Transcript PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU

PENILAIAN KINERJA GURU
(Teacher Performance Appraisal)
Permenegpan dan RB No.16/2009
Latar Belakang Terbitnya
Permenegpan dan RB No.16/2009
1. Guru merupakan subsistem penting yang memiliki
peran strategis dalam meningkatkan proses
pembelajaran dan mutu peserta didik.
2. Reformasi pendidikan yang ditandai dengan terbitnya
berbagai undang-undang dan peraturan terkait
dengan peningkatan mutu
3. Satu-satunya jabatan fungsional yang belum
menyesuaikan Keppres Nomor 87 Tahun 1999
adalah Jabatan Fungsional Guru
4. Menurut data NUPTK November 2010 terdapat
2.791.204 guru orang guru yang perlu
ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya
5. Perlu dilakukan berbagai penyesuaian, dan salah
satunya adalah tentang Jabatan Fungsional Guru
dan Angka Kreditnya
6. Diterbitkan Permennegpan dan RB Nomor 16 tahun
2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya
7. Peraturan baru ini merupakan pengganti dari
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
Semangat Permenegpan dan RB No.16/2009

Peraturan baru yang terdiri dari 13 Bab dan 47
pasal, secara keseluruhan mengandung semangat
yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi
dan profesionalisme guru yang selanjutnya akan
menjadikan guru sebagai pekerjaan profesional
yang dibingkai oleh kaidah-kaidah profesi yang
standar.
Semangat Permenegpan dan RB No.16/2009 (2)


Peraturan ini terbit dalam rangka memberi ruang
dan mendukung pelaksanaan tugas dan peran
guru agar menjadi guru yang professional.
Perubahan peraturan ini diharapkan berimplikasi
terhadap peningkatan mutu, kreatifitas dan tentu
saja kinerja guru.
Perubahan Mendasar yang Terkandung Dalam
Permenegpan dan RB No.16/2009 (1)


Penilaian Kinerja Guru yang sebelumnya lebih bersifat
administratif menjadi lebih berorientasi praktis, kuantitatif,
dan kualitatif, sehingga diharapkan para guru akan lebih
bersemangat untuk meningkatkan kinerja dan
profesionalitasnya.
Guru mempunyai empat jabatan fungsional (Guru
Pertama, Guru Muda, Guru Madya, Guru Utama)
Perubahan Mendasar yang Terkandung Dalam
Permenegpan dan RB No.16/2009 (2)

Guru dinilai kinerjanya secara teratur (setiap tahun)
melalui Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)

Guru wajib mengikuti Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) setiap tahun

PKB harus dilaksanakan sejak III/a dengan melakukan
pengembangan diri, dan sejak III/b guru wajib melakukan
publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif

Untuk naik dari IV/c ke IV/d guru wajib melakukan
presentasi ilmiah
Perubahan Mendasar yang Terkandung Dalam
Permenegpan dan RB No.16/2009 (3)

Perolehan angka kredit dari PKG dan PKB
merupakan satu paket

Perlu konversi hasil PKG dan PKB ke angka kredit


Perolehan angka kredit setiap tahun ditetapkan
oleh Tim Penilai
Penghargaan angka kredit adalah 125% (amat
baik), 100% (baik), 75% (cukup), 50% (sedang),
dan 25%(kurang)
Perubahan Mendasar yang Terkandung Dalam
Permenegpan dan RB No.16/2009 (4)


