Transcript Lihat

PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)
(Masukan untuk Penyusunan Penyusunan Peraturan PerundangUndangan tentang Penyelenggaraan SPAM)
oleh:
Budiman Arif
(Anggota Ikatan Ahli Tekhnik Penyehatan dan Lingkungan Indonesia)
POKOK BAHASAN
Latar Belakang;
2. Sistem Penyediaan Air Minum;
1.
a.
b.
SPAM Individual (bukan jaringan perpipaan/BJP);
SPAM Terpusat (Jaringan Perpipaan/JP)
Permasalahan
dalam
Pengelolaan
dan
Pengembangan SPAM;
4. Masukan untuk Penyusunan Peraturan PerundangUndangan tentang Penyelenggaraan SPAM.
3.
Latar Belakang (1)
• Air Minum adalah salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan
keberlanjutan kehidupan manusia;
• Pelayanan Air Minum dan Sanitasi yang kurang layak, mengakibatkan
menurunnya derajat kesehatan;
 Indonesia → 37 penyakit tradisional dan diare penyebab kematian ke 2 bagi
Balita; (Kemenkes)
 Global (PBB) → 4 juta jiwa/tahun meninggal dunia
terutama di negara
berkembang.
 Perhatian PBB -> Komitmen global seperti Dekade Air Minum dan Sanitasi
(1980-1990), MDG’s (1990-2015) dan universal akses (2015-2025);
Latar Belakang (2)
• Perkembangan pelayanan Air Minum di Indonesia:
 Akhir pemerintah Hindia Belanda (1945) → kap. 3000 ltr/dtk (8 %
pend. Perkotaan, khusus kota besar dan sedang) untuk melayani
warga Belanda dan ambtenaar (warga kelas atas);
 Awal Orde Baru (1969) → kap. 9000 ltr/dtk (19 % pend. Perkotaan,
di kota-kota Metro, Besar dan Sedang);
 Tahun 1993  38 % cakupan pelayanan
 Akhir Orde Baru (1998) → 39% penduduk perkotaan,
 Tahun 2013 → 68 % akses aman air minum
• Penyediaan Air Minum juga menunjang pertumbuhan ekonomi
negara;
• Sasaran Pemerintah tahun 2019 → 100 % Akses air minum
aman.
• Saat ini pemerintah sedang menyusun RPP Penyelenggaraan
SPAM
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari (Air Minum) adalah air
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari guna mencapai
kehidupan yang bersih, sehat, dan produktif antara lain untuk
ibadah, minum, masak, mandi, cuci dan peturasan.
air untuk
memenuhi
kebutuhan
hidup seharihari
IBADAH
MCK
MASAK
MINUM
Kebutuhan pokok sehari-hari
GUNA MENCAPAI KEHIDUPAN YANG SEHAT, BERSIH DAN PRODUKTIF
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Individual)
Sumur gali/pompa, mengambil langsung ke sumber air
(mata air, sungai, danau) menampung air hujan, dll
Sistem ini umumnya ada di perdesaan;
MENGAMBIL LANGSUNG DARI SUNGAI
MENGAMBIL LANGSUNG DARI MATA AIR
PENAMPUNGAN AIR HUJAN
6
SPAM Jaringan Perpipaan (Terpusat)
1. SPAM dengan Jaringan Perpipaan, terdiri :
a. Teknis → unit produksi, unit distribusi dan pelayanan (SR-HU)
b. Non Teknis → kelembagaan, pengaturan, pendanaan dan peran serta
Masyarakat
2. Merupakan prasarana dan sarana dasar di permukiman.
3. Pemanfaat ikut menanggung pembiayaan dalam bentuk iuran yang
diberikan kepada Pengelola (pasal 14 ayat (2) dan (3) UU No.11
tahun 1974)
PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SPAM
a. SPAM Individual (BJP)
KONDISI
1. Pelayanan BJP saat ini masih cukup tinggi terutama di
pedesaan/Kabupaten.
