Transcript KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja © Pusat K3

KEBIJAKAN DAN
PERATURAN PERUNDANGAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K3)
Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja
© Pusat K3
HIPERKES DAN KESELAMATAN
KERJA
HIPERKES = HIGIENE PERUSAHAAN
ERGONOMI
KEDOKTERAN
KESEHATAN KERJA
HIPERKES DAN KESEH. KERJA = KESEHATAN DAN KESEL. KERJA
= K3
(OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY/OHS/OSH)
Tujuan
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3):
o
o
mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja;
terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan
produktif.
-TEKNOLOGI
-INFORMASI
DUNIA
KERJA
INDUSTRIALISASI
GLOBALISASI
K3 dan Globalisasi
Daya Saing
K3
• HAM
• Corporate Social
Responsibility
Standar Internasional
ISO 9000, ISO 14000,
SMK3, OSHAS
Kualitas SDM ASEAN
Human Development Index (IPM)
2002
Rank
28
ASEAN
2003
Rank
ASEAN
2004
Rank
ASEAN
2005
2005
Rank
ASEAN
Rank
10 teratas
Singapore
28
Singapore
Singapore
25
Singapore
1
Norway
Brunei
31
Brunei
Brunei
33
Brunei
2
Iceland
58
Malaysia
58
Malaysia
59
Malaysia
61
Malaysia
3
Australia
74
Thailand
74
Thailand
76
Thailand
73
Thailand
4
Luxemburg
85
Philippines
85
Philippines
83
Philippines
84
Philippines
5
Canada
110
Vietnam
109
Vietnam
111
Indonesia
108
Vietnam
6
Sweden
112
INDONESIA
112
INDONESIA
112
Vietnam
110
Indonesia
7
Switzerland
-
Cambodia
130
Cambodia
Cambodia
129
Myanmar
8
Ireland
-
Myanmar
131
Myanmar
Myanmar
130
Cambodia
9
Belgium
-
Laos
135
Laos
Laos
133
Laos
10
Tolok Ukur HDI : - pendidikan
- kesehatan
- ekonomi
Jumlah negara 177 (2005)
United States
Country Competitiveness Vs Safety
Kerugian Perusahaan akibat Kecelakaan dan
Penyakit Akibat Kerja
Hilang dan rusaknya material/produk
Terhentinya proses produksi
Hilangnya tenaga terampil & pengalaman
Menurunnya kredibilitas perusahaan
Hilangnya keuntungan
Hilangnya waktu kerja
Pengeluaran biaya pengobatan, perawatan dll
Estimasi ILO:
 1.2 juta tenaga kerja (0.04%) meninggal
setiap tahun akibat kecelakaan dan PAK
 250 juta kecelakaan kerja / tahun
 160 juta PAK / tahun
 Kerugian akibat kecelakaan dan PAK
seluruh dunia rata-rata 4% dari GDP
FAKTOR-FAKTOR
RESIKO KECELAKAAN KERJA
PAK
KESEHATAN
APD
TENAGA
KERJA
PROSES
BAHAN
Kec. Kerja
KESELAMATAN
APM
ALAT
POLUSI
LINGKUNGAN
NAB
ts@utps-k3
Kebijakan dibidang K3
UU No.1 Tahun 1970:
• Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi
memegang Kebijakan Nasional dibidang
(K3).
1. Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah & Kewenangan Propinsi sbg Daerah Otonomi.
Pasal 2 ayat 3 yaitu:
a. Penetapan kebijakan hubungan industrial,
perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja.
b. Penetapan standar keselamatan kerja, kesehatan kerja,
hygiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi.
c. Penetapan pedoman Penentuan kebutuhan fisik
minimum.
3. Kepmendagri 130- 67 th 2002
4. UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
PEMBINAAN K3
TENAGA
KERJA
PERALATAN,
MESIN DAN
INSTALASI
ORGANISASI
PERUSAHAAN
MANAJEMEN
BANGUNAN
& SARANA
KESEJAHTERAAN
BAHAN/
MATERIAL
MASALAH PERUSAHAAN
 Komitmen kurang
 Pengetahuan & ketrampilan rendah
 Kemampuan untuk penerapan
 Belum masuk perencanaan
 Fasilitas belum tersedia
 P2K3 belum maksimal
MASALAH PEMERINTAH
 Peraturan perundangan kurang
 Koordinasi antar instansi kurang
 Pemanfaatan jar. informasi kurang
 Penegakan hukum kurang
 Luasnya jangkauan
ISU-ISU
1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja belum
