanan Pantai
07/PRT/M/2015
8.
PERMEN
PU
Nomor Pengalihan
Alur
Sungai
18/PRT/M/2009 tentang Pedoman dan/atau Pemanfaatan Ruas
Pengalihan Alur Sungai dan/atau Bekas Sungai
Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai
26/PRT/M/2015
9.
PERMEN
PU
Nomor Penetapan Garis Sempadan
63/PRT/M/1993 tentang Garis Sungai, Sempadan Danau
Sempadan Sungai, Daerah Manfaat
Sungai, Daerah Penguasaan Sungai
28/PRT/M/2015
35
Slide 36
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
Permen Lama
Permen Baru
No. Permen
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Bendungan
Tahun 2010 tentang Bendungan
27/PRT/M/2015
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Pengelolaan Rawa
Tahun 2013 tentang Rawa
29/PRT/M/2015
12.
PERMEN
PU
Nomor Pengembangan
dan
30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Irigasi
Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Sistem Irigasi Partisipatif
(Bagian Hukum
SDA)
13.
SE DIRJEN SUMBER DAYA AIR Eksploitasi
dan 06/PRT/M/2015
Nomor
1/SE/D/2013
tentang Pemeliharaan Sumber Air
Operasi
dan
Pemeliharaan dan Bangunan Pengairan
Penggunaan Sumber Daya Air
14.
PERMEN
PU
Nomor Penanggulangan
Darurat 13/PRT/M/2015
16/PRT/M/2013 tentang Pedoman Bencana Akibat Daya Rusak
Penanggulanagan Darurat Akibat Air
Daya Rusak Air
36
Slide 37
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
Permen Lama
Permen Baru
Nomor Pengelolaan Aset Irigasi
tentang
No. Permen
15.
PERMEN
PU
13/PRT/M/2012
Pengelolaan Aset Irigasi
16.
PERMEN
PU
17/PRT/M/2011
Penetapan
Garis
Jaringan Irigasi
Sempadan
08/PRT/M/2015
17.
PERMEN
PU
Nomor Eksploitasi dan Pemeliharaan
05/PRT/M/2010 tentang Pedoman Jaringan
Reklamasi
Rawa
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pasang Surut
Reklamasi Rawa Pasang Surut
11/PRT/M/2015
18.
PERMEN
PU
Nomor Eksploitasi dan Pemeliharaan
32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Jaringan Irigasi
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi
12/PRT/M/2015
Nomor Penetapan Garis
tentang Jaringan Irigasi
Sempadan
23/PRT/M/2015
(Kemen Kumham)
37
Slide 38
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
Permen Lama
Permen Baru
No. Permen
19.
KEPMEN
PU
Nomor Kriteria dan Penetapan Status
293/KPTS/M/2014
tentang Daerah Irigasi
Penetapan Status Daerah Irigasi
Yang Pengelolaannya Menjadi
Wewenang dan Tanggung Jawab
Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Dan Pemerintah Kabupaten/Kota
14/PRT/M/2015
20.
PERMEN
PU
Nomor Eksploitasi dan Pemeliharaan
08/PRT/M/2013 tentang Pedoman Jaringan Irigasi Rawa Lebak
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Rawa Lebak
16/PRT/M/2015
21.
PERMEN
PU
Nomor Eksploitasi dan Pemeliharaan
16/PRT/M/2011 tentang Pedoman Jaringan Irigasi Tambak
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Tambak
21/PRT/M/2015
38
Slide 39
TERIMA KASIH
39
1
Slide 2
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUUXI/2013 18 FEBRUARI 2015
Pontianak 5 Juni 2015
2
Slide 3
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Menyatakan Antara Lain:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; dan
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
berlaku kembali.
