Transcript Presentasi KPPN-Bappenas

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH
Oleh:
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Disampaikan Pada
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Bappeda Provinsi se-Indonesia
Banda Aceh, 15 Juli 2011
1
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
1
PENDAHULUAN
2
Pendahuluan
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
(NASIONAL)
RENCANA
KERJA
PEMERINTAH
(NASIONAL)
RENCANA
KERJA
PEMERINTAH
(DAERAH)
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
(SESUAI ISU
STRATEGIS
DAERAH)
TERCAPAINYA
TUJUAN DAN
SASARAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL DAN
DAERAH
RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
(DAERAH)
•
•
•
•
Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional (RPJMN 2010 – 2014 dan
RKP) adalah penting  mencerminkan kinerja nasional;
Lokasi dan dampak langsung pembangunan adalah di daerah;
Maka perbaikan kinerja pembangunan daerah akan berdampak pada kinerja
pembangunan nasional;
Perlu adanya fokus prioritas pembangunan di masing-masing wilayah dalam
pencapaian target pembangunan nasional.
3
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN
NASIONAL DAN DAERAH
4
6,4
6,5
6,1
6,0
2400
6
5,7
5,5
5,5
5,0
800
5
4,6
0
2004
2005
2006
2007
PDB/Kapita
2008
2009
2010 2011*)
4,5
Ju ta O rg
11
11,9
12
10,9
10,3
11
10,0
10
10
9,4
9,0
9
8,3
9
8
8
7
7
2004
2005
2006
# Penganggur Terbuka
14
11,1
12
10
8
6,6
6,4
7,0
6,6
6
4
2
2,8
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Pertumbuhan PDB
PENGANGGURAN TERBUKA
Tahun 2004 - 2010
12
16
2007
2008
2009
2010
% Angkatan Kerja
PENDUDUK DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
Tahun 2004 - 2010
40
18
39,3
38
P e rs e n ta s e (% )
1600
17,1
18
P e rs e n ( % )
6,3
L A J U I N F L A S I
Tahun 2004 - 2010
Ju ta O rg
3200
% A n g k a ta n K e rja
P D B p e r K a p ita ( U S D )
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PDB PER KAPITA
Tahun 2004 - 2011*)
P D B (% p e ru b a h a n , y -o -y )
PENCAPAIAN TARGET MAKRO EKONOMI
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
17
37,2
36,1
36
35,1
16
35,0
34
15
32,5
32
30
31,0
2004
2005
2006
2007
# Penduduk Miski n
2008
2009
2010
14
13
Persentase
5
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
KINERJA PEMBANGUNAN WILAYAH
Wilayah
Share PDRB (33 Prov)
Pertumb. Ekonomi
Tingkat Kemiskinan
Tingkat Pengangguran
Wilayah
Sumatera
23,2%
5,49%
Kalimantan
9,1 %
5,26 %
13,30 %
6,88%
Jawa-Bali
7,35 %
6,05 %
Sulawesi
4,7 %
8,08 %
Maluku
0,3 %
7,05 %
13,75 %
6,92 %
32,14%
8,39 %
Nusa Tenggara
Papua
Share PDRB (33 Prov)
Pertumb. Ekonomi
59 %
6,30 %
1,5 %
5,86 %
2,2 %
2,04 %
Tingkat Kemiskinan
Tingkat Pengangguran
12,72 %
7,59 %
22,27%
4,34 %
36,30%
4,31%
• Struktur perekonomian wilayah tidak
berubah secara signifikan  Pangsa
Jawa-Bali masih dominan (hampir 60%).
• Laju pertumbuhan ekonomi Wilayah
Sulawesi dan Maluku cukup tinggi dan di
atas laju pertumbuhan nasional, namun
tumbuh dari basis yang kecil.
• Peran sektor tradable khususnya industri
pengolahan (yang menyerap banyak
tenaga
kerja)
dalam
mendorong
pertumbuhan ekonomi Jawa-Bali belum
optimal  tingkat pengangguran tinggi.
• Pertumbuhan ekonomi yg cukup tinggi di
Sulawesi dan Maluku belum diiringi
penciptaan kesempatan kerja yang
berkualitas  tingkat kemiskinan masih
tinggi meski pengangguran relatif rendah.