Penghargaan angka kredit adalah 125% (amat baik),
100% (baik), 75% (cukup), 50% (sedang), dan
25%(kurang)
Jumlah angka kredit diperoleh dari:
•
•
Unsur utama (Pendidikan, PK Guru, PKB) ≥
90%
Unsur penunjang ≤10%
(2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih
tinggi dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama,
pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib
melakukan kegiatan pengembangan keprofesian
berkelanjutan yang meliputi subunsur pengembangan
diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.
PASAL-PASAL DALAM
PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 16 TAHUN 2009
tentang
JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA
Pasal 4
(1) Guru berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional di bidang pembelajaran/bimbingan dan
tugas tertentu pada jenjang pendidikan anak usia
dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.
(2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
adalah jabatan karier yang hanya dapat
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 5
(1)
(2)
(3)
Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini
jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan
fungsi sekolah/madrasah.
Beban kerja Guru untuk mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, dan/atau melatih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam
tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam
tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
Beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor
adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit
150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun.
BAB III
KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB, DAN WEWENANG
Pasal 6
Kewajiban Guru dalam melaksanakan tugas adalah :
a.
b.
c.
d.
e.
merencanakan pembelajaran/bimbingan, melaksanakan
pembelajaran/bimbingan yang bermutu, menilai dan
mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan, serta melaksanakan
pembelajaran/perbaikan dan pengayaan;
meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan
kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan
jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar
belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik
dalam pembelajaran;
menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan
kode etik Guru, serta nilai agama dan etika; dan
memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
BAB VI
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 12
(1) Jenjang jabatan Fungsional Guru dari yang
terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
a.
b.
c.
d.
Guru Pertama;
Guru Muda;
Guru Madya; dan
Guru Utama.
(2)
Jenjang pangkat Guru untuk setiap jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
a. Guru Pertama:
1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b. Guru Muda:
1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Guru Madya:
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d. Guru Utama:
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
Pasal 15
(1) Penilaian kinerja Guru dari sub unsur
pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan
atau tugas lain yang relevan didasarkan atas aspek
kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya.
(2) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan nilai dan sebutan sebagai
berikut:
a.Nilai 91 sampai dengan 100 disebut amat baik.
b.Nilai 76 sampai dengan 90 disebut baik.
c. Nilai 61 sampai dengan 75 disebut cukup.
d.Nilai 51 sampai dengan 60 disebut sedang.
e.Nilai sampai dengan 50 disebut kurang
(3) Nilai kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikonversikan ke dalam angka kredit yang harus dicapai,
sebagai beikut:
sebutan amat baik diberikan angka kredit sebesar 125% dari
jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
b. sebutan baik diberikan angka kredit sebesar 100% dari
jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
c. sebutan cukup diberikan angka kredit sebesar 75% dari
jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
d. sebutan sedang diberikan angka kredit sebesar 50% dari
jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
e. sebutan kurang diberikan angka kredit sebesar 25% dari
jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.
a.
Pasal 16
(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus
dipenuhi oleh setiap pegawai negeri sipil untuk
pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat guru
adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II
dengan ketentuan:
a. Paling kurang 90% (sembilan puluh persen) angka
kredit berasal dari unsur utama; dan
b. Paling banyak 10% (sepuluh persen) angka kredit
berasal dari unsur penunjang.
(2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih
tinggi dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama,
pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib
melakukan kegiatan pengembangan keprofesian
berkelanjutan yang meliputi subunsur pengembangan
diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU
(Permenneg PAN & RB No.16/2009, pasal 17)
Guru Penata Muda, IIIa
Pertama Penata Muda Tingkat I, IIIb
Guru
Muda
Guru
Madya
Guru
Utama
100
150
Penata, IIIc
200
Penata Tingkat I, IIId
300
Pembina, IVa
400
Pembina Tingkat I, IVb
550
Pembina Utama Muda, IVc
700
Pembina Utama Madya, IVd
850
Pembina Utama, IVe
1050
AKK
AKPKB
AKP
50
3 pd, 0 pi/n
5
50
3 pd, 4 pi/n
5
100
3 pd, 6 pi/n
10
100
4 pd, 8 pi/n
10
150
4 pd, 12 pi/n
15
150
4 pd, 12pi/n
15
150
5 pd, 14pi/n
15
200
5 pd, 20 pi/n
20
Kebutuhan Angka Kredit Komulatif (AKK) , PKB (AKPKB), dan Unsur
Penunjang (AKP) untuk kenaikan pangkat dan jabatan
Pasal 18
(1)
(2)
Guru yang bertugas di daerah khusus, dapat diberikan
tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa karirnya
sebagai Guru.
Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat
telah bertugas selama 2 (dua) tahun secara terus menerus
di daerah khusus.
Pasal 19
Guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa baiknya dan
dedikasi luar biasa diberi penghargaan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi.
Pasal 20
(1) Guru yang secara bersama membuat karya tulis/ilmiah di
bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu,
diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
b.
c.
Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis
utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu.
Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis
utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk
penulis pembantu.
Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis
utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis
pembantu.
(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 21
(1)
(2)
(3)
Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh
kegiatan yang dilakukan.
Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru
dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan
pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik
pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 22
(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat
eselon I bagi Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b
sampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e
di lingkungan instansi pusat dan daerah serta Guru Pertama pangkat
Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama pangkat
Pembina Utama golongan ruang IV/e yang diperbantukan pada sekolah
Indonesia di Luar Negeri.
b. Direktur Jenderal Departemen Agama yang membidangi pendidikan terkait
bagi Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan
Departemen Agama.
c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama bagi Guru Muda pangkat
Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Guru Muda pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Departemen
Agama.
d. Kepala Kantor Departemen Agama bagi Guru Pertama pangkat Penata
Muda golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang III/b di lingkungan Kantor Departemen Agama
e.
f.
g.
Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan
bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang
III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina golongan
ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi
pendidikan bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda
golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat
Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi
Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a
sampai dengan Guru Madya pangkat Pembina golongan
ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Departemen
Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
Pasal 27
Usul penetapan angka kredit guru diajukan oleh:
a. Pimpinan unit kerja instansi provinsi yang membidangi
kepegawaian (paling rendah eselon II), pimpinan unit kerja
instansi kabupaten/kota yang membidangi kepegawaian
(paling rendah eselon II), pimpinan unit kerja instansi pusat
yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon II),
Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait
Departemen Agama kepada Menteri Pendidikan Nasional
untuk angka kredit Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama, pangkat
Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi
pusat dan daerah;
b.
c.
Kepala perwakilan republik Indonesia di luar negeri atau
pejabat yang membidangi pendidikan kepada menteri
pendidikan nasional untuk angka kredit Guru Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai
dengan Guru Utama, Pangkat Pembina Utama golongan
ruang IV/e yang diperbantukan pada sekolah Indonesia
di luar negeri.
Pejabatan eselon III yang membidangi kepegawaian di
lingkungan kantor wilayah Departemen Agama pada
Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait
Departemen Agama untuk angka kredit Guru Madya,
pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan
Departemen Agama.
d.
e.
f.
Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan
Kantor Wilayah Departemen Agama kepada Kepala Kantor
Wilayah Departemen Agama untuk angka kredit Guru Muda
pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan pangkat
Penata Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungan Kantor
Wilayah Departemen Agama.
Pejabat eselon IV yang membidangi kepegawaian di lingkungan
kantor Departemen Agama kepada kepala kantor Departemen
Agama untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b di lingkungan kantor Departemen
Pimpinan instansi provinsi yang membidangi kepegawaian (paling
rendah eselon III0 kepada gubernur untuk angka kredit Guru
Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai
dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di
lingkungan Provinsi.
g. Pimpinan instansi Kabupaten/Kota yang membidangi
kepegawaian (paling rendah eselon III) kepada
Bupati/Walikota untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan
kabupaten/kota.
h. Pimpinan instansi pusat di luar Departemen Pendidikan
Nasional dan Departemen Agama yang membidangi
kepegawaian (paling rendah eselon III) kepada Menteri yang
bersangkutan untuk angka kredit Guru Pertama pangkat
Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan
instansi pusat.
BAB XI
SANKSI
Pasal 37
(1) Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 dan tidak mendapat pengecualian
dari Menteri Pendidikan Nasional (daerah khusus, keahlian
khusus, dan atas kepentingan nasional PP74) dihilangkan
haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional
dan maslahat tambahan.
(2) Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK)
dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai guru dan
wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan
fungsional maslahat tambahan dan penghargaan sebagai guru
yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh
dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut.
(3) Pengaturan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38
(1)Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini,
jenjang jabatan fungsional setiap guru disesuaikan dengan
jenjang jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pasal
12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
(2) Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
(3)Prestasi kerja yang telah dilakukan guru sampai dengan
ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993.
Pasal 39
(1)Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini
ditetapkan, guru yang masih memiliki pangkat Pengatur
Muda, golongan ruang II/a sampai pangkat Pengatur
Tingkat I, golongan ruang II/d melaksanakan tugas
sebagai Guru Pertama dan penilaian prestasi kerjanya
sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
(2)Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila
melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian
berkelanjutan dan kegiatan penunjang tugas guru,
diberikan angka kredit sebagaimana tersebut dalam
Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
(3)Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
a.memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai
dengan bidang tugas yang diampu, disesuaikan dengan
jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi ini; dan
b.naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang
III/a, disesuaikan dengan jenjang jabatan/pangkat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi ini.
(4)Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah
angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk
kenaikan jabatan/pangkat guru untuk:
a. Guru yang berijazah SLTA/Diploma I adalah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
b. Guru yang berijazah Diploma II adalah sebagaimana tersebut
dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
c. Guru yang berijazah Diploma III adalah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
Pasal 40
(1) Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan
guru yang memiliki pangkat paling rendah Penata Muda,
golongan ruang III/a dan belum memiliki ijazah Sarjana
(S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang
diampu, disesuaikan dengan jenjang jabatan/ pangkat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat
(3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
(2) Guru sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat
(3) huruf b dan pasal 40 ayat 1, apabila tidak
memperoleh ijazah S1/D-IV yang sesuai dengan
bidang pekerjaan yang diampu, kenaikan pangkat
setinggi-tingginya adalah Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang
dimiliki.
Pasal 41
(1) Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang
II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d
pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan RB ini berlaku, sampai dengan akhir
tahun 2015 belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV,
melaksanakan tugas utama guru sebagai Guru Pertama
dengan sistem kenaikan pangkat menggunakan angka
kredit sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & RB ini.
(2) Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang
II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d
pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan RB ini berlaku, sampai dengan akhir
tahun 2015 belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV,
dan belum mencapai pangkat Penata Muda golongan