3
Slide 4
INTERPRETASI KONDISI SAAT INI
Dengan dinyatakannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang
Pengairan berlaku lagi mempunyai konsekuensi peraturan pelaksanaannya
menjadi berlaku, yang terdiri dari:
(Dirjen Peraturan Perundang-undangan KEMENKUMHAM) :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 Tentang Iuran
Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata
Pengaturan Air;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 Tentang irigasi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Rawa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai;
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
beserta Peraturan Pemerintah terkait dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disusun:
1. Peraturan Pemerintah Pengusahaan Sumber Daya Air;
2. Peraturan Pemerintah SPAM; serta
3. Beberapa Rapermen, untuk mengakomodir kondisi kekinian.
4
Slide 5
Peraturan tersebut di atas disusun berdasarkan kondisi kekinian dan Lampiran
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang
menyatakan sebagai berikut:
No.
1
Sub Urusan
Pemeritahan Pusat
Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Daya a. Pengelolaa SDA dan a. Pengelolaan SDA a. Pengelolaan SDA dan
Air (SDA)
bangunan
pengaman
dan
Bangunan
bangunan
pengaman
pantai pada wilayah
pengaman pantai
pantai
pada
wilayah
sungai lintas Daerah
pada
wilayah
sungai dalam 1 (satu
provinsi, wilayah sungai
sungai
lintas
Daerah kabupaten/kota
lintas
Negara,
dan
Daerah
wilayah sungai strategis
kabupaten/kota.
nasional
b. Pengembangan
b. Pengembangan
dan
b. Pengembangan
dan
dan pengelolaan
Pengelolaan sistem irigasi
pengelolaan sistem Irigasi
sistem
irigasi
primer dan sekunder pada
primer dan sekunder
primer
dan
daerah irigasi yang luasnya
pada daerah irigasi yang
sekunder
pada
kurang dari 1000 ha dalam
luasnya lebih dari 3000
daerah irigasi yang
1
(satu)
Daerah
ha, daerah irigasi lintas
luasnya 1000 ha kabupaten/kota
daerah provinsi, daerah
3000
ha,
dan
irigasi lintas Negara, dan
daerah irigasi lintas
daerah irigasi strategis
Daerah
nasional.
kabupaten/kota.
5
Slide 6
2 (Dua) Rancangan Peraturan Pemerintah
1. RPP Pengusahaan Sumber Daya Air
Tujuan:
Untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan Pengusahaan
Sumber Daya Air dan melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11. UndangUndang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
Ruang Lingkup:
Pengusahaan Sumber Daya Air Permukaan ( Air Tanah Diatur tersendiri).
Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan pada:
a. titik atau lokasi tertentu pada sumber air;
b. ruas tertentu pada sumber air;
c. bagian tertentu dari sumber air; atau
d. Satu wilayah sungai secara menyeluruh.
Pengusahaan sumber daya air dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, badan
usaha milik desa, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan atau
kerjasama antar badan usaha.
Pengusahaan sumber daya air dapat berbentuk Pengusahaan Sumber Daya
Air sebagai media, sebagai materi, sumber air sebagai media dan/atau
penguasahaan air, sumber air dan/atau daya air sebagai medaia dan materi.
6
Slide 7
Pengusahaan SDA yang meliputi 1 (satu) Wilayah Sungai secara menyeluruh hanya
dapat dilakukan oleh BUMN/ BUMD pengelola SDA atau kerjasama antara keduanya.
Outline:
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Asas dan Tujuan Pengusahaan SDA
BAB III Dasar Penyelenggaraan Pengusahaan SDA
BAB IV Jenis-Jenis Pengusahaan SDA
BAB V Perijinan
BAB VI Hak dan Kewajiban Pemegang Izin
BAB VII Pengusahaan SDA Yang Meliputi 1(satu) WS
BAB VIII Pengawasan dan Sanksi Administratif
BAB IX Ketentuan Peralihan
BAB X Ketentuan Penutup
7
Slide 8
2. RPP Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Tujuan:
a. dalam rangka pemenuhan hak rakyat atas air;
b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas
dengan harga yang terjangkau;
c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan
pengelola air minum; dan
d. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien
untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.
