Slide 1

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 2

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 3

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 4

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 5

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 6

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 7

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 8

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 9

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 10

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 11

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 12

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 13

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 14

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 15

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 16

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 17

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 18

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 19

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 20

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 21

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 22

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 23

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)


Slide 24

Bahan Rapat
Panitia Antar Kementerian
Jakarta, 15 April 2015

1

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN SPAM
MAKSUD & TUJUAN
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD;
6. Apabila semua batasan telah
terpenuhi, Pemerintah
dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada usaha swasta untuk
melakukan pengusahaan atas air
dengan syarat tertentu dan ketat.

MAKSUD:
Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
memenuhi hak rakyat atas air
TUJUAN :
1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air;
2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
4. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.

PENYELENGGARAAN SPAM
Sistem
Penyediaan Air
Minum

PENYELENGGARAAN
Pengelola Air
Minum
PERENCANAAN

PENGELOLAAN

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN

Pencegahan
terhadap
Pengotoran Air

PEMELIHARAAN & REHABILITASI
PEMANTAUAN & EVALUASI

Dasar Hukum:
• UU no 11 tahun 1974 tentang
Pengairan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
10
• UU no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat
(1)

BPPSPAM

Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pembiayaan &
Tarif

Pemenuhan
Kebutuhan
Sendiri

Hak & Kewajiban
Pelanggan

Pembinaan &
Pengawasan
Gugatan Masyarakat
& Organisasi

2

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1 SPAM Jaringan Perpipaan

2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SUMUR DANGKAL,
BAK PENAMPUNG
SUMUR POMPA TANGAN
AIR HUJAN

TERMINAL AIR

BANGUNAN
PERLINDUNGAN
MATA AIR

Memberikan
kepastian kuantitas
dan kualitas air serta
kontinuitas
pengaliran air

3

PENGATURAN AMDK DAN AMIU

Izin Depot Air Minum (Air Isi Ulang) diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: (KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

Izin Air Minum Dalam Kemasan diatur dalam Peraturan Menteri yang
membidangi: Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011
tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum

4

PENCEGAHAN TERHADAP PENGOTORAN AIR

SPAM

Penyelenggaraan Sanitasi :
SANITASI

 Pengelolaan Sampah
 Penyelenggaraan SPAL

Penyelenggaraannya
dilaksanakan secara
terpadu

Prinsip Penyelenggaraan
Sanitasi:
 menjaga kelestarian
lingkungan;
 peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
 pemenuhan standar
pelayanan; dan
 tidak menimbulkan
dampak sosial

 Penyelenggaraan
SPAL domestik
 Penyelenggaraan
SPAL nondomestik
5

PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
guna
menjamin
terpenuhinya
kebutuhan pokok air minum seharihari
bagi
masyarakat
yang
memenuhi
standar
kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Pemantauan & Evaluasi

Pemeliharaan & Rehabilitasi

Pengembangan

Pengelolaan

Pelaksanaan Konstruksi
Perencanaan

6

PENGELOLA AIR MINUM

Kelompok
masyarakat

BUMN / BUMD

UPTD
UPTD

• Penyelenggaraan SPAM menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah guna
memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan;
• Prioritas utama pengusahaan atas
air diberikan kepada BUMN atau
BUMD
yang
dibentuk
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;
• Dalam hal penyelenggaraan SPAM
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD, maka Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat membentuk UPT atau UPTD.

7

BPPSPAM

BPPSPAM

Pengelolaan
SPAM

BUMN/BUMD

Tujuan :
• Peningkatan kualitas
pelayanan
• BUMN/BUMD yang
sehat dan mandiri

8

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT
Kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
pelayanan air minum oleh Pengelola Air Minum.

Kelompok
masyarakat/Bada
n Usaha

BUMN / BUMD

UPT
UPTD
D

Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola
SPAM
Koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola harus
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa untuk
mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM berhak
mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan dukungan pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola SPAM
9

PEMENUHAN KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Badan usaha dapat melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum
terjangkau pelayanan air minum
oleh Pengelola Air Minum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk
memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha,
maka berlaku ketentuan:
a. Tarif ditentukan oleh pemerintah

b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
c. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala
kepada pemerintah

Kebutuhan sendiri bagi badan
usaha adalah pemenuhan
kebutuhan air minum untuk
menunjang usaha yang bukan
merupakan usaha penyediaan air
minum, hanya berada pada
wilayah usahanya, tidak
dikerjasamakan dengan badan
usaha lain, dan tidak melayani
masyarakat umum

d. pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh
pemerintah

Badan usaha berhak mendapatkan pembinaan serta
perlindungan aset dari pemerintah

Pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan
dari Pemerintah
10

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Melaksanakan penyelenggaraaan SPAM dan SPAL
lintas Kab/Kota

Menetapkan Kebijakan dan Strategi
Nasional

Melaksanakan penyelenggaraan SPAM
yang bersifat KHUSUS, kepentingan
strategis nasional, dan lintas provinsi
Membentuk BUMN dan/atau UPT
pengelola air minum dan/atau
pengelola air limbah
memberikan izin kepada badan usaha
untuk melakukan penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri
Memberikan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kepada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat

Menetapkan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria

Menyusun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan
SPAM dan SPAL Provinsi
Menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
dan SPAL lintas kabupaten/kota
Membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi sebagai
pengelola air minum dan air limbah
Memberikan izin kepada badan usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri
Melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan SPAM dan SPAL kabupaten/kota di
wilayahnya
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Pusat
Memberikan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada Pemerintah Daerah kab/kota

dapat memfasilitasi penyediaan air minum di
kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM

11

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
(lanjutan)
Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dan SPAL di
wilayahnya

Menyusun rencana induk penyelenggaraan SPAM dan SPAL
kabupaten/kota

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan SPAM dan SPAL di wilayahnya

Membentuk BUMD dan/atau UPTD pengelola air minum dan
pengelola air limbah

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL kepada
Pemerintah Daerah Provinsi

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Melakukan pencatatan untuk koperasi/ kelompok/
himpunan/ badan pengelola SPAM yang menyampaikan
laporan sebagai Pengelola Air Minum
Memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
Memenuhi akses pelayanan masyarakat terhadap air limbah
di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan

Pemerintah
Desa

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan
SPAL kabupaten/kota

Memberi pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kepada pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL

Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM dan SPAL di tingkat kelompok
masyarakat
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan SPAM
dan SPAL di wilayahnya kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan SPAM, pemerintah
kab/kota dapat melakukan kerjasama antar
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

12

PEMBIAYAAN DAN TARIF / RETRIBUSI / IURAN

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan
SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya

BUMN

Tarif
(KEPMEN)

BUMD

Tarif
(Perkada)

UPT

Retribusi
(KEPMEN)

UPTD

Retribusi
(Perda)

Sumber Dana
•
•
•
•

Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;
BUMN atau BUMD;
dana masyarakat; dan/atau
sumber dana lain yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan

Kelompok
Masyarakat

Iuran Masyarakat
(Kesepakatan Bersama)

13

PELIBATAN SWASTA

1.

Dalam hal BUMN atau BUMD pengelola air minum belum mampu mengembangkan
SPAM baik di dalam maupun di luar wilayah pelayanannya, maka masih dapat

diizinkan untuk melakukan sebagian penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dengan
prinsip tertentu.

2.

Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha harus di bawah penugasan BUMN atau BUMD
pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat
Izin Pengambilan Air yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

4.

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha tidak boleh untuk penyelenggaraan SPAM secara
keseluruhan;

b.

penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut
14

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MK

Prioritas pengusahaan air dilakukan oleh BUMN/BUMD

15

OPSI PELIBATAN SWASTA

BUMN/BUMD

Unit
Pembelian
Air Curah

Sistem
Transmisi
Air Baku

Sistem Distribusi

Reservoir

Sumber
Air Baku

Investasi dan/atau pengoperasian
oleh badan usaha

IPA

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

UNIT PELAYANAN

16

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

Investasi jaringan
perpipaan oleh swasta

UNIT PELAYANAN

17

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

investasi dan/atau
pengoperasian
teknologi

UNIT PELAYANAN

Penerapan teknologi
pada unit SPAM
18

OPSI PELIBATAN SWASTA (Lanjutan)

BUMN/BUMD

Reservoir
IPA

Sumber
Air Baku

Sistem Distribusi
Sistem
Transmisi
Air Baku

UNIT AIR BAKU

UNIT PRODUKSI

UNIT DISTRIBUSI

kombinasi skema yang
disesuaikan dengan
kondisi lapangan

UNIT PELAYANAN

19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah
Pusat

Pemerintah
Daerah

Pembinaan meliputi :
 koordinasi dalam pemenuhan
kebutuhan air minum*
 pemberian norma, standar,
prosedur, dan kriteria
 pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
 pemberian bantuan teknis
dan bantuan program
 pendidikan dan pelatihan

Pemerintah
Pusat

Pengawasan

Pembinaan

Pengelola
Air Minum dan Kelompok Masyarakat

BUMN
UPT

BUMD
Pemerintah
Daerah

UPTD
Kelompok
Masyarakat

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat
mengambil alih sementara BUMN/BUMD
yang tidak memenuhi kinerjanya
* Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

20

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

• Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan
sarana penyediaan air minum.
• Gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu
yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

21

KETENTUAN PERALIHAN

Pemenuhan kebutuhan sendiri oleh badan usaha dalam
penyelenggaraan SPAM yang telah ada atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan dalam waktu
2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Perjanjian penyelenggaraan SPAM dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

22

TERIMA KASIH

KEWENANGAN LINTAS KEMENTERIAN
NO

KEMENTERIAN

MATERI PENGATURAN

PASAL

1

Kementerian
Kesehatan

Kualitas air yang dihasilkan
penyelenggaraan SPAM

Pasal 5

2

Kementerian
Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan
Nondomestik

Pasal 12

3

Kementerian
Negeri

SPAL

Dalam Pedoman pengaturan tarif air
minum

Pasal 43 ayat (8)