UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA BASUKI ARIO SENO, SKM, M.KES Padang, Senin 23 Desember 2013 Disampaikan : Kuliah Pengantar Kesehatan Kerja UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan.
Download ReportTranscript UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA BASUKI ARIO SENO, SKM, M.KES Padang, Senin 23 Desember 2013 Disampaikan : Kuliah Pengantar Kesehatan Kerja UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan.
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA BASUKI ARIO SENO, SKM, M.KES Padang, Senin 23 Desember 2013 Disampaikan : Kuliah Pengantar Kesehatan Kerja UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah selesai sesi ini mahasiswa mampu menjelaskan Prinsip Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja. UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Setelah selesai sesi ini mahasiswa mampu menjelaskan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja. • Latar belakang (Kapan UU K3 dimulai) • • • • Kenapa Perlu Peraturan Filosofi Dasar Lingkup UU K3 Tata Urutan Perundang-undangan UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA Latar belakang (Kapan UU K3 dimulai) Perlu Peraturan Filosofi Dasar Lingkup UU K3 Tata Urutan Perundang-undangan UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA Latar belakang : May Day ( 1 May) 1 Mei 1886, 400.000 buruh di AS berdemo dan ditembak – Ratusan Orang Tewas Juli 1889, Kongres Sosialis Dunia di Paris menetapkan 1 Mei sbg hari buruh Sejak 1890, 1 Mei kemudian diistilahkan dengan “May Day” UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA Latar belakang : Di Mulai di Eropa (Inggris) pada abad 19 sebagai dampak dari Revolusi Industri Revolusi Industri : Penggunaan Mesin Produksi Skala besar Mulai Terjadi Cacat akibat Kerja UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA Latar belakang : (Kapan UU K3 dimulai) Di Indonesia Belanda mulai membuat UU tentang : Keselamatan Kerja pada tahun 1910 yang bersifat Represif digantikan UU No: 1 tentang : Keselamatan Kerja yang lebih bersifat Preventif. Per UU di bid kesja dasar hukum dlm pengembangan & pelaksanaan program kesja (dasar kebijakan & oprasional) UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA Perlu dibuat Peraturan (Policy) ? Sebagai dasar hukum dlm pengembangan dan pelaksanaan program kesja (Dasar Kebijakan dan Oprasional). Menjamin Kesehatan dan Keselamatan Pekerja. Menjamin ketaatan (compliance) terhadap pemenuhan tuntutan Perundang-undangan. Menjamin Penyediaan Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan yang Standar. Menjamin terbentuknya lingkungan yang mendukung untuk terciptanya kesehatan dan kesehatan pekerja UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA Filosofi Dasar Setiap orang butuh pekerjaan Untuk hidup Untuk aktualisasi diri Setiap Pekerjaan mengandung Risiko Kesehatan Keselamatan Kematian UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA Filosofi Dasar Untuk Melindungi Pekerja Hak Azazi Manusia Amanat UU Produktifitas Untuk Mencapai Tujuan Organisasi Profit Citra Perkembangan KERANGKA PERUNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN BIDANG KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA ( LEGAL FRAMEWORKS ) TINGKAT INTERNASIONAL TINGKAT NASIONAL TINGKAT PERUSAHAAN BADAN INTERNATSIONAL ILO – WHO dll DEPARTEMEN DK3N TINGKAT PERUSAHAAN UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA KERANGKA PERUNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN BIDANG KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA ( LEGAL FRAMEWORKS ) PERUNDANGAN-UNDANGAN DAN PERATURANN 1. UUD-45 2. UNDANG-UNDANG 3. PERATURAN PEMERINTAH 4. KEPUTUSAN PRESIDEN 5. PERATURAN DAERAH STANDAR Dan PEDOMAN UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA TATA URUTAN : PERUNDANG-UNDANGAN UU Dasar 1945 Ketetapan MPR Undang-undang Peraturan Pemerintah pengganti UU Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden Keputusan Daerah UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA Undang-Undang UU No. 1 Thn 1970 : Keselamatan Kerja UU No.36 Thn 2009 : Kesehatan