Ruang Lingkup:
Outline: BAB I – BAB XIII
8
Slide 9
No.
1.
Permen Lama
Permen Baru
KEPPRES 12 Tahun 2012 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah
Penetapan Wilayah Sungai
Sungai
No. Permen
04/PRT/M/2015
Tujuan: Untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi
dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pengelolaan
sumber daya air yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
Ruang Lingkup: WS di Indonesia di bagi menjadi 128 WS yang terdiri atas:
a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah:
-WS Lintas Provinsi 31
- WS Lintas Negara 5
- WS STRANAS
28
Jumlah
64
b. wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi
- WS Lintas Kabupaten/Kota 52
c. wewenang dan tanggung jawab pemerinta kabupaten/kota
- WS dalam satu kabupaten/kota 12
Outline: Kriteria WS
Pembagian WS
Kriteria STRANAS
Peninjauan Penetapan WS apabila terjadi perubahan fisik dan nonfisik di WS
9
Slide 10
No.
2.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Rencana dan Rencana Teknis
22/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pengaturan Air dan Tata
Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pengairan
Pola Pengelolaan SDA
No. Permen
10/PRT/M/2015
Tujuan: Untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air dan tata pengairan yang
baik pada setiap WS guna mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang
berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di segala bidang kehidupan.
sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata pengaturan air dan tata pengairan,
berupa pola pengelolaan SDA dan rencana teknis tata pengaturan dan tata pengairan
berupa rencana pengelolaan SDA
Ruang Lingkup:
1. pola pengelolaan SDA merupakan kerangka dasar dalam merencakan, melaksanakan,
memantau dan mengevakuasi kegiatan konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan
pengendalian daya rusak air pada WS.
Rencana pengelolaan SDA merupakan hasil perencanaan secara menyeluruh dan
terpadu yang diperlukan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan
mengevaluasi kegiatan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya
10
rusak air pada WS.
Slide 11
No.
2.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Rencana dan Rencana Teknis
22/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pengaturan Air dan Tata
Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pengairan
Pola Pengelolaan SDA
No. Permen
10/PRT/M/2015
Ruang Lingkup:
2. materi muatan pola dan rencana PSDA;
3. tahapan penyusunan;
4. wewenang dan tanggung jawab penetapan pola dan rencana PSDA;
5. jangka waktu pola PSDA dan rencana PSDA dan peninjauan kembali dan
evaluasi.
11
Slide 12
No.
3.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Iuran
Eksploitasi
dan
08/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemeliharaan
Bangunan
Penghitungan
Biaya
Jasa Pengairan
Pengelolaan Sumber Daya Air
Untuk Kegiatan Usaha Usaha
Industri,
Kegiatan
Usaha
Pembangkit Listrik Tenaga Air, Dan
Kegiatan Usaha Pertanian
No. Permen
18/PRT/M/2015
Tujuan:
Untuk memberikan acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi pemerintah
daerah kabupaten/ kota. Dalam menghitung tariff dasar iuran E dan P bangunan
pengairan /BJPSDA yang dibebankan kepada pengguna SDA.
Ruang Lingkup:
1. unsur biaya pengelolaan SDA;
2. subyek yang dikenai iuran E dan P bangunan pengairan/BJPSDA;
3. subyek yang dapat memungut, menerima dan menggunakan iuran E dan P bangunan
pengairan /BJPSDA;
4. jenis kegiatan usaha yang dikenakan iuran E dan P bangunan pengairan/BJPSDA.
12
Slide 13
No.
Permen Lama
Permen Baru
No. Permen
4.
PERMEN
PU
Nomor
31/PRT/M/2007 tentang Pedoman
Mengenai Komisi Irigasi
Komisi Irigasi
17/PRT/M/2015
Tujuan:
Untuk memberikan dasar dan tuntunan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota dalam pembentukan komisi irigasi guna mewujudkan tertib
pengelolaan jaringan irigasi.