komprehensif, umumnya PKK masih bersifat kuratif
2. Pelaporan PAK, masih sangat kurang
3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3), peran Kesehatan Kerja masih kurang
4. Pengendalian Bahan Kimia berbahaya dan limbah
industri, kasus kecelakaan dan pencemaran masih
cukup tinggi
5. Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Tempat
Kerja,
6. Program Bebas Narkoba di Tempat Kerja,
Primering
Organic Solvent
Cementing
Primering Phylon
Trimming
Noise
Pounching
Trimming
Emboss cutting line
Rubber sole
heating
Heat stress
Prolonged standing
Cutting
Rubber sole
heating
Assembling
Assembling Press Bottom
Prolonged sitting
Sewing
Emboss cutting line
Trimming
Assembling Lean
Primering Phylon
Lifting and pushing
Rubber Sole preparing
Packing
Rubber Sole
Mental stress
Assembling Lean
Pembinaan & Pengawasan
Lingkungan Kerja
 PMP 7 tahun 1964 Sanitasi dan penerangan
 UU No. 3 tahun 1969 Persetujuan Con. ILO No. 120 ttg
hygiene dalam perniagaan.
Standar faktor bahaya
di lingkungan kerja
 SE No. 1 tahun 1997 tentang NAB Kimia
(SNI 19 – 0232 -2005)
 Kepmennaker No.Per. 51/Men/1999
tentang NAB Fisika (SNI 19 – 7063 –
2004)
Peraturan berkaitan dengan
bahan kimia
 PP No. 7 tahun 1973 tentang Pengawasan
Pestisida.
 Kepmennaker No Kep 187/Men/1999 tentang
Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di
Tempat kerja
 Permennaker No. Per. 03/Men/1986 tentang
syarat- syarat K3 di tempat kerja yang
mengelola Pestisida.
Pengawasan lingkungan kerja yang
menggunakan asbes
 Permennaker No. Per. 03/Men/1985
tentang K3 pemakaian Asbes.
Peraturan yang berkaitan dengan
Sanitasi dan Pengelola makan
 Instruksi Mennaker No Ins 01/Men/1988 tentang
peningkatan pengawasan dan penertiban terhadap
pengadaan kantin dan toilet di perusahaan
 Instruksi Mennaker No Ins 03/BW/1999 tentang
pengawasan terhadap pengelolaan Makan di tempat
kerja
Peraturan yang berkaitan dengan
Sanitasi dan Pengelola makan
 Surat Edaran Mennakertrans No.SE 01/Men/1979
tentang pengadaan kantin dan ruang makan
 Surat Edaran Dirjen Bina Hub Ketenagakerjaan dan
pengawasan norma kerja No.SE 86/BW/1989 tentang
Perusahaan Catering yang mengelola makan bagi
Tenaga Kerja.
Rencana Tanggap Darurat (ERP)
Kepmennakertrans No. 187/1999
 Setiap instalasi berpotensi bahaya besar harus
mempunyai Rencana Tanggap Darurat, yg
mencakup:
a. penanggulangan kebakaran
b. P3K, dekontaminasi, antidote dll
(Medical Emergency Team)
Dokter harus berperan aktif dlm RTD
Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Kerja
 Organisasi / Lembaga
 Personel / SDM
 Program / Kegiatan
 SMK3
ORGANISASI
Pelayanan Kesehatan Kerja
 Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982
tentang Pelayanan Kesja
 Permennaker No. Per. 333/Men/1998 tentang
Diagnosis dan Pelaporan PAK
P2K3 (Panitia Pembina K3)
 UU No. 1 tahun 1970
 Permennaker No. Per. 04/Men/1987 tentang
P2K3
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
PERMENAKERTRANS NO. 03 /1982
 TUGAS POKOK :
PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF,
DAN REHABILITATIF.
 DIPIMPIN DAN DIJALANKAN OLEH
DOKTER KESEHATAN KERJA
 BENTUK :
Diselenggarakan sendiri
Bekerja sama
Bersama-sama perusahaan lain
Personel yang kompeten
•
Dokter pemeriksa kesehatan TK:
• UU No.1/1970 pasal 8
• Permenaker No.01/1976
• Permenaker No.02/1980
•
Paramedis: Permenaker No.01/1979
•
Ahli K3: Permenaker No.02/1992
•
Ahli K3 Kimia:
Petugas K3 Kimia
Kepmennaker No. 187/Men/1999
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
PERMENAKERTRANS NO. 03 /1982

