Transcript Anggaran Pemerintah Indonesia

PENGANGGARAN
PEMERINTAH DAN
PEMERINTAH DAERAH
DI INDONESIA
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
1
DASAR HUKUM
• PEMERINTAH PUSAT (APBN)
UU 17 2003
• PEMERINTAH DAERAH (APBD)
UU 17 2003, UU 32 & 33 2004, PP 58
2005, PERMENDAGRI 13 2006,
PERMENDAGRI 59 2007, PERDA
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
2
SIKLUS ANGGARAN
PEMERINTAH INDONESIA
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA
(APBN)
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
3
PENGERTIAN
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat
• APBN, perubahan APBN, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
setiap tahun ditetapkan dengan undangundang.
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
4
PENGERTIAN
• APBN mempunyai fungsi otorisasi,
perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.
• Semua penerimaan yang menjadi hak dan
pengeluaran yang menjadi kewajiban
negara dalam tahun anggaran yang
bersangkutan harus dimasukkan dalam
APBN
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
5
FUNGSI APBN
 Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBN menjadi dasar untuk
melaksanakan
bersangkutan.
pendapatan
dan
belanja
pada
tahun
yang
 Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBN menjadi pedoman
bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang
bersangkutan.
 Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBN menjadi pedoman
untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBN harus diarahkan untuk
menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas
perekonomian.
 Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBN harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBN menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan
perekonomian
negara.
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
fundamental
6
TAHAP/SIKLUS APBN
(Sugijanto, Gunardi, dan Loho, 1995)
• Penyusunan dan pengajuan rancangan anggaran (RUU
APBN) oleh pemerintah kepada DPR
• Pembahasan dan persetujuan DPR atas RUU APBN dan
penetapan UU APBN
• Pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan
oleh Pemerintah
• Pemeriksaan pelaksanaan anggaran dan akuntansi oleh
aparat pengawasan fungsional
• Pembahasan dan persetujuan DPR atas perhitungan
anggaran negara (PAN) dan penetapan UU PAN
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
7
KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA (APBN)
• Presiden
• Menteri Keuangan
• Menteri/Pimpinan Lembaga
Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari
tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
8
PRESIDEN
• Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang
kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian
dari kekuasaan pemerintahan
• dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola
fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan
negara yang dipisahkan
• dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian
negara/lembaga yang dipimpinnya
• diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala
pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah
dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan
kekayaan daerah yang2011@Ayu
dipisahkan
FENARO
Rai.E-Mak
9
Menteri Keuangan bertugas:
• Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi
makro
• Menyusun rancangan APBN dan rancangan
Perubahan APBN
• Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
• Melakukan perjanjian internasional di bidang
keuangan
• Melaksanakan pemungutan pendapatan negara
yang telah ditetapkan dengan undang-undang
• Melaksanakan fungsi bendahara umum negara
• Menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
• Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang
pengelolaan fiskal 2011@Ayu
berdasarkan
ketentuan undang-10
FENARO
Rai.E-Mak
undang.
Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna
Anggaran/ Pengguna Barang kementerian
negara/lembaga bertugas:
•
•
•
•
•
•
•
•
Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya;
Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
Melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang
dipimpinnya;
Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan
menyetorkannya ke Kas Negara;
Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab
kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara
/lembaga yang dipimpinnya;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya
berdasarkan ketentuan undang-undang.
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
11
DANA DEKONSENTRASI
 Dana yang berasal dari Anggaran K/L
(APBN)
yang
dilaksanakan
oleh
Gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat.
 Mencakup
semua
penerimaan
dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
Dekonsentrasi.
 Tidak termasuk dana yang dialokasikan
untuk instansi vertikal pusat di Daerah.
 Dialokasikan untuk kegiatan Non Fisik.
 Dilaksanakan
oleh
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah.
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
12
DANA TUGAS PEMBANTUAN
 Dana yang berasal dari Anggaran K/L
(APBN) yang dilaksanakan oleh Daerah.
 Mencakup
semua
penerimaan
dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
Tugas Pembantuan.
 Ditugaskan
pelaksanaannya
Gubernur/Bupati/Walikota;
kepada
 Dialokasikan untuk kegiatan Fisik;
 Dilaksanakan
oleh
Perangkat Daerah
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
Satuan
Kerja
13
KERANGKA PENDANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM KERANGKA KEBIJAKAN FISKAL-NASIONAL
Pemerintah
Pusat
Sebagian Urusan
Sumber Pendanaan
APBD
PAD
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Tugas
Pembantuan
dari Pusat ke
Daerah dan Desa
Dana
Perimbangan
Lain-lain
Pendapatan
Penerimaan
Pembiayaan
Pemerintah
Daerah
SKPD
Kewenangan Pemda :
• Urusan Wajib (SPM)
- Propinsi (16 jenis urusan)
- Kab/Kota (16 jenis urusan)
• Urusan Pilihan
BHP dan BP
DAU
DAK
Dana Darurat
Dan Hibah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Pusat dan Daerah
SILPA tahun lalu
Dana Cadangan
APBN
Penjualan Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan
Pinjaman Daerah
FENARO
Kementerian/
2011@Ayu Lembaga
Rai.E-Mak
Kewenangan Pemerintah:
• 6 urusan
14
• di luar 6 Urusan
Penyusunan dan Penetapan APBN
 APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara




yang ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang
APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran
belanja, dan pembiayaan
Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak,
penerimaan bukan pajak, dan hibah
Belanja negara dipergunakan untuk keperluan
penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan
pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah
pusat dan daerah
Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan
jenis belanja
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
15
Penyusunan dan Penetapan APBN
 APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun
pendapatan negara.
 Penyusunan RAPBN berpedoman pada rencana kerja
Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan
bernegara.
 Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan
prestasi kerja yang akan dicapai (anggaran
berdasarkan prestasi kerja)
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
16
 Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan
sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit
tersebut dalam Undang-undang tentang APBN.
 Defisit anggaran yang dimaksud dibatasi maksimal 3%
(tiga persen) dari Produk Domestik Bruto. Jumlah
pinjaman dibatasi maksimal 60% (enam puluh persen)
dari Produk Domestik Bruto.
 Dalam hal anggaran surplus, Pemerintah dapat
mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran
kepada DPR.
 Penggunaan surplus anggaran perlu dipertimbangkan
prinsip pertanggungjawaban antargenerasi sehingga
penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang,
pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
17
sosial.
 Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan
fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran
berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambatlambatnya bulan Mei tahun berjalan.
 Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat
membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok
kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat
dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun
anggaran berikutnya.
 Berdasarkan kerangka ekonnomi makro dan pokok-pokok
kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan
Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan
prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap
kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan
anggaran.
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
18

Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undangundang tentang APBN, disertai nota keuangan dan
dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada
bulan Agustus tahun sebelumnya.
 Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN
dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur
susunan dan kedudukan DPR.
 DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan
perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam
Rancangan Undang-undang tentang APBN.
 Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai Rancangan
Undang-undang tentang APBN dilakukan selambatlambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan dilaksanakan.
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
19
 APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit
organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
 Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-undang
tentang APBN, Pemerintah Pusat dapat melakukan
pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun
anggaran sebelumnya.
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
20
STUKTUR APBN
• ORGANISASI
Disesuaikan susunan Kementrian/Lembaga
• FUNGSI
Disusun menurut fungsi
• JENIS
Disusun menurut jenis
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
21
STUKTUR APBN (FUNGSI)
• Pelayanan Umum
• Pertahanan
• Ketertiban &
Keamanan
• Ekonomi
• Lingkungan Hidup
• Perumahan dan
Fasilitas Umum
FENARO
•
•
•
•
•
•
Kesehatan
Pariwisata
Budaya
Agama
Pendidikan
Perlindungan Sosial
2011@Ayu Rai.E-Mak
22
STUKTUR APBN (JENIS)
• PENDAPATAN
Penerimaan Pajak, Non Pajak, Hibah
• BELANJA
Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja
Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, dan Belanja Lain-lain
• PEMBIAYAAN
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
23
Pedoman
Pedoman
RENJA
KL
RKA - KL
diperhatikan
RKP
Pedoman
RAPBN
RKPD
RENSTRA Pedoman
SKPD
RENJA
SKPD
Pedoman
KUA
RAPBD
APBD
Pedoman
RENCANA
KERJA
FENARO
Pedoman
RKA –
SKPD
PENJABARAN
APBD
Pemerintah
Daerah
dijabarkan
RPJM
DAERAH
APBN
Diserasikan melalui MUSRENBANGDA
Pedoman
Pedoman
RPJP
DAERAH
RINCIAN
APBN
diacu
dijabarkan
Pedoman
RPJM
RPJP
NASIONAL
NASIONAL
diacu
Pedoman
Pemerintah
Pusat
RENSTRA
KL
ANGGARAN
2011@Ayu Rai.E-Mak
24
Pelaksanaan APBN
 Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang,
pelaksanaannya dituangkan dengan Keputusan
Presiden.
 Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester
Pertama APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya.
 Laporan tersebut disampaikan kepada DPR selambatlambatnya pada akhir Juli tahun anggaran
bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan
Pemerintah Pusat.
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
25
Perubahan APBN
Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan
keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam
rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun
anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
 perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan
asumsi yang digunakan dalam APBN.
 perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal.
 keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan
antarjenis belanja.
 keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran
yang berjalan.
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
26
 Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN
dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
 Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang
tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang
bersangkutan untuk mendapat persetujuan DPR
sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
27
Pertanggungjawaban Keuangan Negara
 Pertanggungjawaban keuangan negara sebagai
upaya konkrit mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
 Pertanggungjawaban disampaikan secara tepat
waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi
pemerintah yang telah diterima secara umum.
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
28
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN
 Presiden menyampaikan rancangan undang-undang
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.
 Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi
Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri
dengan laporan keuangan perusahaan negara dan
badan lainnya.
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
29
Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban
 Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan.
 Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite
standar yang independen dan ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat
pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan
FENARO
2011@Ayu Rai.E-Mak
30