Ruang Lingkup:
Pengaturan kedudukan wilayah kerja, tugas dan fungsi komisi irigasi provinsi, komisi irigasi
antarprovinsi dan provinsi irigasi kabupaten/kota.
Komisi irigasi mempunyai tugas pokok membantu Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
dalam perumusan kebijakan mengenai penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi
bagi pertanian dan keperluan lain.
13
Slide 14
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
5.
Permen Lama
PERMEN
PU
06/PRT/M/2011
Penggunaan SDA
Permen Baru
Nomor Penggunaan Sumber Daya Air
tentang
No. Permen
09/PRT/M/2015
Tujuan:
Memberikan acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota dalam penggunaan SDA. guna mewujudkan kemanfaatan SDA yang
berkelanjutan dengan melakukan penghematan dan ketetapan dalam penggunaan SDA.
Ruang Lingkup:
Penggunaan SDA meliputi:
a. penggunaan SDA dan prasarananya sebagai media;
b. penggunaan air dan daya air sebagai materi;
c. penggunaan sumber air sebagai media;
d. penggunaan air, sumber air dan/atau daya air sebagai media dan materi;
e. penggunaan SDA dalam keadaan memaksa dan kepentingan mendesak.
14
Slide 15
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
6.
Permen Lama
PERMEN Nomor 49/PRT/M/1990
Permen Baru
No. Permen
Izin Penggunaan Air dan/atau
Sumber Air (menunggu RPP
Pengusahaan Sumber Daya Air
Keluar)
(Bagian Hukum
SDA)
Tujuan:
Mengatur tata cara perizinan dan mewujudkan tertib penyelenggaraan izin penggunaan
/ pengusahaan air dan/atau sumber air.
Ruang Lingkup:
1. wewenang dan tanggung jawab pemberian izin penggunaan/pengusahaan sumber
daya air;
2. tata cara persyaratan penggunaan/pengusahaan sumber daya air;
3. hak dan kewajiban pemegang izin penggunaan/pengusahaan sumber daya air; dan
4. pengawasan pelaksanaan izin penggunaan/pengusahaan sumber daya air.
15
Slide 16
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
7.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Pengamanan Pantai
09/PRT/M/2010 tentang Pedoman
Pengamanan Pantai
No. Permen
07/PRT/M/2015
Tujuan:
Untuk memberikan acuan kepada BWS/BBWS dalam melaksanakan kegiatan pengamanan
pantai
untuk melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap:
a. masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai dari ancaman gelombang dan genangan
pasang tinggi (rob), erosi serta abrasi;
b. fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan nilai
sejarah serta nilai strategis nasional yang berada di sepanjang pantai; dan
c. pendangkalan muara sungai.
Ruang Lingkup:
Mengatur tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan bangunan,
pengelolaan BMN/BMD (bangunan pengaman pantai), pembiayaan dan peran masyarakat.
16
Slide 17
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
8.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Pengalihan
Alur
Sungai
18/PRT/M/2009 tentang Pedoman dan/atau Pemanfaatan Ruas
Pengalihan Alur Sungai dan/atau Bekas Sungai
Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai
No. Permen
26/PRT/M/2015
Tujuan:
Untuk memberikan arahan dalam melakukan pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan
bekas sungai agar tetap terjaga kelastarian dan fungsi sungai sekaligus inventarisasi dan
pendataan sungai sebagai kekayaan negara.
Ruang Lingkup:
Pengaturan mengenai: wewenang dan tanggung jawab Menteri, gubernur atau
bupati/walikota dalam pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan bekas sungai.
- Ketentuan Teknis
- persyaratan
- prosedur permohonan izin pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai.
17
Slide 18
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
9.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Penetapan Garis Sempadan
63/PRT/M/1993 tentang Garis Sungai, Sempadan Danau
Sempadan Sungai, Daerah Manfaat
Sungai, Daerah Penguasaan Sungai
Dan Bekas Sungai
No. Permen
28/PRT/M/2015
Tujuan:
- agar fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang disekitarnya.
- kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada disungai
dan danau dapat memberikan hasil yang optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi
sungai dan danau.
- daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungan dapat dibatasi.
Ruang Lingkup:
Tahapan penetapan garis sempadan sungai
- penentuan prioritas penetapan sempadan sungai;
- pembentuksn tim kajian penetapan sempadan sungai; dan
- pelaksanaan teknis kajian penetapan sempadan sungai.
18
Slide 19
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
9.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Penetapan Garis Sempadan
63/PRT/M/1993 tentang Garis Sungai, Sempadan Danau
Sempadan Sungai, Daerah Manfaat
Sungai, Daerah Penguasaan Sungai
Dan Bekas Sungai
No. Permen
28/PRT/M/2015
Tujuan:
- agar fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang disekitarnya.
- kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada disungai
dan danau dapat memberikan hasil yang optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi
sungai dan danau.
- daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungan dapat dibatasi.
Ruang Lingkup:
Tahapan penetapan garis sempadan danau
- penentuan prioritas penetapan sempadan danau;
- pembentuksn tim kajian penetapan sempadan danau; dan
- pelaksanaan teknis kajian penetapan sempadan danau.
19
Slide 20
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
Permen Lama
Permen Baru
No. Permen
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2010 tentang Bendungan
Bendungan
27/PRT/M/2015
Tujuan:
Pembangunan dan pengelolaan bendungan dan beserta waduknya bertujuan untuk
meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air, pengendalian daya rusak
air dan pengamanan tampungan limbah (tailing) atau tampungan lumpur.
Ruang Lingkup:
Pengaturan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya
dengan kriteria:
a. bendungan dengan tinggi 15 (lima belas) meter atau lebih diukur dari dasar fondasi
terdalam;
b. bendungan dengan tinggi 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter diukur
dari dasar fondasi terdalam dengan ketentuan:
1. panjang puncak bendungan paling sedikit 500 (lima ratus) meter;
2. daya tampung waduk paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) meter kubik; atau
3. debit banjir maksimal yang diperhitungkan paling sedikit 1.000 (seribu) meter kubik per
detik; atau
20
Slide 21
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
Permen Lama
Permen Baru
No. Permen
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2010 tentang Bendungan
Bendungan
27/PRT/M/2015
Ruang Lingkup:
Pengaturan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya
dengan kriteria:
c. bendungan yang mempunyai kesulitan khusus pada fondasi atau bendungan yang didesain
menggunakan teknologi baru dan/atau bendungan yang mempunyai kelas bahaya tinggi.
Pembangunan bendungan
- Izin pembangunan;
- Izin penggunaan SDA;
- Persetujuan prinsip pembangunan;
- Perencanaan pembangunan;
- Pelaksanaa konstruksi;
- Pengisian awal waduk;
- Kerjasama pembangunan bendungan;
- Pembangunan bendungan lain
21
Slide 22
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
Permen Lama
Permen Baru
No. Permen
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2010 tentang Bendungan
Bendungan
27/PRT/M/2015
Pengelolaan bendungan
- Pelaksanaan rencana pengelolaan bendungan;
- Operasi dan pemeliharaan;
- Konservasi SDA pada waduk;
- Pendayagunaan waduk;
- Pengendalian daya rusak air;
- Perubahan atau rehabilitasi;
- Penghapusan fungsi bendungan;
- Kerjasama pengelolaan bendungan;
- Pengelolaan bendungan lain.
Penyelenggaraan keamanan bendungan
Tanggung jawab kegagalan bendungan
Pembiayaan
22
Slide 23
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
11.
Permen Lama
Permen Baru
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Pengelolaan Rawa
Tahun 2013 tentang Rawa
No. Permen
29/PRT/M/2015
Tujuan:
Pengalolaan rawa dilakukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air pada
rawa.
Ruangan Lingkup:
penetapan rawa
pengelolaan rawa yang meliputi konservasi rawa, pengembangan rawa dan pengendalian daya
rusak air pada rawa.
sistem infomasi rawa
perizinan dan pengawasan
pembedayaan masyarakat
sanksi administratif
23
Slide 24
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
12.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Pengembangan
dan
30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Irigasi
Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Sistem Irigasi Partisipatif
No. Permen
(Bagian Hukum
SDA)
Tujuan:
Memberikan kesempatan kepada perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) untuk
melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
Ruang Lingkup:
- prinsip partitisipasi;
- partitisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pengembanga dan pengelolaan sistem irigasi
- syarat dan tata laksana partisipasi
- pemantauan dan evaluasi dalam pengembangandan pengelolaan sistem irigasi partisipatif.
24
Slide 25
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
13.
Permen Lama
Permen Baru
SE DIRJEN SUMBER DAYA AIR Eksploitasi dan Pemeliharaan
Nomor
1/SE/D/2013
tentang Sumber Air dan Bangunan
Operasi
dan
Pemeliharaan Pengairan
Penggunaan Sumber Daya Air
No. Permen
06/PRT/M/2015
Tujuan:
untuk menjamin kelestarian fungsi bangunan pengairan guna menjaga tata pengairan dan tata
air yang baik.
agar eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan dilaksanakan secara
tertib untuk menjaga kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air.
Ruang Lingkup:
- penyusunan rencana tahunann operasi dan pemeliharaan prasarana SDA;
- operasi prasaran SDA;
- penyusunan rencana alokasi SDA rinci;
- peran masyarakat dan kerjasama;
- pembiayaan.
25
Slide 26
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
14.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Penanggulangan
Darurat
16/PRT/M/2013 tentang Pedoman Bencana Akibat Daya Rusak Air
Penanggulanagan Darurat Akibat
Daya Rusak Air
No. Permen
13/PRT/M/2015
Tujuan:
Dapat segera melakukan penanggulangan bencana akibat daya rusak air.
Ruang Lingkup:
1. Pembentukan tim kaji cepat;
2. Penyusunan rencana aksi;
3. Evaluasi ketersediaan sumber daya;
4. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam; dan
5. Membuat laporan pertanggungjawaban kegaiatan penanggulangan bencana.
26
Slide 27
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
15.
Permen Lama
PERMEN
PU
13/PRT/M/2012
Pengelolaan Aset Irigasi
Permen Baru
Nomor Pengelolaan Aset Irigasi
tentang
No. Permen
23/PRT/M/2015
(Kemen Kumham)
Tujuan:
Agar jaringan irigasi dapat dikelola secara efektif, efisien dan berkelanjutan guna meningkatkan
produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Ruang Lingkup:
- Pengelolaan aset irigasi air permukaan;
- Pengelolaan aset irigasi air bawah tanah;
Kegiatan:
- Inventarisasi aset irigasi;
- Perencanaan Pengelolaan aset irigasi;
- Pelaksanaan Pengelolaan aset irigasi;
- Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan aset irigasi; dan
- Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.
27
Slide 28
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
16.
Permen Lama
PERMEN
PU
17/PRT/M/2011
Penetapan
Garis
Jaringan Irigasi
Permen Baru
Nomor Penetapan Garis
tentang Jaringan Irigasi
Sempadan
Sempadan
No. Permen
08/PRT/M/2015
Tujuan
Untuk memberikan arahan kepada Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah
daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, perseorangan, badan usaha dan/ atau badan social
dalam menetapkan garis sempadan jaringan irigasi dan tertib penatausahaan administrasi
barang milik negara/barang milik daerah, atau pemilik barang lainnya guna menjaga
kelangsungan fungsi jaringan irigasi.
Ruang Lingkup:
- Wewenang dan tanggungjawab;
- penetapan sempadan jaringan irigasi yang akan dibangun dan telah di bangun;
- tata cara penetapan;
- pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi;
- pengamanan dan pengawasan ruang sempadan jaringan irigasi; dan
- Peran masyarakat.
28
Slide 29
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
17.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Eksploitasi dan Pemeliharaan
05/PRT/M/2010 tentang Pedoman Jaringan
Reklamasi
Rawa
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pasang Surut
Reklamasi Rawa Pasang Surut
No. Permen
11/PRT/M/2015
Tujuan:
Agar Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mampu
melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa pasang surut secara efektif dan
efisien serta berkelanjutan fungsi rawa pasang surut
Ruang Lingkup:
- pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- operasi dalam hal terjadi kondisi darurat;
- pemantauan dan evaluasi;
- pembiayaan;
- kelembagaan; dan
- peran masyarakat.
29
Slide 30
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
18.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Eksploitasi dan Pemeliharaan
32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Jaringan Irigasi
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi
No. Permen
12/PRT/M/2015
Tujuan:
Agar pengelola irigasi mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara
efekti, efisien dan berkelanjutan sehingga air dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ruang Lingkup:
1. Pedoman penyelenggaraan operasi jaringan irigasi;
2. Pedoman pemeliharaan jaringan irigasi;
30
Slide 31
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
19.
Permen Lama
Permen Baru
KEPMEN
PU
Nomor Kriteria dan Penetapan Status
293/KPTS/M/2014
tentang Daerah Irigasi
Penetapan Status Daerah Irigasi
Yang Pengelolaannya Menjadi
Wewenang dan Tanggung Jawab
Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Dan Pemerintah Kabupaten/Kota
No. Permen
14/PRT/M/2015
Tujuan:
Memberikan kejelasan mengenai wewenang dan tanggung jawab pengelolaan daerah irigasi
bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Ruang Lingkup:
Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan daerah irigasi
oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota .
31
Slide 32
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
20.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Eksploitasi dan Pemeliharaan
08/PRT/M/2013 tentang Pedoman Jaringan Irigasi Rawa Lebak
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Rawa Lebak
No. Permen
16/PRT/M/2015
Tujuan:
Agar Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mampu
melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak secara efektif dan efisien
serta berkelanjutan fungsi rawa lebak.
Ruang Lingkup:
- pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- operasi dalam hal terjadi kondisi darurat;
- pemantauan dan evaluasi;
- pembiayaan;
- kelembagaan; dan
- peran masyarakat.
32
Slide 33
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
21.
Permen Lama
Permen Baru
PERMEN
PU
Nomor Eksploitasi dan Pemeliharaan
16/PRT/M/2011 tentang Pedoman Jaringan Irigasi Tambak
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Tambak
No. Permen
21/PRT/M/2015
Tujuan:
Agar Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mampu
melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak secara efektif dan efisien
serta berkelanjutan fungsi tambak.
Ruang Lingkup:
- pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- operasi dalam hal terjadi kondisi darurat;
- pemantauan dan evaluasi;
- pembiayaan;
- kelembagaan; dan
- peran masyarakat.
33
Slide 34
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
Permen Lama
Permen Baru
No. Permen
1.
KEPPRES 12 Tahun 2012 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah
Penetapan Wilayah Sungai
Sungai
04/PRT/M/2015
2.
PERMEN
PU
Nomor Rencana dan Rencana Teknis
22/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pengaturan Air dan Tata
Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pengairan
Pola Pengelolaan SDA
10/PRT/M/2015
3.
PERMEN
PU
Nomor Iuran
Eksploitasi
dan
08/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemeliharaan
Bangunan
Penghitungan
Biaya
Jasa Pengairan
Pengelolaan Sumber Daya Air
Untuk Kegiatan Usaha Usaha
Industri,
Kegiatan
Usaha
Pembangkit Listrik Tenaga Air, Dan
Kegiatan Usaha Pertanian
18/PRT/M/2015
4.
PERMEN
PU
Nomor Komisi Irigasi
31/PRT/M/2007 tentang Pedoman
Mengenai Komisi Irigasi
17/PRT/M/2015
34
Slide 35
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
5.
6.