• Percepatan
pertumbuhan
sangat
diperlukan di Wilayah Nusa Tenggara dan
Papua, khususnya pada sektor yang
berdampak langsung pada tingkat
pendapatan rumah tangga miskin
(pertanian, peternakan, perikanan)
6
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
TANTANGAN PEMBANGUNAN
INTERNAL
- Pengangguran sudah menurun, namun masih
tinggi
- Kemiskinan sudah menurun, namun masih
tinggi
- Masih terdapat daerah yang tertinggal
- Kondisi infrastruktur yang belum memadai
- Efektivitas birokrasi belum optimal  Indeks
Persepsi Korupsi tidak bergerak lebih baik.
Menuntut
pembangunan
yang
memberi kesempatan pada seluruh
anggota masyarakat yang disertai
affirmative policy untuk mengurangi
kesenjangan
EKSTERNAL
- Ketidakpastian Global
- kenaikan harga komoditi dunia
- kenaikan harga minyak dunia
- Krisis Politik  Timur Tengah
- Krisis Fiskal  Eropa
- Perubahan Iklim  Cuaca yang ekstrim
Menuntut
perekonomian
dengan
sumber pertumbuhan yang meluas
serta terbangunnya Ketahanan Pangan
dan Energi
7
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
3
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
2010-2014
8
ARAH KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN WILAYAH 2010-2014
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
•
Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah :
1.
2.
3.
4.
5.
•
Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali
dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali;
Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan
perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian
domestik;
Meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor
unggulan di tiap wilayah;
Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal, kawasan
strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan,
kawasan terluar dan daerah rawan bencana; serta
Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.
Kebijakan pengembangan wilayah mengacu pada Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional dan Arah Pengembangan
Wilayah Laut
9
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
AGENDA UNTUK MEMPERKUAT SINERGI
PUSAT-DAERAH DAN ANTARDAERAH
Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam
seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi yang mencakup:
1)
2)
3)
4)
5)
Sinergi dalam perencanaan kebijakan
Sinergi dalam kerangka regulasi
Sinergi dalam kerangka anggaran
Sinergi dalam kerangka kelembagaan
Sinergi dalam kerangka pengembangan wilayah
10
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
4
MASTER PLAN PERCEPATAN DAN
PERLUASAN EKONOMI INDONESIA
11
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Kerangka Desain Pendekatan MP3EI
• Pelaksanaan
MP3EI
melalui
pengembangan
8
(delapan)
program utama yang meliputi:
sektor
industri
manufaktur,
pertambangan, pertanian, kelautan,
pariwisata, telekomunikasi, energi
dan
pengembangan
kawasan
strategis nasional.
• Fokus dari 8 (delapan) program
utama tersebut meliputi 22 (dua
puluh dua) aktivitas utama yaitu:
industri
besi-baja,
makananminuman,
tekstil,
peralatan
transportasi, perkapalan, nikel,
tembaga, bauksit, kelapa sawit,
karet, kakao, perikanan, pariwisata,
telematika, batubara, minyak dan
gas,
serta
pengembangan
Metropolitan
Jabodetabek
dan
pembangunan Kawasan Selat Sunda.
12
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Enam Koridor Ekonomi
13
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Strategi Pelaksanaan MP3EI
STRATEGI UTAMA
1. MENGEMBANGKAN KORIDOR EKONOMI INDONESIA: Membangun pusat-pusat
pertumbuhan di setiap pulau, dengan pengembangan klaster industri berbasis
sumber daya unggulan (komoditi dan/atau sektor)
2. MEMPERKUAT KONEKTIVITAS NASIONAL (locally integrated, internationally
connected)  mengurangi transaction cost, mewujudkan sinergi antar pusat
pertumbuhan dan mewujudkan akses pelayanan yang merata, meliputi :
• Konektivitas intra dan inter pusat pertumbuhan
• konektivitas international (gate perdagangan dan wisatawan)
• Konektivitas lokal untuk pembangunan inklusif (akses dan kualitas pelayanan dasar
yang merata di seluruh Indonesia
3. MEMPERCEPAT KEMAMPUAN IPTEK NASIONAL
STRATEGI PENDUKUNG
1.
2.
3.
4.