ruang III/a, tetap melaksanakan tugas utama Guru
sebagai Guru Pertama.
(3)Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana
(S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), apabila memperoleh ijazah Sarjana
(S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas
yang diampu, diberikan angka kredit sebesar 65%
(enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif
diklat, tugas utama, dan kegiatan pengembangan
keprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit
ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan
bidang tugas yang diampu dengan tidak
memperhitungkan angka kredit dari kegiatan
penunjang.
(4)Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma
IV yang sudah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I
golongan ruang III/b ke atas, apabila memperoleh
ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan
bidang tugas yang diampu diberikan angka kredit
sebesar 100% dari tugas utama dan pengembangan
keprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah
Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang
tugas yang diampu, dengan memperhitungkan angka
kredit unsur penunjang sesuai pada lampiran VIII
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan RB ini.
(5)Guru yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV
yang tidak sesuai dengan bidang tugas yang diampu,
diberikan angka kredit sesuai pada lampiran I Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
RB ini.
Pasal 42
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Guru
golongan II adalah sebagai berikut :
a) Kepala kantor Depertemen Agama bagi Guru mata
pelajaran Pendidikan Agama dan Guru pada madrasah.
b) Pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat
eselon II bagi Guru di luar Departemen Pendidikan Nasional
dan Departemen Agama.
c) Kepala dinas yang membidangi pendidikan bagi guru di
lingkungan provinsi
d) Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi guru di
Lingkungan kabupaten/kota
41
Pasal 43
Dalam menjalankan kewenangannya,
pejabat berwenang sebagaimana
dimaksud pada Pasal 42 dibantu oleh
Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (2) huruf d, e, f, dan g.
42
PERBEDAAN UTAMA
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI ANTARA
PERATURAN LAMA DENGAN YANG BARU
Peraturan lama
Kepmenpan nomor : 84/1993
tanggal 24 Desember 1993
tentang: Jabatan Fungsional Guru
dan Angka Kreditnya
Peraturan baru
Kepmenegpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 tahun 2009 tertanggal 10
Nopember 2009, tentang Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
A. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan
1. Pendidikan dan Pelatihan
pendidikan formal dan fungsional
2. Proses Belajar Mengajar
3. Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB)
4. Penunjang (10%)
1
Dasar Hukum
2
Kegiatan yang dinilai
A. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan
1.Pendidikan dan Pelatihan
2. Proses Belajar Mengajar
3. Pengembangan Profesi
4. Penunjang
3
Macam
Pengembangan
Profesi Guru
1.
2.
3.
4.
5.
Karya Tulis Ilmiah
1. Pengembangan Diri
Teknologi Tepatguna
2. Publikasi Ilmiah
Alat Peraga
3. Karya Inovatif
Karya Seni
Pengembangan
Kurikulum
Pusat
Pengembangan
Profesi Pendidik
LANJUTAN…
4
Jenis
Pengembangan
Diri
Macam Publikasi
Ilmiah
(Tidak ada pada peraturan
lama)
1. diklat fungsional
2. kegiatan kolektif guru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KTI hasil penelitian
Tinjaun Ilmiah
Tulisan Ilmiah Popoler
Prasaran Ilmiah
Buku/Modul
Diktat
Karya Terjemahan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
presentasi di forum ilmiah
hasil penelitian
tinjauan ilmiah
tulisan ilmiah populer
artikel ilmiah
buku pelajaran
modul/diktat
buku dalam bidang pendidikan
karya terjemahan
Buku pedoman guru
6
Macam Karya
Inovatif
1.
2.
3.
4.
Teknologi Tepatguna
Alat Peraga
Karya Seni
Pengembangan
Kurikulum
1.
2.
3.
4.
menemukan teknologi tepat guna
menemukan/menciptakan karya seni
membuat/memodifikasi alat pelajaran
mengikuti pengembangan penyusunan
standar, pedoman, soal dan sejenisnya
7
Prasayarat dalam Wajib sebagai syarat
Wajib sebagai syarat kenaikan
kenaikan golongan kenaikan pangkat/golongan pangkat/golongan IIIb ke atas dengan
Pengembangan
Profesi
Pendidik
IVa Pusat
ke atas
dengan minimal
minimal
jumlah angka kredit yang
jumlah angka kredit 12.
bervariasi berdasar jenjang
5
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT GURU
Permen Menpan 84/1993
Pernyempurnaan
• Jabatan dan Pangkat melekat
• Jabatan dan Pangkat terpisah
• Jabatan dan Pangkat ada 13, terdiri dari: • Jabatan ada 4 jenjang dimulai dari:
1. Guru Pratama, gol. II/a
• Pertama gol III/a dan III/b
2. Guru Pratama Tingkat I, gol. II/b
• Muda. gol III/c dan III/d
3. Guru Muda, gol. II/c
• Madya gol IV/a, IV/b dan IV/c
4. Guru Muda Tk I, gol. II/d
• Utama, gol IV/d dan IV/e
5. Guru Madya, gol. III/a
6. Guru Madya Tk I, gol. III/b
7. Guru Dewasa, gol. III/c
8. Guru Dewasa Tk I, gol. III/d
9. Guru Pembina, gol. IV/a
10. Guru Pembina Tk I, gol. IV/b
11. Guru Utama Muda, gol. IV/c
12. Guru Utama Madya, gol IV/d
13. Guru Utama, gol IV/e Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN
KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)
PERMEN MENPAN 84/93
PENYEMPURNAAN
• gol II/a s.d. IV/a
 Diklat
 KBM
 Penunjang
 Pengembangan Profesi (PP) tidak
wajib
Selain KBM, guru wajib mengikuti kegiatan
pengembangan keprofesian berkelanjutan yang
terdiri dari pengembangan diri (PD) dan
Publikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif (PI
dan/atau KI), dimulai dari:
gol III/a
• Pengembangan Profesi wajib bagi:
gol IV/a – b = pengembangan
profesi 12 dari wajib
gol IV/b – c =
idem
 gol IV/c – d =
idem
 gol IV/d – e =
idem
PKB: PD = 3 AK
III/b-c PKB: PD = 3 AK + PI dan/atau KI=4 AK
III/c-d PKB: PD = 3 AK + PI dan/atau KI=6 AK
III/d-IV/a PKB: PD= 4 AK + PI dan/atau KI=8 AK
IV/a-b PKB: PD = 4 AK + PI dan/atau KI=12 AK
IV/b-c
idem
IV/c-d PKB: PD = 5 AK + PI dan/atau KI=14 AK
Pusat Pengembangan
Profesi PKB:
Pendidik
IV/d-e
PD
= 5 AK + PI dan/atau KI=20 AK
Penilaian Pembelajaran Pembimbingan
Permen Menpan 84/93
Penyempurnaan
Penilaian PBM didasarkan pada aspek
kuantitas dengan “surat pernyataan”
kepala sekolah telah melakukan PBM
Penilaian pembelajaran didasarkan pada
aspek kualitas, kuantitas, waktu dan biaya:
• Kriteria amat baik, mendapat angka
kredit 125% dari angka kredit yang harus
dicapai dalam kegiatan pembelajaran.
• Kriteria baik, 100%
• Kriteria cukup, 75%
• Kriteria sedang, 50%
• Kriteria kurang, 25%
 Ijasah paling rendah SPG /D-II
 Pangkat paling rendah II/a (Pengatur
Muda)
 Ijasah paling rendah Sarjana (S-1)/
Diploma (D-IV)
 Pangkat paling rendah III/a (Jabatan
Pertama)
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Kinerja Guru
Secara umum ukuran kinerja dapat dilihat dari
lima hal, yaitu:
•
•
•
•
•
Quality of work - kualitas hasil kerja
Promptness - ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan
Initiative – prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaan
Capability – kemampuan menyelesaikan pekerjaan
Communication – kemampuan membina kerjasama
dengan pihak lain
T.R.Mitchell (2008)
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
UU Guru dan Dosen No. 14/2005
Pasal 1
Kinerja guru dibingkai dalam lingkup beban tugas
dan tanggungjawabnya, yaitu:
• merencanakan pembelajaran,
• melaksanakan pembelajaran
• menilai hasil pembelajaran
• membimbing dan melatih peserta didik, dan
• melaksanakan tugas tambahan yang melekat
pada kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja
Guru
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
TUJUAN PK-GURU