TUGAS POKOK PELAYANAN KESEHATAN KERJA :
1.
2.
3.
4.
5.
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
Penyesuaian pekerjaan thd tenaga kerja
Pembinaan & pengawasan Lingkungan Kerja
Pembinaan & pengawasan sanitair
Pembinaan & pengawasan perlengkapan kesehatan
tenaga kerja
Pencegahan thd penyakit umum & PAK
6.
7. P3K
8. Pelatihan Petugas P3K
9. Perencanaan tempat kerja, APD, gizi, &
penyelenggaraan makanan di tempat kerja
10.Rehabilitasi akibat Kecelakaan atau PAK
11.Pembinaan thd tenaga kerja yg punya
kelainan.
12.Laporan berkala
Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (SMK3)


Undang-Undang No. 1 Th 1970
Undang-undang No. 13 th 2003, pasal 87



Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
yang terintegrasi dengan sistem manajemen
perusahaan.
Ketentuan mengenai sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Permenaker No. 05/Men/1996
PELAPORAN PAK
Data Jamsostek ttg Kecelakaan Kerja dan PAK
Tahun 2001
Jumlah kasus
(%)
Kecelakaan Kerja
PAK
Total
104.774
99,93
78
0,07
104.852
100
131.266.538.821
1.962.661.078
133.229.200.899
98,5
1,5
100
1.252.854
25.162.322
1.270.641
Jumlah Jaminan
(Rp)
(%)
Rata-rata
Jaminan
Perkasus (Rp)
MASALAH HIV/AIDS DI
INDONESIA
 HIV/AIDS di Indonesia sudah merupakan
epidemi.
 Diperkirakan 80.000 s/d 120.000 org hidup dg
HIV/AIDS
 Kasus terbanyak (85%) pada usia produktif (2049 tahun)
 HIV/AIDS memang tidak ditularkan di tempat
kerja tetapi akan berdampak negatif terhadap
sektor ketenagakerjaan.
Pencegahan HIV/AIDS Di
Tempat Kerja

Kepmenakertrans No 68 Th 2004 ttg
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di
Tempat Kerja

Kep Dirjen Binwasnaker No 20 Th 2005 ttg :
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan
Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
Program Bebas Narkoba
Di Tempat Kerja




Depnakertrans anggota BNN
Pembinaan Program bebas Narkoba di Tempat Kerja
Koordinasi dengan BNN dan BNP
Permennakertrans No. 11/Men/VI/2005 ttg
Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan zat
adiktif lainnya di Tempat Kerja:
 Pemeriksaan t.k dan penetapan perlu rehabilitasi
dilakukan oleh dokter yang kompeten
Peraturan perundangan Yang Berkaitan Dengan
Kesehatan Kerja
1. Konvensi ILO No. 120 (UU No. 3 Tahun 1969 ) ttg Higiene Dalam
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Perniagaan Dan Kantor-kantor.
UU No. 1 Tahun 1970 ttg Keselamatan Kerja
UU No. 3 Tahun 1992 ttg Jaminan Sosial Tenaga Kerja
UU No. 13 tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan
PP No. No. 7 tahun 1973 ttg Pengawasan Atas Peredaran,
Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.
PP No. 14 tahun 1993 ttg Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja
Kepres R.I No. 22 tahun 1993 ttg Penyakit Yang Timbul Karena
Hubungan Kerja
PMP No. 7 Tahun 1964 ttg Syarat Kesehatan, Kebersihan, Serta
Penerangan Dalam Tempat Kerja
Permenakertrans No. Per. 01/Men/1976 ttg Kewajiban Latihan
Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan
Permenakertrans No. Per. 01/Men/1979 ttg Kewajiban Latihan
Hiperkes Bagi Paramedis Perusahaan
Peraturan perundangan Yang Berkaitan Dengan
Kesehatan Kerja
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Permenakertrans No. Per. 02/Men/1980 ttg Pemeriksaan Kesehatan
Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981 ttg Kewajiban Melapor
Penyakit Akibat Kerja
Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982 ttg Pelayanan Kesehatan
Kerja
Permenaker No. Per. 03/Men/1985 ttg Keselamatan Dan Kesehatan
Kerja Pemakaian Asbes
Permenaker No. Per. 03/Men/1986 ttg Keselamatan Dan Kesehatan
Kerja Di Tempat Kerja Yang Mengelola Pestisida
Permenaker No. Per. 01/Men/1998 ttg Penyelenggaraan JPK Dengan
Manfaat Lebih Baik
Kepmenaker No. Kepts. 333 tahun 1989 ttg Diagnosis Dan Pelaporan
Penyakit Akibat Kerja
Kepmenaker No. Kep. 187/Men/1999 ttg Pengendalian Bahan Kimia
Berbahaya Di Tempat Kerja
Peraturan perundangan Yang Berkaitan Dengan
Kesehatan Kerja
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Kepmenaker No. Kep. 51/Men/1999 ttg Nilai Ambang Batas Faktor
Fisika Di Tempat Kerja
Kepmenakertrans No. Kep. 79/Men/2003 ttg Pedoman Diagnosis Dan
Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Dan Penyakit Akibat Kerja
Kepmennakertrans No. Kep. 68/Men/2004 ttg Pencegahan dan
Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
Permennakertrans No. 11/Men/VI/2005 ttg Pencegahan dan
Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,
Psikotropika dan zat adiktif lainnya di Tempat Kerja.
SE. Menakertrans No. SE. 01/Men/1979 ttg Pengadaan Kantin dan
Ruang Makan.
SE. Menaker No. SE. 01/Men/1997 ttg Nilai Ambang Batas Faktor
Kimia Di Udara Lingkungan Kerja.
SE. Dirjen Binawas No. SE. 86/BW/1989 ttg Perusahaan Catering
Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja.
Kepts. Dirjen Binawas No. Kepts. 157/BW/1989 ttg Tata Cara dan
Bentuk Laporan Penyelenggaraan Pelayananan Kesehatan Kerja
TERIMA KASIH