Mengembangkan kebijakan Investasi
Mengembangkan kebijakan perdagangan, termasuk kerja sama perdagangan
Mengembangkan kebijakan pembiayaan
Kebijakan pengembangan Public Private Partnership
14
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
5
PRIORITAS
PEMBANGUNAN WILAYAH
15
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Isu Strategis Wilayah
1.Keterbatasan sumber daya energi listrik
dalam mendukung pengembangan
ekonomi lokal
2.Integrasi jaringan transportasi intermoda
wilayah
3.Pengembangan kawasan perbatasan,
pulau-pulau terdepan dan terpencil
1. Kuantitas dan kualitas jaringan
infrastruktur wilayah
2. Kesenjangan intrawilayah
Kalimantan
3. Pembangunan kawasan perbatasan
1. Ketimpangan pembangunan intra-regional wilayah JawaBali
2. Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali
3. Belum optimalnya potensi peningkatan nilai tambah dari
aktivitas dagang internasional
4. Semakin meningkatnya peran sektor sekunder dan tersier
dalam perekonomian
5. Terancamnya fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu
lumbung pangan nasional
6. Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di
wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya
7. Tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi
8. Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek vital
1. Interkonektivitas domestik
intrawilayah.
2. Kapasitas energi listrik.
3. Revitalisasi modal sosial.
4. Pembangunan kawasan
perbatasan dan pulau-pulau
terpencil.
1. Pembangunan wilayah
perbatasan dan kerja
sama dengan negaranegara yang berbatasan
dengan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
2. Potensi konflik antar
golongan yang didukung
oleh organisasi massa.
1. Pengamanan dan
peningkatan kesejahteraan
di wilayah perbatasan,
tertinggal dan bencana
2. Tingginya prevalensi
kesakitan HIV/AIDS
3. Tingginya potensi
pelanggaran hak asasi
manusia berbasis ikatan
adat dan komunal
4. Meningkatnya kebutuhan
ketahanan pangan
1. Pembangunan wilayah perbatasan,
tertinggal dan pulau terpencil, dan
kawasan bencana.
2. Tingginya dampak konflik Maluku
terhadap keamanan lingkungan,
kehidupan sosial dan ekonomi,
serta lingkungan.
3. Ketergantungan pasokan pangan
dari luar wilayah sebagai
konsekuensi menurunnya luas
areal dan produksi tanaman
pangan.
16
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Prioritas Pengembangan Wilayah Sumatera
17
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Prioritas Pengembangan Wilayah Jawa-Bali
18
Prioritas Pengembangan Wilayah Kalimantan
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
19
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Prioritas Pengembangan Wilayah Sulawesi
20
Prioritas Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
21
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Prioritas Pengembangan Wilayah Maluku
22
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Prioritas Pengembangan Wilayah Papua
23
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
6
SINERGI PUSAT – DAERAH
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
24
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (KORIDOR EKONOMI INDONESIA) (1)
PERAN PUSAT:
REGULASI DAN
INVESTASI
(PEMERINTAH DAN
SWASTA)
Daerah perlu melakukan sinergi
dalam alokasi sumber daya,
pengembangan sektor
unggulan, sarana prasarana,
dan rencana tata ruang dengan
konsep koridor ekonomi
Indonesia
KORIDOR
EKONOMI
INDONESIA
PERAN DAERAH:
REGULASI, LOKASI,
INVESTASI
(PEMERINTAH DAN
SWASTA), DIRECT
USER
•SESUAI DENGAN SUMBER DAYA (KEUANGAN
DAN MANUSIA), SEKTOR UNGGULAN, SARANA PRASARANA , DAN TATA RUANG DI DAERAH
25
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (KORIDOR EKONOMI INDONESIA) (1)
LOKASI
REGULASI
SUMBER DAYA
KERANGKA
PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH &
PENCAPAIAN TARGET
PEMBANGUNAN
DAERAH
PELAKSANA
RPJMD DAN RKPD
Sinergi tersebut dituangkan dengan dukungan regulasi, lokasi, sumber
daya, dan pelaksanaan melalui kerangka penyelenggaraan pembangunan
dan target pembangunan di daerah (RPJMD dan RKPD)
26
PROVINSI HARUS MENGAMBIL PERAN
DALAM SINERGI PERCEPATAN DAN
PERLUASAN EKONOMI INDONESIA
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PERAN DAN FUNGSI PROVINSI
DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH
PROVINSI MEMILIKI PERAN
KUAT DALAM PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN
(KOORDINASI, MONITORING,
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DI DAERAH)
KEBERHASILAN PERCEPATAN
DAN PERLUASAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
INDONESIA MEMERLUKAN
KOORDINASI PEMBANGUNAN
PUSAT DAN DAERAH
PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DI DAERAH MENJAGA KUALITAS
HASIL DAN PENCAPAIAN
TARGET PEMBANGUNAN
(DAERAH DAN NASIONAL)
Sesuai UU
32/2004 dan
revisi PP
19/2010
Peran dan Fungsi Gubernur
sebagai kepala daerah Provinsi:
1. Wakil Pemerintah Pusat di
daerah
2. Koordinasi penyelenggaraan
pemerintah di daerah
(Kab/Kota)
3. Menjembatani dan
memperpendek rentang
kendali pelaksanaan tugas
dan fungsi Pemerintah
termasuk dalam pembinaan
dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan urusan
pemerintahan
pemerintahan kabupaten
27
dan kota.
27
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
•
•
PENINGKATAN KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH
MELALUI DANA DEKONSENTRASI BAPPENAS
Rencana alokasi dana dekonsentrasi Bappenas kepada Bappeda
ditujukan untuk memperkuat sinergi Pusat dan Daerah.
Sedangkan secara khusus ditujukan untuk :
a. Memperkuat koordinasi penyusunan perencanaan, monitoring evaluasi;
b. Memperkuat koordinasi pelaksanaan isu-isu khusus (MDGs, MP3EI) serta
isu-isu lainnya yang terkait dengan perencanaan pusat dan daerah;
c. Memperkuat database pembangunan di pusat dan daerah; serta
d. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana di Pusat dan Daerah.
•
Hasil yang diharapkan adalah :
a. Tersedianya fokus kegiatan di daerah, khususnya yang mendukung isu
nasional (MP3EI, MDGs) serta isu lainnya yang dapat memperkuat hasil
Musrenbangprov dan Musrenbangnas;
b. Tersedianya database tentang kondisi dan kebutuhan (pendanaan dan
kegiatan) pada daerah terkait.
28
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
7
PENUTUP :
HARAPAN KEPADA BAPPEDA
29
HARAPAN KEPADA BAPPEDA
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
1. Identifikasi hambatan-hambatan paling kritis (most
critical constraints) dalam:
– Pelaksanaan prioritas nasional & daerah;
– Persiapan program/kegiatan MP3EI di wilayah masing-masing;
– Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran.
2. Delineasi peran daerah dalam penanganan masalah/
hambatan-hambatan tersebut, dan koordinasikan dengan
pusat jika menyangkut urusan bersama:
–
–
Siapkan rencana aksi daerah berbasis kewenangan
Tetapkan target/sasaran dalam kerangka waktu yang sejalan
dengan RPJMN dan MP3EI
30
HARAPAN KEPADA BAPPEDA
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
3. Intensifkan pemantauan dan pengendalian programprogram prioritas:
– Identifikasi program & kegiatan yang lambat kemajuan
pelaksanaannya
– Koordinasikan dengan SKPD solusi percepatannya
– Fokus pada perbaikan infrastruktur wilayah
4. Bangun komunikasi dan rintis konsensus dengan pelaku
usaha daerah:
–
–
Elaborasi bersama program-program dan sektor-sektor
potensial yang sudah diidentifikasi dalam MP3EI
Optimalkan peran dunia usaha daerah dengan memberi sinyal
komitmen dukungan pemerintah: kemudahan perizinan,
penghapusan pungutan, dsb.
31
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
HARAPAN KEPADA BAPPEDA
5. Tingkatkan koordinasi perencanaan &
pemantauan di antara Bappeda Provinsi dan
Bappeda Kab/Kota dalam:
– pembangunan infrastruktur regional lintas wilayah
yang menjangkau daerah-daerah di luar koridor utama
– penyiapan implementasi proyek-proyek strategis
dalam koridor ekonomi MP3EI
6. Manfaatkan Temu Konsultasi Triwulanan
antara Bappeda Provinsi dan Bappenas
untuk membahas masalah penting yang
memerlukan intervensi pemerintah pusat
32
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
HARAPAN KEPADA BAPPEDA
7. Di luar isu-isu di atas, perlu antisipasi
pengendalian inflasi menjelang bulan puasa dan
tahun ajaran baru:
– Perbaikan sistem distribusi barang ke arah yang lebih
efisien
– Peningkatan pengelolaan pasar regional & lokal
– Fokus pada bahan-bahan pokok
– Bantu pemerintah dalam penghematan/pengendalian
BBM
33
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
34