PKG menjamin bahwa guru melaksanakan
pekerjaannya secara profesional

PKG menjamin bahwa layanan pendidikan yang
diberikan oleh guru adalah berkualitas
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
HASIL PK Guru

Merupakan bahan evaluasi diri bagi guru untuk
mengembangkan potensi dan karirnya

Sebagai acuan bagi sekolah untuk merencanakan
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Merupakan dasar untuk memberikan nilai prestasi
kerja guru dalam rangka pengembangan karir guru
sesuai Permennegpan & RB No.16/2009
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Unsur PK GURU
• Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap
butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka
pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya
• Unsur yang dinilai dalam PK Guru adalah
– 14 (empat belas) kompetensi untuk guru mata
pelajaran/guru kelas.
– 17 (tujuh belas) untuk kompetensi guru
BK/konselor
– pelaksanaan tugas tambahan lain yang relevan
dengan fungsi sekolah/madrasah
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
PELAKSANAAN PKGuru
DI SEKOLAH

Penilaian dilakukan oleh kepala sekolah atau wakil
kepala sekolah atau guru senior yang kompeten,
yang ditunjuk oleh kepala sekolah (yang telah
mengikuti pelatihan penilaian)

Penilaian dilakukan 2 kali dalam satu tahun
(penilaian formatif pada awal tahun dan penilaian
sumatif pada akhir tahun)
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
PELAKSANAAN PKGuru
DI SEKOLAH

Hasil penilaian formatif digunakan sebagai
dasar penyusunan profil dan perencanaan
program PKB/PKR tahunan bagi guru