UU No. 3 Thn 1992 : Jaminan Sosial UU No.13 Thn 2003 : Ketenagakerjaan UU No.21 Thn 2003 : Konvensi ILO No. 81 DASAR & LANDASAN HUKUM KESEHATAN KERJA Pasal 28 : setiap WN berhak atas pelayanan kes. Pengawas adalah pegawai Depnaker yang ditunjuk Pemberi kerja wajib memeriksakan kesehatan pekerja awal, berkala dan khusus Pasal 8: Syarat- syarat keselamatan kerja , pengurus perusahaan wajib untuk memeriksa kesehatan tk sejak masuk , selama kerja dan akan dipindahkan ketempat lain atau pekerjaan lain. DASAR & LANDASAN HUKUM KESEHATAN KERJA Tentang Kesehatan = Bab : XXII & Pasal = 205 Bab XXII = Kesehatan KerjaPs 164 s/d Ps 166 • Pasal 164 sebanyak 7 ayat • Pasal 165 sebanyak 4 ayat • Pasal 166 sebanyak 3 ayat Lingkup UU K3 di Indonesia sangat Ekstensif Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Keputusan Menteri Tenaga Kerja DASAR & LANDASAN HUKUM KESEHATAN KERJA Tentang tenaga kesehatan Pasal 4 : tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki ijin dari menteri DASAR & LANDASAN HUKUM KESEHATAN KERJA Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang : Ketenagakerjaan a.l. disebutkan : pemberi kerja wajib melindungi keselamatan pekerja melalui penyelenggaraan upaya keselamatan dan kesehatan kerja UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA Kepres / Inpres Kepres RI No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul karena Hubungan Kerja Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Wajib Laporan Penyakit Akibat Hubungan Kerja UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA Peraturan Menteri – Tenaga Kerja Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.01/MEN/1981 ttg Wajib lapor PAK Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No.Per. 03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA Peraturan Menteri – Kesehatan (dll) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1075/MENKES/SK/VII/2003, tentang Pedoman Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Kerja (SIM-KK), pemberi kerja diwajibkan melaporkan PAK kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas Kecamatan Departemen ESDM / PU / Perhubungan PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA 1. Undang-undang & peraturan pemerintah (2) UU No.10 thn 97 ttg Ketenaganukliran UU No.3 thn 92 ttg Jamsostek Ruang lingkup : kecelakaan, kematian, hari tua, pemeliharaan kesehatan UU No. 13 tahun 2003 ttg ketenagakerjaan untuk melindungi keselamatan pekerja perlu diselenggarakan upaya K3 PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA 1. Undang-undang & peraturan pemerintah (3) PP No.11 thn 75 ttg Keselamatan kerja terhadap radiasi PP No.63 thn 2000 ttg keselamatan dan kesehatan thd pemanfaatan radiasi pengion : SIM keselamatan radiasi Ps 10 pemantauan dosis Ps 19 pemeriksaan kesehatan PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA 1. Undang-undang & peraturan pemerintah (4) PP No.72/98 ttg Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan PP No.7/99 ttg Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup PP No.19/95 ttg Pengelolaan B3 Ps 4 Larangan membuang B3 langsung Lamp RS & Sarkes penghasil B3 PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA 1. Undang-undang & peraturan pemerintah (5) PP No.64 thn 2000 ttg Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir PP No.7 thn 93 ttg Pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida PP No.14/93 ttg Penyelenggaraan program Jamsostek (pelaksana, syarat & premi, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA 2. Keputusan / Instruksi Presiden Keputusan Presiden No.22 thn 1993 ttg Penyakit yg timbul karena hubungan kerja Instruksi Presiden No.7 thn 1999 Tentang Wajib Laporan Penyakit Akibat Hubungan Kerja PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA 3. Keputusan Menteri Kesehatan (1) KEPMENKES RI No.203/Menkes/SK/III/1986 ttg Petujuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Tenaga kerja KEPMENKES RI No.920/Menkes/Per/XII/1986 ttg Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik KEPMENKES RI No. 138/Menkes/SK/II/1996 ttg Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja yg akan bekerja di Luar negeri & Tenaga Asing yg akan bekerja di Indonesia PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA 3. Keputusan Menteri Kesehatan (2) KEPMENKES RI No.875/Menkes/SK/VIII/ 2001 ttg Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Upaya Pemantauan Lingkungan kegiatan Bidang Kesehatan KEPMENKES RI No. 876/Menkes/SK/VIII/ 2001 ttg Pedoman teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA 3. Keputusan Menteri Kesehatan (3) KEPMENKES RI No.1217/MENKES/SK/XI/ 2001 ttg Pedoman Pengamanan Dampak Radiasi. KEPMENKES RI No.1350/MENKES/SK/XII/ 2001 tentang Pengelolaan Pestisida. KEPMENKES RI No.11/MENKES/SK/I/2002 ttg Pedoman Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium. PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA 3. Keputusan Menteri Kesehatan (4) Kep Menkes RI Nomor: 907/MENKES/SK/ VII/2002 ttg Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Kep Menkes RI Nomor: 913/MENKES/SK/ VII/2002 ttg Angka kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia. Kep Menkes RI Nomor: 04/MENKES/ SK/I/2002 ttg Laboratorium Kesehatan Swasta. PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA 3. Keputusan Menteri Kesehatan (5) KEPMENKES RI No.1335/MENKES/SK/X/ 2002 ttg Standar Operasional Pengambilan dan Pengukuran Sampel Kualitas Udara Ruangan Rumah Sakit. KEPMENKES RI No.1406/MENKES/SK/XI/ 2002 ttg Standar pemeriksaan kadar timah hitam pd spesimen biomaker manusia KEPMENKES RI No.1407/MENKES/SK/XI/ 2002 ttg Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran udara PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA 3. Keputusan Menteri Kesehatan (6) KEPMENKES RI No.1439/MENKES/SK/ XI/2002 Tentang Penggunaan Gas Medis pada sarana Pelayanan Kesehatan KEPMENKES RI No.424/Menkes/SK/ 2003 tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan wabah & Pedoman Penanggulangannya. PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA 4. Peraturan Menteri Kesehatan (1) PERMENKES RI No.172/MENKES/PER/III/ 1991 ttg Pengawasan Kes Pekerja Radiasi. PERMENKES RI No.172/MENKES/PER/III/ 1992 ttg Persyaratan Kesehatan Pengelola pestisidasi PERMENKES RI No.986/1992 & Keputusan Dirjen P2MPLP No. HK. 00.06.6.598 Mengenai beberapa Aspek persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA 4. Peraturan Menteri Kesehatan (2) PERMENKES RI No.336/MENKES/PER/ V/1997 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rad PERMENKES RI No.261/MENKES/PER/II/ 1998 ttg Persyaratan Kes Lingkungan kerja PERMENKES RI No.363/MENKES/PER/IV/ 1998 ttg Pengujian & Kalibrasi Alat Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA 4. Peraturan Menteri Kesehatan (3) PERMENKES RI No.84/MENKES/PER/ II/1992 ttg Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan PERMENKES RI No.560/MENKES/Per/ VII/89 ttg Wabah, tata cara pelaporan & penanggulangan merup pelaksanaan PP No. 40/90 PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA 5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (1) PERMENAKERTRANS & KOPERASI No.Per. 01/Men/1976 ttg kewajiban latihan hiperkes bagi dokter perusahaan PERMENAKER RI No. Per.01/Men/1978 ttg Keselamatan kerja dlm penerbangan & pengangkutan kayu PERMENAKER RI No.Per.05/Men/1979 ttg syarat2 Keselamatan & Kesehatan Kerja dlm pemakaian lift listrik untuk pengangkutan orang & barang PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA 5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (2) PERMENAKERTRANS & KOPERASI No.Per. 01/Men/1979 ttg kewajiban latihan hiperkes bagi tenaga paramedis perusahaan PERMENAKERTRANS No.02/Men/1980 ttg Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan penyelenggaraan keselamatan kerja PERMENAKERTRANS No.02/Men/1981 ttg Kewajiban melapor Penyakit Akibat Kerja PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA 5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (3) PERMENAKERTRANS & KOPERASI No.Per. 03/Men/1982 ttg Pelayanan Kesehatan Kerja PERMENAKER No.Per.03/Men/1985 ttg K3 pemakaian asbes PERMENAKER No.Per. 03/Men/1986 ttg syarat K3 di tempat kerja yg mengelola pestisida PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA 5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (4) PERMENAKER No. Per.02/Men/1992 ttg tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang Ahli K3 PERMENAKER No.Per.04/Men/1995 ttg perusahaan jasa K3 PERMENAKER No.05/MEN/1996 ttg Sistem Manajemen K3 PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA 5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (5) PERMENAKER No.Per. 05/Men/1996 ttg Pedoman penerapan, teknis audit dan lap audit Sistem Manajemen K3 PERMENAKER No. Per.01/Men/1998 ttg Penyelenggaraan pemeliharaan kes bagi tenaga kerja dng manfaat lbh baik dr paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial tenaga kerja PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA 5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (6) PERMENAKER RI No.Per.04/Men/1998 ttg pengangkatan, pemberhentian dan tata kerja dokter penasehat KEPMENAKER RI No.147/Men/1989 ttg Pemantapan Yankesja bg Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Instruksi MENAKER No.Ins.03/M/BW/ 1999 ttg pengawasan pengelolaan makanan di tempat kerja PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA 5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (7) S.E MENAKERTRANS No.SE.01/Men/79 ttg Pengadaan Kantin & Ruang Makan S.E MENAKER No.01/Men/1997 ttg NAB faktor kimia di udara lingkungan kerja S.E Dirjen Bina Hubungan ke Tenaga kerjaan & Pengawasan Norma Kerja No.SE.86/BW/1997 ttg perusahaan katering yg mengelola makanan bg naker S.E Dirjen Binawas No. SE.07/BW/1997 ttg pengujian Hepatitis B dalam pemeriksaan kesehatan kerja Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor Per.13/Men/X/2011 Tentang Nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja. Depnaker vs Depkes Departemen Kesehatan berfungsi menetapkan norma, standar serta petunjuk praktis, menyediakan infrastruktur, fasilitas dan sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan kerja (public services). Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi berfungsi mengawasi pelaksanaannya di lapangan. LANGKAH-LANGKAH KERJA DALAM REVIEW REGULASI KESEHATAN KERJA Dalam melakukan review regulasi ada 2 langkah yg perlu dilakukan : 1. 2. Review regulasi yg ada & mengusulkan regulasi yg lebih kondusif/mendukung perkembangan Program Kesehatan Kerja Melakukan pembinaan dan pengawasan LANGKAH-LANGKAH KERJA KERJA DLM DLM REVIEW LANGKAH-LANGKAH REGULASI KESEHATAN KERJA REVIEW REGULASI KESEHATAN KERJA Langkah-langkah dlm melakukan review a. Dinkes Prov/Kab/Kota sbg Penanggung Jawab Program mengidentifikasi semua produk hukum/peraturan/kebijakan yg berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kesja spt Perda, standarstandar dan pedoman LANGKAH-LANGKAH LANGKAH-LANGKAH KERJA KERJA DLM DLM REVIEW REVIEW REGULASI REGULASI KESEHATAN KESEHATAN KERJA KERJA Langkah-langkah dlm melakukan review b. c. Dinkes bertindak sbg inisiator dlm meng analisa produk2 hukum/peraturan yg menghambat perkembangan dan pelaksanaan Program Kesja Dinkes mengusulkan perubahan dan penyesuaian kpd pihak terkait seperti lembaga eksekutif (bupati/walikota) & legislatif (DPRD) LANGKAH-LANGKAH KERJA DLM REVIEW REGULASI KESEHATAN KERJA Langkah-langkah dlm melakukan review c. Dinkes Prov/Kab/Kota sbg Penanggung Jawab Program menyusun draf perubahan/rancangan regulasi untuk ditetapkan sebagai ketentuan dan peraturan yg baru. ILO Kritik Indonesia Jum'at, 07 Mei 2004 | 22:03 WIB Alan Boulton Direktur Eksekutif ILO memaparkan, dari 15.043 perusahaan besar, hanya sekitar 317 perusahaan (2,1 persen) yang menjalankan peraturan itu. Tentu saja ini berakibat fatal, angka kecelakaan kerja menunjukkan besaran yang signifikan. Berdasarkan data Jamsostek, pada tujuh bulan pertama 2003 sudah tercatat 51.523 kecelakaan kerja, sementara pada tahun sebelumnya angka kecelakaan kerja mencapai 103.80 Kesja Konstruksi Kesja Transportasi Kesja Pariwisata Kesja Pertambangan Kes.Industri Formal & informal Kesja.Perkantoran Kesja Maritim Kesja RS/Sarkes Kesja Pertanian Kesja Perkebunan Kes. Matra D/L/U Kesehatan & Keselamatan Kerja Mas Cakil/Team Materi PKL 2005