2. Sampai 5 – 10 tahun ke depan masih akan menjadi
andalan pencapaian akses air minum aman
PERMASALAHAN
1. Upaya dan dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap pengembangan
SPAM ini (dari BJP tidak terlindungi menjadi BJP terlindungi/aman) masih sangat
terbatas;
2. Kawasan-kawasan yang pada saat tertentu secara rutin terjadi kelangkaan air
minum dan memerlukan bantuan Pemerintah, masih belum dapat dilayani sehingga
terpaksa mengusahakan sendiri dengan biaya yang tinggi;
PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SPAM (2)
a. SPAM Individual (BJP)
PERMASALAHAN
1.
2.
3. Upaya untuk lebih memudahkan akses Masyarakat ke sumber-sumber air masih
terbatas;
4. Pemerintah Daerah yang sebetulnya lebih dekat kepada masyarakat pengguna BJP,
pembinaannya masih terbatas;
5. Inovasi teknologi untuk SPAM BJP belum berkembang.
PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SPAM (3)
. SPAM Terpusat (JP)
KONDISI
Paling aman(mudah diawasi dan dikendalikan) umumnya di daerah
Perkotaan
PERMASALAHAN
Aspek Teknis Teknologis:
1.
Dalam pengelolaan SPAM JP ini banyak yang kurang/tidak memperhatikan kaedahkaedah teknis, sehingga pelayanannya kurang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan
kontinuitas mengakibatkan pemakaian AMDK dan AMIU secara berlebihan.
2.
Dalam pengembangan SPAM JP ini masih banyak yang belum memiliki dokumen
standar, seperti: RISPAM, FS dan DED;
3.
Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan air untuk kawasan-kawasan yang
memiliki keterbatasan air baku masih belum berkembang;
4.
Keterpaduan pengembangan SPAM dengan sanitasi masih terbatas.
PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SPAM (4)
b. SPAM Terpusat (JP)
PERMASALAHAN
Aspek Pendanaan:
1. Kebutuhan biaya investasi untuk pengembangan SPAM, walaupun setiap
tahun dana dari Pemerintah Pusat meningkat tajam, tetapi masih jauh dari
kebutuhan yang diperlukan, sehingga peran serta masyarakat dan badan
usaha swasta masih diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan;
2. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pengembangan SPAM di daerahnya
masih rendah, walaupun sesuai Peraturan Perundang-undangan telah menjadi
urusan wajib Pemerintah Daerah (prioritas Pemda → Pendidikan, Kesehatan
curative dan Infrastruktur jalan.
3. Pembinaan Pemda agar PDAM lebih mandiri dan berkembang masih sangat
terbatas;
4. Inovasi-Inovasi untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari luar
pemerintah (CSR, pinjaman kepada lembaga keuangan, dan Masyarakat)
masih terbatas;
5. Masih banyak PDAM yang menerapkan tarif di bawah harga pokok produksi
PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SPAM (5)
b. SPAM Terpusat (JP)
PERMASALAHAN
ASPEK KELEMBAGAAN
1. Institusi dinas di daerah belum sepenuhnya melaksanakan fungsi
regulator dan pembinaan;
2. Masih banyak Pemerintah Daerah yang belum memiliki kebijakan dan
strategi (Jakstrada pengembangan SPAM) yang jelas;
3. Masih banyak PDAM sebagai penyelenggara SPAM di daerah dalam
kondisi tidak sehat (± 49 %);
4. Ketersediaan SDM yang professional baik pada regulator maupun
operator;
5. Pemekaran wilayah di beberapa kab/Kota, mendorong pemekaran
PDAM yang berdampak inefisiensi sehingga sebaiknya diawali dengan
pembentukan UPTD;
6. Pelaksanaan pengembangan SPAM regional, masih terkendala masalahmasalah administrasi/kewenangan;
PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SPAM (6)
b. SPAM Terpusat (JP)
PERMASALAHAN
ASPEK AIR BAKU
1. Kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di beberapa lokasi semakin menurun;
2. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku, masih kurang;
3. Rencana pengalokasian penggunaan air baku, masih belum lengkap sehingga
menimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna;
4. Masih banyak penyelenggara SPAM yang belum memiliki surat izin pemanfaatan air
baku (SIPA);
5. Peraturan perizinan penggunaan air baku di beberapa daerah tidak selaras dengan
Peraturan yang lebih tinggi, sehingga terdapat kendala dalam pemanfaatan air baku
lintas wilayah;
6. Pemerintah Daerah dan penyelenggara SPAM, umumnya belum memiliki perencanaan
kebutuhan air baku;
7. Terjadinya konflik antar wilayah dan pengguna atas penggunaan sumber air akibat
ketidakseimbangan antara ketersediaan air baku dan kebutuhan, dan/atau akibat
pemekaran wilayah;
PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SPAM (7)
b. SPAM Terpusat (JP)
PERMASALAHAN
ASPEK PENGATURAN
1. NSPK di tingkat nasional belum ditindaklanjuti menjadi pengaturan di
daerah;
2. Pengaturan pemanfaatan air tanah di dalam wilayah pelayanan PDAM
yang telah dilayani SPAM perpipaan belum ada;
3. Pengaturan yang mengatur terpenuhinya kepentingan yang seimbang
antara pelanggan dan penyelenggara SPAM belum tegas;
4. Masih banyak penyelenggara SPAM yang tidak memiliki business plan;
5. Air Minum yang didistribusikan dari SPAM, masih banyak yang belum
memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas serta kehilangan air
teknis/fisik masih tinggi;
6. Pelaksanaan konstruksi fisik SPAM masih ada yang belum mengikuti
perencanaan teknis yang lengkap dan benar;
PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SPAM (8)
b. SPAM Terpusat (JP)
PERMASALAHAN
ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT
1. Air masih dipandang hanya sebagai benda sosial, meskipun
pengolahan air baku menjadi air minum yang siap di rumah
tangga memerlukan biaya relatif besar dan masih dianggap
penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagai urusan
pemerintah saja;
2. Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah;
3. Lembaga penyelenggara SPAM perdesaan masih lemah,
mengakibatkan rawannya keberlanjutan SPAM yang dibangun;
4. Pembinaan Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Pemerintah Desa
kepada kelompok Masyarakat sebagai pengelola SPAM masih
kurang.
MASUKAN UNTUK PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PENYELENGGARAAN
SPAM (1)
1. Dalam penyusunan RPP Penyelenggaraan SPAM
diharapkan dapat
mengatasi masalah-masalah yang ada dalam point nomor 3 (permasalahan
dalam pengembangan SPAM);
2. Perlu adanya institusi yang fokus menangani Pembinaan pengelolaan SPAM
agar menjadi pengelola SPAM yang mandiri;
3. Perlu
adanya
keterpaduan
dengan
pengembangan
sanitasi
untuk
perlindungan air baku;
4. Peran Serta badan usaha swasta dalam penyelenggaraan SPAM perlu diatur
secara ketat sehingga tidak menghilangkan penguasaan negara atas air dan
kewajiban negara dalam memenuhi hak rakyat atas air
5. Perhatian
terhadap
pengembangan
SPAM
BJP,
perlu
ditingkatkan
(mempermudah akses dan bila belum tuntas, diperlukan sasaran antara →
lebih baik dan lebih mudah dari sebelumnya.)
MASUKAN UNTUK PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PENYELENGGARAAN
SPAM (2)
1.
2.
3.
4.
5.
6. Pengaturan penyelenggaraan SPAM harus dapat meningkatkan
kualitas dan cakupan pelayanan sehingga pengeluaran
masyarakat untuk konsumsi air minum tidak berlebihan.
7. Pengaturan di bidang penyelenggaraan SPAM harus berpihak
kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi hak
rakyat atas air, tetapi juga tidak mengabaikan kebutuhan dalam
rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.