Hasil penilaian sumatif digunakan untuk
memberikan nilai prestasi kerja guru
(menghitung perolehan angka kredit guru
pada tahun tersebut)
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
DOMAIN KOMPETENSI GURU dalam PK Guru
Pedagogi
Pedagogi
7 kompetensi
3 kompetensi
Kepribadian
Kepribadian
3 kompetensi
4 kompetensi
Sosial
Sosial
2 kompetensi
3 kompetensi
Profesional
Profesional
2 kompetensi
7 kompetensi
14 kompetensi
17 kompetensi
Guru Pembelajaran
Guru BK/Konselor
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
KOMPONEN PK GURU TUGAS TAMBAHAN
Kepala
Sekolah
•
•
•
•
•
•
Kepribadian dan Sosial
Kepemimpinan
Pengembangan Sekolah/Madrasah
Pengelolaan Sumber Daya
Kewirausahaan
Supervisi
Wakil
Kepala
Sekolah
•
•
•
•
•
Kepribadian dan Sosial
Kepemimpinan
Pengembangan Sekolah/Madrasah
Kewirausahaan
Bidang Tugas
Kepala
laboratorium/Bengkel
•
•
•
•
•
•
•
Kepribadian
Pengelolaan Lingkungan dan P3
Sosial
Pengorganisasian Guru/Laboran/Teknisi
Pengelolaan dan Administrasi
Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi
Pusat Pengembangan
Profesi Pendidik
Pengembangan
dan Inovasi
1
KOMPONEN PK GURU TUGAS TAMBAHAN
Kepala
Perpustakan
Kepala
Program
Keahlian
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Merencanakan program perpustakaan
Melaksanakan program perpustakaan
Mengevaluasi program perpustakaan
Kembangkan koleksi perpustakaan
Mengorganisasi layanan jasa informasi perpustakaan
Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
Mempromosikan perpustakaan & literasi informasi
Mengembangkan kegiatan perpustakaan sebagai
sumber belajar kependidikan
Memiliki integritas dan etos kerja
Mengembangkan profesionalitas kepustakawanan
Kepribadian
Sosial
Perencanaan
Pengelolaan Pembelajaran
Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Pengelolaan Sarama Prasarana
Pengelolaan Keuangan
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Evaluasi
dan Pelaporan
KERANGKA PENILAIAN DAN
PENGEMBANGAN KINERJA GURU
Refleksi
dan
penilaian
diri
PKB
Peningkatan
kinerja Tahap
Informal dan
Tahap Formal
(kebutuhan
guru)
Penilaian
Formatif
Awal
Tahun
Profil
Kinerja –
14 Kompetensi
Rencana
PKB pertahun
PKB
Berhak
untuk
promosi
Penilaian
Sumatif
Akhir
Tahun
Nilai
Kinerja
& Angka
Kredit
Pengembangan
Kinerja
(Kebutuhan
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
sekolah)
Berhak
untuk
naik
pangkat
Sanksi
Perangkat PK Guru
1
2
3
• Pedoman PK GURU mengatur tentang tata cara penilaian dan
norma-norma yang harus ditaati oleh penilai, guru yang dinilai,
serta unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian
• Instrumen penilaian kinerja yang relevan dengan tugas guru
(Pembelajaran, Pembimbingan, dan Tugas Tambahan yang
relevan dengan fungsi sekolah/madrasah). Instrumen terdiri
dari:
• (1) Lembar cara menilai, pernyataan kompetensi, & indikator
• (2) Format laporan dan evaluasi per kompetensi.
• (3) Format rekap hasil PK GURU
• (4) Format penghitungan angka kredit PK GURU
• Format laporan kendali kinerja guru. Hasil PK Guru untuk masingmasing individu guru (guru pembelajaran, pendampingan,
maupun guru yang diberi tugas tambahan yang relevan dengan
fungsi sekolah) yang dinilai kemudian direkap dalam format
laporan kendali kinerja guru
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Mekanisme Penilaian
Pengamatan dan/atau Pemantuan
Berdasarkan hasil pengamatan dan/atau pemantuan memberikan skor 0, 1, 2
untuk setiap indikator pada kompetensi tertentu
Menghitung perolehan total skor per kompetensi dan prosentasenya
(total perolehan skor/skor maksimum) x 100 %
Konversi prosentase skor ke nilai 1, 2, 3, 4 per kompetensi
0%<X≤25% = 1; 25%<X≤50% = 2; 50%<X≤75% = 3; 75%<X≤100% = 4
Konversi nilai PKG ke skala nilai menurut Permennegpan & RB No.16/2009
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
TAHAP PENILAIAN
1. Persiapan penilaian
2. Pelaksanaan penilaian
• Pertemuan sebelum masuk kelas
• Pengamatan/observasi di kelas
• Pertemuan setelah masuk kelas
• Monitoring data administratif di sekolah,
wawancara guru piket dan kepala sekolah
3. Analisis hasil observasi/monitoring dengan
pembandingan terhadap indikator standar
4. Penetapan nilai untuk setiap indikator dalam
kompetensi dan kompetensinya
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
pertemuan
Setelah
pengamatan
selama
Pengamatan
di atau luar
kelas
Monitoring
(studi dokumen,
wawancara kolega,
Siswa, orang tua
pertemuan
sebelum
pengamatan
Pedoman PK Guru
Instrumen PK Guru
Indikator kompetensi
Daftar pertanyaan
Penilai
PROSES PK GURU
Catatan hasil
Pengamatan
dan/atau/
monitoring
Pemberian
Skor 0, 1, 2
indikator
kinerja
pemberian nilai 1,2,3, 4
per sub-kompetensi melalui
konversi skor 0, 1, 2
Nilai PK Guru
(14 sub-kompetensi)
Laporan/guru dan penilai
setuju
usulanProfesi Pendidik
Pusat Pengembangan
PERTEMUAN SEBELUM PENGAMATAN
• Pertemuan dilakukan di tempat khusus yang
hanya dihadiri oleh guru penilai dan guru yang
dinilai (± 30 menit)
• Penilai mengumpulkan dokumen pendukung
• Penyepakatan waktu penilaian
• Diskusi tentang berbagai hal yang tidak
mungkin dilakukan pada saat pengamatan
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
SELAMA PENGAMATAN DALAM KELAS
• Pengamatan dilakukan pada saat guru yang dinilai
melaksanakan PBM di dalam kelas (2 jam pelajaran)
• Penilai mencatat semua kegiatan yang dilakukan guru dalam
proses pembelajaran
• Pencatatan dilakukan dalam format laporan dan evaluasi per
kompetensi
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
PERTEMUAN SESUDAH PENGAMATAN
• Penilai mengklarifikasi beberapa aspek yang
masih diragukan atau belum diperoleh selama
pengamatan
• Pertemuan dilakukan di ruang khusus dan
hanya dihadiri oleh penilai dan guru yang
dinilai (selama ± 30 menit)
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
JUSTIFIKASI PEMBERIAN NILAI
PER KOMPETENSI
MEMBANDINGKAN
MEMBERI NILAI
(SKALA 1 s/d 4)
Catatan hasil
observasi/monitoring
Standar kompetensi/
Indikator kompetensi
Nilai PKG
(per kompetensi)
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
SISTEM PELAPORAN
• Hasil evaluasi diri berupa skor
kompetensi dan sub kompetensi , dan
saran rencanan pengembangan diri
guru.
• hasil pengamatan asesor berupa skor
kompetensi dan perencanaan
peningkatan
