Transcript Lihat - Departemen Pekerjaan Umum

INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN
DITJEN BINA MARGA
SUROTO, SH, MH
Bagian Hukum dan Perundang-undangan
Disampaikan pada acara
Sosialisasi Permen PU Bidang Jalan
Biro Hukum Kementerian PUPR
Pontianak, 4 Juni 2015
1. Family Tree Peraturan Per-UU-an Bidang Jalan.
2. Informasi Produk, NSPM Bidang Bina Marga
(Perencanaan, Pelaksanaan, Operasional dan Pemeliharaan).
3. Tindak Lanjut Ditjen Bina Marga Terhadap Produk Hukum
Bidang Penyelenggaraan Jalan.
4. Informasi Produk Hukum yang ada di lingkungan Kementerian PU :
4.1. Dasar Hukum (Permen PU No. 10 Tahun 2011 tentang Tata
Naskah Dinas dan SE Menteri PU No.13/SE/M/2005)
4.2. Jenis-Jenis Produk Hukum (Peraturan, Keputusan, Perintah,
Instruksi, Edaran).
5. Prosedur Penyusunan Produk Hukum Di Kementerian PU
5.1 Dasar Hukum
5.2. Mekanisme Penyusunan Produk Hukum
5.3 Konsultasi Publik dan Sosialisasi
5.4 Penetapan dalam Berita Negara
5.5 Flowchart Pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum
2
FAMILY TREE
PERATURAN BIDANG JALAN
INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT
UU NO. 38/2004
TENTANG JALAN
PP NO. 34/2006
TENTANG JALAN
PP NO. 15/2005
TENTANG JALAN TOL
PP NO. 44/2009 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PP NO.
15/2005 TTG JALAN TOL
PP NO. 43/2013 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PP NO. 15/2005 TENTANG
JALAN TOL
3
PERATURAN MENTERI PU BIDANG JALAN
INDONESIA
TRADE
ASSISTANCE PROJECT
PP NO.
34/2006
TENTANG JALAN
Permen PU
Permen PU
Permen PU
No. 11/PRT/M/2010
No. 20/PRT/M/2010
NO. 11/PRT/M/2011
Tata Cara & Persyaratan
Pedoman & Pemanfaatan
PedomanPenyelenggaraan
Laik Fungsi Jalan.
Bagian-Bagian Jalan.
Jalan Khusus
Permen PU
Permen PU
No. 18/PRT/M/2011
Pedoman Teknis Sistem
Pengelolaan Database
Jalan.
Permen PU
No. 19/PRT/M/2011
Persyaratan Teknis Jalan
Dan Kriteria Perencanaan
Teknis Jalan
Permen PU
No. 01/PRT/M/2012
Pedoman Peran Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan
Jalan
Permen PU
Permen PU
No. 03/PRT/M/2012
TENTANG Pedoman
Penetapan Fungsi Jalan Dan
Status Jalan.
Permen PU
Permen PU
No. 05/PRT/M/2012
Pedoman Penanaman
Pohon Pada Sistem
Jaringan Jalan.
No. 13/PRT/M/2011 Tata
Cara Pemeliharaan Dan
Penilikan Jalan
No. 04/PRT/M/2012 Tata
Cara Pengawasan Jalan
No. 02/PRT/M/2012
Pedoman Rencana Umum
Jaringan Jalan.
Permen PU
No. 07/PRT/M/2012
Penyelenggaraan
Pengkajian, Penelitian &
Pengembangan Di Bid Jln.
4
PERMEN PU
NO.11/PRT/M/2010
TENTANG TATA
INDONESIA
TRADE ASSISTANCE PROJECT
CARA DAN PERSYARATAN LAIK FUNGSI JALAN
 Maksud :
Untuk menetapkan pedoman dan standar teknis untuk
melaksanakan uji dan evaluasi serta penetapan Laik Fungsi
Jalan untuk jalan umum yang meliputi jalan nasional, jalan
provinsi, dan jalan kabupaten/kota.
 Tujuan :
a. mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan yang meliputi
TUR, BIN, BANG, WAS; dan
b. tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan
keselamatan, kelancaran, ekonomis, dan ramah
lingkungan.
5
INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT
PERMEN PU NO.11/PRT/M/2010 TENTANG TATA
CARA DAN PERSYARATAN LAIK FUNGSI JALAN
 Lingkup Pengaturan :
a. Persyaratan Dan Pelaksanaan Uji Laik Fungsi;
b. Kategori Laik Fungsi;
c. Tim Uji Laik Fungsi;
d. Tata Cara Uji Laik Fungsi;
e. Penetapan Laik Fungsi;
f.
Pembiayaan; dan
g. Pengawasan.
6
INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT
PERMEN PU NO.20/PRT/M/2010 TENTANG PEDOMAN
DAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN
 Maksud :
untuk menjamin bahwa pemanfaatan RUMAJA dan
RUMIJA selain peruntukannya, penggunaan RUMAJA
yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi
jalan dan jembatan, serta penggunaan RUWASJA dapat
dilaksanakan secara tertib.
 Tujuan :
untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran
dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan
konstruksi jalan.
7
PERMEN PU NO.
20/PRT/M/2010
INDONESIA
TRADE ASSISTANCE PROJECTTENTANG PEDOMAN
DAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN
 Lingkup Pengaturan :
a. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan
selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan
utilitas, iklan, media informasi, bangun–bangunan, dan
bangunan gedung di dalam ruang milik jalan;
b. penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan
perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan
jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi,
muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi
standar; dan
c. Penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak
mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan
konstruksi jalan.
8
INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT
PERMEN PU NO. 11/PRT/M/2011 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS

Tujuan :
a. memberikan pedoman penyelenggaraan jalan
khusus bagi penyelenggara jalan khusus;
b. terwujudnya tertib penyelenggaraan jalan; dan
c. tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan
keselamatan, kelancaran, ekonomis, dan ramah
lingkungan.
9
INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT
PERMEN PU NO. 11/PRT/M/2011 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS
 Lingkup Pengaturan :
a. pengaturan;
b. pembinaan;
c. Pembangunan; dan
d. pengawasan.
10
PERMEN PUINDONESIA
NO. 13/PRT/M/2011
TENTANG TATA
TRADE ASSISTANCE PROJECT
CARA PEMELIHARAAN DAN PENILIKAN JALAN
 Maksud :
sebagai acuan bagi penyelenggara jalan dalam
pelaksanaan pemeliharaan dan penilikan jalan.
 Tujuan :
a. mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan
pemeliharaan jalan;
b. mewujudkan pelayanan jalan yang sesuai standar
pelayanan minimal; dan
c. mewujudkan ketertiban dalam penggunaan bagianbagian jalan.
11
PERMEN PUINDONESIA
NO. 13/PRT/M/2011
TENTANG TATA
TRADE ASSISTANCE PROJECT
CARA PEMELIHARAAN DAN PENILIKAN JALAN
 Lingkup Pengaturan :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
rencana umum pemeliharaan jalan;
survey pemeliharaan jalan;
pemrograman pemeliharaan jalan;
pembiayaan pemeliharaan jalan;
perencanaan teknis pemeliharaan jalan;
pelaksanaan pemeliharaan jalan;
penilikan jalan;
pengawasan termasuk pemantauan dan evaluasi,
serta pelaporan kegiatan pemeliharaan Jalan N,
P, K/K; dan
i. peran masyarakat dalam pemeliharaan jalan.
12
INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT
PERMEN PU NO. 19/PRT/M/2011 TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA
PERENCANAAN TEKNIS JALAN
 Maksud :
sebagai panduan bagi para penyelenggara jalan
dalam penyelenggaraan jalan.
 Tujuan :
a. tertib penyelenggaraan jalan yang meliputi Tur,
Bin, Bang, Was, dan
b. tersedianya Jalan yang mewujudkan keselamatan,
keamanan, kelancaran, ekonomis, kenyamanan,
dan ramah lingkungan.
13
PERMEN
PU NO.
TENTANG
INDONESIA
TRADE19/PRT/M/2011
ASSISTANCE PROJECT
PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA
PERENCANAAN TEKNIS JALAN
 Lingkup Pengaturan :
berlaku untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan
kabupaten, dan jalan kota yang meliputi :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
kecepatan rencana;
lebar badan jalan;
kapasitas jalan;
jalan masuk;
persimpangan sebidang dan fasilitas berputar balik;
bangunan pelengkap jalan;
perlengkapan jalan;
penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya; dan
ketidak terputusan jalan.
14
PERMEN
PU NO.19/PRT/M/2011
TENTANG
INDONESIA
TRADE ASSISTANCE PROJECT
PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA
PERENCANAAN TEKNIS JALAN
 Lingkup Pengaturan :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
fungsi jalan;
kelas jalan;
bagian-bagian jalan;
dimensi jalan;
MST, volume lalu lintas, dan kapasitas jalan;
persyaratan geometrik jalan;
konstruksi jalan;
konstruksi bangunan pelengkap jalan;
perlengkapan jalan;
kelestarian lingkungan hidup; dan
ruang bebas.
15
PERMEN PU NO.
1/PRT/M/2012
TENTANG PEDOMAN
INDONESIA
TRADE ASSISTANCE PROJECT
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JALAN
 Maksud :
sebagai pedoman bg masyarakat dlm penyelenggaraan
Jalan.
 Tujuan :
untuk mengatur peran masyarakat dlm penyelenggaraan
Jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa agar
tertib dan teratur.
 Lingkup Pengaturan :
klasifikasi masyarakat, peran masyarakat, dan prosedur
peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan.
16
PERMEN PU INDONESIA
NO.2/PRT/M/2012
TENTANG PEDOMAN
TRADE ASSISTANCE PROJECT
RENCANA UMUM JARINGAN JALAN
 Maksud :
untuk digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana
Umum Jangka Panjang dan Jangka Menengah Jaringan
Jalan.
 Tujuan :
untuk menjamin terwujudnya ketertiban dalam
penyusunan Rencana Umum Jangka Panjang dan Jangka
Menengah Jaringan Jalan.
 Lingkup Pengaturan :
Peraturan Menteri ini mencakup pedoman Penyusunan
RUJPJJ, RUJMJJ, Monitoring, Evaluasi dan Kaji Ulang.
17
PERMEN PU NO.
03/PRT/M/2012
TENTANG PEDOMAN
INDONESIA
TRADE ASSISTANCE PROJECT
PENETAPAN FUNGSI JALAN DAN STATUS JALAN
 Maksud :
sebagai pedoman untuk mengatur penetapan jalan
umum menurut fungsi jalan dan status jalan.
 Tujuan :
a. mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan; dan
b. mewujudkan kepastian hukum mengenai fungsi
jalan dan status jalan.
 Lingkup Pengaturan :
a. penetapan dan perubahan fungsi jalan; dan
b. penetapan dan perubahan status jalan.
18
PERMEN PU NO.
04/PRT/M/2012
TENTANG TATA CARA
INDONESIA
TRADE ASSISTANCE PROJECT
PENGAWASAN JALAN
 Maksud :
sebagai pedoman tata cara:
a. pengawasan jalan secara umum;
b. pengawasan jalan nasional;
c. pengawasan jalan provinsi;
d. pengawasan jalan kabupaten/kota; dan
e. pengawasan jalan desa.
 Tujuan :
untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan.
 Lingkup Pengaturan :
pengawasan jalan secara umum terhadap seluruh status
jalan, serta pengawasan jalan N, P, K/K, dan pengawasan
jalan desa.
19
INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT
PERMEN PU NO. 05/PRT/M/2012 TENTANG PEDOMAN
PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALAN

Maksud :
sebagai Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem
Jaringan Jalan bagi penyelenggaraan jalan agar
meningkatkan fungsi jalur tanaman pada RUMIJA
sehingga menciptakan suasana lingkungan sepanjang
jalan yang lebih nyaman, indah dan aman.
 Lingkup Pengaturan :
a. Perencanaan Penanaman;
b. Pelaksanaan Penanaman; dan
c. Pemeliharaan tanaman.
20
PERMEN
PU NO.
07/PRT/M/2012
TENTANG
INDONESIA
TRADE
ASSISTANCE PROJECT
PENYELENGGARAAN PENGKAJIAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DI BIDANG JALAN
 Maksud :
sebagai pedoman bagi penyelenggara jalan, dalam
menjalankan fungsi pembinaan, berkaitan dengan litbang.
 Tujuan :
a. meningkatkan mutu dan kinerja jalan, mengembangkan
potensi sumber daya, dan memberi nilai tambah dalam
penyelenggaraan jalan;
b. mengoptimalkan kegiatan pengkajian, Litbang di bidang
jalan dengan tertib, efisien dan efektif;
c. menghasilkan ilmu pengetahuan terapan dan teknologi
aplikatif yang inovatif, dan kompetitif;
d. meningkatkan pemanfaatan hasil pengkajian, penelitian,
dan pengembangan; dan
e. mewujudkan budaya penelitian.
21
INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT
PERMEN PU NO. 07/PRT/M/2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGKAJIAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DI BIDANG JALAN
 Lingkup Pengaturan :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
penyelenggara, pelaksana, dan pelaksanaan;
hasil dan pemanfaatan;
alih teknologi kekayaan intelektual;
pemberdayaan dan kerjasama;
pelayanan;
pembiayaan dan kelengkapan pendukung; dan
pemantauan dan evaluasi.
22
PP No. 15/2005 Tentang Jalan Tol
PP No. 44/2009 Tentang Perubahan atas PP No. 15/2005 Tentang Jalan Tol
INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT
PP No. 43/2013 Tentang Perubahan Kedua atas PP No. 15/2005 Tentang Jalan Tol
Permen PU
No. 10/PRT/M/2006
Ttg Tata Cara Penggunaan
Dana Badan Usaha Untuk
Pengadaan Tanah Jalan Tol.
Permen PU
No. 11/PRT/M/2006
Ttg Wewenang dan Tugas
Pnylnggaraan Jln Tol Pd
Ditjen Bima, BPJT & Bdn
Usaha Jalan Tol.
Permen PU
Permen PU
No. 01/PRT/M/2007 Ttg
Petunjuk Teknis Penelitian,
Pngembngn dan
Pemberdayaan Jalan Tol.
Permen PU
No. 02/PRT/M/2007
Ttg Petunjuk Teknis
Pemeliharaan Jln Tol dan
Jalan Penghubung.
Permen PU
No. 14/PRT/M/2008
Ttg Perubahan Ats Permen PU
No. 04 Thn 2007 Ttg Tata Cara
Pnggunaan Dana Bergulir Pd
BLU, BPJT Utk Pngdaan Jln Tol.
Permen PU
No. 06/PRT/M/2010
Ttg Pedoman Evaluasi
Penerusan Pengusahaan
Jalan Tol.
Permen PU
Permen PU
No. 02/PRT/M/2011
Ttg Perubahan Atas Permen
PU No.12/PRT/M/2008 Ttg
Tata Cara Pelaksanaan
Dukungan.
Permen PU
No. 10/PRT/M/2012
Ttg Perubahan Atas Permen
PU No. 01/PRT/M/2010 Ttg
Organisasi & Tata Kerja BLU
Bid. Pendanaan
Permen PU
No. 13/PRT/M/2010 Ttg
Pedoman Pengadaan Pengu
sahaan Jalan Tol.
No. 16/PRT/M/2014
Ttg Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Jalan Tol.
No. 16/PRT/M/2006
Ttg Pengadaan Tanah Tol
Trans Jawa.
Permen PU
No. 15/PRT/M/2014
Ttg Perubahan Kedua Atas
Permen PU No. 295 /PRT
/M/2005 Tentang BPJT.
23
2. INFORMASI PRODUK, STANDAR, PEDOMAN DAN MANUAL
BIDANG BINA MARGA (PERENCANAAN, PELAKSANAAN,
OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN)
FAMILY TREE PENGATURAN
PENYELENGGARAAN JALAN
UNDANG-UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG JALAN
• PP No. 15/2005 TENTANG JALAN TOL
• PP No. 44/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP No. 15/2005
TENTANG JALAN TOL
• PP No. 43/2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP No.
15/2005 TENTANG JALAN TOL




PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 34 TAHUN 2006
TENTANG JALAN
PERENCANAAN
PELAKSANAAN
OPERASIONAL
PEMELIHARAAN
128 NSPK
43 NSPK
20 NSPK
54 NSPK
Norma : Aturan atau ketentuan yang mengikat dalam melaksanakan penyelenggaraan jalan
Standar : Spesfikasi teknis sebagai acuan dalam penyelenggaraan jalan
Pedoman : Acuan dalam penyelenggaraan jalan yang bersifat umum dijabarkan lebih lanjut
dan disesuaikan dengan kondisi karakteristik daerah setempat
Kriteria : Ukuran sbg dasar penilaian atau proses dlm tahapan penyelenggaraan jalan.
24
INDONESIA TRADE
ASSISTANCE PROJECT
3. TINDAK LANJUT
DIREKTORAT
JENDERAL
BINA MARGA TERHADAP PRODUK HUKUM
BIDANG PENYELENGGARAAN JALAN
• Surat Sesditjen Bina Marga No: hk.01.07-bs/756
tanggal 23 November 2012 kepada seluruh Kepala
Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
perihal evaluasi atas Peraturan Menteri PU bidang
penyelenggaraan jalan.
Pada intinya : pelaporan atas implementasi seluruh
permen pu bidang jalan (apabila ada kendala,
disharmonis, bertentangan dengan peraturan
lainnya, perlu juklak/juknis dsb.)
Untuk penyempurnaan permen tsb.
25
3. (LANJUTAN...)
INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT
•
Surat Direktur Jenderal Bina Marga No: um.01.03-bs/316 tanggal
17 April 2013 kepada seluruh Kepala Balai Besar/Balai PJN
perihal pemberitahuan mengenai ketentuan batasan waktu
dalam Permen PU No. 11/PRT/M/2010 dan Permen PU No. 20
/PRT/M/2010
Pada intinya:
A. Pasal 21 ayat (1) Permen PU No. 11/PRT/M/2010 pemenuhan
kategori laik fungsi ruas jalan paling lambat 3 tahun sejak
Permen PU ini diberlakukan (19 Oktober 2010), sehingga
batas waktu pemenuhan kategori laik fungsi jalan akan
segera berakhir.
B. Pasal 45 ayat (2) Permen PU No. 20 /PRT/M/2010
Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan
disesuaikan dengan ketentuan Permen PU ini paling lambat 2
tahun sejak tanggal ditetapkan (29 Desember 2010),
sehingga telah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.
26
INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT
4. INFORMASI PRODUK HUKUM DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
4.1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
• Permen PU No. 10/PRT/M/2010 Tentang Tata
Naskah Dinas
• SE Menteri PU NO. 13/SE/M/2005 Tentang
Tata Cara Mempersiapkan Naskah Produk
Hukum Di Lingkungan Departemen PU.
27
4.2. JENIS-JENIS PRODUK HUKUM DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT
• PERATURAN MENTERI
Permen adalah ketentuan pelaksanaan dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi atau mandiri, memuat
aturan yang mengikat secara umum dan memiliki daya laku
terhadap unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah,
institusi terkait, dan/atau masyarakat.
• SURAT PERINTAH
Surat Perintah/Surat Tugas adalah perintah atau penugasan
yang diterbitkan Menteri, Pejabat Eselon I atau Eselon II
kepada seseorang dan/atau beberapa orang pejabat/pegawai
dalam melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu
tertentu di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
28
INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT
• SURAT EDARAN
SE adalah kebijakan Menteri dan/atau pejabat Eselon I
atas nama Menteri yang berisi pengefektifan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau
pengaturan yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan
teknis yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah, Institusi terkait
lainnya, dan/atau masyarakat.
• KEPUTUSAN
Keputusan adalah keputusan yang diterbitkan atas dasar
suatu kebijakan yang bersifat konkrit, individual, dan
final kepada seseorang atau beberapa orang pejabat
dan/atau pegawai pada unit/satuan kerja, atau terhadap
objek-objek fisik di lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum.
29
INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT
• INSTRUKSI
Instruksi adalah petunjuk atau arahan yang diterbitkan
Menteri atau pejabat Eselon I kepada seseorang
dan/atau beberapa orang pejabat dalam melaksanakan
tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu di
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
30
INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT
5. PROSEDUR
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
5.1 DASAR HUKUM
•
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
•
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 Tentang
Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan
Presiden
•
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan
•
Peraturan Menteri PU Nomor 10/Prt/M/2011 Tentang Tata
Naskah Dinas
•
SE. Menteri PU NO. 13/SE/M/2005 Tentang Tata Cara
Mempersiapkan Naskah Produk Hukum Di Lingkungan
Departemen Pekerjaan Umum
31
INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT
5.2 MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
•
Unit Eselon II dapat mengajukan prakarsa produk hukum
sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya masingmasing, pelaksanaannya dibicarakan utk dibahas eselon I.
•
Penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan produk
hukum dapat dilakukan dengan suatu tim pada tingkat
eselon I. teknik penyusunan dan penulisan produk hukum
mengacu pada ketentuan lampiran undang-undang yang
berlaku.
•
Kerangka produk hukum yang berjenis peraturan menteri
dan keputusan menteri serta keputusan pejabat eselon I :
A. Judul;
B. Pembukaan;
C. Batang tubuh;
D. Penutup;
E. Lampiran (jika diperlukan).
32
INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT
5.3 KONSULTASI PUBLIK DAN SOSIALISASI
A.
Konsultasi publik diadakan dalam rangka
memperkenalkan suatu peraturan yang belum disahkan
sebagai bahan penyempurnaan.
B.
Sosialisasi memperkenalkan produk hukum yang telah
disahkan.
5.4 PENETAPAN DALAM BERITA NEGARA
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
Tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan yang dikeluarkan oleh:
1.
2.
3.
4.
5.
MPR;
Mahkamah agung;
Menteri;
Kepala badan;
Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh
undang-undang atau perintah undang-undang.
33
5.5 FLOWCHART PEMBENTUKAN PERATURAN
INDONESIA
TRADE ASSISTANCE PROJECT
MENTERI DI
LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PU
34
INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT
terima kasih.
semoga bermanfaat!