Permen Lama
PERMEN
PU
06/PRT/M/2011
Penggunaan SDA
Permen Baru
Nomor Penggunaan Sumber Daya Air
tentang
Izin Penggunaan Air dan/atau
Sumber Air (menunggu RPP
Pengusahaan Sumber Daya Air
Keluar)
No. Permen
09/PRT/M/2015
(Bagian Hukum
SDA)
7.
PERMEN
PU
Nomor Pengamanan Pantai
09/PRT/M/2010 tentang Pedoman
Pengamanan Pantai
07/PRT/M/2015
8.
PERMEN
PU
Nomor Pengalihan
Alur
Sungai
18/PRT/M/2009 tentang Pedoman dan/atau Pemanfaatan Ruas
Pengalihan Alur Sungai dan/atau Bekas Sungai
Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai
26/PRT/M/2015
9.
PERMEN
PU
Nomor Penetapan Garis Sempadan
63/PRT/M/1993 tentang Garis Sungai, Sempadan Danau
Sempadan Sungai, Daerah Manfaat
Sungai, Daerah Penguasaan Sungai
28/PRT/M/2015
35
Slide 36
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
Permen Lama
Permen Baru
No. Permen
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Bendungan
Tahun 2010 tentang Bendungan
27/PRT/M/2015
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Pengelolaan Rawa
Tahun 2013 tentang Rawa
29/PRT/M/2015
12.
PERMEN
PU
Nomor Pengembangan
dan
30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Irigasi
Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Sistem Irigasi Partisipatif
(Bagian Hukum
SDA)
13.
SE DIRJEN SUMBER DAYA AIR Eksploitasi
dan 06/PRT/M/2015
Nomor
1/SE/D/2013
tentang Pemeliharaan Sumber Air
Operasi
dan
Pemeliharaan dan Bangunan Pengairan
Penggunaan Sumber Daya Air
14.
PERMEN
PU
Nomor Penanggulangan
Darurat 13/PRT/M/2015
16/PRT/M/2013 tentang Pedoman Bencana Akibat Daya Rusak
Penanggulanagan Darurat Akibat Air
Daya Rusak Air
36
Slide 37
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
Permen Lama
Permen Baru
Nomor Pengelolaan Aset Irigasi
tentang
No. Permen
15.
PERMEN
PU
13/PRT/M/2012
Pengelolaan Aset Irigasi
16.
PERMEN
PU
17/PRT/M/2011
Penetapan
Garis
Jaringan Irigasi
Sempadan
08/PRT/M/2015
17.
PERMEN
PU
Nomor Eksploitasi dan Pemeliharaan
05/PRT/M/2010 tentang Pedoman Jaringan
Reklamasi
Rawa
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pasang Surut
Reklamasi Rawa Pasang Surut
11/PRT/M/2015
18.
PERMEN
PU
Nomor Eksploitasi dan Pemeliharaan
32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Jaringan Irigasi
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi
12/PRT/M/2015
Nomor Penetapan Garis
tentang Jaringan Irigasi
Sempadan
23/PRT/M/2015
(Kemen Kumham)
37
Slide 38
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT
No.
Permen Lama
Permen Baru
No. Permen
19.
KEPMEN
PU
Nomor Kriteria dan Penetapan Status
293/KPTS/M/2014
tentang Daerah Irigasi
Penetapan Status Daerah Irigasi
Yang Pengelolaannya Menjadi
Wewenang dan Tanggung Jawab
Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Dan Pemerintah Kabupaten/Kota
14/PRT/M/2015
20.
PERMEN
PU
Nomor Eksploitasi dan Pemeliharaan
08/PRT/M/2013 tentang Pedoman Jaringan Irigasi Rawa Lebak
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Rawa Lebak
16/PRT/M/2015
21.
PERMEN
PU
Nomor Eksploitasi dan Pemeliharaan
16/PRT/M/2011 tentang Pedoman Jaringan Irigasi Tambak
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Tambak
21/PRT/M/2015
38
Slide 39
TERIMA KASIH
39