• Pelaporan
• hasil pengamatan kualitatif asesor dan
skor kompetensi dalam bentuk buktibukti tertulis
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Kompetensi 4: Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik
Pernyataan kompetensi:
Guru menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara
lengkap. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
peserta didik. Guru menyusun dan menggunakan berbagai mata pembelajaran dan
sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika relevan, guru
memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk kepentingan pembelajaran.
INDIKATOR
1. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah
disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan
bahwa guru mengerti tentang tujuannya.
2. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu
proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta
didik merasa tertekan.
3. Guru mengkomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) sesuai
dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik.
4. dsb.
Proses Penilaian
Sebelum Pengamatan:
Mintalah RPP pada guru dan periksalah RPP tersebut.
1. Tanyakan tentang topik dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Tanyakan
apakah kemungkinan akan ada kesulitan dalam membahas topik tersebut untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. dsb.
Selama Pengamatan:
1. Amati apakah guru menyesuaikan kemampuan peserta untuk berkonsentrasi dalam
menerima pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangannya
2. Amati apakah semua kegiatan yang dilaksanakan dalam pembelajaran dapat membantu
peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran
3. dsb.
Setelah pengamatan:
Mintalah guru untuk menjelaskan seberapa jauh tingkat keberhasilan dalam pembelajaran
yang dilaksanakan, dan mengidentifikasikan bagian apa yang perlu diperbaiki.
Pemantauan: Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Laporan dan Evaluasi untuk Kompetensi : ....................................................................
(Jika ada, lampirkan dokumen/bukti tambahan sebagai pendukung)
Nama Guru
: ..............................................................................................................
Nama Penilai
: ..............................................................................................................
Sebelum Pengamatan
Tanggal
Dokumen/Bahan yang
diperiksa
Catatan tanggapan penilai terhadap dokumen/bahan yang diperiksa dan tanggapan/jawaban guru terhadap
pertanyaan penilai
Tindak lanjut yang diperlukan
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Selama Pengamatan
Tanggal
Dokumen/Bahan
yang diperiksa
Catatan penilai terhadap aktivitas/kegiatan guru
Tindak lanjut yang diperlukan
Setelah Pengamatan
Tanggal
Dokumen/Bahan
yang diperiksa
Catatan penilai terhadap dokumen/bahan yang diperiksa dan tanggapan/jawaban guru terhadap pertanyaan
yang diajukan oleh penilai
Tindak lanjut yang diperlukan
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
monitoring
Tanggal
Dokumen/Bahan
yang diperiksa
Catatan penilai terhadap aktivitas/kegiatan guru selama pemantauan
Tindak lanjut yang diperlukan
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Penilaian Kompetensi ; .............................................................................................
Indikator
1. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran
sesuai dengan rancangan yang telah disusun
secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas
tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti
tentang tujuannya.
2. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang
bertujuan untuk membantu proses belajar
peserta didik, bukan untuk menguji sehingga
membuat peserta didik merasa tertekan.
3. dsb.
Tidak
terpenuhi
Sebagian
terpenuhi
Seluruhnya
terpenuhi
0
1
2
0
1
2
Total skor
Skor Maksimum (banyaknya indikator x 2)
Persentase (total skor/skor maksimum x 100%)
Nilai (0 % < X ≤ 25 % = 1; 25 % <X ≤ 50 % = 2;
50 % < X ≤ 75 % = 3; dan 75 % < X ≤ 100 % = 4)
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Penilaian Kompetensi : Mengenal karakteristik peserta didik (Kompetensi 1)
Indikator
Skor
1. Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di
0
1
2
kelasnya.
2. Guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan
0
1
2
kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan
pembelajaran.
3. Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang
0
1
2
sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan
belajar yang berbeda.
4. Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta
0
1
2
didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta
didik lainnya.
5. Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan
0
1
2
peserta didik.
6. Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar
0
1
2
dapat mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut
tidak termarginalkan (tersisihkan, diolok-olok, minder, dsb.).
Total skor yang diperoleh
1+2+2+0+0+2=7
Skor Maksimum Kompetensi =banyaknya indikator x skor tertinggi
6 x 2 = 12
Prosentase skor kompetensi = total skor yang diperoleh dibagi dengan Skor 7/12 x 100% = 58.33%
Maksimum Kompetensi dikalikan dengan 100%
Konversi Nilai Kompetensi (0 % < X ≤ 25 % = 1; 25 % <X ≤ 50 % = 2;
58.33% berada pada range
50 % < X ≤ 75 % = 3; dan 75 % < X ≤ 100 % = 4)
50 % < X ≤ 75 %, jadi
kompetensi 1 ini nilainya 3
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Nilai per kompetensi
Nilai total yang diperoleh untuk kompetensi tersebut
X
Nilai tertinggi untuk kompetensi tersebut
100%
0% < X ≤ 25% = 1
25% <X ≤ 50% = 2
50% < X ≤ 75% = 3
75% < X ≤ 100% = 4
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
NO
KOMPETENSI
A. Pedagogik
1. Menguasai karakteristik peserta didik
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
3. Pengembangan kurikulum
4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik
5. Pengembangan potensi peserta didik
6. Komunikasi dengan peserta didik
7. Penilaian dan evaluasi
B. Kepribadian
Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan
8.
nasional
9. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan
10. Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru
C. Sosial
11. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif
Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta
12.
didik, dan masyarakat
D. Profesional
Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang
13.
mendukung mata pelajaran yang diampu
14. Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Jumlah (Hasil penilaian kinerja guru)
NILAI *)
3
2
2
4
3
2
3
3
2
1
4
3
4
2
38
KONVERSI
• Karena skala penilaian berbeda, maka diperlukan
konversi hasil penilaian kinerja di lapangan ke skala
penilaian menurut Permenegpan No.16/2009
• Konversi PK Guru ke skala nilai 0-100 sesuai
Permenegpan No16/2009 menggunakan formula
matematika :
Nilai PKG
Nilai PKG (100) = ---------------------------- x 100
Nilai PKG Tertinggi
- Nilai PKG tertinggi = 56 (guru pembelajaran) dan 68 (guru bimbingan)
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
KONVERSI NILAI KINERJA
Permennegpan & RB No.16/2009
Untuk nilai PK =38,
maka,
Nilai PK (skala 100)
= 38/56 x 100 = 68
91  100
Amat
baik
125%
76  90
Baik
100%
61  75
Cukup
75%
51  60
Sedang
50%
≤50
Kurang
25%
dari jumlah angka kredit yang dibutuhkan per tahun
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
KONVERSI NILAI KINERJA
Nilai PKG
Nilai PKG
Pembelajaran BK/Konselor
Permennegpan & RB No.16/2009
51  56
62  68
91  100
Amat
baik
42  50
52  61
76  90
Baik
100%
34  41
41  51
61  75
Cukup
75%
28  33
34  40
51  60
Sedang
50%
≤27
≤33
≤50
Kurang
25%
125%
dari jumlah angka kredit yang dibutuhkan per tahun
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
KEBUTUHAN ANGKA KREDIT
(Guru Pertama III/b ke Guru Muda III/c)
Pendidikan
Unsur
utama
50
Kegiatan Pembelajaran
dan Tugas Tambahan
45
≥90%
PKB
Unsur
penunjang
≤10%
5
38
Publikasi/
karya inovatif
4
Pengembangan
diri
3
Optional
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Penilaian
kinerja
Wajib
ANGKA KREDIT AKHIR TAHUN
dari Penilaian Kinerja
Bagi Guru Pertama Gol III/b dengan predikat:
Amat baik {38×(24/24)×125%}/4
38
11,675
Baik
{38×(24/24)×100%}/4
9,50
Cukup
{38×(24/24)×75%}/4
7,125
Sedang
{38×(24/24)×50%}/4
4,75
Kurang
{38×(24/24)×25%}/4
2,375
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
FORMAT PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT PK GURU
Konversi nilai PK GURU (Pembelajaran) ke dalam skala 0 – 100 sesuai
Permenneg PAN & RM No. 16 Tahun 2009 dengan menggunakan rumus;
Nilai PK GURU (100) 
Nilai PK GURU
 100
Nilai PK GURU tertinggi
68
Berdasarkan hasil konversi ke dalam skala nilai sesuai dengan peraturan
tersebut, selanjutnya ditetapkan sebutan dan prosentase angka kreditnya
Cukup
Perolehan angka kredit (pembelajaran) yang dihitung berdasarkan rumus
Angka Kredit per tahun = (AKK – AKPKB – AKP) x (JM/JWM) x NPK
7,125
4
{38×(24/24)×75%}/4
………………………………….., ………………..
Guru yang dinilai
(…………………………)
Penilai
(……………………………)
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Kepala Sekolah
(………………………………)
Simulasi
(untuk kenaikan pangkat Guru Muda dari III/b ke III/c)
Bila guru berkinerja “amat baik”
a. Angka kredit pembelajaran dalam 3 tahun
= 3 x 11,675 = 34,9
b. Angka kredit dari publikasi/karya inovatif dalam 3 tahun = 4
c. Angka kredit pengembangan diri dalam 3 tahun = 3
d. Angka kredit dari unsur penunjang dalam 3 tahun = 5
Total angka kredit dalam 3 tahun
= 34,9 + 4 + 3 + 5 = 46,9
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Simulasi
(untuk kenaikan pangkat Guru Muda dari III/b ke III/c)
Bila guru berkinerja “baik”
a. Angka kredit pembelajaran dalam 4 tahun
= 4 x 9,50 = 38
b. Angka kredit dari publikasi/karya inovatif dalam 4 tahun = 4
c. Angka kredit pengembangan diri dalam 4 tahun = 3
d. Angka kredit dari unsur penunjang dalam 4 tahun = 5
Total angka kredit dalam 4 tahun
= 38 + 4 + 3 + 5 = 50
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Simulasi
(untuk kenaikan pangkat Guru Muda dari III/b ke III/c)
Bila guru berkinerja “cukup”
a. Angka kredit pembelajaran dalam 4 tahun
= 4 x 7,125 = 28.5
b. Angka kredit dari publikasi/karya inovatif dalam 4 tahun = 4
c. Angka kredit pengembangan diri dalam 4 tahun = 3
d. Angka kredit dari unsur penunjang = 5
Total angka kredit 4 tahun
= 28,5 + 4 + 3 + 5 = 40,5
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Simulasi
(untuk kenaikan pangkat Guru Muda dari III/b ke III/c)
Bila guru berkinerja “cukup”
kemungkinan dapat naik pangkat dalam 5 tahun
a. Angka kredit pembelajaran dalam 5 tahun
= 5 x 7,125 = 35,615
b. Angka kredit dari publikasi/karya inovatif dalam 5 tahun = 4
c. Angka kredit pengembangan diri dalam 5 tahun = 3
d. Angka kredit dari unsur penunjang dalam 5 tahun = 5
Total angka kredit 5 tahun
= 35,615 + 4 + 3 + 5 = 47,615
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
GURU DENGAN TUGAS TAMBAHAN
(Kasek, Wakasek. Ka. Lab, Ka. Perpus, Ka. Bengkel)
• Angka kredit kinerja pembelajaran
Hasil konversi kinerja pembelajaran ke angka kredit
menurut skala Permenegpan & RB 16/2009
=X
• Angka kredit kinerja tugas tambahan
(dinilai dengan instrumen khusus)
=Y
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
ANGKA KREDIT
(guru dengan tugas tambahan)
• Kepala sekolah = 25% X + 75% Y
• Wakil kepala sekolah = 50% X + 50% Y
• Kepala laboratorium = 50% X + 50% Y
• Kepala perpustakaan = 50% X + 50% Y
• Kepala bengkel = 50% X + 50% Y
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
S A N K S I
(pelanggaran terhadap Permenneg PAN & RB No.16/2009
1. Guru yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tugas
utama, beban mengajar (24 – 40 jam tatap muka atau
membimbing 150 – 250 konseli), dan tidak mendapat
pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasional, dihilangkan
haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan
fungsional, dan maslahat tambahan.
2. Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit
(PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai
Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi,
tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai Guru yang
pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan
mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut.
3. Pengaturan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan
Menteri PendidikanPusat
Nasional.
Pengembangan Profesi Pendidik
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik